Ato Basahona Share

follow us

Resume MK. Hukum Perkawinan Islam Yang wajib Kita Ketahui

Resume/ Rangkuman MK. Hukum Perkawinan Islam - Semua masyarakat negara bagus yang termuda hingga yang tertua mempunyai alokasi hukum yang kompleks yang mencakup seputar hak, tanggung jawab, transaksi, peraturan, proses, prosedur, implikasi yang sangat sering sangat tidak sempurna dipahami, dan diserahkan kepada para ahli. di tingkat yang sangat Fundamental, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan undang-undang ini merupakan untuk menyamakan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum. Tanpa Anggaran seperti itu, para warga kita akan turun ke dalam tatanan tak beraturan.

Resume/ Rangkuman MK. Hukum Perkawinan Islam

DASAR-DASAR PERKAWINAN: PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN, PENCATATAN, ITSBATH NIKAH, PUTUSNYA PERKAWINAN, RUJUK
 
A. Pengertian Perkawinan
Perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.
Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan merupakan bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj merupakan suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti mengenai sahnya hubungan kelamin.
Perkawinan merupakan suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.
B. Tujuan Perkawinan
dengan cara material, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan perkawinan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu hingga sekarang , diantaranya:
1.      Mengharapkan harta benda
2.      Mengharapkan kebangsawanannya
3.      Ingin melihat kecantikannya
4.      Agama dan budi pekertinya yang bagus
Tujuan subtansial dari perkawinan merupakan :
1.      Menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan bahwa hawa nafsu dengan Tips yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.
2.      Mengangkat harkat dan martabat perempuan. Sebab dalam sejarah kemanusiaan, terutama di zaman jahiliyah saat kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat Bisa diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup Sebab dipandang tidak bermanfaat dengan cara ekonomi.
3.      Memproduksi keturunan supaya menusia tidak punah dan hilang Ditenggak sejarah. supaya pembicaraan makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.
            Dalam pasal 3 KHI dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
C. Pencatatan Perkawinan
            Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. untuk mereka yang menjalankan perkawinan menurut agama islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang untuk yang beragama katolik, hindu, budha pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).
            karena hukum tidak dicatatnya perkawinan yaitu:
1.      Perkawinan dianggap tidak sah dimata Negara
2.      Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu
3.      Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan
            Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Setiap perkawinan wajib dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
D. Itsbat Nikah
            Arti itsbat nikah merupakan penetapan atas pernikahan yang dilakukan oleh suami istri. Dimana pernikahan yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Hukum asal dari pernikahan itu merupakan sah. Hal ini dilakukan Sebab berkaitan dengan unsur keperdataan yang merupakan wewenang dari pengadilan agama.
            Itsbat nikah yang Bisa diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:
1.      Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2.      Hilangnya akta nikah
3.      Adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4.      Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku undang-undang no. 1 tahun 1974
5.      Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974.
E. Putusnya Perkawinan
            Dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan Bisa putus Sebab kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.
            Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya Bisa dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama bagus yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.
F. Rujuk
            Rujuk berarti kembali. Maksudnya ialah hak yang diberikan oleh agama kepada bekas suami untuk melanjutkan perkawinannya dengan bekas istrinya yang telah ditalaknya di pertengahan masa iddahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.
            Apabila bekas suami hendak merujuki bekas istrinya hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:
1.      Bekas suami yang rujuk itu merupakan orang yang mukallaf
2.      Tips rujuk. Ada dua pendapat dikalangan ahli fiqh mengenai Tips rujuk. Pendapat pertama rujuk hanyaklah dengan perkataan. Pendapat kedua dibolehkan rujuk dengan perkataan dan perbuatan.
3.      Rujuk hendaklah disaksikan dengan dua orang saksi.
4.      Dilakukan oleh bekas suami diwaktu bekas istri menjalankan masa iddahnya.
PEMINANGAN: PENGERTIAN PEMINANGAN, WANITA YANG BOLEH DIPINANG, karena PUTUSNYA PINANGAN
A.  Pengertian Peminangan
Perkataan “peminangan” berasal dari Perkataan pinang, meminang (Perkataan kerja). Meminang sinonimnya merupakan melamar, yang dalam bahasa arab disebut “ khitabah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan isteri. Sedangkan menurut terminology, peminangan merupakan kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan peorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan car-Tips yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.
Peminangan merupakan salah satu tindakan pendahuluan sebelum menginjak di jenjang perkawinan, yang tentunya berdasar atas suatu persetujuan/perjanjian antara kedua belah pihak sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan supaya waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.
B.Wanita Yang Boleh Dipinang
1.  Tidak dalam pinangan orang lain
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam an-Nasa’i mengatakan:” tidak boleh untuk seorang laki-laki melamar tunangan orang lain sehingga ia menikahinya atau meninggalkannya”. Hadis yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Keharaman ini bila tidak mendapat izin dan pelamar pertama atau ada unsur penolakan dari pihak mempelai wanita.
2.     di waktu dipinang tidak ada penghalang syara’ yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
Yaitu tidak ada hubungan keluarga (mahram), tunggal susuan (rodjoah), atau penghalang yang lain, sebab tunangan merupakan langkah awal dari perkawinan maka disamakan hukumnya dengan akad perkawinan.
3.     Perempuan itu tidak dalam di masa waktu iddah Sebab talaq raj’i
Perempuan yang telah dicerai dari suaminya dan sedang menjalani iddah raj’i, sama keadaannya dengan perempuan yang punya suami dalam hal ketidak bolehannya untuk dipinang bagus dengan bahasa terus terang ataupun bahasa sindiran. Sedangkan perempuan yang menjalani iddah Sebab kematian suaminya, tidak boleh dipinang dengan memakai bahasa terus terang, namun boleh meminangnya dengan bahasa sindiran, hal ini sebagaimana yan terdapat dalam surat al-baqarah ayat 235.
4.    Perempuan dalam masa iddah Sebab talak ba’in
Perempuan yang sedang menjalani iddah Sebab talak ba’in dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dipinang dengan cara terus terang, namun Bisa dilakukan dengan Tips sindiran atau sirri, sebagaimana yang berlaku di wanita yang kematian suami. Kebolehan ini Sebab wanita tersebut telah putus hubungannya dengan bekas suamnya.
5.     Wanita yang bukan istri orang
Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya di waktu dia telah boleh dinikahi, bagus dengan memakai bahasa terus terang atau dengan bahasa sindiran.
C.    karena Putusnya Pinangan
Berdasarkan pasal 58 BW, Bisa disimpulkan bahwa untuk mereka yang menjalankan status tunangan tidak dipaksakan untuk menjalankan suatu perkawinan.
Dalam ajaran Islam, ulama berpedapat bahwa boleh aja membatalkan tali pertunangan, namun itu merupakan makruh, sebab pertunangan ibarat ikatan janji setia dari kedua mempelai untuk menjalin hidup bersama membina rumah tangga bahagia, sedangkan pembatalan pertunangan ini merupakan suatu penghianatan ikatan janji setia. Belum juga imbas dari pembatalan tali pertunangan ini, sudah tidak asing lagi, tunangan yang batal merupakan ajang pencorengan muka, kebahagiaan yang indah, kenangan manis dan canda ria pun ikut terbakar, serta kemelut mengguncang.
PERSYARATAN NIKAH, RUKUN NIKAH, MEMPELAI, WALI, SAKSI DAN AKAD NIKAH SERTA HUKUM MAHAR, BESARNYA MAHAR, JENIS-JENIS MAHAR
A.    Persyaratan Nikah
di garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:
1.      Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri.
2.      Akad  nikahnya dihadiri para saksi.
B.     Rukun Nikah
Perkawinan dinggap sah apabila terpenuhi syarat den rukunnya. Kalau tidak terpenuhi di saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.
Rukun perkawinan terdiri atas:
1.      Adanya calon suami
2.      Adanya calon istri
3.      Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
4.      Adanya dua orang saksi
5.      Sighat akad nikah, yaitu Ijab Qabul yang diucapkan oleh atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
C.    Mempelai
Syarat mempelai pria merupakan:
1.      Beragama islam
2.      Jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
3.      Orangnya diketahui dan tertentu
4.      Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
5.      Calon mempelai tahu/kenal di calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
6.      Calon suami rela untuk menjalankan perkawinan itu
7.      Tidak sedang menjalankan ihram
8.      Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
9.      Tidak sedang mempunyai istri empat.
Syarat mempelai perempuan yaitu:
1.      Beragama islam atau ahli kitab
2.      Terang bahwa ia wanita
3.      Wanita itu tentu orangnya
4.      Halal untuk calon suami
5.      Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
6.      Tidak dipaksa
7.      Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
D.    Wali Nikah
Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini:
1.      Bapaknya
2.      Kakeknya
3.      Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
4.      Saudara laki-laki yang sebapak aja dengannya
5.      Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
6.      Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak aja dengannya
7.      Saudara bapak yang laki-laki
8.      Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9.      Hakim
Wali nikah ada lima, yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula, wali mujbir atau wali “adol.
E.     Saksi Nikah
Perkawinan tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi.
Syarat-syarat saksi yaitu:
1.      Dua orang laki-laki
2.      Berakal
3.      Baligh
4.      Islam
5.      Mendengar
6.      Adil
Saksi wajib hadir dan menyaksikan dengan cara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah di waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.
F.     Akad Nikah
Sayyid sabiq menguraikan beberapa persyaratan ijab Kabul yaitu:
1.      Ijab Kabul hendaklah diadakan dalam satu majelis, dalam satu tempat, tidak diselingi oleh hal-hal lain, dan dihadiri oleh minimal empat orang, calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali calon mempelai wanita atau wakilnya serta dua orang saksi.
2.      Jawaban dari pihak Kabul, tidak boleh menyalahi Perkataan-Perkataan dari pihak wanita.
3.      Semua pihak yang terlibat wajib mendengar semua pernyataan kedua belah pihak yang menjalankan ijab Kabul tersebut.
Beberapa ketentuan akad nikah yang tercantum dalam KHI yaitu:
Pasal 27:
Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria wajib jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
Pasal 28:
Akad nikah dilaksanakan sendiri dengan cara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah Bisa mewakilkan kepada orang lain.
Pasal 29:
(1) Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria dengan cara pribadi.
(2) Dalam hal tertentu ucapan Kabul nikah Bisa diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas dengan cara tertulus bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu merupakan untuk mempela pria.
(3) Dalam hal calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.
G.    Hukum Mahar
Mahar merupakan pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita berupa harta atau manfaat Sebab adanya ikatan perkawinan.
Mahar merupakan salah satu hak pihak mempelai wanita dan menjadi kewajiban pihak mempelai laki-laki.
Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari al-Qur’an dan dasar hukum dari as-Sunnah. Dilengkapi oleh pendapat ulama mengenai kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.
Para ulama sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, bagus kontan ataupun dengan Tips tempo. Pembayaran mahar sesuai dengan perjajian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan menguranginya. bila suami menambahnya, hal itu lebih bagus dan sebagai shadaqah, yang dicatat sebagai mahar dengan cara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan akad nikah.
H.    Besarnya Mahar
Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam syariat islam. Besar kecilnya mahar sangat bergantung di kebiasaan ataupun situasi dan kondisinya, sahingga besarnya mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan selalu berbeda-beda.
Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman di sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama fiqh telah bersepakat bahwa tidak ada batas tinggi dan rendahnya.
I.       Jenis-jenis Mahar
Ulama fiqh sepakat bahwa jenis mahar terbagi atas dua jenis yaitu:
1.      Mahar musamma
Yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya saat akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya di waktu akad.
2.      Mahar mitsil (sepadan)
Yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya di saat seelum ataupun saat terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.
LARANGAN PERKAWINAN: HAL-HAL YANG MENJADI HALANGAN NIKAH, NASAB, SEMENDA, SEPERSUSUAN, MEMADU.
A. larangan Kawin Sebab Pertalian Nasab
Bardasarkan Surat An-Nisa ayat 23, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya Sebab pertalian nasab merupakan:
1.      Ibu, yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan darah dalam garis keatas, yaitu ibu, nenek (bagus dari pihak ayah ataupun ibu dan seterusnya keatas.
2.      Anak perempuan, yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan bagus dari anak laki-laki ataupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
3.      Saudara perempuan bagus seayah seibu, seayah aja, atau seibu aja.
4.      Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, bagus saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya keatas.
5.      Kemenakan perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.
B.     Larangan Kawin Sebab Hubungan Mushaharah (Pertalian Kerabat Semenda)
Berdasarkan surat an-Nisa ayat 23, wanita yang haram dinikahi Sebab pertalian kerabat semenda merupakan:
1.      Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, bagus garis ibu atau ayah.
2.      Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan anak ibu anak tersebut.
3.      Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah.
4.      Ibu istri, yakni bekas istri ayah untuk ini tidak disyaratkan wajib adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.
C.    Larangan Kawin Sebab Hubungan Sesusuan
Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya sesusuan merupakan:
1.      Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu untuk anak yang disusui itu, sehingga haram menjalankan perkawinan.
2.      Nenek susuan, yaitu ibu yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah untuk anak susuan, sehingga haram menjalankan perkawinan.
3.      Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya keatas.
4.      Kemenakan atau susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
6.      Saudara susuan perempuan, bagus saudara seayah kandung ataupun seibu aja.
Sedangkan wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (larangan yang bersifat sementara) merupakan sebagai berikut:
1.      Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.
2.      Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram inikah oleh seorang laki-laki.
3.      Wanita yang sedang dalam masa iddah, bagus iddah cerai ataupun iddah ditinggal mati.
4.      Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya.
5.      Wanita yang sedang menjalankan ihram, bagus ihram umrah ataupun ihram haji, tidak boleh dikawini.
6.      Wanita musyrik, haram dinikah.
TAKLIK TALAK YANG TERDIRI DARI PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA BAWAAN DAN PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN
A.    Pengertian Taklik Talak
Taklik talak” berarti “penggantungan talak”. Taklik-talak menurut pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.
Dalam KHI Pasal 1 huruf e, menyebutkan bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
Didalam kitab-kitab fiqih di umumnya difahamkan bahwa taklik talak merupakan senjata untuk suami dalam membagikan peringatan dan pelajaran kepada isterinya yang nusyuz, seperti suami menyatakan kepada isterinya yang sering berkhalawat dengan pemuda A :” apabila Anda masih menemui pemuda A, maka disaat Anda bertemu itu jatuhlah talak saya satu kali atasmu”.
Dalam undang-undang Indonesia taklik talak merupakan semacam ikrar suami terhadap istri yang dinyatakan setelah terjadinya akad nikah. Pernyataan ikrar dari suami dalam menjalankan kehidupan suami istri nanti, bukan sebagai peringatan atau pengajaran dari suami terhadap istrinya yang nusyuz. Taklik talak menurut kitab-kitab fikih diucapkan oleh suami apabila ia menghendakinya, sedang menurut undang-undang Indonesia diucapkan oleh suami berdasarkan kehendak dari istri atau anjuran dari P3NTR atau Pegawai Pencatat Nikah. Disamping itu taklik talak menurut hukum Indonesia disyaratkan adanya ‘iwadl, sedang taklik talak yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak disyaratkan adanya ‘iwadl yang wajib dibayar oleh pihak isteri kepada Pengadilan Agama.
B.     Macam-Macam Taklik
Taklik ada dua macam: Pertama, taklik yang dimaksudkan seperti janji, Sebab mengandung pengertian menjalankan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu khabar. Taklik seperti ini disebut taklik dengan sumpah (taklik qasami), seperti seorang suami berkata kepada isterinya. “bila aku keluar rumah maka engkau tertalak”. Maksudnya suami melarang isteri keluar saat dia keluar, bukan dimaksud untuk menjatuhkan talak.
Kedua, taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, apabila telah terpenuhinya syarat. Taklik ini disebut taklik bersyarat. Umpamanya suami berkata kepada isterinya: bila engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharmu, maka engkau tertalak.
C.    Syarat Taklik
Syarat-syarat taklik yang wajib diperhatikan sebelum dibuat dan dibacakan sesaat selesai akad nikah, yaitu isinya tidak bertentangan dengan hukum islam, tertera dengan jelas dan tegas, akan tetapi tidak boleh tanpa dalam keadaan nyata. Seperti”kalau matahari terbit dari barat, maka jatuhlah talak saya’.
di umumnya taklik itu ditegaskan dengan empat kemungkinan yang Bisa menimbulkan talak dan diucapkan setelah ijab Kabul dengan lafaznya sebagai berikut:
“taklik talak akan jatuh.
Sewaktu-waktu saya;
1)      Meninggalkan istri tersebut 2 tahun berturut-turut:
2)     Atau saya tidak membagikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya:
3)     Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu:
4)    Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan ) istri saya itu 6 bulan lamanya.
Kalau suami telah mengucapkan janji itu dengan tegas dan dalam kenyataanya dilanggar, maka jatuhlah talak taklik atas tuntutan istri.
D.    Pemisahan Harta Dalam Perkawinan
Di Indonesia terdapat suatu sistem peraturan dalam hal masalah harta benda dalam perkawinan, yaitu peraturan menurut hukum agama islam, peraturan menurut hukum BW dan peraturan menurut hukum adat.
Ø  Menurut hukum agama islam
Hukum islam menganggap bahwa harta benda milik suami dan harta benda milik isteri satu sama lain merupakan terpisah. Demikian halnya dengan harta benda yang masing-masing peroleh selama berlangsungnya perkawinan mereka sebagai penghasilan dari pekerjaannya, atau sebagai penghibahan dari orang lain, atau hasil dari pembeliannya, dan lain sebagainya tetap terpisah satu dari yang lain atau tidak dicampur.
Apabila suami atau isteri masing-masing ingin mempergunakan barang-barang isteri atau suami, maka dalam hal ini suami atau isteri atas dasar suatu perjanjian antara mereka.
Ø  Menurut Hukum Burgerlijk Wetboek
Dalam sistem BW, inti pangkalnya merupakan bahwa di hakekatnya terdapat campur harta benda dari suami isteri dengan cara bulat. akan tetapi dalam hal ini, sebelum mereka menjalankan perkawinan, calon suami dan calon isteri di saat itu diberikan suatu kesempatan untuk saling berjanji, bahwa mereka tidak akan menjalankan campur harta benda dengan cara bulat, atau campur harta benda terbatas, dan atau akan tidak sama sekali mengadakan campur harta benda seperti halnya dalam hukum islam.
Ø  Menurut hukum adat
Mengenai harta benda dalam suatu perkawinan menurut hukum adat, yaitu ada kemungkinan sebagian dari harta benda suami dan isteri masing-masing merupakan terpisah satu dari yang lain, dan ada kemungkinan pula sebagian harta benda itu merupakan tercampur menjadi harta bersama.
  1. Pelanggaran Perjanjian Perkawinan
bila terjadi pelanggaran mengenai pemisahan harta Hartah dalam perjanjian perkawinan, istri berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan cerai di Pengadilan Agama (pasal 51 KHI).
Pemisahan Hartah dalam perjanjian perkawinan Bisa diakhiri dengan pencabutan atas persetujuan bersama suami istri dan wajib didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran ini, pencabutan mengikat kepada suami istri.
F.     Hikmahnya
Ibnu Sina berkata dalam kitab asy-syifa’: seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali. Sebab menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan  beberapa bahaya dan kerusakan. Ini diantaranya Sebab bila tabiat suami isteri satu sama lain sudah tidak saling kasih sayang lagi. bila terus-terusan dipaksakan untuk tetap bersatu antara mereka, justru akan tambah tidak bagus, pecah dan kehidupannya menjadi kalut. Diantaranya pula, ada yang Bisa suami tidak sepadan, pergaulannya tidak bagus, atau punya sifat-sifat yang dibenci. Hal ini Bisa jadi sebab isteri suka kepada orang lain, Sebab sudah jadi naluri birahi hal demikian ini. Dan barang kali ketidak senangan kepada sifat-sifat pasangannya menyebabkan macam-macam bahaya. Atau Sebab suami isteri tidak beroleh keuntungan dan bila masing-masing ganti dengan yang lain barangkali Bisa punya anak. Sebab itu, hendaklah perceraian itu diberi jalan .
PENGERTIAN DAN STATUS KAWIN HAMIL, STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN, HUKUM POLIGAMI DAN SYARAT-SYARAT POLIGAMI
A. Pengertian dan Status Kawin Hamil
Dalam kompilasi memang mengatur soal kawin dengan perempuan hamil, yaitu dalam pasal 53.
(1)   Seorang wanita hamil diluar nikah, Bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2)   Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut di ayat (1) Bisa dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3)   Dengan dilangsungkannya perkawinan di saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Kebolehan kawin menurut ketentuan diatas merupakan terbatas laki-laki yang menghamilinya.
Mengenai persoalan yang muncul apabila seorang perempuan hamil dinikah oleh laki-laki yang tidak menghamilinya, Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi jawabannya. Tanpa bermaksud menuduh apalagi membuka “aib orang lain, kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang bukan menghamili perempuan yang hamil, sebagai “bapak” formal sebagai pengganti, Sebab laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, Bisa terjadi untuk tidak mengatakan sering. Menghadapi persoalan demikian, pegawai pencatat sedikitnya menemui kemusykilan. Pertama, bila pernikahan dilangsungkan, status hukum perkawinannya terancam tidak sah, yang apabila berlanjut dengan hubungan suami istri, berarti hubungan tersebut juga tidak sah.
Dengan mengambil analogi (qiyas) kepada wanita hamil yang dicerai atau ditinggal mati, sebenarnya telah jelas bahwa masa tunggu (‘iddah) mereka, merupakan hingga dia melahirkan. Dengan Perkataan lain, di masa wanita tersebut hamil, tidak dibenarkan untuk kawin dengan laki-laki lain. Dengan demikian alasan kehamilan, cukup kongkret bahwa wanita hamil diluar nikahpun, tidak dibenarkan kawin dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.
Mayoritas ulama (jumhur) cenderung membolehkannya, dan sebagian ulama menolaknya. Perbedaan pendapat ini timbul Sebab perbedaan dalam memahami ayat wa hurrima zaalika “ala al-mu’minin apakah Perkataan ganti (damir) zaalika menunjukkan kepada zina atau nikah. untuk mayorotas ulama, ayat imi menunjukkan celaan aja bukan keharaman.
Menurut Ahmad Rofiq, pemahaman yang tidak membolehkan seorang laki-laki nikah denga perempuan yang hamil, sementara dia bukan yang menghamilinya lebih tepat. Sebab karena hukum yang ditimbulkan, seakan-akan kebolehan tersebut memberi peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh keberagamaannya, akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya diluar nikah. Padahal akibatnya jelas Bisa merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga, serta sendi-sendi keberagamaan masyarakat.
Kedua, apabila pernikahan terhadap perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, tidak Bisa dilangsungkan dalam batas-batas waktu tertentu, akan menimbulkan dampak psikologi untuk keluarga perempuan tersebut, dan juga untuk bayi yang dikandungnya, di saat-saat pertumbuhannya akan mendapat sorotan dari teman-temannya, yang bukan mustahil akan menjadi beban mental berkepanjangan untuk dia.
Oleh Sebab itulah dalam hal ini ketelitian dan kearifan pegawai pencatat merupakan peran penting dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkawinan laki-laki bagus-bagus dengan wanita hamil.
B.     Status Anak Yang Dilahirkan
Menurut hukum islam, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, bagus materiil ataupun spirituil merupakan ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak waris mewarisi.
Anak diluar nikah terbagi menjadi dua kategori:
a.       anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
Menurut imam malik dan imam syafi’I, anak yang dilahirkan setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. bila nak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya.
b.      anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.
Ø  Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib membagikan nafkah kepada anak itu, namun dengan cara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah dengan cara manusiawi, bukan dengan cara hokum.
Ø  Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, Sebab hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
Ø  Bapak tidak Bisa menjadi wali untuk anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.
C.    Hukum Poligami
Dalam prespektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal abadi dan diridhai Allah SWT. dan didasarkan di cinta dan kasih saying (mawaddah wa rahmah). Sebab itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang untuk terwujudnya tujuan perkawinan tersebut wajib dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Ini sejalan dengan kaidah ushul “menghindari mudharat (kerusakan) wajib didahulukan daripada mengambil manfaat (kemaslahatan)”
Kendati demikian, kebolehan hukum poligami sebagai alternatif. Terbatas hanya hingga empat orang isteri. Ini ditegaskan dalam pasal 55 Kompilsi Hukum Islam di Indonesia:
(1)       Beristeri lebih dari satu orang di waktu bersamaan, terbatas hanya hingga empat orang isteri.
(2)       Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami wajib mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
(3)       Apabila syarat utama yang disebut di ayat  (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.
D.    Syarat-syarat Poligami
Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:
(1)   Untuk Bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini wajib dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri
  2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  3. adanya Agunan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
(2)   Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a di pasal ini tidak diperlukan untuk seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak Bisa menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau Sebab sebab-sebab lainnya yang wajib mendapat Evaluasi dari hukum pengadilan.
TUJUAN PENCEGAHAN PERKAWINAN, PIHAK-PIHAK YANG Bisa menjalankan PENCEGAHAN PERKAWINAN DAN TATA Tips PENCEGAHAN PERKAWINAN
A.    Tujuan Pencegahan Perkawinan
Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan Bisa dilakukan apabila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 60 KHI). Dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskannya: “Perkawinan Bisa dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.
Ada dua syarat penting yang apabila tidak dipenuhi, perkawinan Bisa dicegah, pertama, syarat materiil, dan kedua syarat adminidtratif. Syarat-syarat materiil perkawinan dimuat dalam pasal 8 UU No.1 Tahun 1974. perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a.       Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
b.      Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
c.       Berhubungan semenda, yaitu mertua anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
d.      Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
e.       Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
f.       Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
Selain itu, syarat administratif juga wajib dipenuhi. Oleh Sebab itu menurut ketentuan pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 ditentukan:
(1)   Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
(2)   Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
(3)   Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) dikarenakan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atau nama bupati kepala daerah.
B.     Pihak-Pihak Yang Bisa menjalankan Pencegahan Perkawinan
supaya didalam upaya pencegahan perkawinan tidak menimbulkan kerancuan, maka Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi mengatur siapa-siapa yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan tersebut. Pasal 14 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan:
(1)   Yang Bisa mencegah perkawinan ialah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
(2)   Mereka yang tersebut di ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan untuk calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1974 juga memberi kesempatan kepada suami atau isteri yang masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk mencegah perkawinan yang baru. Demikian pula ketentuan pasal 63 Kompilasi. Ini dimaksudkan untuk mengatasi perkawinan atau poligami liar, yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan atau isteri yang sudah ada.
Dalam rumusan kompilasi, dituangkan dalam pasal 64 “pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan, berkewajiban mencegah perkawinan apabila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi. Hal ini dimaksudkan supaya didalam Aplikasi perkawinan diusahakan semaksimal mungkin tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan agama dan perundang-undangan. Maka dalam konteks ini, pegawai pencatat nikah mempunyai tugas ganda, selain sebagai petugas yang ditunjuk untuk mencatat perkawinan, ia juga ditugasi untuk mengawasi apakah terdapat larangan perkawinan antara calon mempelai atau tidak.
            Apabila pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 69 Kompilasi.
(1)   bila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini maka ia menolak melangsungkan perkawinan.
(2)   Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
C. Tata Tips Pencegahan Perkawinan
Mengenai tata Tips dan prosedur pengajuan pencegahan perkawinan, diatur dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Kompilasi:
(1)    Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hokum damana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
(2)    Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.
Apabila pencegahan dilakukan oleh pegawai pencatat, caranya seperti diatur dalam pasal 17 di atas, diberikan dalam suatu keterangan tertulis disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Selanjutnya, apabila pihak-pihak yang ditolak rencana perkawinannya mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Agama, seperti diatur dalam pasal 69 ayat (3) dan (4) KHI jo. Pasal 21 ayat (3) dan (4).
Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974:
(3)    Para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan unuk membagikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
(4)    Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan Tips singkat dan akan membagikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, supaya perkawinan dilangsungkan.
(5)    Ketetapan ini hilang kekuatannya, bila rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin Bisa mengulangi pemberitahuan mengenai maksud mereka.
HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PERKAWINAN: PERKAWINAN YANG Bisa DIBATALKAN, PIHAK-PIHAK YANG Bisa MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN, PROSEDUR SERTA karena PEMBATALAN PERKAWINAN
A.    Perkawinan Yang Bisa Dibatalkan
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan:”perkawinan Bisa dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.
Macam-macam perkawinan yang Bisa dibatalkan, Bisa dikemukakan sebagi berikut:
Pasal 24:
Barangsiapa Sebab perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan Bisa mengajukan pembatalan prkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.
Pasal 26:
(1)   Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi Bisa dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri.
(2)   Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri yang Bisa memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan wajib diperbaharui supaya sah.
Dalam sistematika yang berbeda, kompilasi mengaturnya sebagai berikut:
Pasal 70: perkawinan batal apabila:
a.       suami menjalankan perkawinan, sedang ia tidak berhak menjalankan akad nikah harena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i.
b.      seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili’annya.
c.       Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali apabila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
d.      Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan hingga derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
1.      berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2.      berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3.      berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4.      berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
e.       isteri merupakan saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.
Pasal 71:
Suatu perkawinan Bisa dibatalkan apabila:
a.       Seorang suami menjalankan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b.      Perempuan yang dikawini ternyata setelah itu diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya);
c.       Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
d.      Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
e.       Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f.       Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
B.     Pihak-Pihak Yang Bisa Mengajukan Pembatalan Perkawinan
Mengenai orang-orang yang Bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, diatur dalam pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
a.       Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
b.      Suami atau isteri.
c.       Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
d.      Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hokum dengan cara langsung terhadap perkawinan tersebut, akan tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Ada perbedaan rumusan redaksional di huruf c dan d antara Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi. Dalam kompilasi redaksinya sebagai berikut:
c.       pejabat yang berwenang mengawasi Aplikasi perkawinan menurut Undang-undang;
d.      para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menutut hokum islam dan peraturan perundang-undangan sebagimana tersebut dalam pasal 67.
C. Prosedur Pembatalan Perkawinan
di pasal 74 Kompilasi mengatur Tips beracara dalam permohonan pengajuan pembatalan perkawinan, dan mengatur kapan mulai berlakunya keputusan pembatalan perkawinan tersebut yang dalam undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 28. pasal 74 KHI berbunyi:
(1)   Permohonan pembatalan perkawinan Bisa diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
(2)   Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
  1. karena Pembatalan Perkawinan
Meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, karena hukumnya jangan hingga menimbulkan kerugian dan kesengsaraan untuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 75 dan 76 Kompilasi , dengan rumusan yang berbeda.
Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan:
Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
a.       Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
b.      Suami atau isteri yang betindak dengan beriktikad bagus, kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
c.       Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad bagus sebelum kepuusan mengenai pembatalan mempunyai ketetapan hokum tetap
Adapun bunyi pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam merupakan sebagai berikut:
Pasal 75 KHI:
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
a.       Perkawinan yang batal Sebab salah satu dari suami isteri murtad.
b.      Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
c.       Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad bagus, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hokum yang tetap.
Pasal 76 KHI:
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hokum antara anak dengan orang tuanya.
Antara suami isteri wajib menjaga supaya selama dalam proses pembatalan di Pengadilan tidak menjalankan hubungan suami isteri. Ini dimaksudkan supaya tidak terjadi perbuatan hukum yang tidak sejalan dengan prinsip hukum islam. Pertimbangan hukumnya, dalam situasi demikian, antara suami isteri tentu menemui keraguan mengenai status perkawinannya, apakah masih dibenarkan bergaul atau tidak. Dalam situasi ragu, seseorang dianjurkan untuk tidak menjalankan sesuatu hingga dia menjadi yakin.
Adapun mengenai status anak yang lahir dari karena perkawinan yang dibatalkan tersebut, mereka tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya.menurut ketentuan pasal 76 Kompilasi menyatakan :”Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Penetapan hukum ini didasarkan kepada prinsip baraah al-asliyah, hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya.
KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN, HARTA BAWAAN DAN STATUSNYA DALAM PERKAWINAN, HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA bila TERJADI PERCERAIAN
A.    Kedudukan Suami Istri Dalam Perkawinan
Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyatakan:
(1)   Hak dan kedudukan isteri merupakan seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
(2)   Masing-masing pihak berhak untuk menjalankan perbuatan hukum.
(3)   Suami merupakan kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
Ketentuan pasal 31 tersebut, dalam Kompilasi diatur dalam bagian kedua mengenai kedudukan suami isteri pasal 79.
B.     Harta Bawaan Dan Statusnya Dalam Perkawinan
            Harta Bawaan  yaitu harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, bagus yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk menjalankan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. akan tetapi apabila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka Dominasi harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali bila ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Mengenai hal ini terdapat dalam pasal 36 ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa “mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk menjalankan perbuatan hokum mengenai harta bendanya.
C.    Harta Bersama Dalam Perkawinan
Di dalam pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan:
Pasal 35:
(1)   Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2)   Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, merupakan dibawah Dominasi masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Jadi pengertian harta bersama merupakan harta Hartah yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan.
Menurut pasal 85, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.
Mengenai penggunaan harta bersama suami isteri diatur dalam pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: “ mengenai harta bersama suami atau isteri Bisa bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Adapun ayat (2) menerangkan mengenai hak suami atau isteri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing.
Pengaturan lebih rinci masalah ini kompilasi mengatur dalam pasal 88, 89, dan 0.
Pasal 88:
Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.
Pasal 89:
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri ataupun hartanya sendiri.
Pasal 0:
Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, ataupun harta suami yang ada padanya.
Pengaturan mengenai bentuk Hartah bersama dijelaskan dalam pasal 91 Kompilasi:
(1)   Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas Bisa berupa benda berwujud atau tidak berwujud
(2)   Harta bersama yang berwujud Bisa meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
(3)   Harta bersama yang tidak berwujud Bisa berupa hak ataupun kewajiban.
(4)   Harta bersama Bisa dijadikan sebagai barang Agunan oleh salah satu pihak lainnya.
Pasal tersebut menunjukkan adanya nuansa modern, seperti surat-surat berharga (polis, bilyet giro, saham dan lain-lain).
D.    Pembagian Harta Bersama bila Terjadi Perceraian
Pengaturan mengenai pembagian harta bersama bila terjadi perceraian diatur dalam pasal 96 kompilasi:
(1)   Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
(2)   Pembagian harta bersama untuk seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang wajib ditangguhkan hingga adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya dengan cara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.
Pasal 97:
Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
  
ANAK DALAM PERKAWINAN YANG TERDIRI DARI KEWAJIBAN DALAM PEMELIHARAAN, PENGINGKARAN PEMELIHARAAN ANAK SERTA PEMELIHARAAN ANAK bila TERJADI PERCERAIAN
A.    Kewajiban Dalam Pemeliharaan Anak
Pemeliharaan anak di dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan inti anak.
Dalam Kompilasi Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:
(1)   Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa merupakan 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2)   Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
(3)   Pengadilan agama tidak menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.
Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua merupakan mengantarkan anak-anaknya, dengan Tips mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di hari dewasa
UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mengemukakan dalam Bab X  dengan tajuk Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak.
Pasal 45:
(1)   Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2)   Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasa ini berlaku hingga anak itu kawin atau Bisa berdiri sebdiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.
Pasal 46:
(1)   Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang bagus.
(2)   bila anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, apabila mereka memerlkukan bantuannya.
Pasal 47:
(1)     Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2)     Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hokum didalam dan di luar pengadilan.
Kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua merupakan berkaitan dengan hak kebendaan. Dalam pasal 106 Kompilasi dinyatakan:
(1)    Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali Sebab keperluan yang mendesak bila kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu Fenomena yang tidak Bisa dihindarkan lagi.
(2)    Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Sebab kesalahan dan kealaian dari kewajiban tersebut di ayat (1).
Hal ini dijelaskan dalam pasal 48 Undang-undang Perkawinan:”Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
Kompilasi juga menjalankan antisipasi bila kemungkinan sorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya, pasal 104 menyatakan:
(1)      Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
(2)      Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan Bisa dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.
B.     Pengingkaran Pemeliharaan Anak
Berbagai peraturan yang berlaku saat ini membagikan hak kepada seorang Ayah untuk mengingkari anak yang dilahirkan istrinya. Pasal 44 ayat 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, menyatakan bahwa seorang suami Bisa menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia Bisa membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu merupakan karena dari perzinaan tersebut.
Sedangkan dalam pasal 251 KUH Perdata dinyatakan bahwa keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke-yang seratus delapan puluh dalam perkawinan suami istri, Bisa diingkari oleh si suami. Dalam pasal ini pengingkaran tidak dimungkinkan bila:
Ø  Si suami belum perkawinan sudah mengetahui akan mengandungnya si istri.
Ø  Suami telah hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya, bahwa ia tidak Bisa menandatanganinya.
Ø  Si anak tidak hidup tatkala dilahirkan.
Kompilasi Hukum Islam pasal 101 menyatakan bahwa suami yang meningkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, Bisa meneguhkan pengingkaran dengan li’an.
Kompilasi Hukum Islam pasal 102 memberi batas waktu pengajuan pengingkaran anak ke pengadilan agama merupakan:
Ø  180 sesudah hari lahir sianak
Ø  360 hari sesudah putusnya perkawinan, atau
Ø  Setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang  memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.
Meski ketentuan-ketentuan diatas memberi hak kepada seorang ayah untuk mengingkari anaknya, namun si Ayah wajib Bisa membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu karena dari perzinahan.
Alat bukti yang digunakan berkaitan dengan pembuktian merupakan:
Ø  Akta kelahiran anak (yang telah dibuktikan dalam register catatan sipil)
Ø  Saksi-saksi, hal ini Bisa dilakukan apabila tidak ada akta kelahiran
Ø  Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan untuk mengucapkan sumpah.
Ø  menjalankan tes DNA .

C.    Pemeliharaan Anak bila Terjadi Perceraian
Hak pemeliharaan anak merupakan hak salah satu pihak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri
Kompilasi mengaturnya dengan cara lebih rinci dalam pasal 105 sebagai berikut:
Dalam hal terjadinya perceraian:
a.       Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya;
b.      Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
c.       Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Jadi meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang Sebab terjadi perceraian.
