KAMUS ISTILAH HUKUM Yang wajib Kita Baca

KAMUS ISTILAH HUKUM - Siapapun masyarakat negara bagus yang termuda hingga yang tertua tinggal dalam konteks hukum yang komplit yang mengakar seputar hak, tanggung jawab, transaksi, peraturan, proses, prosedur, implikasi yang sangat sering sangat belum tentu sempurna dipahami, dan diserahkan kepada para ahli. di taraf yang begitu Fundamental, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa peraturan ini merupakan untuk menyamakan standar perilaku tertentu dalam masyarakat kita demi kepentingan umum. Tanpa hukum itu, masyarakat Bisa jadi akan turun ke dalam anarki.

KAMUS ISTILAH HUKUM


Kumpulan Istilah-istilah dalam Hukum


Anulir merupakan Penghapusan tuntutan oleh Presiden terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah menjalankan tindak pidana.

Hukum Acara yaitu Hukum mengenai prosedur, panduan, dan tata Tips dalam suatu proses persidangan di Pengadilan.

Accessoir yaitu Suatu perjanjian tambahan yang kebenaran dan keabsahannya tergantung dari di perjanjian pokoknya

Actio yaitu Prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum dengan cara perwakilan (Citizen Law Suit).

Ad hoc yaitu Sesuatu yang diciptakan, atau seseorang yang ditunjuk untuk tujuan atau jangka waktu tertentu.

Agunan yaitu Agunan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.

Akta merupakan Dokumen hukum yang berkaitan dengan status perdata seseorang atau yang menunjukkan suatu fakta perdata (misal, akta kelahiran atau akta perceraian).

Akta di bawah tangan merupakan Akta yang hanya dibuat antara para pihak tanpa disaksikan atau perantaraan pejabat yang berwenang (Notaris).

Akta Otentik merupakan Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta (Notaris, PPAT, Camat) dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akta ini mempunyai kekuatan pembuktian paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya di hadapan pengadilan.

Amandemen yaitu Perubahan bagus dengan Tips penambahan, pencabutan, atau penggantian ketentuan yang sudah ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Amar yaitu inti suatu putusan pengadilan, yaitu di setelah Perkataan-Perkataan memutuskan atau mengadili, biasa juga disebut dictum.

Amdal yaitu Suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan di lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan hasil kajian Amdal berupa dokumen.

Amnesti yaitu Penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah menjalankan tindak pidana tertentu.

Anjak atau piutang (Factoring) yaitu Pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan mana dilakukan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan/pengambil-alihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan, tagihan mana berasal dari transaksi perdagangan dalam ataupun luar negeri.

Arbitrase yaitu Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum perdata di luar Forum peradilan umum yang didasarkan di perjanjian arbitrase yang dibuat dengan cara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dilakukan oleh arbiter/wasit oleh dewan yang mandiri.

Aklamasi yaitu Pengambilan keputusan yang diambil dengan dukungan dengan cara penuh dari orang-orang yang mempunyai hak suara.

Asas Legalitas (Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali) yaitu Tidak ada tindak pidana bila belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu.Asas hukum ini tidak Bisa diberlakukan surut. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHPidana berbunyi tiada suatu perbuatan Bisa dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana menurut UU yang telah ada sebelumnya.
   
Asas retroaktif ialah suatu asas hukum Bisa diberlakukan surut. Artinya hukum yang wajib dibuat Bisa diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi di masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya di pelanggaran HAM berat.

Asas Equality before the law ialah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang merupakan sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama.

Asas Presumption Of Innocence (asas praduga tidak bersalah), bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tsb telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkraht).

Asas In Dubio Pro Reo ialah dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan untuk si terdakwa.

Asas Similia Similibus ialah bahwa perkara yang sama (Sesuai) wajib diputus sama (serupa).

Asas Pact Sunt Servanda yaitu bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai UU untuk para pihak yang bersangkutan.

Asas Geen Straft Zonder Schuld ialah asas tiada hukuman tanpa kesalahan.

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu asas UU yg berlaku setelah itu membatalkan UU terdahulu, sejauh UU itu mengatur objek yg sama.

Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori yakni suatu asas UU dimana bila ada 2 UU yang mengatur objek yang sama maka UU yang lebih tinggi yang berlaku sedangakan UU yang lebih rendah tidak mengikat.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yakni UU yang khusus mengenyampingkan yang umum.



karena hukum merupakan karena yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.

