HMI dan Tantangan Kebangsaan

HMI dan Tantangan Kebangsaan

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak didirikan pada tahun 1947 telah melewati beberapa dinamika zaman. Mulai dari keterlibatan dalam revolusi kemerdekaan, polemik kebudayaan dan identitas kebangsaan, terjebak dalam konIlik kepentingan politik di akhir rezim Soekarno, korban represivitas rezim Orde Baru yang memaksakan asas tunggal Pancasila, hingga terlibat aktif dalam gerakan reformasi 1998. Dengan runtuhnya rezim Orde Baru, HMI menghadapi era baru, era terbuka yang mengaruskan kader memiliki keunggulan kompetitif dan karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan saat ini.

Dalam membedah tantangan keummatan dan kebangsaan saat ini. Pertama, menguatnya liberalisme-sekulerism, kedua, lemahnya semangat nasionalisme kebangsaan dan ketiga, bangkitnya ekstrimisme agama. Diskursus ini mewarnai dinamika sosial, politik, budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat indonesia.

Liberalisme Politik memperkuat pondasi demokrasi liberal, sementara demokrasi liberal seiring sejalan dengan kapitalisme, (Baca Francis Fukuyama). Syarat sebuah negara yang menganut sistem demokrasi adalah meniscayakan adanya partai politik dan pemilu (Baca Hungtinton). Pemilu dan partai politik adalah instrumen yang disediakan untuk menyeleksi pemimpin.

Di era transisi seperti ini, demokrasi indonesia belum menemukan bentuk yang khas, masih sangat kental dengan pengaruh politik liberal, namun disisi lain belum dapat melepaskan diri dari praktek feodal, sehingga partai politik didominasi oleh para elit yang bermodal. Sementara, Pemilu adalah ruang elit untuk berebut kekuasaan. Rakyat hanya dijadikan obyek skenario elit dalam merebut kekuasaan. Tak jarang perubatan pengaruh elit dalam pemilu banyak meninggalkan masalah serius dalam masyarakat kita.

Ketika sistem politik liberal dipraktekan secara terbuka maka, nuansa transaksi sulit dihindarkan. Kompetisi terbuka dengan dukungan kekuatan kapital dapat memberangus hak politik rakyat. Peran elit dengan kekuatan modal dapat menguasai partai politik, sehingga peran partai politik hanya dijadikan alat untuk merebut kekuasaan, membenarkan tesis

Nichola Machiavelli dan Max weber yang melihat politik semata-mata interest untuk merebut, memiliki dan mempertahankan kekuasaan. Perebutan kekuasaan dalam sistem politik seperti ini dapat merusak tatanan sosial bangsa indonesia.

Pemimpin yang lahir dari proses ini akan meninggalkan beban berat dalam menjalankan roda pemerintahan, seperti maraknya fenomena korupsi dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Sementara masyarakat larut dalam pesta amoral - Machiavelian, yg tak jarang menjerumuskannya dalam suasana saling memangsa. HMI mendorong politik dengan dengan ide-ide agung dan prinsip-prinsip keutamaan untuk kebaikan bersama. (dilanjutkan oleh Komisi Poltik).

Liberalisme ekonomi atau lebih tepatnya kapitalisme memaksa masyarakat dan negara tunduk pada kekuatan modal yang dikendalikan segelintir orang. Kekuatan kapitalisme negara maupun konglomerasi sipil menimbulkan jurang pemisah dan kesenjangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Liberalisme Kebudayaan melahirkan banalisme kultural yang menampilkan wajah Indonesia semakin jauh dari nilai-nilai luhur kearifan kebudayaan dan Religiusitas yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini. (Komisi Ekonomi dan Komisi Pendidikan Kebudayaan).