Adapun pelaksanaannya, seperti yang dimaksud aleh pasal 105 kompilasi, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Dan apabila si anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih kepada siapa diantara ayah dan ibunya, dia akan ikut.
Termasuk dalam tanggung jawab orang tua merupakan merawat dan mengembangkan harta anaknya, seperti diatur dalam pasal 106 kompilasi:
(3)   Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali Sebab keperluan yang mendesak bila kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu Fenomena yang tidak Bisa dihindarkan lagi.
(4)   Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Sebab kesalahan dan kealaian dari kewajiban tersebut di ayat (1).
Kekuasaan orang tua Bisa dicabut atau dialihkan apabila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut. Pasal 49 UUP menyatakan:
(1)    Salah seorang atau kedua orang tua Bisa dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
  1. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  2. ia berkelakuan buruk sekali.
(2)    Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB WALI, KEADAAN ANAK YANG DIBAWAH PERWALIAN, SERTA menerangkan HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PUTUSNYA PERKAWINAN (ALASAN-ALASAN PERCERAIAN, JENIS-JENIS TALAK, PROSEDUR PERCERAIAN, JENIS-JENIS PERCERAIAN
A.    Tugas dan Tanggung Jawab Wali Serta Keadaan Anak Yang Di Bawah Perwalian
Dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi huruf h dikemukakan, perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap menjalankan perbuatan hukum.
Mengenai tugas dan tanggung jawab wali dinyatakan dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 51 ayat (3), (4) dan (5).
(3)   Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
(4)   Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya itu di waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perbuatan-perbuatan harta benda anak atau anak-anak itu.
(5)   Wali bertanggung jawab mengenai harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan Sebab kesalahan atau kelalaiannya.
Selanjutnya mengenai rincian tugas dan kewajiban wali terhadap diri dan harta benda anak yang di bawah perwaliannya, dijelaskan dalam pasal 110 kompilasi:
(1)   Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban membagikan bimbingan supaya pendidikan dan keterampilannya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
(2)   Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang di bawah perwaliannya, kecuali apabila perbuatan tersebut menguntungkan untuk orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu Fenomena yang tidak Bisa dihindarkan.
(3)   Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, yang mengganti kerugian yang timbul sebagai karena kesalahan atau kelalaian.
(4)   Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) wajib dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.
Ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan cara umum telah diatur dalam pasal 54 Undang-undang Perkawinan,”Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan Bisa diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.
Perwalian seseorang berakhir apabila anak yang di bawah perwaliannya telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. Sebab umur 21 atau telah kawin dianggap telah Bisa hidup mandiri.
mengenai pembatasan atau berakhirnya perwalian dalam kompilasi dinyatakan dalam pasal 111:
(1)   Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, apabila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
(2)   Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya mengenai harta yang diserahkan kepadanya.
B.     Hal-Hal Yang Menyebabkan Putusnya Perkawinan  (Alasan-Alasan Perceraian)
Ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang Bisa memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan.
1.      Terjadinya nusyuz dari pihak isteri
Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi isteri menjalankan nusyuz dikemukakan sebagai berikut:
a.       Isteri diberi nasehat mengenai berbagai kemungkinan negatif dan positifnya, dari tindakannya itu, terlebih apabila hingga terjadi perceraian, dan yang terutama supaya kembali lagi berbaikan dengan suaminya.
b.      Apabila usaha pertama berupa pemberian nasehat tidak sukses, langkah kedua merupakan memisahkan tempat tidur isteri dari tempat tidur suami, meski masih dalam satu rumah. Tips ini dimaksudkan supaya dalam “kesendiriannya itu” ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibatnya dari tindakannya itu.
c.       Apabila langkah kedua tersebut tidak juga Bisa mengubah pendirian si isteri untuk nusyuz, maka langkah ketiganya merupakan memberi pelajaran atau dalam bahasa al-Qurannya memukulnya. Para mufasir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai, atau yang lebih tepat merupakan mendidiknya.
2.      Terjadinya nusyuz dari pihak suami
Jalan yang ditempuh aabila suami nusyuz seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian Bisa dilakukan dengan Tips isteri merelakan haknya dikurangi untuk sementara supaya suami bersedia kembali kepada isterinya dengan bagus.
3.      Terjadinya perselisihan atau percekcokan antara suami dan isteri.
Dalam hal ini, di Indonesia dikenal suatu Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelasaian Percearaian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (arbitrator) untuk mendamaikan suami isteri yang bersengketa atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat calon suami dan isteri yang merencanakan perkawinan.
4.      Terjadinya salah satu pihak menjalankan perbuatan zina atau fakhsiyah, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Tips penyelesaiannya merupakan membuktikan tuduhan yan didakwakan, dengan Tips li’an.
Dalam Kompilasi pasal 116 disebutkan bahwa perceraian Bisa terjadi Sebab alasan atau alasan-alasan:
a.       salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
b.      salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau Sebab hallain diluar kemampuannya;
c.       salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.      salah satu pihak menjalankan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e.       salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan karena tidak Bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f.       antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada Asa akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g.      suami melanggar taklik talak;
h.      peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
C.    Jenis-Jenis Talak
Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:
1)      Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.
2)     Talak bid’i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.
3)     Talak la sunni wala bid’i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid’i
Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya Perkataan-Perkataan yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:
1)      talak sharih, yaitu talak mempergunakan Perkataan-Perkataan yang jelas dan tegas, Bisa dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.
2)     Talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan Perkataan-Perkataan sindiran, atau samar-samar.
Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:
1)      Talak raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan Sebab memperoleh ganti harta dari istri, talak  yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
2)     Talak ba’in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk untuk bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami wajib melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.
Ditinjau dari segi Tips suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:
1)      Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh  suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar dengan cara langsung ucapan suaminya itu.
2)     Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan cara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya , setelah itu istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.
3)     Talak denga isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.
4)    Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud  suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya.
D.    Prosedur Perceraian dan Jenis Perceraian
Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-undang Perkawinan untuk mempesulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya Bisa dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak (UUPA. Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).
Adapun tata Tips dan prosedurnya Bisa dibedakan ke dalam dua macam:
  1. Cerai Talak (Permohonan)
Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama (UUPA) menyatakan:
(1)   Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
Dalam rumusan pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.
Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan supaya diadakan sidang untuk keperluan itu.
(2)   Permohonan  sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
(3)   Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
(4)   Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
(5)   Permohonan soal Dominasi anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri Bisa diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:
a.       nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu isteri;
b.      alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.
Terhadap permohonan ini, pengadilan agama Bisa mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut Bisa diminta upaya hukum banding dan kasasi.
Langkah berikutnya merupakan Investigasi oleh pengadilan. Pasal 68 UUPA menyebutkan:
(1)   Investigasi permohonan cerai talak dilakukan oleh Majlis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
(2)   Investigasi permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.
Dalam rumusan pasal 15 PP Nomor 9/1975 dinyatakan:
Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian.
Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinannya untuk mendamaikan mereka. Sebab biasanya persidangan semacam ini, tidak Bisa diselesaikan dalam sekali persidangan.
Langkah berikutnya, diatur dalam pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam pasal PP Nomor 9/1975:
(1)   Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
(2)   Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri Bisa mengajukan banding.
(3)   Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hokum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
(4)   Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
(5)   bila isteri telah mendapat panggilan dengan cara sah atau patut, akan tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya Bisa mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
(6)   bila suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan dengan cara sah atau petut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak Bisa diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.
Selanjutnya diatur dalam pasal 17 PP Nomor 9/1975:
Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan mengenai terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
Isi pasal 17 PP Nomor 9/1975 tersebut setelah itu dirinci dalam pasal 131 ayat (5) KHI:
Setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan mengenai terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian untuk bekas suami dan isteri.
  1. Cerai Gugat
Pasal 73 UU No. 7/1989 menyatakan:
(1)   Gugatan perceraian diajukan pleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
(2)   Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian dilakukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
(3)   Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Berikutnya diatur mengenai alat-alat bukti yang menguatkan alasan-alasan diajukannya gugatan.
Pasal 74:
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hokum tetap.
Pasal 75:
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan karena tidak Bisa menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim Bisa memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.
Pasal 76:
(1)   Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian wajib didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.
(2)   Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi mengenai sifat persengketaan antara suami isteri Bisa mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.
Gugatan tersebut gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Apabila terjadi perdamaian maka tidak Bisa diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya perdamaian ini dimungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi di sebelum Investigasi perkara, namun Bisa diupayakan setiap kali sidang.
Namun apabila tidak tercapai perdamaian, Investigasi gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Meskipun sidang Investigasi dilakukan dengan cara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala karena hukumnya terhitung sejak putusan pebngadilan memperoleh kekuatan hokum tetap.
Setelah perkara gugatan perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, salinan utusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait.
KEWAJIBAN BEKAS SUAMI DAN BEKAS ISTERI PASCA PERCERAIAN WAKTU TUNGGU (IDDAH) DAN SEJENISNYA, MUT’AH, karena KHULU’ DAN LI’AN, SERTA menerangkan RUJUK DAN PERSYARATANNYA (PROSEDUR RUJUK) SUAMI DAN ISTERI YANG DITINGGAL MATI SUAMI ATAU ISTERI
A.    Kewajiban Bekas Suami Dan Bekas Isteri Pasca Perceraian Waktu Tunggu (Iddah)
untuk seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan Sebab kematian suami. Waktu tunggu untuk seorang janda ditentukan sebagai berikut:
a.       apabila perkawinan putus Sebab kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari);
b.      apabila perkawinan putus Sebab perceraian, waktu tunggu untuk yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 0 hari, dan untuk yang tidak haid ditetapkan 0 (sembilan puluh) hari;
c.       apabila perkawinan putus Sebab perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan hingga melahirkan;
d.      apabila perkawinan putus Sebab kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan samapai melahirkan.
Tidak ada waktu tunggu untuk yang putus perkawinan Sebab perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul. untuk perkawinan yang putus Sebab perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya, putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap, sedangkan untuk perkawinan yang putus Sebab kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Waktu tunggu untuk isteri yang pernah haid sedang di waktu menjalani iddah tidak haid Sebab menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. Dalam tersebut bukan Sebab menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan akan tetapi apabila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. Apabila isteri bertalak raj’i setelah itu dalam waktu iddah di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya beubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitug sejak matinya bekas suaminya.
B.     Mut’ah
Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
a.       belum ditetapkan mahar untuk isteri ba’da al dukhul
b.      perceraian itu atas kehendak suami.
Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.
C.    karena Khulu’ dan Li’an
Dalam pasal 161 HKI dinyatakan bahwa perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak Bisa dirujuk.
Sedangkan karena li’an, pasal 162 KHI menerangkan bahwa bilamana li’an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yand dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.
D. Rujuk dan Persyaratannya (Prosedur Rujuk)
Rujuk merupakan kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan isteri yang telah dicerai raj’i, dan dilaksanakan selama isteri masih dalam masa iddah.
Masalah rujuk diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan ataupun dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. sementara dalam kompilasi dijelaskan dalam bab XVIII pasal 163, 164, 165 dan 166.
Pasal 163:
(1)   Seorang suami Bisa merujuk isterinya yang dalam masa ‘iddah.
(2)   Rujuk Bisa dilakukan dalam hal:
a.       putusnya perkawinan Sebab talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al dukhul.
b.      Putusnya perkawinan berdasar putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.
Adapun hikmah rujuk antara lain:
1.      Menghindari murka dan kebencian Allah
2.      Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya
3.      Untuk menjaga kebutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga
4.      Mewujudkan islah atau perdamaian
Tata Tips dan prosedur rujuk telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 mengenai kewajiban Pegawai Pencatat Nkah dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan untuk yang beragama islam, setelah itu dikuatkan lagi dalam kompilasi hokum islam pasal 167, 168, dan 169. dalam Permenag RI tersebut rujuk diatur dalam pasal 32, 33, 34 dan 38.
            Pasal 167 kompilasi menyatakan:
(1)   Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan mengenai terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
(dalam pasal 32 ayat (1) Permenag RI No.3/75 hanya menyebut PPN atau P3NTR yang mewilayahi tempat tinggal isteri).
(2)   Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
(3)   Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu merupakan isterinya.
(4)   Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
(5)   Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami isteri mengenai hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.
Selanjutnya setelah rujuk dilaksanakan lebih banyak bersifat teknis administratif, yang menjadi tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR. Kompilasi pasal 168 menyatakan:
(1)   Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2(dua) disisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan utuk dicatat dalam buku Pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan.
(2)   Pengirimn lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
(3)   Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua dengan berita acara mengenai sebab-sebab hilangnya.
Selanjutnya pasal 169 kompilasi menguraikan langkah administrative lainnya:
(1)   Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan mengenai terjadinya rujuk dan pengirimannya kepada pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami isteri masing-masing diberikan Kutipan Bukti Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2)   Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengembil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia di Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk
(3)   Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan panitera.



You Might Also Like: