Ato Basahona Share

follow us

Pembagian Perbuatan Pidana (Kejahatan Dan Pelanggaran) Yang wajib Kita Ketahui

Belajar Pembagian Perbuatan Pidana (Kejahatan Dan Pelanggaran) - Sebagai prinsip di umumnya, kita semua terikat oleh undang undang, terlepas dari kita sadar atau mengerti hukum itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." yaitu penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di tingkat yang sangat mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa peraturan ini yaitu untuk menyamakan standar perilaku tertentu dalam masyarakat kita demi kepentingan umum.

Pembagian Perbuatan Pidana (Kejahatan Dan Pelanggaran)

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Indonesia, perbuatan pidana terbagi atas kejahatan (misdrijven) sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Pidana dan pelanggaran (overtredingen) sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Pidana.

Berkaitan dengan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran tersebut terdapat dua Sudut Pandang :
1. Pembedaan berdasarkan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran.
Dalam hal ini kejahatan diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum yang berlaku, meskipun atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana (rechtsdeliten). Sedangkan pelanggaran diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru Bisa diketahui setelah adanya peraturan/wet yang menentukan demikian (wetsdelikten). di saat ini Sudut Pandang tersebut sudah mulai banyak ditinggalkan. 
Penganut Sudut Pandang ini di antaranya yaitu Duynstee, yang mendasarkan perbedaan kualitatif atas Sudut Pandang bahwa dalam tiap-tiap masyarakat manusia ada hukum kodrat, di samping ada hukum yang norma-normanya selalu berganti menurut keadaan, yang hanya berlaku Sebab adanya kekuasaan negara yang menegakkannya.
2. Pembedaan berdasarkan kuantitatif antara kejahatan dan pelanggaran.
Pembedaan kejahatan dan pelanggaran berdasarkan kuantitatif ini didasarkan atas berat atau ringannya ancaman pidana. Atau dengan Perkataan lain ancaman pidana untuk kejahatan yaitu lebih berat daripada pelanggaran. Pembedaan yang seperti ini banyak dipakai oleh negara-negara modern saat ini. 
Pembedaan perbuatan pidana berdasarkan kuantitatif antara kejahatan dan pelanggaran ini muncul dikarenakan batas antara rechts dan wetsdelikten atau antara kejahatan dan pelanggaran tersebut sangat sulit untuk ditentukan. Sehingga apabila pembentukan undang-undang tidak Bisa menentukan dengan pasti apakah suatu perbuatan pidana tertentu masuk dalam kejahatan atau pelanggaran, maka perbuatan itu tidak Bisa diadili. Penganut Sudut Pandang ini di antaranya yaitu van Hattum dan Jonkers.

Selain pembagian dua perbuatan pidana berdasarkan perbedaan prinsip tersebut, yaitu kejahatan dan pelanggaran, Code Penal menjalankan pembagian atas perbuatan pidana tersebut menjadi tiga jenis berdasarkan ketertiban menurut macam pidana yang diancamkan, yaitu crimes, delicts, dan contraventions. Pembedaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Code Penal ini menjadi dasar untuk menentukan pengadilan mana yang wajib mengadili perkara. 

Selain dari sifat umum bahwa ancaman pidana untuk kejahatan yaitu lebih berat dari pelanggaran, maka Bisa dikatakan bahwa :
  • Pidana penjara hanya diancamkan di kejahatan aja.
  • Apabila ada tuntutan hukum berkaitan dengan kejahatan, maka yang berkewajiban untuk membuktikannya yaitu pihak jaksa.
  • Percobaan untuk menjalankan suatu pelanggaran tidak Bisa dikenakan pidana. Hal ini diatur dalam pasal 54 KUH Pidana yang berbunyi : "Mencoba menjalankan pelanggaran tidak dipidana".
  • Membantu menjalankan pelanggaran tidak dipidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 60 KUH Pidana.
  • Waktu kedaluwarsa untuk menentukan ataupun menjalankan pidana untuk pelanggaran yaitu lebih pendek daripada kejahatan.
  • Akumulasi pidana yang ringan lebih mudah daripada pidana berat.

di saat ini, perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa untuk mengadilinya, Sebab saat ini semuanya, bagus kejahatan ataupun pelanggaran, diadili oleh Pengadilan Negeri (kecuali kejahatan atau pidan khusus). Yang membedakan hanyalah dalam hal acara mengadilinya aja.

Semoga bermanfaat.

You Might Also Like: