Demokrasi Dalam Kantin Fakultas Peternakan Unsrat

Demokrasi Dalam Kantin Fakultas Peternakan Unsrat

Catatan ini di tulis saat menjadi fasilitator pada moment diskusi bersama teman-teman yang ingin tahu mengenai penjelasan demokrasi secara lebih sederhana. Diskusi yang berjumlahkan 6 orang mahasiswa ini bertempat pada Kantin Fakultas Peternakan Unsrat Manado sebagai berikut.

Pengertian Demokrasi menurut para ahli :

1. Menurut Abraham Lincoln Presiden ke-16 Amerika (1809-1865), memberikan pengertian demokrasi dengan lugas bahwa “Pemerintahan dari rakyat (goverment of the people), oleh rakyat (by the people) dan untuk rakyat (for the people).

2. Menurut Hans Kelsen Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini, wakil-wakil rakyat yang terpilih adalah pelaksana kekuasaan, dimana orang-orang memiliki keyakinan yang sama untuk semua kepentingan mereka.


3. Menurut John Locke bahwa demokrasi adalah sebuah bentuk negara yang apabila kekuasaan perundangan undangan diserahkan kepada masyarakat. John Locke adalah seseorang yang sangat menjunjung tinggi HAM. Oleh karenanya, Bapak John Locke sangat mengidamkan negara demokrasi

4. Menurut Koentjoro Poerbopranoto bahwa pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara yang dipegang oleh rakyat. Menurut bapak yang satu ini, dalam demokrasi, rakyat memiliki campur tangan yang banyak dalam bernegara.

Demokrasi terdiri dari empat elemen dasar :

Saya ingin memulai dengan gambaran umum tentang apa itu demokrasi. Kita dapat menganggap demokrasi sebagai sistem pemerintahan dengan empat elemen kunci:

1. Sistem politik untuk memilih dan mengganti pemerintah melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.

Orang-orang bebas mengkritik pemimpin dan perwakilan terpilih mereka, dan mengamati bagaimana mereka menjalankan bisnis pemerintah.

2. Partisipasi aktif rakyat, sebagai warga negara, dalam politik dan kehidupan sipil.

3. Perlindungan hak asasi manusia semua warga negara.

4. Aturan hukum, di mana hukum dan prosedur berlaku sama untuk semua warga negara.

Saya ingin berbicara tentang masing-masing dari empat elemen demokrasi ini. Kemudian saya akan berbicara tentang kewajiban dan persyaratan warga negara dalam demokrasi.

Kemudian saya akan membicara dinamika yang akan tercipta dalam demokrasi sebagai berikut.

I. Demokrasi sebagai Sistem Politik Persaingan untuk Kekuasaan

Demokrasi adalah sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka dan meminta pemimpin mereka bertanggung jawab atas kebijakan mereka dan perilaku mereka di kantor.

Rakyat memutuskan siapa yang akan mewakili mereka di parlemen, dan siapa yang akan memimpin pemerintah di tingkat nasional dan lokal. Mereka melakukannya dengan memilih antara pihak yang bersaing dalam pemilihan reguler, bebas dan adil.

Pemerintah didasarkan pada persetujuan dari yang diperintah. Dalam demokrasi, rakyat berdaulat mereka adalah bentuk otoritas politik tertinggi.

Kekuasaan mengalir dari rakyat ke para pemimpin pemerintahan, yang memegang kekuasaan hanya untuk sementara. Hukum dan kebijakan membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen, tetapi hak-hak minoritas dilindungi dengan berbagai cara.

Perwakilan yang terpilih di tingkat nasional dan lokal harus mendengarkan orang-orang dan menanggapi kebutuhan dan saran mereka.

Pemilihan harus dilakukan secara berkala dan ada yang barengan, seperti yang ditentukan oleh hukum. Mereka yang berkuasa tidak dapat memperpanjang masa jabatan mereka tanpa meminta persetujuan rakyat lagi dalam pemilihan.

Agar pemilu berlangsung bebas dan adil, mereka harus dikelola oleh badan yang netral, adil, dan profesional yang memperlakukan semua partai politik dan kandidat secara setara.

Semua pihak dan kandidat harus memiliki hak untuk berkampanye secara bebas, untuk mempresentasikan proposal mereka kepada pemilih baik secara langsung maupun melalui media massa.

Pemilih harus dapat memilih secara rahasia, bebas dari intimidasi dan kekerasan. Pengamat independen harus dapat mengamati pemungutan suara dan penghitungan suara untuk memastikan bahwa prosesnya bebas dari korupsi, intimidasi, dan penipuan.

Perlu ada pengadilan yang tidak memihak dan independen untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu.

Inilah sebabnya mengapa perlu banyak waktu untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan baik.

Setiap negara dapat mengadakan pemilihan, tetapi untuk pemilihan yang bebas dan adil membutuhkan banyak organisasi, persiapan, dan pelatihan partai politik, pejabat pemilu, dan organisasi masyarakat sipil yang memantau prosesnya.

Penulis: Awin Buton
Buka Komentar
Disqus
Blogger
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar