Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pengecualiannya Yang wajib Kita Tau

Tags

Belajar Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pengecualiannya - Sebagai pegangan publik, kita semua terikat oleh hukum, terlepas dari kita sadar atau mengerti hukum itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." yaitu penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di tingkat yang sangat mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan peraturan ini yaitu untuk mempertahankan standar perilaku tertentu dalam penduduknya demi kepentingan umum.

Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pengecualiannya

Ketentuan pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan : "di umumnya tak seorang Bisa mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari di untuk dirinya sendiri".  

Maksud dari ketentuan pasal 1315 KUH Perdata tersebut yaitu membagikan batasan terhadap siapa sajakah suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung. Hal tersebut berarti bahwa suatu perjanjian mengikat para pihak, dalam arti bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut hanyalah untuk para pihak sendiri, atau dengan Perkataan lain bahwa orang tidak Bisa meletakkan kewajibannya kepada orang lain tanpa Perkataan sepakatnya.

Dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata tersebut terdapat Perkataan-Perkataan "atas nama sendiri", yang maksudnya yaitu bahwa atas nama orang lain, orang Bisa meletakkan kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Berkaitan dengan hal tersebut, undang-undang membagikan ruang sebagaimana dalam perjanjian kuaasa, zaakwaarneming, atau perwalian. Dalam perjanjian tersebut yang terjadi sebenarnya bukan si penerima kuasa/zaakwaarnemer/wali mengikat pihak ketiga atau pemberi kuasa, akan tetapi pemberi kuasa melalui penerima kuasa mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

Pasal 1315 KUH Perdata juga mencantumkan Perkataan-Perkataan "atas namanya sendiri orang hanya Bisa minta ditetapkan suatu janji untuk dirinya sendiri", yang berarti minta ditetapkannya suatu hak. Sebagaimana banyak ahli sepakat untuk menafsirkan Perkataan "janji" dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata tersebut sebagai hak. Bahwa dalam suatu perjanjian orang tidak Bisa memperjanjikan suatu hak untuk pihak lain, tidak Bisa diterima begitu aja. Seseorang Bisa membagikan suatu keuntungan kepada pihak ketiga, selama pihak ketiga bebas untuk menerima atau menolaknya. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu mereka yang bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian dan juga bukan merupakan penerima/pengalih hak (rechtsverkrijgenden), bagus berdasarkan alas hak umum ataupun alas hak khusus. Mengalihkan hak berdasarkan alas hak umum maksudnya mengalihkan seluruh atau sebagian tertentu dari suatu Hartah, misalnya mengalihkan berdasarkan pewarisan ab intestaat atau wasiat pengangkatan waris berdasarkan campur harta dalam perkawinan.

Dalam undang-undang meskipun tidak dikatakan dengan cara tegas, terdapat beberapa ketentuan yang merupakan pengecualian terhadap asas pasal 1315 KUH Perdata. Beberapa ketentuan yang menyimpang dari asas umum yaitu di mana orang dengan cara langsung Bisa meletakkan kewajiban-kewajiban kepada mereka yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian. Ketentuan-ketentuan dimaksud di antaranya yaitu :
  • Pasal 1300 KUH Perdata. Sekalipun di asasnya suatu hutang yang ditinggalkan pewaris untuk para ahli waris yaitu merupakan hutang yang Bisa dibagi-untuk, akan tetapi bila pewaris dalam perjanjiannya dengan kreditur menetapkan bahwa satu orang ahli waris aja yang wajib melaksanakan kewajiban membayar hutang tersebut, maka hutang tersebut menjadi hutang yang tidak Bisa dibagi-untuk. Dengan adanya perjanjian seperti tersebut, berarti bahwa pewaris telah meletakkan kewajiban-kewajiban kepada ahli warisnya (pihak ketiga) yang berada di luar perjanjian.
  • Pasal 1651 KUH Perdata. Memungkinkan bahwa di dalam perjanjian pendirian suatu perseroan menetapkan bahwa apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan hanya akan diteruskan oleh salah seorang ahli waris pesero yang meninggal dunia aja. Dengan adanya ketentuan seperti tersebut, berarti bahwa pewaris telah meletakkan kewajiban-kewajiban kepada ahli warisnya (pihak ketiga) yang berada di luar perjanjian.
  • Pasal 1803 ayat 3 KUH Perdata. Bahwa pemberi kuasa Bisa dengan cara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya. Dalam hal ini antara penerima kuasa pengganti dengan pemberi kuasa tidak ada perjanjian apapun. Dengan adanya hal seperti tersebut, berarti bahwa pemberi kuasa ataupun penema kuasa telah meletakkan kewajiban-kewajiban kepada penerima kuasa pengganti (pihak ketiga) yang berada di luar perjanjian.
Selain dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, masih ada beberapa ketentuan undang-undang lagi yang merupakan pengecualian terhadap asas dari ketentuan pasal 1315 KUH Perdata.

Semoga bermanfaat.


EmoticonEmoticon