Memahami Ilmu Hukum Secara Luas Yang wajib Kita Tau

Tags

Membahas ILMU HUKUM - Sebagai pegangan publik, kita semua terikat oleh undang undang, terlepas dari kita tidak paham atau mengerti undang undang itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." merupakan penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di tingkat yang begitu mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan undang-undang ini merupakan untuk mempertahankan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum.

ILMU HUKUM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum
1. Pengertian Ilmu hukum
Menurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak Bisa ditentukan” (Curzon, 1979 : v).
Selanjutnya menurut J.B. Daliyo Ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum dengan cara mendalam sangat wajib mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

2. Pengertian Pengantar ilmu hukum
Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerapkali oleh dunia studi hukum dinamakan “Encyclopaedia Hukum”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Bisa pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, Citra dasar mengenai sendi-sendi utama ilmu hukum.

B. Tujuan dan Kegunaan Pengantar Ilmu Hukum
Tujuan Pengantar Imu Hukum merupakan menerangkan mengenai keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya merupakan untuk Bisa memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.

C. Kedudukan dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum
Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar untuk pelajaran lanjutan mengenai ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum merupakan sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh Sebab itu pengantar ilmu hukum berfungsi membagikan pengertian-pengertian dasar bagus dengan cara garis besar ataupun dengan cara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk denagan penuh kesungguhan mempelajari hukum.

D. Ilmu Bantu Pengantar Ilmu Hukum
• Sejarah hukum, yaitu suatu disiplin hukum yang mempelajari asal usul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbanding antara hukum yang berbeda Sebab dibatasi oleh perbedaan waktu
• Sosiologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang dengan cara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain (Soerjono Soekanto)
• Antropologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya di masyarakat sederhana, ataupun masyarakat yang sedang menjalani proses perkembangan dan pembangunan/proses modernisasi (Charles Winick).
• Perbandingan hukum, yakni suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. Atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain
• Psikologi hukum, yakni suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia (Purnadi Purbacaraka).

E. Metode Pendekatan Mempelajari Hukum

Metode Idealis ; bertitik tolak dari Sudut Pandang bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat
Metode Normatif Analitis ; metode yg melihat hukum sebagai Anggaran yg abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai Forum otonom dan Bisa dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal2 lain yang berkaitan dengan peraturan2. Bersifat abstrak artinya Perkataan-Perkataan yang digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami dan untuk Bisa mengetahuinya wajib peraturan-peraturan hukum itu diwujudkan. Perwujudan ini Bisa berupa perbuatan-perbuatan atau tulisan. Apabila ditulis, maka sangat penting merupakan pilihan dan susunan Perkataan-Perkataan.
Metode Sosiologis; metode yang bertitik tolak dari Sudut Pandang bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.
Metode Historis ; metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya.
Metode sistematis; metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem
Metode Komparatif; metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara.

BAB II
MANUSIA, MASYARAKAT DAN KAIDAH SOSIAL

A. Hubungan antara manusia, masyarakat dan kaidah sosial
• Manusia sebagai makhluk monodualistik :
Artinya merupakan manusia selain sbg makhluk individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yg menyendiri namun manusia juga sebagai makhluk sosial tidak Bisa dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.
• Menurut Aristoteles (Yunani, 384-322 SM), bahwa manusia itu merupakan ZOON POLITICON artinya bahwa manusia itu sbg makhluk di dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yg suka bermasyarakat. Dan oleh Sebab sifatnya suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.
• Terjadilah hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan, dimana kepentingan tsb satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan dan ini tidak menutup kemungkinan timbul kericuhan. Kepentingan merupakan suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Disinilah peran hukum mengatur kepetingan2 tersebut supaya kepentingan masing-masing terlindungi, sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajiban. di akhirnya dengan adanya hukum masyarakat akan hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.
• Kesimpulan : dimana ada masyarakat disitu ada hukum (ubi societes ibi ius). Hukum ada sejak masyarakat ada. Bisa dipahami disini bahwa hukum itu sesungguhnya merupakan produk otentik dari masyarakat itu sendiri yang merupakan kristalisasi dari naluri, perasaan, kesadaran, sikap, perilaku, kebiasaan, adat, nilai, atau budaya yang hidup di masyarakat.
Bagaimana corak dan warna hukum yang dikehendaki untuk mengatur seluk beluk kehidupan masyarakat yang bersangkutanlah yang menentukan sendiri.
Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya untuk masyarakat itu sendiri dalam berlakunya tata hukum itu artinya artinya tunduk di tata hukum hukum itu disebut masyrakat hukum.

Mengapa masyarakat mentaati hukum Sebab bermacam-macam sebab (Menurut Utrecht) :
• Sebab orang merasakan bahwa peraturan2 itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut
• Sebab ia wajib menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan hukum dengan cara rasional (rationeele aanvaarding). Penerimaan rasional ini sebagai karena adanya sanksi hukum. supaya tidak mendapatkan kesukaran2 orang memilih untuk taat aja di peraturan hukum Sebab melanggar hukum mendapat sanksi hukum.

B. Masyarakat dan Forum Kemasyarakatan (Kaidah Sosial)
1. Definisi masyarakat :
• Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka Bisa mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
• Menurut Selo Soemarjan, masyarakat merupakan orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.
• Menurut CST. Kansil, SH, masyarakat merupakan persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama sehingga dalam pergaulan hidup timbul berbagai hubungan yang mengakibatkan seorang dan orang lain saling kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi.
Unsur masyarakat :
- manusia yang hidup bersama
- berkumpul dan bekerja sama untuk waktu lama
- merupakan satu kesatuan
- merupakan suatu sistem hidup bersama.
Dalam masyarakat terdapat pelbagai golongan dan aliran. Namun walaupun golongan itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri akan akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu. Adapun yang memimpin kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ialah peraturan hidup.
supaya supaya Bisa memenuhi kebutuan-kebutuhannya dengan aman dan tentram dan damai tanpa masalah, maka tidap manusia wajib adanya suatu tata (orde – ordnung). Tata itu berwjud Anggaran yang menjadi pedoman untuk segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing Bisa terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban.
Tata tersebut sering disebut kaidah atau norma.

2. Kaidah/norma Sosial :
merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku dan perikelakuan yang diharapkan.
Kaidah berasal dari bahasa Arab atau Norma berasal dari bahasa Latin
Kaidah/Norma berisi :
Perintah, yang merupakan keharusan untuk seseorang untuk berbuat sesuatu oleh Sebab akibat2nya dipandang bagus.
Larangan, yang merupakan keharusan untuk seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh Sebab karena-akibatnya dipandang tidak bagus.
Guna kaidah/norma tersebut merupakan untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang wajib bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang wajib dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang wajib dihindari.

Kaidah sosial dibedakan menjadi :
1. Kaidah yang mengatur kehidupan pribadi manusia yang dibagi lebih lanjut menjadi :
a. Kaidah kepercayaan/agama, yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman (Purnadi Purbacaraka 1974 : 4). Kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan. Sumbernya merupakan ajaran-ajaran kepercayaan/agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan, misalnya :
- Dan janganlah Anda mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Al Isra’ : 32).
- Hormatilah orang tuamu supaya supaya engkau selamat (Kitab Injil Perjanjian Lama : Hukum yang ke V).
b.Kaidah kesusilaan, yang bertujuan supaya manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani. Kaidah ini merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia (insan kamil). Sumber kaidah ini merupakan dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir akan tetapi ditujukan kepada sikap batin manusia juga, misalnya :
- Hendaklah engkau berlaku jujur.
- Hendaklah engkau berbuat bagus terhadap sesama manusia.
Dalam kaidah kesusilaan tedapat juga peraturan-peraturan hidup seperti yang terdapat dalam norma agama misalnya :
- Hormatilah orangtuamu supaya engkau selamat diakhirat
- Jangan engkau membunuh sesamamu

2. Kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi :
a.Kaidah kesopanan, bertujuan supaya pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Kaidah ini merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, misalnya :
- Orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua
- Janganlah meludah dilantai atau disembarang tempat.
- Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bis dll (terutama wanita tua, hamil atau membawa bayi)
b. Kaidah hukum, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup antar manusia. Kaidah ini merupakan peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya Bisa dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara misalnya “Dilarang mengambil milik orang lain tanpa seizin yang punya”.

Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya :
1. Perbedaan antara kaidah dengan kaidah agama dan kesusilaan Bisa ditinjau dari berbagai segi sbb :
• Ditinjau dari tujuannya, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Sedangkan kaidah agama dan kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi supaya menjadi manusia ideal.
• Ditinjau dari sasarannya : kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi untuk setiap pelanggarnya, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. Kaidah hukum menghendaki tingkah laku manusia sesuai dengan Anggaran sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan menghendaki sikap batin setia pribadi itu bagus.
• Ditinjau dari sumber sanksinya, kaidah hukum dan kaidah agama sumber sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia (heteronom), sedangkan kaidah kesusilaan sanksinya berasal dan dipaksakan oleh suara hati masing2 pelanggarnya (otonom).
• Ditinjau dari kekuatan mengikatnya, Aplikasi kaidah hukum dipaksakan dengan cara nyata oleh kekuasaan dari luar, sedangkan Aplikasi kaidah agama dan kesusilaan di asasnya tergantng di yang bersangkutan.
• Ditinjau dari isinya kaidah hukum membagikan hak dan kewajiban (atribut dan normatif) sedang kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya membagikan kewajiban aja (normatif).
2. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan
- Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya membagikan kewajiban aja.
- Sanksi kaidah hukum dipaksakan dari masyarakat dengan cara resmi (negara), sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat dengan cara tidak resmi.
3. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan
- Asal kaidah kesopanan dasri luar diri manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia
- Kaidah kesopanan berisi Anggaran yang ditujukan kepada sikap lahir manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi Anggaran yang ditujukan kepada sikap batin manusia
- Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat supaya tidak ada korban, kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia supaya tidak menjadi manusia jahat.
Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya :
- Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan
- Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah
- Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat
- Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat
- Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian (ketertiban dan ketentraman)

Mengapa kaidah hukum masih diperlukan, sementara dalam kehidupan masyarakat sudah ada kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya ?
Hal ini Sebab :
- Masih banyak kepentingan-kepentingan lain dari manusia dalam pergaulan hidup yang memerlukan perlindungan Sebab belum mendapat perlindungan yang sepenuhnya dari kaidah agama, kesusilaan dan kaidah sopan santun, kebiasaan ataupun adat.
- Kepentingan-kepentingan manusia yang telah mendapat perlindungan dari kaidah-kaidah tersebut diatas, dirasa belum cukup terlindungi Sebab apabila terjadi pelanggaran terhadap kaidah tersebut karena atau ancamannya dipandang belum cukup kuat.

BAB III
PENGERTIAN, UNSUR DAN SIFAT-SIFAT HUKUM

A. Aneka arti hukum
1. Hukum dalam arti ketentuan penguasa
Disini hukum merupakan perangkat-peraturan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang
2. Hukum dalam arti para petugas
Disini hukum merupakan dibayangkan dalam wujud petugas yang berseragam dan Bisa bertindak terhadap orang-orang yang menjalankan tindakan-tindakan yang membahayakan warga masyarakat, seperti petugas Polisi patroli, Jaksa dan hakim dengan toganya. Disini hukum dilihat dalam arti wujud fisik yg ditampilkan dalam Citra orang2 yang bertugas menegakkan hukum.
3. Hukum dalam arti sikap tindak
Yaitu hukum sebagai perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur. Hukum ini tidak nampak seperti dalam arti petugas yang patroli, yang memeriksa orang yang mencuri atau hakim yang mengadili, melainkan menghidup bersama dengan perilaku individu terhadap yang lain dengan cara terbiasa dan senantiasa terasa wajar serta rasional. Dalam hal ini sering disebut hukum sebagai suatu kebiasaan (hukum kebiasaan). Contoh seorang mahasiswa “A” numpang sewa kamar kepada keluarga “Z”, ia tiap bulan bayar uang yg menjadi kewajibannya kepada “Z” sedangkan “Z” menerima haknya, disamping menjalankan kewajibannya menyediakan segala sesuatu yang diperlukan “A”. Tiap pagi “A” ke kampus naik becak, tawar menawar, ia naik hingga ke tempat tujuan tanpa pikir ia membayarnya. Lama kelamaan “A” mengenal tukang becak dengan bagus, maka untuk kuliah begitu melihat tukang becak cepat naik tanpa pikir-pikir ia bayar, malahan kadang2 ia hanya berkata bayarnya nanti aja sekalian seminggu. Ini dilihat dari “A” dan masyarakat sekelilingnya dan apabila pengalaman2 semacam ini digabungkan maka hubungan menjadi luas dan rumit, namun tetap terwujud keteraturan Sebab bekerjanya hukum yang mewarnai sikap tindak atau perilaku masing2 individu dalam masyarakat dengan cara biasa. Disini hukum bekerja mengatur sikap tindak warga masyarakat sedemikian rupa sehingga hukum terlihat sebagai sikap tindak yang tanpak di dalam pergaulan sehari2, ia merupakan suatu kebiasaan (Hukum kebiasaan).

4. Hukum dalam arti sistem kaidah
merupakan :
a. Suatu tata kaidah hukum yang merupakan sistem kaidah-kaidah dengan cara hirarkis
b. Susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat bawah ke atas meliputi :
- Kaidah-kaidah individual dari badan2 pelaksana hukum terutama pengadilan
- Kaidah-kaidah umum didalam UU hukum atau hukum kebiasaan
- Kaidah-kaidah konstitusi
c. Sahnya kaidah2 hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah2 yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.
5. Hukum dalam arti jalinan nilai
Hukum dalam artian ini bertujuan mewujudkan keserasian dan kesinambungan antar faktor nilai obyektif dan subyektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam hubungan antara individu di tengah pergaulan hidupnya. Nilai objektif tsb misalnya ttg bagus buruk, patut dan tidak patut (umum), sedangkan nilai subjektif membagikan keputusan untuk keadilan sesuai keadaan di suatu tempat , waktu dan budaya masyarakat (khusus). Inilah yg wajib diserasikan antara kepentingan publik, kepentingan privat dan dengan kepentingan individu.
6. Hukum dalam arti tata hukum
Hukum disini merupakan tata hukum atau kerapkali disebut sebagai hukum positif yaitu hukum yang berlaku disuatu tempat, di saat tertentu (sekarang misalnya di Indonesia). Hukum positif tsb misalnya hukum publik (HTN, HAN, Pidana, internasional publik), hukum privat (perdata, dagang, dll)
7. Hukum dalam ilmu hukum
Disini hukum berarti ilmu mengenai kaidah atau normwissenschaft atau sallenwissenschaft yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Dalam arti ini hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau science yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran mengenai sesuatu yang mempunyai ciri-ciri, sistimatis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif.
• Normwissenschaft merupakan ilmu pengetahuan mengenai kaidah/norma
• Sollenwissenschaft merupakan ilmu pengetahuan mengenai seharusnya.

8. Hukum dalam arti disiplin hukum atau gejala sosial
Dalam hal ini hukum sebagai gejala dan Fenomena yang ada ditengah masyarakat. dengan cara umum disiplin hukum menyangkut ilmu hukum ((ilmu pengertian, ilmu kaidah dan ilmu Fenomena), politik hukum dan filsafat hukum (ketiganya akan dibicarakan dimuka).
Ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri.
Politik hukum merupakan mencakup kegiatan2 mencari dan memilih nilai2 dan menerapkan nilai2 tersebut untuk hukum dalam mencapai tujuannya.
Filsafat hukum merupakan perenungan dan perumusan nilai2, juga mencakup penyesuaian nilai2, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan dan antara kelanggengan dan pembaharuan.
Ilmu mengenai pengertian hukum (begriffeissenschaft) yg dibahas merupakan :
1. Masyarakat hukum
2. Subyek hukum
3. Objek hukum
4. Hubungan hukum (peristiwa hukum)
5. Hak dan kewajiban
Ilmu mengenai kaidah (Normwiseenschaft) yg dibahas merupakan
1. Perumusan norma/kaidah hukum
2. Apa yg dimaksud kaidah abstrak dan konkret
3. Isi dan sifat kaidah hukum
4. Esensialia kaidah hukum
5. Tugas dan kegunaan kaidah hukum
6. Pernyataan dan tanda pernyataan kaidah hukum
7. Penyimpangan terhadap kaidah hukum
8. Berlakunya kaidah hukum
Ilmu mengenai Fenomena (taatsashenwissenschaft) hukum yang dibahasa merupakan :
1. Sejarah hukum
2. Sosiologi hukum
3. Psikologi
4. Perbandingan hukum
5. Antropologi hukum
Nilai2 dasar hukum (Radbruch) :
1. Keadilan
2. Kemamfaatan/kegunaan
3. Kepastian hukum

B. Berbagai Definisi Hukum :

Begitu banyak definisi hukum dikemukakan oleh ilmuan hukum yang tentu aja sangat bermanfaat dalam hal berikut :

bermanfaat sebagai pegangan awal untuk orang yang ingin mempelajari hukum, khususnya untuk kalangan pemula.
bermanfaat untuk kalangan yang ingin lebih jauh memperdalam teori hukum, ilmu hukum, filsafat hukum dan sebagainya.

Arnold (Achmad Ali, 1996 : 27) salah seorang sosiolog, mengakui bahwa dalam Fenomena hukum memang tidak akan pernah Bisa didefinisikan dengan cara lengkap, jelas dan tegas. Sehingga hingga sekarang ini tidaka da kesepakatan bersama mengenai definisi hukum. Namun Arnold juga menyadari bahwa bagaimanapun para juris tetap akan terus berjuang mencari bagaimana hukum didefinisikan sebab definisi hukum merupakan bagian yang substansial dalam meberi arti keberadaan hukum sebagai ilmu. Hukum juga merupakan sesuatu yang rasional dan dimungkinkan untuk dibuatkan definisi sebagai penghormatan para juris terhadap eksistensi hukum.

Sebagai pegangan untuk mahasiswa atau untuk orang yang baru belajar hukum, wajib ada definisi hukum sebagai pegangan dalam mencoba mengetahui dan memahami hukum bagus dengan cara praktis ataupun dengan cara formil

Berikut beberapa definisi hukum yang dikemukakan para ahli hukum (juris) berdasarkan aliran atau paham yang dianutnya :

1. Van Apeldoorn, hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakanya dalam (satu) rumusan yang memuaskan.

2. I Kisch, oleh Sebab hukum itu tidak Bisa ditangkap oleh panca indera maka sukarlah untuk membuat definisi mengenai hukum yang memuaskan.

3. Lemaire, hukum yang banyak seginya dan meliputi segala macam hal itu menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apapun hukum itu sebenarnya.

4. Grotius, hukum merupakan Anggaran-Anggaran tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang djatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian.

5. Aristoteles, hukum merupakan sesuatu yang berbeda daripada sekadar mengatur dan mengekpresikan bentuk dari kontitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku hakim dan putusannya di pengadilan untk menjatuhkan hukuman terhadap pelangggar.

6. Schapera, hukum merupakan setiap Anggaran tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan.

7. Paul Bohannan, hukum merupakan merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum.

8. Pospisil, hukum merupakan Anggaran-Anggaran tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatuotoritas pengendalian.

9. Karl von savigny, hukum merupakan Anggaran yang tebentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan dengan cara diam-diam. Hukum berakar di sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat.

10. Marxist, hukum merupakan suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat di suatu tahap perkembangan tertentu.

11. John Austin, melihat hukum sebagai perangkat perintah, bagus langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga rakyatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) meruipakan otoritas tertinggi.

Kelemahan Sudut Pandang John Austin sebagai berikut :

1. Hukum dilihat semata-mata sebagai kaidah bersanksi yang dibuat dan diberlakukan oleh negara, padahal di dalam kenyataannya kaidah tersebut belum tentu berlaku.

2. Undang-undang yang dibuat oleh negara, hanya salah satu sumber-sumber hukum

3. Hanya warga masyarakat yang dilihat sebagai subjek hukum, padahal dalam kenyataannya dikenal pula adanya hukum tata negara, hukum administrasi negara, dsb.

12. Hans Kelsen, hukum merupakan suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum merupakan kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. 13 Paul 13. Scholten, hukum merupakan suatu petunjuk mengenai apa yang layak dilakukan dan apa yang tidak layak untuk dilakukan yang bersifat perintah.

14. van Kan, hukum merupakan keseluruhan Anggaran hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

15. Eugen Ehrlich (Jerman), sesuatu yang berkaitan denagan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari legal history in addition to jurisprudence dan living law (hukum yang hidup didalam masyarakat).

16. Bellefroid, hukum merupakan kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat.

17. Holmes (HakimAmerika Serikat), hukum merupakan apa yang dikerjakan dan diputuskan oleh pengadilan.

18. Salmond, hukum merupakan kumpulan-kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam pengadilan.

19. Roscoe Pound, hukum itu dibedakan dalam arti :

1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum, mempunyai inti bahasan :

- hubungan antara manusia denagan individu lainnya

- tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya.

2. Hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administrasi. Sudut Pandang Roscoe Pound tergolong dalam aliran sosiologis dan realis.

20. Liwellyn, hukum merupakan apa yang diputuskan oleh seorang hakim mengenai suatu persengketaan merupakan hukum itu sendiri.

21. Drs. E. Utrecht, SH, Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan Sebab itu wajib ditaati oleh masyarakat itu.

22. SM. Amin, SH, Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.

23. J.C.T. Simorangkir, SH & Woerjono Sastroparnoto, Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu

24. M.H. Tirtaatmidjaja, SH

Hukum merupakan semua Anggaran (norma yang wajib diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian —- bila melanggar Anggaran-Anggaran itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, di denda dsb.

25. Van Vollenhoven (Het adatrecht van Nederlandsche Indie), Hukum merupakan suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lainnya.

26. Wirjono Prodjodikoro, hukum merupakan rangkaian peraturan2 mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat.

27. Soerojo Wignjodipoero, hukum merupakan himpunan peraturan2 hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk bebruat tidak bebruat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

C. Isi kaidah hukum :

Ditinjau dari segi isinya kaidah hukum Bisa dibagi menjadi tiga :
1. Berisi mengenai perintah, artinya kaidah hukum tersebut mau tidak mau wajib dijalankan atau ditaati, misalnya ketentuan syarat sahnya suatu perkawinan, ketentuan wajib pajak dsb.
2. Berisi larangan, yaitu ketentuan yang menghendaki suatu perbuatan tidak boleh dilakukan misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain, dilarang bersetubuh dengan wanita yang belum dinikahi dengan cara sah dsb.
3. Berisi perkenan, yaitu ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan melainkan suatu pilihan boleh digunakan atau tidak, namun apabila digunakan akan mengikat untuk yang menggunakannya, misalnya mengenai perjanjian perkawinan, di waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama Bisa mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini boleh dilakukan boleh juga tidak dilaksanakan.

Unsur-unsur kaidah hukum :
Dari beberapa perumusan mengenai hukum yang diberikan para sarjana hukum Indonesia diatas, dapatlah disimpulkan bahwa kaidah hukum itu meliputi beberapa unsur yaitu :
a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
c. Peraturan itu bersifat memaksa
d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut merupakan tegas

BAB IV

TUJUAN, FUNGSI DAN SUMBER-SUMBER HUKUM

A. Tujuan hukum menurut teori

1. Teori etis (etische theorie)

Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukum semata-mata wajib ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles filsuf Yunani dalam bukunya Ethica Nicomachea dan Rhetorica yang menyatakan ”hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya”. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dalam 2 jenis, yaitu :

Keadilan distributif, yaitu keadilan yang membagikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang membagikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing.

Keadilan menurut Aristoteles bukan berarti penyamarataan atau tiap-tiap orang memperoleh bagian yg sama.

2. Teori utilitas (utiliteis theorie)

Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemamfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya di orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori ini merupakan Jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul “introduction to the morals in addition to legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/mamfaat untuk orang.

Apa yang dirumuskan oleh Betham tersebut diatas hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan tidak mempertimbangkan mengenai hal-hal yang konkrit. Sulit untuk kita untuk menerima Asumsi Betham ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan Perkataan lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan bila kepastian oleh Sebab hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.

3. Teori campuran

Teori ini dikemukakan oleh Muckhtar Kusmaatmadja bahwa tujuan inti dan pertama dari hukum merupakan ketertiban. selain itu tujuan lain dari hukum merupakan tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

4.Teori normatif-dogmatif, tujuan hukum merupakan semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum (John Austin dan van Kan). Arti kepastian hukum disini merupakan adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban.

Van Kan berpendapat tujuan hukum merupakan menjaga setiap kepentingan manusia supaya tidak diganggu dan terjaminnya kepastiannya.

5. Teori Peace (damai sejahtera)

Menurut teori ini dalam keadaan damai sejahtera (peace) terdapat kelimpahan, yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya dan adanya perlindungan untuk rakyat. Hukum wajib Bisa menciptakan damai dan sejahtera bukan sekedar ketertiban.

B. Tujuan hukum menurut pendapat ahli :
1. Purnadi dan Soejono Soekanto, tujuan hukum merupakan kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi
2. van Apeldoorn, tujuan hukum merupakan mengatur pergaulan hidup manusia dengan cara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamain diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yg merugikan.
3. R. Soebekti, tujuan hukum merupakan bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”.
4.Aristoteles, hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya. Asumsi ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan aja.
5. SM. Amin, SH tujuan hukum merupakan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

6.Soejono Dirdjosisworo, tujuan hukum merupakan melindungi individu dalam hubngannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian Bisa diiharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil

7. Roscoe Pound, hukum bertujuan untuk merekayasa masyarakat artinya hukum sebagai alat perubahan sosial (as a tool of social engeneering), Intinya merupakan hukum disini sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih bagus, bagus dengan cara pribadi ataupun dalam hidup masyarakat.

8.Bellefroid, tujuan hukum merupakan menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota2 suatu masyarakat.
9.Van Kant, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap2 manusia supaya kepentingan itu tidak Bisa diganggu
10.Suharjo (mantan menteri kehakiman), tujuan hukum merupakan untuk mengayomi manusia bagus dengan cara aktif ataupun dengan cara pasif. dengan cara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung dengan cara wajar. Sedangkan yang dimaksud dengan cara pasif merupakan mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak dengan cara tidak adil.
Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya :
- mewujudkan ketertiban dan keteraturan
- mewujudkan kedamaian sejati
- mewujudkan keadilan untuk seluruh masyarakat
- mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat

Kesimpulan Tujuan Hukum :
1. Tujuan hukum itu sebenarnya menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan,damani sejahtera setiap manusia.
2. Dengan demikian jelas bahwa yang dikehendaki oleh hukum merupakan supaya kepentingan setiap orang bagus dengan cara individual ataupun kelompok tidak diganggu oleh orang atau kelompok lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya.
3. Inti tujuan hukum merupakan supaya tercipta kebenaran dan keadilan

C. Fungsi Hukum
1. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sbg petunjuk bertingkah laku untuk itu masyarakat wajib menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat Bisa direalisir.
2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yg bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk menjalankan pelanggaran Sebab ada ancaman hukumanya (penjara, dll) dan Bisa diterapkan kepada siapa aja. Dengan demikian keadilan akan tercapai.
3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan Sebab ia mempunyai daya mengikat dan memaksa Bisa dimamfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yg maju.
4. Hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata akan tetapi berperan juga untuk mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum, ataupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya wajib bertingkah laku menurut ketentuan yg berlaku dan masyarakt pun akan merasakan keadilan.
5. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertingkaian. Contoh kasus tanah.

D. Sumber-sumber hukum :
1.Pengertian sumber hukum
Sumber hukum merupakan segala apa aja (sesuatu) yang menimbulkan Anggaran-Anggaran yg mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni Anggaran-Anggaran yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata untuk pelanggarnya.
Yang dimaksud dengan segala apa aja (sesuatu) yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum dengan cara formal, darimana hukum itu Bisa ditemukan. dsb.
Kansil , SH sumber hukum merupakan segala apa aja yang menimbulkan Anggaran-Anggaran yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan2 yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
Meskipun pengertian sumber hukum dipahami dengan cara beragam, sejalan dengan pendekatan yang digunakan dan sesuaio dengan latar belakang dan pendidikannya, dengan cara umum Bisa disebutkan bahwa sumber hukum dipakai orang dalam dua arti. Arti yang pertama untuk menjawab pertanyaan “mengapa hukum itu mengikat ?” Pertanyaan ini Bisa juga dirumuskan “apa sumber (kekuatan) hukum hingga mengikat atau dipatuhi manusia”. Pengertian sumber dalam arti ini dinamakan sumbe hukum dalam arti materiil. Perkataan sumber juga dipakai dalam arti lain, yaitu menjawab pertanyaan “dimanakah kita dapatkan atau temukakan Anggaran-Anggaran hukum yanmg mengatur kehidupan kita itu ?” Sumber dalam arti Perkataan ini dinamakan sumber hukum dalam arti formal”. dengan cara sederhana, sumbe rhukum merupakan segala ssuatu yangd apat menimbulkan Anggaran hukum serta tempat ditemukakannya Anggaran-Anggaran hukum.

2. Macam-macam sumber hukum
Sebagaimana diuraikan diatas ada 2 sumber hukum yatu sumber hukum dalam arti materil dan formil.
a. Sumber hukum materiil
Sumber hukum materiil merupakan faktor yg turut serta menentukan isi hukum. Bisa ditinjau dari berbagai sudut misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dll. Dalam Perkataan lain sumber hukum materil merupakan faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dsb). Atau faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari Anggaran-Anggaran hukum, atau tempat darimana materi hukum tiu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.
Faktor tersebut merupakan faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.
Faktor idiil merupakan patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang wajib ditaati oleh para pembentuk UU ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.
Faktor kemasyarakatan merupakan hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk di Anggaran-Anggaran yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dll
Dalam berbagai kepustakan hukum ditemukan bahwa sumber hukum materil itu terdiri dari tiga jenis yaitu (van Apeldoorn) :
1) sumber hukum historis (rechtsbron in historischezin) yaitu tempat kita Bisa menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi :
a) Sumber hukum yg merupakan tempat Bisa ditemukan atau dikenal hukum dengan cara historis : dokumen-dokumen kuno, lontar, dll.
b) Sumber hukum yg merupakan tempat pembentuk UU mengambil hukumnya.
2) sumber hukum sosiologis (rechtsbron in sociologischezin) yaitu Sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, Sudut Pandang agama, kebudayaan dsb.
3) sumber hukum filosofis (rechtsbron in filosofischezin) sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua :
a) Sumber isi hukum; disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana.
Ada tiga Sudut Pandang yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu :
- Sudut Pandang theocratis, menurut Sudut Pandang ini hukum berasal dari Tuhan
- Sudut Pandang hukum kodrat; menurut Sudut Pandang ini isi hukum berasal dari akal manusia
- Sudut Pandang mazhab hostoris; menurut Sudut Pandang isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
b). Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum mempuyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk di hukum

b. Sumber hukum formal
Sumber hukum formal merupakan sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum dengan cara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan supaya ditaati oleh masyarakat ataupun oleh penegak hukum.
Apa beda antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan ? Undang-undang dibuat oleh DPR persetujuan presiden, sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatnya, seperti PP, dll atau
Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh Forum negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat dengan cara umum (Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 tahun 2004)

Macam-macam sumber hukum formal :

A. Undang-undang, yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara

Menurut Buys, Undang-Undang itu mempunyai 2 arti :

Dalam arti formil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan UU Sebab Tips pembuatannya (misalnya, dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen)
Dalam arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk.

Menurut UU No. 10 tahun 2004 yang dimaksud dengan UU merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (pasal 1 angka 3)

Syarat berlakunya ialah diundangkannya dalam lembaran negara (LN = staatsblad) dulu oleh Menteri/Sekretaris negara. Sekarang oleh Menkuhham (UU No. 10 tahun 2004). Tujuannya supaya setiap orang Bisa mengetahui UU tersebut (fictie=setiap orang dianggap tahu akan UU = iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur= in dubio proreo, latin).

Konsekuensinya merupakan saat seseorang melanggar ketentuan hukum tidak boleh beralasan bahwa ketentuan hukum itu tidak diketahuinya. Artinya apabila suatu ketentuan perundang-undangan itu sudah diberlakukan (diundangkan) maka dianggap (difiksikan) bahwa semua orang telah mengetahuinya dan untuk itu wajib ditaati.

Berakhirnya/tidak berlaku lagi bila :
a. Jangka waktu berlakunya telah ditentukan UU itu sudah lampau
b. Keadaan atau hal untuk mana UU itu diadakan sudah tidak ada lagi .
c. UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
d. Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dgn UU yg dulu berlaku.

Lembaran negara (LN) dan berita negara :
LN merupakan suatu lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan negara dan pemerintah supaya sah berlaku. Penjelasan daripada suatu UU dimuat dlm tambahan LN, yg mempunyai nomor urut. LN diterbitkan oleh Menteri sekretaris negara, yg disebut dgn tahun penerbitannya dan nomor berurut, misalnya L.N tahun 1962 No. 1 (L.N.1962/1)
Berita negara merupakan suatu penerbitan resmi sekretariat negara yg memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap wajib seperti : Akta pendirian PT, nama orang-orang yang dinaturalisasi menjadi WNI, dll,
Catatan : bila berkaitan dengan peraturan daerah diatur dalam lembaran daerah

Kekuatan berlakunya undang-undang :
• UU mengikat sejak diundangkan berarti sejak saat itu orang wajib mengakui eksistensinya UU.
• Sedangkan kekuatan berlakunya UU berarti sudah menyangkut berlakunya UU dengan cara operasional.
• supaya UU mempunyai kekuatan berlaku ahrus memenuhi persyaratan yaitu 1). Kekuatan berlaku yuridis, 2). Kekuatan berlaku sosiologis dan, 3) kekuatan berlaku fiolosofis.
• Hal ini akan dibahas di bab selanjutnya.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan merupakan sebagai berikut (Pasal 7 UU No. 10/2004) :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah (propinsi, kabupaten, desa)

B. Kebiasaan (custom)
Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikan rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
Contoh apabila seorang komisioner sekali menerima 10 % dari hsil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang dan juga komisioner yg lainpun menerima upah yang sama yaitu 10 % maka oleh Sebab itu timbul suatu kebiasaan yg lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan.
Namun demikian tdk semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yg bagus dan adil oleh sebab itu belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal.
Adat kebiasaan tertentu di daerah hukum adat tertentu yg justru sekarang ini dilarang untuk diberlakukan Sebab dirasakan tidak adil dan tidak berperikemanusiaan sehingga bertentangan denagan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, misalnya bila berbuat susila/zinah, perlakunya ditelanjangi kekeliling kampung.

Untuk timbulnya hukum kebiasaan diperlukan beberapa syarat :
1. Adanya perbuatan tertentu yg dilakukan berulang2 di dalam masyarakat tertentu (syarat materiil)
2. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (opinio necessitatis = bahwa perbuatan tsb merupakan kewajiban hukum atau demikianlah seharusnya) = syarat intelektual
3. Adanya karena hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.
Selanjutnya kebiasaan akan menjadi hukum kebiasaan Sebab kebiasaan tersebut dirumuskan hakim dalam putusannya. Selanjutnya berarti kebiasaan merupakan sumber hukum.
Kebiasaan merupakan bukan hukum apabila UU tidak menunjuknya (pasal 15 AB = (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia = ketentuan2 umum mengenai peraturan per UU an untuk Indonesia
Disamping kebiasaan ada juga peraturan yang mengatur tata pergaulan masyarakat yaitu adat istiadat. Adat istiadat merupakan himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebih banyak berbau sakral, mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Adat istiadat hidup dan berkembang di masyarakat tertentu dan Bisa menjadi hukum adat bila mendapat dukungan sanksi hukum. Contoh Perjanjian untuk hasil antara pemilik sawah dengan penggarapnya. Kebiasaan untuk hal itu ditempat atau wilayah hukum adat tertentu tidak sama dengan yang berlaku di masyarakat hukum adat yang lain. Kebiasaan dan adat istiadat itu kekuatan berlakunya terbatas di masyarakat tertentu.

C. Jurisprudensi (keputusan2 hakim)
merupakan keputusan hakim yang terdahulu yag dijadikan dasar di keputusan hakim lain sehingga setelah itu keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu.
Seorang hakim mengkuti keputusan hakim yang terdahulu itu Sebab ia sependapat dgn isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.
Ada 2 jenis yurisprudensi :

Yurisprudensi tetap keputusan hakim yg terjadi Sebab rangkaian keputusan yang serupa dan dijadikan dasar atau patokanuntuk memutuskan suatu perkara (standart arresten)
Yurisprudensi tidak tetap, ialah keputusan hakim terdahulu yang bukan standart arresten.

D.Traktat (treaty)
Traktat merupakan perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang mengikat tidak aja kepada masing-masing negara itu melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan.
Macam-macam Traktat :
a. Traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh 2 negara, misalnya perjanjian internasional yang diadakan diadakan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC mengenai “Dwikewarganegaraan”.
b.Traktat multilateral, yaitu perjanjian internaisonal yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjian mengenai pertahanan negara bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa.

E. Perjanjian (overeenkomst) merupakan suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk menjalankan atau tidak menjalankan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya (asas (pact sunt servanda).
F. Pendapat sarjana hukum (doktrin)
Pendapat sarjanan hukum (doktrin) merupakan pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini Bisa menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Sumber hukum menurut Algra :
1. Sumber materiil, yaitu tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, kebudayaan, agama, keadaan geografis, dsb.
2. Sumber hukum formil, yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau Tips yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku, misalnya UU, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan.

Sumber hukum menurut Ahmad Sanusi :
1. Sumber hukum normal :
a.Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan UU yaitu, UU, perjanjian antar negara dan kebiasaan.
b. Sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan UU, yaitu perjanjian doktrin dan yurisprudensi.
2. Sumber hukum abnormal yaitu :
a. Proklamasi
b. Revolusi
c. Coup d’etat

Sumber hukum menurut van Apeldoorn :
1. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita Bisa menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi :
a. Sumber hukum yg merupakan tempat Bisa ditemukan atau dikenal hukum dengan cara historis : dokumen-dokumen kuno, lontar, dll.
b. Sumber hukum yg merupakan tempat pembentuk UU mengambil hukumnya.
2. Sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, Sudut Pandang agama, kebudayaan dsb.
3. Sumber hukum dalam arti filosofis, sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua :
a. Sumber isi hukum; disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana.
Ada tiga Sudut Pandang yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu :
- Sudut Pandang theocratis, menurut Sudut Pandang ini hukum berasal dari Tuhan
- Sudut Pandang hukum kodrat; menurut Sudut Pandang ini isi hukum berasal dari akal manusia
- Sudut Pandang mazhab hostoris; menurut Sudut Pandang isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum mempuyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk di hukum
4. Sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber hukum dilihat dari Tips terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk.

BAB V
PENGERTIAN DASAR / KONSEP DALAM HUKUM

A. Subyek hukum dan obyek hukum

Pengertian subyek hukum

- segala sesuatu yang Bisa mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum

- sesuatu pendukung hak/kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum

Pembagian subyek hukum :

a. Manusia (natuurlijke persoon)

b. Badan hukum (rechtspersoon)

Ad. 1. Manusia

Manusia sebagai subyek hukum berarti manusia merupakan pembawa hak dan kewajiban sehingga Bisa menjalankan sesuatu tindakan hukum; ia Bisa mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagainya.

Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir di saat ia meningal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya Bisa dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) bila kepentingannya memerlukan (untuk menjadi ahli waris).

Jadi di hakikatnya setiap manusia sejak ia lahir mempeoleh hak dan kewajiban. Apabila ia meninggal dunia maka hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya. Bahkan oleh hukum anak yang ada dalam kandungan seorang perempuanpun sudah mempunyai hak, Sebab dianggap telah dilahirkan dengan catatan bila kepentingannya menghendaki (hak waris). Hal diatur dalam pasal 2 ayat 1 KUHPerdata berbunyi “anak yg ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilaman juga kepentingan si anak menghendakinya”. di ayat 2 berbunyi “mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tak pernah ada”.

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban si anak baru dianggap ada bila ia dilahirkan hidup, apabila ia dilahirkan mati maka haknya dianggap tidak ada, misalnya kepentingan si anak untuk menjadi ahli waris dari orang tuanya, walaupun ia masih berada dalam kandungan ia dianggap telah dilahirkan dan oleh Sebab itu wajib diperhitungkan hak-haknya sebagai ahli waris. akan tetapi bila ia dilahirkan mati maka hak si anak dianggap tidak pernah ada.

Disamping itu juga berdasarkan undang-undang seseorang dianggap telah meninggal dunia bila hilang atau tidak diketahui dimana ia berada dan tidak ada kepastian apakah ia masih hidup dalam tenggang waktu setelah lewat 5 tahun sejak ia meninggalkan tempat kediamannya (Pasal 467, 468, 469 KUHPerdata).

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka hak dan kewajiban orang yang telah dinyatakan menurut hukum meninggal dunia itu telah berakhir dan segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya

Cakap dan tidak cakap cakap menjalankan perbuatan hukum :

Cakap menjalankan perbuatan hukum artinya subyek itu Bisa menjalankan atau bertindak bagus sendiri ataupun bersama orang lain di dalam menjalankan hak dan kewajibannya. di prinsipnya setiap orang tidak kecuali Bisa mempunyai dan melaksanakan hak-hak akan akan tetapi tidak semua orang dinyatakan cakap di dalam melaksanakan hak-haknya itu, namun untuk Bisa dikatakan itu wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Orang tersebut telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah.
Orang tersebut mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban (misalnya ia berwenang menjual barang, dimana barang dikakarenakan tersebut benar miliknya)
Orang tersebut wajib mempunyai jiwa dan akal yang sehat.

Pengertian dewasa

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerdata) seseorang yang dikatakan sudah dewasa merupakan saat berusia 21 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk wanita. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, kedewasaan seseorang merupakan saat berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita. Lain hal pula menurut hukum adat kedewasaan seseorang apabila sudah mampu bekerja atau mencari nafkah sendiri.

Lalu acuan apa yang kita pakai dalam hal ini. Acuan yang dipakai merupakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebab ketentuan ini masih berlaku dengan cara umum. Sedangkan ketentuan lainnya hanaya berlaku dengan cara khusus.

Pentingnya arti kecakapan menurut hukum tentunya mempunyai 2 (dua) maksud, yaitu pertama maksud yang dilihat dari sudut keadilan yaitu perlunya orang yang membuat perjanjian mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi/menyadari dengan cara benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan tersebut. Dan kedua, maksud yang dilihat dari sudut ketertiban hukum, yang berarti orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya.

Tidak cakap menjalankan perbuatan hukum, artinya subyek hukum sekalipun pendukung hak dan kewajiban, namun dinyatakan subyek tersebut dinyatakan tidak Bisa bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam berbagai perbuatan-perbuatan hukum (handelingsonbekwaam). Adapun orang tersebut merupakan :

Orang yang masih dibawah umur (belum mencapai usia 21 tahun = belum dewasa)
Orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, mereka ditaruh dibawah pengampuan (curatele)
Orang yang dilarang oleh UU untuk menjalankan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 BW jo UU Kepailitan)

Catatan : Dalam ketentuan KUHPerdata kecakapan merupakan merupakan salah satu syarat untuk sahnya suatu perikatan/perjanjian yang berarti bahwa segala perikatan yg dilakukan oleh orang yang tidak cakap Bisa dibatalkan atau diminta pembatalannya melalui hakim. akan tetapi sebaliknya dalam hal perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad, ketidakcakapan seseorang tidak mempengaruhi timbul atau tidaknya “karena hukum” dari perbuatan itu.

Ad. 2. Badan hukum

Badan hukum merupakan bukan orang tapi merupakan badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status “persoon” yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia.

Badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa Bisa menjalankan sebagai pembawa hak manusia, misalnya; Bisa menjalankan persetujuan-persetujuan, mempunyai Hartah yang sama sekali terlepas dari Hartah anggota-anggotanya.

Badan hukum Bisa dibagi menjadi :

a. Badan hukum publik yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah/negara yang lapangan pekerjaannya merupakan untuk kepentingan umum, misalnya negara RI, daerah tingkat I, II/kotamadya, Bank-Bank Negara dsb.

b. Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang bentuk dan susunannya diatur oleh hukum privat dan menurut tujuannya yang dikejar Bisa dibeda-bedakan dalam :

a. Perikatan dengan tujuan materiil (perkumpulan, mesjid, gereja)

b. Perikatan dengan tujuan memperoleh laba (PT)

c. Perikatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan materil para anggotanya (Koperasi)

Disamping penggolongan tersebut Bisa pula dibagi-untuk badan hukum itu menjadi 2 jenis yaitu :

1) Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subyek hukum tersendiri (personifikasi), misalnya PT, Dati-Dati, Koperasi dsb.

2) Yayasan ialah tiap Hartah yang tidak merupakan Hartah orang atau Hartah badan dan yang diberi tujuan tertentu, misalnya Yayasan Badan Wakaf UII dsb.

2. Pengertian Obyek Hukum :

Obyek hukum merupakan segala sesuatu yang bermanfaat untuk subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang Bisa menjadi inti (obyek) suatu hubungan hukum, Sebab hal itu Bisa dikuasai oleh subyek hukum. Biasanya obyek hukum disebut benda.

Benda menurut Pasal 499 KUHPerdata ialah semua barang, semua hak yang Bisa dimiliki subyek hukum.

Macam-macam benda :

Menurut pasal 503 KUHPerdata benda dibedakan antara :

Benda berwujud (bertubuh), yaitu yang Bisa diraba oleh panca indera (buku, rumah, meja, dsb)
Benda tidak berwujud (tak bertubuh) yaitu segala macam hak, seperti hak cipta, hak mereka, paten, piutang, dll.

Menurut pasal 504 KUHPerdata membeda-bedakan benda :

Benda bergerak yang dibedakan sbb :

1) Menurut sifatnya Bisa bergerak sendiri (Fauna dsb)

2) Yang Bisa dipindahkan (buku, meja, dsb)

3) Sebab penetapan undang-undang (hak-hak atas benda 1 dan 2 diatas)

Benda tidak begerak, dibeda-bedakan sebagai berikut :

1) Sebab sifatnya (tanah dan semua yang didirikan diatasnya seperti rumah dsb) dan yang ada di dalam tanah (Hartah alam yang terpendam).

2) Sebab maksud tujuan (yaitu benda-benda yang oleh pemilik dihubungkan dengan benda tersebut di (1) diatas), misalnya gambar-gambar atau kaca-kaca yang dipasang dalam gedung percetakan.

3) Sebab penetapan undang-undang (hak-hak atas benda tersebut 1 dan 2 diatas), misalnya Hak Guna Usaha.

B. Hak dan Kewajiban

1. Hak

Hak merupakan izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subyek hukum.

Hak itu Bisa dibedakan antara :

a. Hak mutlak (hak absolut) dan,

b. Hak nisbi (hak relatif)



Hak mutlak (hak absolut)

Hak mutlak ialah hak yang membagikan wewenang kepada seseorang untuk menjalankan sesuatu perbuatan, hak mana Bisa dipertahankan terhadap siapapun juga, sebaiknya setiap orang juga wajib menghormati hak tersebut.

Hak mutlak Bisa pula dibagi dalam 3 (tiga) golongan :

a. Hak asasi manusia, misalnya hak seseorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara.

b. Hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya

c. Hak Keperdataan, misalnya :

1. Hak marital, yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya

2. Hak/kekuasan orang tua (ouderlijke macht)

3. Hak perwalian (voogdij) & hak pengampuan (curatele)

Hak Nisbi (hak relatif)

Hak nisbi ialah hak yang membagikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut supaya supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu membagikan sesuatu, menjalankan sesuatu atau tidak menjalankan sesuatu.

Hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh dari persetujuan jual beli terdapat hak nisbi/ralatif seperti :

a. Hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

b. Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk menjalankan pembayaran kepada penjual.

2. Kewajiban:

Kewajiban merupakan suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual (asas pact sunt servanda). Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara 2 pihak yang berdasarkan di suatu kontrak atau perjanjian. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka di salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya.

Kewajiban tidak selalu muncul sebagai karena adanya kontrak, melainkan Bisa pula muncul dari peraturan hukum yang ditentukan oleh Forum yang berwenang. Kewajiban disini merupakan keharusan untuk mentaati hukum yang disebut wajib hukum (rechtsplicht) misalnya mempunyai sepeda motor wajib membayar pajak sepeda motor.

C. Peristiwa, Hubungan dan karena Hukum

1. Peristiwa hukum

Peristiwa hukum yaitu peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan karena-karena hukum.

Peristiwa hukum dibedakan menjadi :

a. Perbuatan subyek hukum (manusia dan badan hukum)

b. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum

Perbuatan subyek hukum Bisa pula dibedakan antara lain :

a. Perbuatan hukum yaitu segala perbuatan manusia yang dengan cara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban. Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum kalau perbuatan itu oleh hukum diberi karena (mempunyai karena hukum) dan karena itu dikehendaki oleh yang bertindak.

Perbuatan hukum itu terdiri dari ;

1) Perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak aja dan menimbulkan hak dan kewajiban di satu pihak pula misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah sesuatu benda (hibah), dsb.

2) Perbuatan hukum dua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk kedua belah pihak (timbal balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa, dll

b. Perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum dibedakan :

1) Zaakwaarneming, yaitu perbuatan memperhatikan (mengurus) kepentingan orang lain dengan tidak diminta oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya. Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, walaupun untuk hukum tidak wajib karena tersebut dikehendaki oleh pihak yang menjalankan perbuatan itu. Jadi karena yang tidak dikehendaki oleh yang menjalankan perbuatan itu diatur oleh hukum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum.

Menurut Pasal 1354 KUHPerdata, pengertian Zaakwarneming merupakan mengambil alih tanggung jawab dari sesorang hingga yang bersangkutan sanggup lagi untuk mengurus dirinya sendiri. Pasal 1354 KUHPerdata menyebutkan,” bila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut, maka dia dengan cara diam-diam telah mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya itu Bisa mengerjakan sendiri urusan tersebut. Ia diwajibkan pula mengerjakan segala kewajiban yang wajib dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas.

2) Onrechtmatige daad (perbuatan yang bertentangan dengan hukum). karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, meskipun karena itu itu memang tidak dikehendaki oleh yang menjalankan perbuatan tersebut. Dalam hal ini siapa yang menjalankan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum wajib mengganti kerugian yang dialami oleh yang dirugikan Sebab perbuatan itu. Jadi, Sebab suatu perbuatan bertentangan dengan hukum timbulah suatu perikatan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum

Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum atau peristiwa hukum lainnya yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang tidak merupakan karena dari perbuatan subyek hukum, misalnya kelahiran seorang bayi, kematian seseorang , lewat waktu (kadaluarsa).

Kadaluarsa dibagi 2 yaitu :

Kadaluarsa aquisitief merupakan kadaluarsa atau lewat waktu yang menimbulkan hak.
Kadaluarsa extincief merupakan kadaluarsa yang melenyapkan kewajiban.

Kelahiran langsung menimbulkan hak anak yang dilahirkan untuk mendapat pemeliharaan dari roang tuanya dan menimbulkan kewajiban untuk orang tuanya untuk memelihara anaknya. Kematian juga merupakan peristiwa hukum Sebab dengan adanya kematian seseorang menimbulkan hak dan kewajiban para ahli warisnya. setelah itu, lewat waktu Bisa mengakibatkan seseorang memperoleh suatu hak (acquisitieve verjaring) atau dibebaskan dari suatu tanggung jawab/kewajiban (extinctieve verjaring) setelah habis masa tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi.

D. Hubungan Hukum :

Hubungan hukum merupakan hubungan antara 2 subyek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Atau dalam Perkataan lain isi adanya hubungan tersebut merupakan hak dan kewajiban pihak-pihak. Hubungan tersebut diatur oleh hukum.

Hubungan hukum mempunyai 3 unsur :

1. Orang-orang yang berhak/kewajibannya saling berhadapan contohnya A menjual rumahnya kepada B, maka :

- A wajib menyerahkan rumahnya kepada B,

- A berhak meminta pembayaran kepada B

- B wajib membayar kepada A

- B berhak meminta rumah A setelah dibayar

2. Obyek terhadap nama hak/kewajiban diatas tadi berlaku (dalam contoh tersebut : terhadap rumah)

3. Hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap obyek yang bersangkutan, contoh A dan B sewa menyewa rumah Tiap hubungan hukum mempunyai 2 segi yakni : kekuasaan/hak (bevoegheid) dan kewajiban (plicht).

Adanya hubungan hukum wajib memenuhi syarat-syarat :

Adanya dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu
Timbul Peristiwa hukum

Contoh :

- A dan B mengadakan peristiwa jual beli rumah

- Diatur oleh Pasal 1474 dan 1513 KUHperdata (dasar hukumnya)

- Terjadi peristiwa hukum (disebut perjanjian jual beli)

Hubungan hukum dibagi 2 :

Hubungan hukum sepihak yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak dengan cara berlawanan. Contoh kasus penghibahan atas tanah dari orang tua angkat kepada anak angkatnya.
Hubungan hukum timbal balik yaitu hubungan hukum yang Bisa menimbulkan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak yang bersangkutan. Contoh perjanjian jual beli sebidang tanah Dalam hal ini timbul hak dan kewajiban untuk penjual dan pembeli tanah

E. karena hukum

karena hukum yaitu karena sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu karena yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum. Atau karena hukum merupakan karena yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum

karena hukum Bisa berupa :

a. Lahirnya — ubahnya atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum

Contoh :

- Menjadi umur 21 tahun cakap untuk menjalankan tindakan hukum

- Dalam pengampuan jadi kehilangan kecakapan menjalankan tindakan hukum diatas.

b. Lahirnya—ubahnya atau lenyapnya sesuatu hubungan hukum (hubungan antara dua subyek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yg lain. Contoh A mengadakan perjanjian jual beli dengan B lahir hubungan hukum A/B. Sesudah dibayar lunas lenyap hubungan itu.

c. Sanksi—apabila menjalankan tindakan melawan hukum, Contoh A menabrak seseorang hingga berakibat luka berat, A wajib mendapat sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda

F. Asas Hukum

1. Beberapa pendapat mengenai asas hukum :

a. Bellefroid, menyebutkan bahwa asas hukum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang ilmu hukum tidak dianggap berasal dari Anggaran-Anggaran yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

b. Van Eikama Hommes, menyebutkan asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit akan akan tetapi wajib dipandang sebagai dasar-dasar atau petunjuk-petunjuk untuk hukum yang berlaku. Dengan Perkataan lain asas hukum merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

c. P. Scholten, mengatakan bahwa asas hukum merupakan kecendrungan-kecendrungan yang disyaratkan oleh Sudut Pandang kesusilaan kita di hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu akan tetapi yang tidak boleh tidak wajib ada.

d. Sudikno Mertokusumo, menyimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan Bisa diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Kesimpulan asas hukum :

di dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum merupakan dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum dan dasar-dasar umum tersebut merupakan merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Peraturan hukum merupakan ketentuan konkrit mengenai Tips berperilaku di dalam masyarakat. Ia merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Asas hukum bukanlah norma hukum konkrit Sebab asas hukum merupakan jiwanya norma hukum itu. Norma hukum merupakan penjabaran dengan cara konkrit dari asas hukum. Dikatakan asas hukum sebagai jiwanya norma hukum atau peraturan hukum Sebab ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Asas hukum merupakan petunjuk arah arah untuk pembentuk hukum dan pengambil keputusan. Asas hukum tidak mempunyai sanksi sedangkan norma hukum mempunyai sanksi. di umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal misalnya asas fictie hukum, asas pact sunt servanda. Akan akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkrit seperti asas presumption of innocence, dll.

2. Pembagian asas hukum :

a. Asas hukum umum, ialah asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang hukum itu, seperti asas equality before the law, asas lex posteriore derogate legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tanpak benar, untuk sementara wajib dianggap demikian hingga diputus (lain) oleh pengadilan.

Menurut P. Scholten ada 5 asas hukum umum, yaitu :

1) Asas kepribadian

2) Asas pesekutuan

3) Asas kesamaan

4) Asas kewibawaan, dan

5) Asas pemisahan antara bagus dan buruk.

Dalam asas kepribadian manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Dalam asas ini menunjuk di pengakuan kepribadian manusia bahwa manusia merupakan obyek hukum, penyandang hak dan kewajiban. Dalam asas persekutuan yang dikehendaki merupakan persatuan, kesatuan dan cinta kasih, keutuhan masyarakat.

Asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang merupakan sama di dalam hukum (equality before the law), setiap orang diperlakukan sama. Sedangkan asas kewibawaan memperlihatkan adanya ketidaksamaan.

b. Asas hukum khusus, ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dsb.

3. Fungsi asas hukum

a. Fungsi dalam hukum, mendasarkan eksistensinya di rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak.

b. Fungsi dalam ilmu hukum, hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menerangkan). Tujuan merupakan memberi ikhtiar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk dalam hukum positif

Contoh asas-asas hukum :

a. Asas legalitas “tiada suatu perbuatanpun Bisa dihukum, kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat 1 KUHPidana = asas undang-undang tidak berlaku surut) = Nullum delictum sine praevia lege poenali”Asas Presumption Of Innocence (asas praduga tidak bersalah), bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht)

b. Asas In Dubio Pro Reo ialah dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan untuk si terdakwa.

c. Asas Similia Similibus ialah bahwa perkara yang sama (Sesuai) wajib diputus sama (serupa).

d. Asas Pact Sunt Servanda yaitu bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang untuk para pihak yang bersangkutan.

e. Asas Geen Straft Zonder Schuld ialah asas tiada hukuman tanpa kesalahan.

f. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu asas undang-undang yang berlaku setelah itu membatalkan undnag-undang terdahulu, sejauh undnag-undang itu mengatur objek yang sama.

g. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori yakni suatu asas undang-undang dimana bila ada 2 undang-undang yang mengatur objek yang sama maka undang-undang yang lebih tinggi yang berlaku sedangaka undang-undang yang lebih rendah tidak mengikat.

h. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yakni undang-undang yang khusus mengenyampingkan yang umum.

,,,BERSAMBUNG ke VI
SISTEM, KLASIFIKASI DAN PENAFSIRAN HUKUM


DAFTAR BACAAN / LITERATUR

- Kansil, SH, Drs “ Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Balai Pustaka

- Soerojo Wignjodipoero, SH. Dr. Prof “Pengantar Ilmu Hukum”, Alumni Bandung

- Soedjono Dirdjosisworo, SH. Dr. “Pengantar Ilmu Hukum” Rajagrafindo, Jakarta

- Sudarsono, SH. Drs. “ Pengantar Ilmu Hukum”, Rineka Cipta, Jakarta

- Riduan Syahrani, SH. “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum” Citra Aditya Bakti, Bandung

- Satjipto Rahardjo, SH.,Dr. Prof. “Ilmu Hukum”, Alumni Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LLM, Dr, Prof, “Pengantar Ilmu Hukum”, Kencana Pranada Media Group, Jakarta

- Van Apeldooren, Prof. Mr.L.j, “Pengantar Ilmu Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta

- Van Kan, Prof. Mr. J & Prof. Mr. J.H. Beckhuis, “Pengantar Ilmu Hukum”, PT Pembangunan, Jakarta

- Sudikno Mertokusumo, SH, Dr. Prof. “Mengenal Hukum”, Liberty, Yogyakarta

- Ramli Zein, SH., MS, “Pengantar Ilmu Hukum”, UIR Press, Pekanbaru

- J.B. Daliyo, SH, 2001, “Pengantar Ilmu Hukum : panduan untuk mahasiswa”, Prenhalindo, Jakarta

- Marwan M as, SH, MH, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesi

- Abdurraoef, Dr, SH, “Alquran dan Ilmu Hukum”, Bulan Bintang, Jakarta

- Algra, Mr, N.E, en K. van Duyvendijk Mr, “Mula Hukum”, Binacipta

- Subhi Mahmasani, Dr, 8”, Filsafat Hukum Dalam Islam”, PT Al Ma’arif, Bandung

- Utrecht, Mr, E, “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, Ichtiar, Jakarta

- Burggink Mr, Drs, Alih Bahasa Arief Sidharta, SH, “Refleksi mengenai Hukum”, PT. Aditya Bakti, Bandung,

- HR. Otje Salman. S. SH, Dr. Prof dan Anton F. Susanto, SH., M.Hum “Teori Hukum”, Refika Aditama, Bandung

- Chainur Arrasjid, SH, 1988, “Pengantar Ilmu Hukum”, Yani Coprporation, Medan

- Yulies Triana Masriani, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar grafika

- Ishaq, SH, M.Hum, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinargrafika

- As’ad Sungguh, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinargrafika

- R. Soroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinargrafika


EmoticonEmoticon