Ato Basahona Share

follow us

Penjelasan Undang-undang Menyangkut Perlindungan Anak Yang Wajib Kita Baca

Penjelasan Undang-undang Menyangkut Perlindungan Anak - Setiap warga negara bagus yang termuda hingga yang tertua mempunyai alokasi hukum yang komplit yang mengakar seputar hak, tanggung jawab, transaksi, peraturan, proses, prosedur, implikasi yang sangat sering sangat belum tentu sempurna dipahami, dan diserahkan kepada para ahli. di tingkat yang sangat mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan peraturan ini merupakan untuk menyamakan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum. Tanpa Anggaran seperti itu, masyarakat Bisa jadi akan turun ke dalam anarki.
Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Negara-Negara dan Instrumen-Instrumen Hukum Internasional mengenai Hak Asasi manusia. Asas-asas hukum pidana nasional yang sudah dipaparkan dengan cara singkat diatas, hampir keseluruhannya Bisa dijumpai didalam instrumen-instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia, seperti didalam Universal Declaration of Human Rights 1948; International Convenant on Economic, Sosial, as well as Cultural Rights 1966; International Convenant on Civil as well as Political Rights 1966; ataupun didalam instrumen-instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang regional, seperti dalam European Convention on Human Rights as well as Fundamental Freedoms 1950; American Convention on Human Rights 1969; dan African Charter on Human as well as People’s Rights 1981.
Asas-asas hukum pidana nasional itu sendiri Bisa dikatakan merupakan juga merupakan asas-asas dari hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum (kebiasaan) internasional.
Asas-Asas Hukum Pidana Internasional Merupakan Perpaduan Antara Asas-Asas Hukum Internasional dan Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Negara-Negara.Asas-asas hukum internasional menjadi landasan untuk negara-negara didalam menjalankan hubungan-hubungan internasional, misalnya dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional tersebut tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, bahkan Bisa saling mengisi atau saling melengkapi yang semuanya terjalin dalam satu sistem yang terintegrasi serta tampaklah keterpaduannya.
Dalam praktek penerapan hukum pidana nasionalnya masing-masing, terutama dalam menghadapi suatu kejahatan atau tindak pidana internasional, negara-negara berkewajiban untuk berlandaskan di asas-asas hukum internasional tersebut. Sehingga suatu negara tidak akan melanggar asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat, tidak akan menjalankan tindakan-tindakan yang merupakan campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain, ataupun tindakan tidak bersahabat yang lainnya, yang bertentangan dengan asas hidup berdampingan dengan cara damai, dan lain sebagainya.
Asas-asas hukum pidana nasional negara-negara tersebut sudah merupakan hukum kebiasaan internasional, adanya kesadaran atau perasaan hukum yang sama yang tampak berupa perilaku atau tindakan yang dengan cara sama atau terus menerus, berulang-ulang, dengan cara luas dan konsisten, menunjukan bahwa perilaku atau tindakan itu sudah merupakan hukum kebiasaan internasional. Penerapan asas-asas hukum internasional di umumnya tetap wajib menghormati asas-asas hukum pidana nasional negara-negara. Asas-asas dari hukum pidana internasional yang berasal dari asas-asas kedua bidang hukum tersebut (hukum internasional dan hukum nasional negara-negara) tidak Bisa dipandang dengan cara terpisah ataupun berdiri sendiri, melainkan wajib dipandang sebagai satu kesatuan yang terintegrasi atau terpadu, yakni sebagai asas-asas dari hukum pidana internasional.

Penjelasan Undang-undang Menyangkut Perlindungan Anak

Seorang anak mempunyai Hak dan Martabat sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi. Didalam Hukum, seorang Anak merupakan pembawa hak sejak ia dilahirkan. Ini Tercantum jelas didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Orang tua dan keluarga wajib menjaga Hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Undang-undang yang mengatur mengenai Perlindungan Anak terdapat di pasal 23 Tahun 2002 Bisa dilihat disini .

Terdapat Pasal 12 yang berbunyi : "Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial".
Maksudnya dari Pasal diatas merupakan : Dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, melonjakkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Pasal 22 yang berbunyi : "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertaggungjawab membagikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan".
Maksudnya merupakan : "Menyediakan sarana dan prasarana seperti sekolah, lapangan olahraga, lapangan bermain, rumah ibadah, balai kesehatan, tempat rekreasi, tempat penitipan anak, dll.

Pasal 46 yang berbunyi : "Negara, Pemerintah, Keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan supaya anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
Maksudnya merupakan :  Yang mengancam kehidupan dan kecacatan seperti HIV/AIDS, TBS, Kusta, Polio.

You Might Also Like: