Partisipasi Masyarakat :  Peran Warga dalam Demokrasi

Partisipasi Masyarakat : Peran Warga dalam Demokrasi

Dalam pengertian Wikipedia Partisipasi, sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Dalam pengertian ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri; artinya, partisipasi mengaktifkan ide HAM (Hak Asasi Manusia0, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokratif.

Pengertian partisipasi menurut para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Keith Davis, pengertian Partisipasi Adalah keterlibatan jiwa / Pikiran ATAU moral yang / Perasaan pada situasi Kelompok Yang mendorongnya untuk review memberikan Sumbangan ditunjukan kepada Kelompok usaha mencapai tujuan Serta Turut bertanggungjawab Terhadap usaha Yang bersangkutan.

2. Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

3. Menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Secara sederhana peran kunci warga negara dalam demokrasi adalah berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Lihat juga :

Partisapisi : Pengertian, Macam-Macam dan Tingkatannya Menurut Ahli

Demokrasi Dalam Kantin Fakultas Peternakan Unsrat

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Warga negara memiliki kewajiban untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu publik, untuk berhati-hati melihat bagaimana para pemimpin dan perwakilan politik mereka menggunakan kekuasaan mereka, dan untuk mengekspresikan pendapat dan kepentingan mereka sendiri.

Voting dalam pemilihan umum merupakan kewajiban warga negara yang penting bagi semua warga negara.

Tetapi untuk memilih dengan bijak, setiap warga negara harus mendengarkan pandangan dari berbagai partai dan kandidat, dan kemudian membuat keputusannya sendiri yang harus didukung.

Partisipasi juga dapat melibatkan kampanye untuk partai politik atau kandidat, berdiri sebagai kandidat untuk jabatan politik, memperdebatkan masalah publik, menghadiri pertemuan masyarakat , mengajukan petisi kepada pemerintah, dan bahkan memprotes.

Bentuk partisipasi yang vital datang melalui keanggotaan aktif dalam organisasi non-pemerintah yang independen, yang kita sebut "masyarakat sipil."

Organisasi-organisasi ini mewakili berbagai kepentingan dan keyakinan: petani, pekerja, dokter, guru, pemilik bisnis, penganut agama, wanita, siswa, aktivis hak asasi manusia.

Penting bahwa perempuan berpartisipasi sepenuhnya baik dalam politik maupun di masyarakat sipil.

Ini membutuhkan upaya oleh organisasi masyarakat sipil untuk mendidik perempuan tentang hak-hak demokratis dan tanggung jawab mereka, meningkatkan keterampilan politik mereka, mewakili kepentingan bersama mereka, dan melibatkan mereka dalam kehidupan politik.

Dalam demokrasi, partisipasi dalam kelompok sipil harus bersifat sukarela, tidak ada yang harus dipaksa untuk bergabung dengan organisasi yang bertentangan dengan keinginan mereka.

Partai politik adalah organisasi vital dalam demokrasi, dan demokrasi lebih kuat ketika warga menjadi anggota aktif partai politik.

Namun, tidak ada yang harus mendukung partai politik karena ia ditekan atau diancam oleh orang lain. Dalam demokrasi, warga bebas memilih partai mana yang akan didukung.

Demokrasi bergantung pada partisipasi warga negara dalam semua cara ini. Tetapi partisipasi haruslah damai, menghormati hukum, dan toleran terhadap pandangan berbeda dari kelompok dan individu lain.

Maka rakyat dituntut untuk bisa dewasa dalam berdemokrasi yang baik sehingga apa yang menjadi tujuan awal perjuangan mengganti sistem otoriter menjadi demokratis.

Penulis: Awin Buton
Buka Komentar
Disqus
Blogger
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar