Sistem Hukum Islam di Indonesia Yang wajib Kita Baca

Mengkaji Sistem Hukum Islam di Indonesia - Sebagai kepahaman publik, kita semua terikat oleh undang undang, sekalipun dari kita tidak sadar atau mengerti peraturan negara itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." yaitu penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di tingkat yang sangat mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa peraturan ini yaitu untuk menyamakan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum.

Sistem Hukum Islam di Indonesia

Islam yaitu salah satu agama yang dianut oleh masyarakat dunia saat ini dan termasuk di antara agama-agama besar di dunia, jumlahnya tak kurang dari ¼ penduduk dunia saat ini 6,8 Milyar. Sedangkan di Indonesia menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk, lebih dari 85% jumlah penduduk.

Fakta ini tidak terlepas dari sejarah masuk dan berkembangnya berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia sejak berdirinya negara Nusantara I Sriwijaya, negara Nusantara II Majapahit, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, masa reformasi, dan hingga saat ini.

Boleh dikatakan penyebaran Islam di Indonesia hampir sebagian besar merupakan andil dan peran para pedagang. Mereka yang berstatus sebagai pedagang itu ada yang dianggap sebagi wali (Wali Sanga) oleh masyarakat di Pulau Jawa. Dalam menjalankan misinya mendakwahkan Islam, tak jarang para wali menerapkan strategi dakwah melalui unsur-unsur budaya masyarakat tempatan.

Ini Bisa dilihat dari seni yang merupakan akulturasi nilai-nilai Islam dan budaya Jawa, misalnya wayang, penggunaan bedug, seni arsitektur masjid, perayaan keagamaan, dan sebagainya.

Perkembangan terbentuknya negara Indonesia dan tatanan kenegaraanya itu, bila dilihat dari sisi pengaturan kehidupan beragama warga negaranya, Indonesia dikatakan bukan sebagai negara agama (teokrasi) dan bukan pula negara sekuler – oleh Gus Dur dikatakan sebagai “negara yang bukan-bukan”.

Indonesia dikatakan bukan sebagai negara agama (teokrasi) yang berdasar penyelenggaraan negara di agama tertentu aja, Sebab negara tidak campur tangan terhadap tata Tutorial pengamalan, ritual masing-masing agama. Yang diatur yaitu administrasi setiap agama yang ada di Indonesia sehingga dalam menjalankan kegiatan agama dan keagamaan tidak berbenturan dan mengganggu agama lain.

Di sinilah pentingnya menjaga dan membangun Kerukunan Umat Beragama sebagai salah satu tugas Negara untuk melindungi setiap warganya dalam memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaannya.

Indonesia juga bukan negara sekuler apalagi negara atheis, Sebab negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tercantum dalam Sila Pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945 ini, tidak membenarkan warga negaranya hidup tanpa memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konstelasi sistem hukum dunia atau sistem hukum utama (major legal system), hukum Islam (Islamic Law) diakui dalam masyarakat Internasional di antara hukum hukum lainnya seperti Hukum Sipil (Civil Law), Hukum Kebiasan Umum (Common Law), Hukum Sosilis (Socialist Law), Sub-Saharan Africa, dan Far East.

Hukum Syar’i

Hukum Syar’i, dalam banyak istilah disebut hukum syara’ atau hukum syari’at atau hukum syari’ah, dan oleh dalam masyarakat Indonesia lebih dikenal sebagai Hukum Islam yaitu salah satu sub sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia dan menjadi unsur yang membentuk (sumber bahan hukum) sistem hukum nasional Indonesia. Disamping itu ada dua sub sistem hukum lagi sebagai sumber bahan hukum yaitu hukum barat dan hukum adat.

dengan cara lughawi (etimologis) syari’at berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang sesungguhnya wajib dituruti. Syari’at juga berarti tempat yang akan dilalui untuk mengambil air di sungai. Maka Bisa ditegaskan di sini syari’at yaitu segala Anggaran Allah yang berkaitan dengan amalan manusia yang wajib dipatuhi oleh manusia itu sendiri. Sedangkan segala hukum atau Anggaran-Anggaran yang berasal atau dibangsakan kepada syari’at tersebut disebut hukum syar’i.

Sedangakan syari’at/syari’ah dalam pengertian terminologis yaitu seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya.

Di dalam ajaran Islam sendiri tidak dikenal istilah hukum Islam (hanya merupakan istilah khas di Indonesia). Dalam Alquran dan Sunnah istilah hukum islam (al-hukm al-islam) tidak ditemukan. Namun yang lazim digunakan yaitu Perkataan hukum syar’i, hukum syara’, syari’at islam, yang setelah itu dalam penjabarannya disebut istilah fiqh, artinya yaitu menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu dari padanya (dengan cara terminologis).

Para ulama fiqh/ushul fiqh setelah itu menetapkan defenisi hukum Islam (selanjutnya pemakalah sebut hukum syar’i) antara lain sebagai berikut:
- Dikemukakan oleh Al-Baidhawi sebagai berikut: “Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, bagus berupa tuntutan, pilihan, ataupun bersifat wadh’i”. – Dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah: “Firman (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, bagus titah itu mengandung tuntutan (peruntah dan larangan) atau semata-mata meneragkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang terhadap suatu hukum”.

Adapun syari’at dalam literatur hukum Islam, mempunyai tiga pengertian sebagai berikut:
a. Syaria’ah dalam arti hukum yang tidak Bisa berubah sepanjang masa.
b. Syariah dalam pengertian hukum Islam/Hukum Syar’i, bagus yang tidak berubah sepanjang masa ataupun yang Bisa berubah sesuai perkembangan zaman.
c. Syari’ah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbath dari Alquran dan Hadits (fiqh), yaitu hukum yang diinterpretasikan oleh para sahabat Nabi saw, hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.

Dengan demikian hukum syar’i yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia mukallaf dalam bidang fiqh Islam (syari’ah), bukan hukum berkaitan dengan akidah dan akhlak. Sebab syari’ah Islam dengan cara luas meliputi meliputi aqidah/iman/sistem keyakinan, syari’ah/islam/sistem hukum, dan akhlak/ihsan/sistem moral.

di dimensi lain penyebutan hukum syar’i selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, bagus yang sudah terdapat dalam kitab-kitab fiqh ataupun yang belum. bila demikian, hukum syar’i bukan lagi sebagai hukum Islam in absracto (di tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi hukum Islam in concreto (di tataran aplikasi dan pembumian).

Sebab dengan cara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yaitu hukum yang mengikat dalam suatu negara. Misalnya di Indonesia Hukum Syara’ diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Zakat dan Wakaf, dan sebagainya.

Perkataan yang sangat dekat hubungannya dengan perkataan syari’at yaitu syara’ dan syar’i yang diterjemahkan dengan agama. Oleh Sebab itu bila berbicara mengenai hukum syara’ yang dimaksud yaitu hukum agama yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh rasulNya, yakni hukum syari’at, kendatipun terkadang-terkadang isinya hukum fiqih.

Dari perkataan syari’at setelah itu lahir perkataan tasyri’, artinya pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari wahyu dan sunnah yang disebut tasyri’ samawi, dan peraturan yang bersumber dari pemikiran manusia yang disebut tasyri’ wadh’i.

Perbedaan Ulama dalam Menentukan Hukum Syar’i

bila diperhatikan berbagai definisi yang dikemukakan oleh berbagai ulama mengenai kriteria penetapan sesuatu sebagai hukum syar’i, maka Bisa dikatakan:

1. Menurut ulama ushul fiqh, bahwa nash/teks dari pembuat syara’ (Allah dan RasulNya) itulah yang dikatakan hukum syar’i. Lihat Q. S. Al-Baqarah (2): 10, واقيموا الصلاة (Dirikanlah sholat). Jadi perkataa aqiimussholah itulah yang menjadu hukum syar’i.

2. Sedangkan menurut ulama Fiqh, bukan nash itu yang dimaksud dengan hukum syar’i, malainkan Imbas dari kandungan perkataan aqiimusshlolah itulah yang mengakibatkan terjadinya hukum syar’i.

Jadi ulama ushul fiqh mengatakan bahwa firman (perintah wajib sholat) itulah yang dikatakan hukum syar’i, berbeda dengan ahli fiqh yang mengatakan bahwa wajib sholatlah yang yang dikatakan hukum syar’i.

Hukum syar’i/syara’ yang di Indonesia lebih sering dipakai istilah hukum Islam yaitu Perkataan yang tidak dikenal dalam ajaran Islam sendiri, akan tetapi istilah yang dipakai yaitu hukum syar’i, hukum syara’, hukum syari’at, hukum syari’ah, syari’at Islam, atau fiqh (Islam).

Kalau berbicara mengenai hukum Islam di Indonesia, maka yang dimaksud yaitu bagaimana hukum yang berlandaskan hukum syar’i itu diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di kaum muslimin.

Berbagai pendapat ulama dalam mendefinisikan hukum syar’i di prinsipnya sependapat bahwa ia (hukum syar’i) yaitu perintah Allah swt terhadap manusia dalam menjalankan kehidupannya, yang berisi Anggaran/pedoman dalam berhubungan dengan Allah swt, sesama manusia dan makhluk lainnya. Sumbernya berasal dari Alquran dan Alhadits serta ijtihad para ulama, dan biasanya hanya mencakup masalah fiqhiyyah/ibadah, bukan aqidah dan akhlak.
Sumber : http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12097

0 Response to "Sistem Hukum Islam di Indonesia Yang wajib Kita Baca"

Post a Comment