Konsep Perlawanan (Opposability), Pengadilan Internasional Dan Berlakunya Hukum Nasional Yang Wajib Kita Tau

Belajar Konsep Perlawanan (Opposability), Pengadilan Internasional Dan Berlakunya Hukum Nasional - Sebagai pegangan umum, kita semua terikat oleh hukum, terlepas dari kita sadar atau mengerti undang undang itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." merupakan penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di taraf yang begitu mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan peraturan ini merupakan untuk menyamakan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum.

Konsep Perlawanan (Opposability), Pengadilan Internasional Dan Berlakunya Hukum Nasional

Konsep perlawanan yang biasa dipakai dalam hukum internasional merupakan konsep penting dalam kaitannya dengan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Nilai positif dari konsep perlawanan terletak di Hakikat bahwa apabila kaidah hukum domestik dinyatakan tidak Bisa dipakai sebagai sarana untuk melawan, maka hal tersebut tidak berarti bahwa kaidah  hukum tersebut tidak sah berlakunya di wilayah negara yang bersangkutan.

Menurut Kelsen, bagaimanapun juga hukum internasional tidak mengatur prosedur ketidak berlakuan suatu kaidah hukum nasional di dalam kerangka nasional. Hal ini berarti bahwa apabila kaidah hukum nasional dinyatakan tidak Bisa dipakai untuk melawan berdasarkan ketentuan hukum tata negara nasional, maka kaidah hukum tersebut juga tidak Bisa dipakai untuk melawan terhadap negara-negara lain, selain negara yang mengajukan klaim. Kecuali negara lain tersebut dengan cara tegas telah menyatakan ketidakberlakuan dengan cara konstitusional terhadap kaidah hukum tersebut.

Sebagai contoh, menurut International Court of Justice dalam Opini Nasehat-nya tanggal 21 Juni 1971 mengenai Legal Consequences for State of the Continued Presence of South Africa in South West Africa (Namibia), dan juga penetapan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan dengan cara tegas bahwa keadaan tertentu telah menyalahi hukum, dimungkinkan Bisa menjadi dasar perlawanan dan sebagai landasan legalitas terhadap suatu masalah atau situasi tertentu untuk semua negara, bagus anggota ataupun bukan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga dalam masalah tersebut menurut pendapat International Court of Justice, penghentian mandat Afrika Selatan  atas Afrika Barat Daya Sebab alasan penolakannya untuk tunduk terhadap pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta konsekuensi dari keberadaan mereka di wilayah tersebut dengan cara tidak sah menurut syarat-syarat Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1970, Bisa dijadikan dasar perlawanan untuk semua negara dalam pengertian menghalangi erga omnes legalitas Aplikasi mandat Afrika Selatan dengan cara terus menerus.

Bahwa di kenyataannya pengadilan-pengadilan nasional pertama-tama wajib memperhatikan hukum nasional-nya dalam hal terjadi konflik dengan hukum internasional, sama sekali tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban suatu negara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional-nya. Meskipun bertentangan dengan hukum internasional, pengadilan nasional sebagai organ suatu negara yang tunduk di hukum nasional, akan memikul tanggung jawab internasional dari negara tersebut. Oleh Sebab itu, pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional tidak Bisa dipakai sebagai alasan saat negara responden beracara  di muka pengadilan internasional. 

Demikian halnya dengan traktat, berlaku juga Anggaran yang sama.  Suatu negara tidak Bisa beralasan bahwa hukum nasionalnya membebaskan negara tersebut dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh suatu traktat internasional, kecuali apabila kaidah hukum nasional mengenai pembentukan traktat yang dipakai sebagai dasar persetujuan traktat tersebut, dianggap tidak berlaku lagi dan merupakan kaidah yang bertentangan dengan hukum tata negara nasional.

Penyangkalan terhadap hukum internasional di hadapan pengadilan internasional tidak berarti bahwa kaidah-kaidah hukum nasional tidak relevan dalam kasus-kasus yang dibawa di muka pengadilan internasional. sangat sering dalam permulaan penentuan suatu gugatan internasional, pengadilan internasional memandang wajib memperoleh kepastian atau menafsirkan atau menerapkan hukum nasional.

Terakhir, hal wajib diingat bahwa berkenaan dengan Tips pembentukan hukum nasionalnya, negara menurut hukum internasional mempunyai kebebasan penuh untuk bertindak, dan hukum nasionalnya merupakan persoalan domestik di mana negara lain tidak berhak untuk mencampurinya, dengan ketentuan bahwa hukum nasional tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga mengefektifkan semua kewajiban internasional dari negara tersebut.

Semoga bermanfaat. 

0 Response to "Konsep Perlawanan (Opposability), Pengadilan Internasional Dan Berlakunya Hukum Nasional Yang Wajib Kita Tau"

Post a Comment