Mengkaji Kekuasaan Kehakiman Yang Perlu Kita Tahu

Tags

Mengkaji Kekuasaan Kehakiman Yang Perlu Kita Tahu

Mengkaji Kekuasaan Kehakiman Yang Perlu Kita Tahu - Sebagai pegangan umum, kita semua terikat oleh undang undang, sekalipun dari kita sadar atau mengerti peraturan negara itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." yaitu penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di tingkat yang sangat mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa peraturan ini yaitu untuk mempertahankan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum.

KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Ruang Lingkup Pengertian Batasan Kekuasaan Kehakiman

A.1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, wajib diadakan Agunan dalam Undang-Undang mengenai kedudukan para hakim”. Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim wajib dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif.

A.2. Batasan Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan kehakiman diatur dalam UU no.4 tahun 2004 yang menggantikan UU no.14 tahun 1970. Pasal 1 UU no.4 tahun 2006 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarannya Negara Hukum RI. Ini berarti bahwa hakim itu bebas dari pihak ekstra yudisiil dan bebas menemukan hukum dan keadilannnya. Akan akan tetapi kebebasannya tidak mutlak , tidak ada batas, melainkan dibatasi dari segi makro dan mikro. Dari segi makro dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya, sedangkan dari segi mikro kebebasaan hakim dibatasi atau diawasi oleh Pancasila, UUD, UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Dibatasinya kebebasan hakim tidaklah tanpa alasan, Sebab hakim yaitu manusia yang yang tidak luput dari kekhilafan. Untuk mengurangi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan maka kebebasan hakim wajib dibatasi dan putusannya wajib dikoreksi. Oleh Sebab itu asas peradilan yang bagus (principle of Great judicature) antara lain ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum.

B. Fungsi dan Tugas inti Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Dengan demikian maka hakim berkewajiban untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

C. Badan-Badan Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 maka kekuasaan kehakiman di Indonesia berada di tangan Mahkamah Agung danMahkamah Konsititusi.

1. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung (MA) yaitu salah satu Forum negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1). Kewenangan MA yaitu mengadili di tingkat kasasi atas setiap perkara yang diajukan kepadanya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 24A ayat 1).
Sesuai dengan fungsinya sebagai Forum pengadilan Negara tertinggi maka MA membawahi empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Walaupun pengadilan yang ada dalam empat lingkungan peradilan itu berada di bawah Mahkamah Agung bukan berarti MA Bisa mempengaruhi putusan badan peradilan di bawahnya. Kedudukan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu yaitu independen. Mahkamah Agung hanya Bisa membatalkan atau memperbaiki putusan badan peradilan di bawahnya dalam tingkat kasasi. Sedangkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang (Pasal 24 ayat 3). Badan-badan lain yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu misalnya kejaksaan, kepolisian, advokat/pengacara dan lain-lain.

2. Mahkamah Konstitusi
Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution) . Inilah salah satu ciri dari sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi. Setiap tindakan Forum-Forum negara yang melaksanakan kekuasaan negara wajib dilandasi dan berdasarkan konstitusi. Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi Bisa diuji dan diluruskan oleh Mahkamah konstitusi melalui proses peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang oleh UUD 1945 untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap UUD;
2. Memutus sengketa kewenangan antar Forum negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus sengketa pemilu;
5. membagikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD.

Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang yang ditetapkan oleh Presiden dari calon yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Dengan demikian 9 orang hakim konstitusi itu mencerminkan perwakilan dari tiga cabang kekuasaan negara yaitu kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif.

D. Hubungan Antara Kekuasaan Kehakiman dengan Hukum (Perdata) Materiil dan Formil

Hukum perata materiil yaitu pedoman untuk warga masyarakat mengenai bagaimana selayaknya warga masyarakat tersebut menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu. Akan akan tetapi hukum bukanlah hanya sebagai pedoman aja, namun wajib dilaksanak. Setiap orang Bisa melaksanakan hukum tersebut meskipun terkadang-terkadang mereka tidak menyadarinya.
Hukum perdata formil yaitu peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin Aplikasi hukum perdata materiil. Untuk melaksanakan Anggaran-Anggaran dan menjamin Aplikasi hukum perdata materiil maka diperlukan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini badan peradilan. Peraturan-peraturan hukum perdata formil tersebut hanya Bisa dilaksanakan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Tanpa adanya kekuasaan kehakiman maka hukum perdata formil tidak Bisa dilaksankan dan hukum perdata materiil tidak Bisa dijamin pelaksanaannya.

E. Kaitan Kekuasaan Kehakiman dengan Hakim

Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menegakkan, menerapkan hukum dan keadilan tidak hanya atas nama Undang-Undang, akan akan tetapi juga keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata Tips yang diatur dalam undang-undang.

F. Yang wajib Dimiliki Dari Pribadi Hakim

Hakim mempunyai kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya Negara hukum. Oleh Sebab itu, terdapat beberapa sifat yang wajib dimiliki oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Sifat-sifat tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Tanpa Pamrih. Sifat tersebut menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi seorang hakim, Sebab profesi wajib dipandang sebagai pelayanan;
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu di nilai-nilai luhur;
3. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan bagus;
4. Intelektual;
5. Menjunjung tinggi martabatnya.




EmoticonEmoticon