Peranan dan Kewenangan BPK Yang wajib Kita Baca

Mengkaji Peranan dan Kewenangan BPK - Sebagai pegangan publik, kita semua terikat oleh hukum, sekalipun dari kita tidak sadar atau mengerti peraturan negara itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." yaitu penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di tingkat yang sangat mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa peraturan ini yaitu untuk menyamakan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum.

Peranan dan Kewenangan BPK

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu berkah dari reformasi yaitu perubahan UUD 1945. Sejak keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959 yang memerintahkan untuk kembali lagi kepada UUD 1945 hingga berakhirnya kekuasaaan rezim Suharto, praktis UUD 1945 belum pernah menjalani perubahan untuk disempurnakan. Namun, pasca lengsernya rezim orde baru dan bergulirnya reformasi wacana amandemen UUD 1945 menjadi tuntutan yang tidak Bisa dielakkan.
Berbagai alasan Bisa dikemukakan mengapa perubahan itu penting dan wajib dilakukan. dengan cara filosofis, setidaknya ada dua alasan yang mendesak dilaksanakannya perubahan. Diantaranya : Pertama, Sebab UUD 1945 yaitu moment opname dari membagi kekuatan politik dan ekonomi yang dominan di saat dirumuskannya konstitusi itu. Setelah 54 tahun, tentu terdapat berbagai perubahan, bagus di tingkat nasional ataupun global. Hal ini tentu aja belum tercakup dalam UUD 1945 Sebab saat itu belum tampak perubahan tersebut. Kedua, UUD 1945 disusun oleh manusia yang sesuai dengan kodratnya tidak akan pernah hingga kepada suatu kesempurnaan. Segala pekerjaan yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai kekurangan dan kelemahan. dengan cara yuridis, para perumus UUD 1945 sudah menunjukkan kearifan bahwa apa yang mereka lakukan saat UUD 1945 disusun dan dirumuskan tentu akan berbeda dengan keadaan kondisinya di masa yang akan datang dan mungki suatu saat akan menjalani perubahan.
Dari aspek historis, di dasarnya saat awal dirumuskan dan dibuatnya UUD 1945 hanyalah bersifat sementara Sebab saat itu keadaan Negara Indonesia sangat mendesak. Para perumusnya juga terkesan tergesa-gesa dalam membuatnya sehingga hasilnyapun jauh dari kesempurnaan. Oleh Sebab itu, sebenarnya amandemen UUD 1945 merupakan suatu keharusan yang tidak Bisa ditunda-tunda lagi.
Dalam perkembangannya UUD 1945 telah menjalani empat kali amandemen. Setiap amandemen membawa implikasi yang berbeda-beda bagus terhadap sistem ketatanegaraan, kelembagaan dan lain sebagainya. Adapun perubahan keempat UUD 1945 tahun 2002 merupakan reformasi besar-besaran di bidang sistem kelembagaan Republik Indonesia. Amandemen tersebut merubah struktur kelembagaan Republik Indonesia menjadi delapan buah organ Negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang dengan cara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD. Kedelapan organ tersebut yaitu: 1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 5. Presiden dan Wakil Presiden; 6. Mahkamah Agung (MA); 7. Mahkamah Konstitusi (MK); 8. Komisi Yudisial (KY).
Salah satu Forum yang masih terbilah baru dalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK yaitu Forum Negara yang mempunyai tugas mengawasi dan memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan Negara. Dan salah satu wujud implementasi tugas BPK dalam memantau keuangan negara terlihat saat beberapa waktu yang lalu BPK memeriksa dugaan Penyimpangan realisasi APBD Kota Bogor tahun anggaran 2003 dan 2004 mencapai yang mencapai Rp 18,6 milliar.
Hasil Investigasi BPK menemukan 15 kasus temuan penyimpangan realisasi amggaran belanja pemkot Bogor senilai Rp 18,6 miliar yakni untuk tahun anggaran 2003 ditemukan Rp 325 juta dan untuk anggaran 2004 mencapai Rp 18,3 miliar. Kasus temuan penyimpangan itu antara lain realisasi Biaya Penunjang Kegiatan DPRD tahun anggaran 2004 yang tidak sesuai dengan peraturan dan Belanja untuk Hasil dan Bantuan Keuangan anggaran 2004. Total penyimpangan keduanya mencapai Rp 10,8 miliar. Untuk penyimpangan anggaran Belanja untuk Hasil dan Bantuan Keuangan anggaran 2004, yaitu sebesar Rp 5,9 miliar. Dari total realisasi Rp 28,2 miliar, Rp 5,9 miliar digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Ini Sebab anggaran untuk kegiatan pembangunan itu justru digunakan untuk bantuan keuangan ke pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor sebesar Rp 5 miliar, membiayai pengeluaran rutin DPRD Rp 506 juta dan membiayai fraksi-fraksi tertentu di DPRD Rp 379 juta. Padahal, hal ini tidak sesuai dengan PP No 105 Tahun 0 dan SE Mendagri No 161/3211/SJ yang mengakibatkan kemampuan daerah dalam mebiayai kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan menjadi tidak optimal. Hal itu juga mengakibatkan merugikan negara sebesar Rp 5,9 miliar.
Selain itu, menurut laporan BPK, penyimpangan terjadi Sebab adanya unsur kepentingan legislatif untuk memperoleh fasilitas dan dukungan operasional yang lebih besar. Oleh Sebab itu, BPK meminta DPRD Kota Bogor mempertanggungjawabkan kerugian daerah Rp 4,8 miliar dengan menyetor kembali dana tersebut ke Kas Daerah dan bukti setor disampaikan kepada BPK. Sebab apabila hal itu tidak dilakukan BPK akan melimpahkan temuannya ke aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti.


RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang Telah dipaparkan di atas, maka Bisa diambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu:
1. Apa landasan hukum serta sejauh mana kewenangan BPK dalam menjalankan Investigasi keuangan terhadap pemerintah kota Bogor terkait penyimpangan dana realisasi APBD tahun 2003 dan 2004?
2. Bagaimana kedudukan dan peranan BPK dalam menjalankan pengawasan keuangan pemerintah di Indonesia?


PEMBAHASAN

A. LANDASAN HUKUM DAN KAPASITAS KEWENANGAN BPK DALAM menjalankan Investigasi KEUANGAN TERHADAP PEMERINTAH KOTA BOGOR TERKAIT PENYIMPANGAN DANA REALISASI APBD TAHUN 2003 DAN 2004

Sebagai mana yang diutarakan oleh Prof. jimly bahwa BPK menerima kewenangannya langsung dengan cara konstitusional dari UUD 1945. Artinya kewenangan yang diperoleh oleh BPK langsung atas dasar perintah UUD dan dengan cara otomatis ketentuan-ketentuan ataupun Anggaran–Anggaran yang berkaitan dengan BPK telah tertera di dalamnya. di dasarnya hal itulah yang menjadi dasar justifikasi BPK dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan terhadap pemerintah. Adapun pasal-pasal yang mengatur BPK dalam UUD 1945 yaitu sebagai berikut;
Pasal 23E
1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2) Hasil Investigasi keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
3) Hasil Investigasi tersebut ditindaklanjuti oleh Forum perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
Pasal 23F
1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
2) Pimpinan Badan Perneriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
Pasal 23G
1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Ketetapan No. X/MPR/2001 dan Ketetapan No. VI/MPR/2002 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya Forum pemeriksa keuangan eksternal keuangan Forum Negara dan merekomendasikan supaya badan pemeriksa keuangan melonjakkan kinerjanya. Penyelenggaraan pemerintahan Negara di pusat dan daerah telah menjalani perubahan, antara lain penyelenggaraan otonomi daerah yang penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada daerah.
Tujuan dari BPK yaitu memeriksa setiap satu rupiah yang disimpan, diolah dan dikelola oleh pejabat untuk menjalankan tugasnya. BPK akan menjalankan audit apabila ada indikasi penyelewengan keuangan daerah dan negara. Untuk saat ini sistem pengelolaan APBN di daerah sangat tidak maksimal Sebab kurangnya tenaga akuntan di setiap instansi pemerintah, kurangnya komunikasi antar pejabat dan kurangnya transparansi data, karenanya system laporan keuangan daerah masih lemah.
Pengaturan tugas BPK yaitu menjalankan pengauditan laporan keuangan setelah 60 hari berjalannya Investigasi laporan keuangan dari setiap daerah, setelah itu BPK akan melaporkan hasilnya ke DPR setelah itu ke KPK untuk ditindaklanjuti. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat BPKP wajib bekerjasama dengan BPK supaya Bisa mengelola dan mengaudit keuangan dengan hasil yang seimbang. Apabila ada keterlambatan laporan keuangan daerah kemungkinan akan terjadi kebocoran. Tugas BPK di daerah membantu memberantas korupsi, membantu pemerintah dan BUMN dalam mendorong pemerintah dalam melonjakkan keuangan daerah. Untuk kedepannya BPK wajib melonjakkan transparansi, akuntabilitasi laporan keuangan tiap daerah, Sebab masyarakat membutuhkan informasi aliran dana tersebut.
Terkait dengan Investigasi keuangan Negara, ditegaskan bahwa BPK juga berwenang menjalankan Investigasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) walau daerah mempunyai otonom. Untuk itu BPK mempunyai perwakilan di setiap provinsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 23G ayat (1). Dalam hal ini walaupun Pemkot Bogor mempunyai otonomi dalam mengurus keuangannya sendiri namun tetap dibenarkan adanya intervensi BPK dalam hal Investigasi dan pengauditan.
Sebagaimana juga telah ditetapkan dalam UUD 1945, Investigasi yang menjadi tugas BPK meliputi Investigasi atas pengelolaan dan tanggungjawab mengenai keuangan Negara. Investigasi tersebut mencakup seluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 mengenai keuangan Negara. Sebab pemkot Bogor juga merupakan salah satu organ yang mengelola keuangan Negara maka apabila ada indikasi penyimpangan wajib dan wajib diperiksa.
Dari sini sanagat jelas bahwa BPK mempunyai landasan hukum yang kuat yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai dasar justifikasi dalam menjalankan Investigasi keuangan terhadap pemerintah kota Bogor terkait penyimpangan dana realisasi APBD tahun 2003 dan 2004. Jadi pemerintah kota Bogor tidak mempunyai hak untuk menolak atau menghindar dari Investigasi atau audit yang dilakukan oleh BPK.
Sehubungan dengan itu, kepad BPK diberi kewenagan untuk menjalankan 3 jenis pengawasan, yakni:
1.Investigasi keuangan yaitu: Investigasi atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2.Investigasi kinerja yaitu: Investigasi atas aspek ekonomi dan efisiensi serta Investigasi atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan untuk kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
3.Investigasi dengan tujuan tertentu yaitu: Investigasi yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar Investigasi keuangandan Investigasi kinerja.

B. KEDUDUKAN DAN PERANAN BPK DALAM menjalankan PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH

UUD 1945 membagikan posisi yang sangat tinggi di BPK sebagai suatu Forum negara sendiri. Tugas BPK yaitu untuk memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara. BPK bertugas untuk memeriksa semua asal usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. BPK bertugas untuk memeriksa dimana uang negara itu disimpan. BPK sekaligus bertugas untuk memeriksa untuk apa uang negara tersebut dipergunakan. Sebagaimana akan dibahas lebih lanjut dalam bagian kedua, keuangan negara di Indonesia bukan aja tercermin di APBN dan APBD. Keuangan negara itu juga tercermin di kegiatan BUMN dan BUMD, yayasan, dana pensiun ataupun perusahaan yang terkait dengan kedinasan. Bahkan, keuangan negara juga mencakup bantuan atau subsidi kepada Forum sosial milik swasta.
Dewasa ini, tujuan Investigasi BPK yaitu untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara yang kurang bagus selama masa pemerintahan Orde Baru. Perbaikan tata kelola keuangan negara tercermin dalam Paket tiga Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003-2004. Buruknya tata kelola keuangan negara dalam masa Orde Baru telah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi Indonesia di tahun 1997-98. Belum baiknya transparansi dan akuntabilitas fiskal sekaligus merupakan salah satu faktor penyebab akan lambannya pemulihan kegiatan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir dan belum baiknya governance BUMN serta BUMD.
Adapun Peranan BPK Masa Kini dan Masa Datang Bisa dirumuskan sebagai berikut:
1. Membantu masyarakat dan Pengambil keputusan untuk menjalankan alternative pilihan masa depan dan Mendalami kebijakan dan masalah public.
2. menjalankan evaluasi dan membagikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah serta ketaatan atas Anggaran lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
3. Membantu Pemerintah menjalankan perubahan struktural BUMN
ataupun badan pelayanan umum seperti sekolah, universitas dan
rumah sakit.
4. Membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan paket ketiga UU mengenai keuangan negara tahun 2003-2004 melalui:
a. Penyatuan anggaran non-bujeter dan kegiatan quasi fiskal kedalam APBN;
b. Memperjelas peranan dan tanggung jawab Forum negara di semua tingkatan;
c. Mendorong proses penyiapan, Aplikasi dan pelaporan anggaran Negara yang transparan dan akuntabel;
d. melonjakkan transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan antara instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah serta antara keduanya ataupun antara Pemerintah dengan BUMN, BUMD serta perusahaan swasta yang mendapatkan subsidi dari negara.
5. Upaya Pemberantasan Korupsi dengan melaporkan dugaan tindakan kriminal kepada penegak hukum; Kepolisian;Kejaksaan Agung/Tim Tastipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi


KESIMPULAN
1. Landasan Hukum BPK dalam memeriksa dugaan penyimpangan realisasi dana APBD kota Bogor yaitu pasal 23 E, 23 F, dan 23 G UUD1945 serta TAP MPR No. X /MPR /2001 dan TAP MPR No. VI/MPR/2002. Adapun kewenangan BPK dalam pengawasan :
1.Investigasi keuangan yaitu: Investigasi atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2.Investigasi kinerja yaitu: Investigasi atas aspek ekonomi dan efisiensi serta Investigasi atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan untuk kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
3.Investigasi dengan tujuan tertentu yaitu: Investigasi yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar Investigasi keuangandan Investigasi kinerja.
2. UUD 1945 membagikan posisi yang sangat tinggi di BPK sebagai suatu Forum negara sendiri. Tugas BPK yaitu untuk memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara. BPK bertugas untuk memeriksa semua asal usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. BPK bertugas untuk memeriksa dimana uang negara itu disimpan. Adapun peranan BPK yaitu sebagai berikut:
1. Membantu masyarakat dan Pengambil keputusan untuk menjalankan alternative pilihan masa depan dan Mendalami kebijakan dan masalah public.
2. menjalankan evaluasi dan membagikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah serta ketaatan atas Anggaran lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
3. Membantu Pemerintah menjalankan perubahan struktural BUMN
ataupun badan pelayanan umum seperti sekolah, universitas dan
rumah sakit.
4. Membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan paket ketiga UU mengenai keuangan negara tahun 2003-2004 melalui:
a. Penyatuan anggaran non-bujeter dan kegiatan quasi fiskal kedalam APBN;
b. Memperjelas peranan dan tanggung jawab Forum negara di semua tingkatan;
c. Mendorong proses penyiapan, Aplikasi dan pelaporan anggaran Negara yang transparan dan akuntabel;



DAFTAR PUSTAKA

• Anwar Nasution, “ Peranan BPK Dalam Mewujudkan Cita-Cita Reformasi Sistem Sosial Indonesia”, makalah dalam seminar yang diadakan oleh BPK, Jakarta.
• Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, (Jakarta: Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi RI dengan Pusat Studi HTN FH UI, 2004).
• Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
• Ni’Matul Huda, Forum Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta , 2007.

0 Response to "Peranan dan Kewenangan BPK Yang wajib Kita Baca"

Post a Comment