Nasionalisme Kebangsaan adalah simbol persatuan dalam membangun bangsa dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Bung Karno pernah menekankan perlunya "samen bundeling van alle krachten van de natie" (pengikatan bersama seluruh kekuatan bangsa) untuk membangun bangsa. Lemahnya semangat nasionalisme kebangsaan menandai rendahnya ingatan sejarah (amnesia historis), dan rendahnya kesadaran kolektif anak bangsa atas perjuangan seluruh elemen bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Bangkitnya esktrimis agama di belahan dunia, secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi corak keber-agama-an di Indonesia. Fenomena bom bunuh diri di berbagai tempat, aksi-aksi teror, adanya jaringan terorisme dan kelompok-kelompok ekstrimis lainnya, dapat mengusik kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya Indonesia sebagai penganut agama yang kuat. Namun, terrorism juga tidak bisa dijadikan isu liar berbasis kepentingan tertentu, baik melalui institusi penegak hukum maupun melalui propaganda media.

Dampak yang paling nyata dari itu semua adalah semakin sulitnya memisahkan kebenaran dari kepentingan politik, ekonomi, budaya dan agama. Tergerusnya keberagaman bangsa, lahirnya kebenaran virtual, menjalarnya sikap hiper realitas (simulacra) dan kekuasaan dikendalikan oleh segelintir orang dengan logika hasrat (logic desire). Hingga hasilnya adalah keadilan dan kemakmuran yang semakin jauh dari jangkauan masyarakat dan cita peradaban bangsa yang diridhai oleh Allah SWT.

Ibnu Khaldun dalam Mukaddimah (Baca: Islam Mutamaddin, Syifa Widagdo), menegaskan beberapa aspek yang perlu dicapai dalam peradaban, yaitu: aspek keberagamaan (A higher form of religion), aspek kenegaraan (a well-organized state,a system of law), aspek kemasyarakatan (city life), dan aspek kebudayaan (writing (script),art, and architectur). Jika aspek tersebut telah tercapai maka umat manusia akan menikmati tiga rasa manis peradaban, yakni; satu, kesatuan spiritual di bawah panji kemanusiaan. Dua, kesatuan sosial di bawah payung multikulturalisme. Tiga, kesatuan umat manusia di bawah tenda kesatuan keadilan ekonomi dan kedamaian politik. (dilanjut komisi intelektual dan peradaban)

HMI haruslah tampil sebagai kader terbaik menerjemahkan visi peradaban bangsa Indonesia dengan spirit perjuangan yang adi luhung, sebagaimana spirit Alquran’ “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.....”(Al-Baqarah: 110). Spirit Albaqarah: 110 relevan dengan cita-cita pembentukan citra diri HMI sebagai insan Ulil Albab yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah SWT.

Sebagai bagian dari umat yang terbaik, HMI dituntut tidak hanya diam dan memaklumi keadaan yang sedang terjadi. HMI harus memutuskan bahwa sekarang adalah babak perjuangan baru. Untuk itu HMI harus menanamkan karakteristik Ulul Albab yang kuat kepada kadernya, dan mendorong secara aktif dan kolektif tampil sebagai contoh yang baik dalam menjawab tantangan kebangsaan.

Liberalism-Sekulerism dan ekstrimism adalah dua kutub yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. HMI harus dapat hadir sebagai solusi terbaik dengan membendung pengaruh liberalism-sekulerism satu sisi dan menanamkan islam yang rahmatanlillalamin di sisi yang lain, sembari membangkitkan semangat Nasionalisme Kebangsaan yang otentik. Dalam konteks inilah, HMI dapat menemukan perwujudannya sebagai kader umat dan kader bangsa, dalam bingkai keindonesian masa kini.

Gerakan perjuangan ini harus menggunakan cara-cara yang sistematis dan strategis tanpa harus kehilangan identitas HMI sebagai organisasi kader yang berbasis intelektual. Diperlukan kebijakan yang dapat mensinergikan semua potensi kader, memberi ruang berekspresi seluas-luasnya dengan tentu saja paradigma gerakan yang telah selesai sebagai kalimatun sawaa. Perjalanan sejarah HMI sejak didirkan hingga sekarang merupakan modal besar untuk ditransformasikan menjadi pewaris peradaban dalam rangka citra umat terbaik demi mewujudkan masyarakat yang diridhai Allah SWT.

Sumber :

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PB HMI PERIODE 1437-1439 H / 2015-2017 M
Buka Komentar
Disqus
Blogger
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar