Ato Basahona Share

follow us

Penafsiran dan Legalitas Undang-undang Hukum Pidana Yang Wajib Kita Baca

Penafsiran Undang-undang Hukum Pidana - Siapapun masyarakat negara dari yang termuda hingga yang tertua tinggal dalam konteks hukum yang kompleks yang mencakup seputar hak, tanggung jawab, transaksi, peraturan, proses, prosedur, implikasi yang begitu juga sangat belum tentu sempurna dipahami, dan diserahkan kepada para ahli. di tingkat yang sangat mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan undang-undang ini merupakan untuk menyamakan standar perilaku tertentu dalam masyarakat kita demi kepentingan umum. Tanpa Anggaran seperti itu, masyarakat Bisa jadi akan terjerumus ke dalam tatanan tak beraturan.

Pengertian Hukum Pidana

      
Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara apabila mana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah.

       Namun walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada aja orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya dalam hal pencurian yaitu mengambil barang dan bertentangan dengan hukum (KUHP pasal 362). Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan uang tertentangan dengan hukum itu. Segala peraturan-peraturan mengenai pelanggaran ( Overtredingen ), Kejahatan(Misdrijven ) , dan sebagaimana diatur oleh Hukum Pidana (strafrecht) dan dimuat dalam satu kitab undang-undang yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van strafrecht) yang disingkat "KUHP".(WvS)  

       Hukum Pidana itu ialah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.Dari definisi tersebut dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa, Hukum Pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainnkan hanya mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan Umum.





Asas Legalitas dan Karakteristik Hukum Pidana


Asas Legalitas merupakan asas penting di dalam hukum pidana. Ada beberapa asas legalitas menurut ajaran Anselm Von Veverbach. Di antaranya :
  • Nulla poena sinelege,  "Tidak ada hukuman tanpa undang-undang"
  • Nulla Poena Sine Crimine,  "Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana"
  • Nulla Crimen sine poena lege, "Tidak ada perbuatan pidana tanpa diatur dalam undang-undang"
  • Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poeali, " Tiada delik, tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu" lengkap nya di pasal 1 KUHP.


Di dalam Asas Legalitas terdapat 3 unsur legalitas :
  1. Hukuman Pidana itu wajib tertulis (Scripta)
  2. Tidak berlaku surat (No detroactive)
  3. Tidak boleh memakai tafsir analogi

Beberapa Karakteristik Hukum Pidana 
  • Hukum Publik
  • Hukum pidana yaitu upaya terakhir, sebagai senjata pamungkas
  • Hukum mengutamakan kepastian hukum, akan tetapi mendambakan/ mengutamakan keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.
  • Sanksi Hukum pidana itu berupa penderitaan badan
  • Bagaikan 2 sisi mata uang
  • dan bagaikan pedang bermata 2.

Penafsiran Undang-undang Hukum Pidana


   Soal ini didalam doktrin merupakan soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas penting pula untuk hakim.

      Hukum Pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsirannnya. Adapun yang diterangkan didalam Titel IX buku I KUHP bukanlah syarat-syarat penafsiran undang-undang hukum pidana, akan akan tetapi hanya mengenai penafsiran dari beberapa Perkataan-Perkataan dan istilah yang dipergunakan didalam KUHP. Ini yang disebut "Autentieke Interpretatie" / Penafsiran Autentik.

      Ini tidak berati bahwa isi buku I memberi Tutorial  penafsiran daripada pasal-pasal hukum pidana, akan akan tetapi hanya sekedar memberi penafsiran daripada Perkataan-Perkataan dan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Hukum Pidana dan tidak mengenai seluruh soal. Oleh sebab Hukum Pidana sendiri memberi Tutorial penafsiran dari undang-undang hukum pidana, maka penafsirannya disandarkan di dokrin dan kekuasaan hakim (jurisprudensi).

        di umumnya, syarat-syarat penafsiran yang berlaku untuk lapangan hukum, misalnya Hukum Perdata, Hukum TataNegara, dsb berlaku juga untuk penafsir hukum pidana, terkecuali beberapa syarat.

        Syarat inti untuk mengadakan penafsiran daripada undang-undang merupakan, Bahwa undang-undang itu wajib di tafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri (Simons : "Het hoofdbeginsel ancet sijn, dat da wat uit zichzelf moet worden verklaard"). Ini berati guna menafsirkan undang-undang itu tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang.

        Akan akan tetapi, disamping itu kita tidak boleh mengabaikan kejahatan, meskipun undang-undang itu dibentuk dengan istilah-istilah yang tegas, namun masih menimbulkan kemungkinan untuk mengadakan berbagai penafsiran, bahkan Bisa pula menimbulkan keraguan.

       Berhubungan dengan itu syarat penting apabila susunan Perkataan-Perkataan sudah tegas, arti Perkataan lain yang wajib dipakai sebagai dasar penafsiran. bila ternyata Perkataan-Perkataan yang dipergunakan oleh undang-undang memberi kemungkinan untuk menafsirkannya dalam beberapa arti, kita mempergunakan Tutorial lain penafsirannnya.

You Might Also Like: