Perlawanan Terhadap Sita Agunan Dan Sita Eksekutorial Yang wajib Kita Ketahui

Tags

Mengkaji Perlawanan Terhadap Sita Agunan Dan Sita Eksekutorial - Sebagai prinsip di umumnya, kita semua terikat oleh hukum, sekalipun dari kita tidak sadar atau mengerti hukum itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." merupakan penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di taraf yang sangat mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan peraturan ini merupakan untuk mempertahankan standar perilaku tertentu dalam penduduknya demi kepentingan umum.

Perlawanan Terhadap Sita Agunan Dan Sita Eksekutorial

Dalam praktek pengadilan, cukup banyak perkara gugatan mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan. bagus gugatan yang diajukan Sebab benar menjalankan perlawanan ataupun Sebab maksud untuk menghambat proses atau menangguhkan eksekusi. 

Perlawanan terhadap sita eksekutorial, bagus yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita ataupun yang diajukan oleh pihak ketiga diatur dalam pasal 195 ayat 6 dan ayat 7 H.I.R serta pasal 207 dan pasal 208 H.I.R. Sedangkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita Agunan, bagus sita conservatoir ataupun sita revindicatoir, tidak diatur dalam H.I.R. Namun begitu, dalam praktek banyak perkara perlawanan pihak ketiga terhadap sita Agunan yang diajukan ke pengadilan. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perlawanan terhadap sita Agunan ini dilakukan menurut acara biasa, sedangkan dasar pengajuannya dilakukan dengan berpedoman kepada pasal-pasal R.V yang mengatur persoalan tersebut.

Hal-hal yang diatur dalam ketentuan pasal 195 ayat 6 dan ayat 7 H.I.R tersebut di atas merupakan :
  • Perlawanan terhadap sita eksekutorial.
  • Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita.
  • Yang diajukan oleh pihak pihak ketiga atas dasar hak milik.
  • Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi.
  • Adanya kewajiban dari Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa/memutus perlawanan itu untuk melaporkan atas Investigasi/putusan perkara perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi.
Hal-hal yang diatur dalam ketentuan pasal 207 dan pasal 208 H.I.R tersebut di atas merupakan :
  • Tips mengajukan perlawanan tersebut Bisa dilakukan dengan cara lisan atau tertulis.
  • Kepada siapa atau Ketua Pengadilan Negeri di mana perkara perlawanan tersebut wajib diajukan.
  • Adanya asas bahwa perlawanan tidak menangguhkan eksekusi.
  • Pengecualian terhadap asas tersebut di atas.
  • Kemungkinan untuk mengajukan permohonan banding.

Pasal-pasal tersebut di atas jelas memuat ketentuan mengenai perlawanan yang diajukan terhadap sita eksekutorial, berarti bahwa barang yang bersangkutan merupakan barang penyitaan yang terhadapnya dimohonkan supaya Bisa diangkat atau masih dalam penyitaan. Atau dengan Perkataan lain, bahwa atas barabf tersebut masih belum dilelang atau masih belum dilaksanakan penyerahannya kepada pihak yang menang.

Apabila perlawanan diajukan dengan cara terlambat, yaitu di mana barang tersebut sudah dilelang atau sudah diserahkan kepada pihak yang menang, maka pelawan tidak akan mendapatkan apa-apa, walaupun pelawan merupakan pemilik sebenarnya dari benda yang disita tersebut. Hal ini dikarenakan ia terlambat mengajukan perlawanan, sehingga berakibat perlawanan yang diajukannya akan tidak sukses dan dinyatakan tidak Bisa diterima (putusan Mahkama Agung, tertanggal 24 Januari 1980 Nomor : 393 K/Sip/1975, yang dimuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1979-1 halaman 224 dan putusan Mahkama Agung, tertanggal 15 April 1981 Nomor : 1281 K/Sip/1979, yang dimuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1981-1 halaman 305). Barang yang telah dilelang tersebut akan tetap ada di pembeli dari pelelangan tersebut, dan terhadap barang yang telah diserahkan kepada pihak yang menang akan tetap di tangan yang menerima barang tersebut.

Pertanyaan selanjutnya merupakan apa yang wajib dilakukan bila pemilik barang terlambat menjalankan perlawanan ? Hal yang Bisa dilakukan oleh pemilik barang tersebut merupakan mengajukan gugatan kepada tergugat yang dahulu/tergugat semula, yaitu orang yang merugikannya, untuk mendapatkan suatu ganti rugi ( putusan Mahkama Agung, tertanggal 24 Januari 1980 Nomor : 393 K/Sip/1975, yang dimuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1979-1 halaman 224). Yang dimohonkan oleh pelawan dalam perlawanannya merupakan :
  • Mohon kepada hakim supaya dinyatakan bahwa perlawanan tersebutadalah tepat dan beralasan.
  • Mohon kepada hakim supaya dinyatakan bahwa pelawan merupakan pelawan yang benar.
  • Mohon kekapa hakim supaya sita Agunan atau sita eksekutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat.
  • Mohon kepada hakim supaya para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.  
Apabila pelawan sukses membuktikan bahwa barang yang disita tersebut merupakan miliknya, maka hal-hal yang dimohonkan kepada hakim tersebut akan dikabulkan, sebaliknya apabila pelawan tidak Bisa membuktikan bahwa barang yang disita tersebut merupakan miliknya maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar, dan penyitaan terhadap barang tersebut akan dipertahankan dan biaya perkara dibebankan kepada pelawan.

Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, kepada pihak ketiga tersebut disebut pelawan sedang kepada pihak penggugat semula disebut terlawan penyita, dan untuk tergugat semula disebut terlawan tersita.

Semoga bermanfaat.


EmoticonEmoticon