Masalah Primat Hukum (Norma Fundamental Tertinggi) Yang wajib Kita Ketahui

Tags

Membahas Masalah Primat Hukum (Norma Fundamental Tertinggi) - Sebagai prinsip di umumnya, kita semua terikat oleh hukum, terlepas dari kita tidak sadar atau mengerti hukum itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." yaitu penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di taraf yang sangat mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa undang-undang ini yaitu untuk mempertahankan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum.

Masalah Primat Hukum (Norma Fundamental Tertinggi)

Pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan masalah primat hukum yaitu dimanakah letak primat atau primacy ? Apakah di hukum internasional atau di hukum nasional ? Terhadap masalah tersebut masing-masing teori, bagus teori monisme ataupun teori dualisme mempunyai pendapatnya sendiri-sendiri.

Dari sudut pandang teori dualisme yang menekankan di kedaulatan kehendak negara maka primat tersebut berada di hukum nasional. Sedangkan dari sudut pandang teori monisme berbeda. Primat hukum Bisa berada di hukum internasional ataupun di hukum nasional. Kelsen salah satu pendukung teori monisme membuat suatu analisis struktural hukum internasional dan hukum nasional, yang disebut sebagai doktrin hierarkis yang menyatakan bahwa kaidah-kaidah hukum ditentukan oleh kaidah atau prinsip-prinsip lain yang dengan mana kaidah-kaidah tersebut mendapat validitas dan kekuatan mengikatnya. Atau dengan Perkataan lain kaidah yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan ditentukan oleh kaidah yang lebih tinggi yang ada dalam undang-undang, dan undang-undang tersebut ditentukan oleh kaidah yang terdapat dalam konstitusi dan seterusnya.

Kelsen menyatakan bahwa primat atau dalil fundamental ini mungkin terdapat dalam hukum internasional ataupun hukum nasional. Primat hukum nasional sepenuhnya sah, dengan alasan bahwa pemilihan diantara masing-masing sistem tidak Bisa ditententukan seperti dalam ilmu pasti, dengan Tips ilmiah. Dikatakan oleh Kelsen bahwa tidak Bisa dinyatakan, sebagaimana dalam ilmu-ilmu pasti, bahwa hipotesis-hipotesis yang bagus merupakan satu hipotesis yang menyangkut sejumlah besar fakta. Sebab di sini kita tidak berhadapan dengan benda-benda, dengan Empiris yang Bisa dilihat dengan cara konkret, melainkan dengan kaidah-kaidah hukum yang sifatnya bukan merupakan data pasti.

Hukum mempunyai  kekhasan dalam mengatur produk-produknya, kaidah hukum menentukan bagaimana kaidah lain ditetapkan. Dalam kaitan ini hukum yang disebut terakhir bergantung kepada yang disebut pertama. Kaitan saling ketergantungan inilah yang bersama-sama menghubungkan unsur-unsur yang berbeda dari peraturan hukum, yang merupakan prinsip yang menyatukan. Dari kaidah ke kaidah tersebut, analisis hukum di akhirnya menjangkau satu norma fundamental tertinggi yang merupakan sumber dari segala sumber hukum.  

Sebagai pendukung dari Sudut Pandang-Sudut Pandang tersebut di atas, maka wajib kiranya menyinggung beberapa teori yang berkenaan dengan hukum internasional di dalam lingkungan hukum nasional.
  • Menurut teori kaum pasitivits, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang sama sekali terpisah dan berbeda dengan cara struktural. Sistem hukum internasional tidak Bisa menyinggung sistem hukum nasional kecuali sistem hukum nasional tersebut sepenuhnya logis, memperkenankan perangkat konstitusinya digunakan untuk tujuan tersebut. Kaum positivis berpandangan bahwa kaidah-kaidah hukum internasional tidak Bisa dengan cara langsung dan ex proprio vigore diberlakukan di dalam lingkungan hukum nasional oleh pengadilan-pengadilan nasional atau oleh siapapun. Untuk memberlakukannya kaidah tersebut wajib menjalani proses adopsi khusus oleh atau inkorporasi khusus ke dalam hukum nasional (Teori Adopsi Khusus).
  • Berkaitan dengan kaidah-kaidah traktat, dikatakan bahwa wajib ada suatu transformasi traktat yang bersangkutan, dan transformasi traktat ke dalam hukum nasional, yang bukan hanya menjadi syarat formal melainkan merupakan syarat substantif, yang dengan sendirinya mensahkan perluasan berlakunya kaidah-kaidah yang dibuat dalam traktat-traktat terhadap individu-individu dalam negara (Teori Transformasi). 
Kedua teori tersebut, adopsi khusus ataupun transformasi bersandar di sifat konsensual hukum internasional yang mempunyai sifat janji-janji yang berbeda dengan sifat non konsensual dari hukum nasional yang mempunyai sifat perintah. karena dari perbedaan tersebut, maka diperlukan suatu transformasi dari satu tipe ke tipe yang lain bagus dengan cara formal ataupun dengan cara substansial.

Terhadap teori transformasi ini, ada sekolompok ahli hukum yang menentangnya. Para penentang teori transformasi ini mengemukakan teori delegasi, yang menyatakan bahwa ada suatu pendelegasian kepada setiap konstitusi negara oleh kaidah-kaidah konstitusional dari hukum internasional, yaitu hak untuk menentukan kapan ketentuan-ketentuan suatu traktat atau konvensi berlaku dan bagaimana Tips ketentuan-ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam hukum nasional. Dalam hal ini tidak ada transformasi, tidak ada penciptaan kaidah-kaidah atau hukum nasional baru, yang ada hanyalah suatu perpanjangan dari suatu pembentukan hukum. 

Semoga bermanfaat.


EmoticonEmoticon