TERJADINYA HUKUM Yang wajib Kita Tau

Tags

TERJADINYA HUKUM - Siapapun masyarakat negara bagus yang termuda hingga yang tertua mempunyai alokasi hukum yang komplit yang mencakup seputar hak, tanggung jawab, transaksi, peraturan, proses, prosedur, implikasi yang begitu juga sangat tidak sempurna untuk dimengerti, dan diserahkan kepada para ahli. di tingkat yang begitu Fundamental, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan undang-undang ini yaitu untuk mempertahankan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum. Tanpa Anggaran seperti itu, para warga Bisa jadi akan turun ke dalam pola hidup tak karuan.

TERJADINYA HUKUM


Terjadinya Hukum (Dalam Perkembangan Dewasa ini, Tentunya Pembentukan atau Terbentuknya Hukum Baru)

a. suatu Ilustrasi
Terjadinya hukum di Inggris di awalnya dan masih terus berkembang yaitu hukum berasal dari kebiasaan dalam masyarakat dan dikembangkan oleh keputusan-keputusan pengadilan. Hukum Inggris yang demikian ini dinamakan common-law, yang pertumbuhannya dimulai di tahun 1066, saat berkuasanya William The Conqueror di Inggris, yang setelah itu diikuti oleh pengganti-penggantinya disamping menganut tata pemerintahan juga dalam mengatur peradilan yang kerapkali ditangani oleh pegawai-pegawai kerajaan yang berperan sebagai hakim, yang keliling dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Maka hakim-hakim tersebut dinamakan judges of lyre atau itinerant judges. Dari keputusan-keputusan hakim ini tumbuhlah apa yang dinamakan common-law.

Disamping common-law di Inggris berlaku pula hukum yang terjadinya sebagai hasil dari pembentukan undang-undang. Hukum yang berasal dari perundang-undangan ini disebut sebagai statue-law, yang merupakan bagian kecil dari common-law. Sebagai contoh dari hukum statuta Inggris ini dalam hukum pidana materiil misalnya Bisa ditemukan :
  1. Offences against the Person Act 1861,
  2. Homicide Act 1957,
  3. Theft Act 1968.
Jadi Bisa dikatakan bahwa Inggris yang menganut sistem hukum common-law, hukumnya terjadi dari kebiasaan dan jurisprudensi pengadilan dan perundang-undangan.

Dengan versi yang lebih khas di Indonesia pun mempunyai hukum yang tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat, yang dikenal sebagai hukum adat yang telah diuraikan di muka. Namun hanya terbatas di lapangan hukum perdata khususnya untuk golongan bumi-putra.

b. Sudut Pandang-Sudut Pandang ekstrim mengenai terjadinya hukum
dengan cara umum dikatakan oleh J.P. Glastra van Loon adanya dua Sudut Pandang ekstrim mengenai hal ini yaitu :
  • 1. Sudut Pandang legisme, (yang berkembang dan berpengaruh hingga pertengahan abad ke-19). Menurut Sudut Pandang ini hukum-hukum terbentuk hanya oleh perundang-undangan (Wetgeving). Dan hakim dengan cara tegar terikat di undang-undang, peradilan yaitu hal menerapkan dengan cara "mekanis" dari ketentuan undang-undang di kejadian-kejadian yang konkrit (kasus-kasus). Kebiasaan hanya akan memperoleh kekuatan sebagai hukum berdasarkan pengakuan oleh undang-undang.
  • 2. Sudut Pandang Freirechtslehre (peradilan abad ke-19/20), menurut Sudut Pandang ini hukum terbentuk hanya oleh peradilan (rechtspraak); undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanyalah sarana-sarana pembantu untuk hukum dalam menemukan hukum di kasus-kasus konkrit. di Sudut Pandang ini titik berat di kegunaan sosial (socialedoel matigheuid).
c. Sudut Pandang terjadinya hukum yang dianut dewasa ini
Sudut Pandang-Sudut Pandang yang ekstrim dan dengan cara tegas membedakan hukum berasal dari perundang-undangan dan yang berasal dari peradilan, serta masing-masing hanya mengakui di dominasinya, ternyata tidak Bisa dipertahankan hingga dewasa ini.

Ajaran yang berlaku dewasa ini menerjelaskan :
  1. Hukum terbentuk melalui beberapa Tutorial;
  2. Pertama-tama Sebab pembentuk undang-undang (wet-gever) membuat Anggaran-Anggaran umum; hakim wajib menerapkan undang-undang;
  3. Penerapan undang-undang tidak Bisa berlangsung dengan cara "mekanis", ia menuntut penafsiran (interprestasi) dan Sebab itu ia sendiri kreatif.
  4. Perundang-undangan tidak Bisa lengkap sempurna, terkadang-terkadang wajib digunakan istilah-istilah yang kabur yang maknanya wajib diberikan lebih jauh oleh hakim, terkadang-terkadang terdapat kekosongan (leemtes) dalam undang-undang yang wajib diisi oleh peradilan.
  5. Disamping oleh perundang-undangan dan peradilan, hukum terbentuk oleh Sebab di dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan yang terhadapnya para peserta (pelaku) pergaulan sosial itu menganggap saling terikat, sekalipun kebiasaan itu tidak ditetapkan dengan cara eksplisit oleh siapapun.
  6. Peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukan hukum.
Dari uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa hukum terbentuk Sebab kebiasaan, perundang-undangan dan dalam proses peradilan. Apabila kita baca karya Wolfgang Friedman, Law In Changing Society, di bagian hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial, maka proses pembentukan dan terjadinya hukum, tercermin dalam Sudut Pandang-Sudut Pandang von Savigny dan Jeramy Bentham yang saling berhadapan, yang pertama berpendapat hukum terjadi dari pergaulan dan yang terakhir hukum dibuat oleh pembentuk undang-undang. setelah itu tampil Eugen Erlich yang mengkompromikan Sudut Pandang keduanya, dengan melihat Hakikat di masyarakat modern, hukum Bisa terjadi melalui perundang-undangan, Sebab proses di dalam pengadilan dan Bisa Sebab kebiasaan (konvensi dalam hukum tata negara), traktat dan sebagainya.


________________________________
Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H.
PENGANTAR ILMU HUKUM


EmoticonEmoticon