Badan Hukum yaitu Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang. Suatu badan hukum diperlakukan sebagai identitas yang terpisah dari para pemilik dan pengurusnya. Demikian suatu perseroan mempunyai banyak hak yang Inheren di perorangan serta sejumlah hak yang hanya Bisa dilaksanakan oleh perseroan, misalnya wewenang untuk menjual saham.

Banding ialah Hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi.

Batal demi hukum yaitu Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi.

Berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu Suatu perkara yang telah di putus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi.

Berita Acara yaitu Investigasi laporan dari hasil Investigasi terhadap tersangka, saksi-saksi, surat, dan barang bukti lainnya dalam Investigasi suatu tindak pidana.

BPN yaitu Forum yang mempunyai kewenangan mengeluarkan tanda bukti hak atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta teknis mengenai tanah.

Buku Tanah yaitu Buku yang berfungsi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta data teknis mengenai tanah.

Buruh Migran merupakan Seseorang yang akan, sedang, atau telah menjalankan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana dia bukan menjadi warganegaranya.

Barang bukti atau Alat bukti yang lazimnya berupa barang berwujud (misalnya, surat atau senjata) yang disampaikan sebagai bukti oleh pihak tertentu dalam persidangan dan disimpan oleh pengadilan selama persidangan.

Batang tubuh yaitu Bagian inti peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan (misal, pasal dan ayat).

Berita Negara yaitu Terbitan pemerintah, umumnya memuat pemberitahuan pemerintah dan publik, misalnya pendirian badan hukum. Dengan diumumkannya suatu hal dalam Berita Negara, dianggap masyarakat luas sudah mengetahui hal tersebut dan oleh karenanya telah diikat dengan cara umum. berlaku Menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan telah mengikat masyarakat dengan cara umum sehingga Bisa mulai diterapkan.

Bersaksi yaitu membagikan keterangan atau kesaksian yang Bisa di pertanggung jawabkan di depan persidangan.

Bikameral merupakan Suatu sistem legislatif yang terdiri dari dua kamar atau majelis, majelis rendah dan majelis tinggi.

Birokrasi yaitu Prosedur yang wajib diikuti dalam mengurus sesuatu hal bagus dengan pelayanan publik atau tidak (misalnya izin, pengurusan identitas diri, dll) di Forum atau departemen pemerintah. Birokrasi juga berarti institusi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari terpisah dari kekuasaan eksekutif yang menguasai dan mengawasinya dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Cakap merupakan Orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Check as well as balance yaitu Cabang kekuasaan pemerintah terdiri dari tiga organ inti, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mekanisme check as well as balance bertujuan menghindari adanya pemusatan kekuasaan di salah satu cabang, dengan adanya pembatasan kekuasaan ketiga organ tersebut. Dengan demikian, tidak ada satu organ yang mempunyai kekuasaan terlalu besar dibandingkan lainnya. Lihat juga trias politica.

Cessie merupakan Pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berhutang (debitur).

Citizen Law Suit merupakan Hak Gugat Warga negara.

Class Action merupakan Suatu tata Tips pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mempunyai kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.

Dakwaan merupakan Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa.

Droit de suite merupakan Hak kebendaan seseorang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada.

Bisa dibatalkan yaitu Suatu perbuatan baru batal setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut, sebelum ada putusan, perbuatan hukum tersebut tetap berlaku Debitur Individu ataupun badan hukum yang mempunyai utang kepada kreditur.

Duplik merupakan Jawaban Tergugat (dalam kasus perdata) atau Terdakwa (dalam kasus pidana) atas replik Penggugat atau Jaksa Penuntut Umum.

Daerah otonom yaitu Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dakwaan merupakan Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa. Menurut prosedur Indonesia, dakwaan ini dibacakan penuntut umum di awal persidangan dilakukan. bila dalam tradisi kontinental sidang pertama merupakan pembacaan surat dakwaan, dalam tradisi common law umumnya sidang pertama dipergunakan untuk pernyataan pembuka oleh penuntut.

Dasar hukum yaitu Suatu alasan atau kejadian yang memungkinkan penggugat mengajukan suatu perkara; atau dasar hukum untuk menggugat.

Desentralisasi yaitu Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

Dictum yaitu Bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang berisi pertimbangan hukum. Perkataan ini mempunyai arti sebaliknya istilah obiter dictum dalam sistem common law, yang mengacu kepada bagian putusan mengenai hukum yang tidak inti.

Dissenting opinion merupakan Pendapat/Putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara. Umumnya ditemukan dinegara-negara yang bertradisi common law dimana lebih dari satu hakim mengadili perkara. akan tetapi sejumlah negara yang menganut tradisi hukum konstinental telah memperbolehkan dissenting opinion oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya dissenting opinion ini diperkenalkan di pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan dipengadilan lain, termasuk dalam perkara pidana.

Eksekusi yaitu Aplikasi putusan pengadilan.

Eksekusi Hak Tanggungan merupakan Tindakan dari kreditur untuk mengambil pelunasan utang dengan menjual hak atas yang dibebani hak tanggungan.

Federasi Serikat Buruh yaitu Merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 5 serikat buruh. Federasi Serikat Buruh mempunyai anggota sekurang-kurangnya sekitar 50 orang.

Fidusia yaitu Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam Dominasi pemilik benda.

Financial Leasing yaitu Jenis leasing di mana di akhir masa leasing diberikan hak pilih (opsi) untuk lessee untuk mempunyai barang modal tersebut dengan jalan membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama.

Fraksi merupakan Kumpulan anggota DPR berdasarkan partai politiknya. Fraksi hanya Bisa dibentuk bila ada 10 atau lebih anggota dari partai politik yang sama atau koalisi dari beberapa partai politik.

Genosida yaitu Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan Tips: membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan dengan cara fisik bagus seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan dengan cara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Grasi merupakan Grasi berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan Aplikasi pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Gratifikasi yaitu Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi penjaminan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Grosse Akta yaitu Salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan tulisan di kepala akta: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Hak Anulir yaitu Hak yang diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Hak ingkar merupakan hak seseorang tertuduh untuk menolak diadili seseorang hakim, apabila hakim mempunyai hubungan kekeluargaan dengan tertuduh atau mempunyai kepentingan dengan cara langsung atau tidak langsung dalam perkaranya. Tertuduh Bisa memakai hak ingkarnya terhadap hakim dengan mengemukakan keberatan-keberatan untuk diadili oleh hakim yang bersangkutan (UU No. 19/1964).

Hak ulayat merupakan :
  1. Hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya dilingkungan wilayahnya.
  2. Hak ulayat masyarakat adat : (a) mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota/warganya (yang termasuk bidang hukum perdata; (b) mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin Dominasi, pemeliharaan, peruntukan dan penggunanya.
Hak tuntut ganti rugi dan rehabilitasi merupakan hak dimana setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau Sebab kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman).

Hakim ad hoc merupakan suatu tugas atau urusan tertentu aja dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara korupsi, disamping hakim karir, diangkat juga (non karir) yang khusus memeriksa dan mengadili perkara korupsi dan tidak untuk melaksanakan tugas hakim karir yang lainnya. Hakim ad hoc diangkat dalam rangka pengadilan TIPIKOR.

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun  merupakan Hak milik atas unit tempat tinggal yang merupakan bagian dari rumah susun yang bersifat perorangan dan terpisah, meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unit yang bersangkutan.

Hak atas Tanah merupakan Hak untuk menguasai tanah yang diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum.

Hak Gugat Warganegara merupakan Hak orang perorangan warganegara untuk kepentingan keseluruhan warganegara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan yang mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut supaya pemerintah menjalankan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk mengembalikan kerugian publik yang terjadi.

Hak Guna Bangunan merupakan Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Hak Guna Usaha merupakan Hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan, atau perusahaan peternakan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Hak Milik merupakan Hak atas tanah yang sifatnya turun temurun, merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh tanpa melupakan fungsi sosial atas tanah.

Hak Normatif Buruh merupakan Hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Pakai merupakan Hak untuk memakai dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.

Hak Preferen merupakan Hak didahulukan dari kreditur lain.

Hak Sewa merupakan Hak yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa tanah untuk memakai atau menempati tanahnya dalam jangka waktu tertentu sebagai timbal balik dari uang sewa yang diberikan penyewa.

Hak Tanggungan merupakan Hak Agunan yang dibebankan di hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang membagikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

Hak Uji Formil merupakan Hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan Tips-Tips/prosedur yang telah ditetapkan.

Hak Uji Materil merupakan Hak untuk menguji apakah isi suatu perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Hibah merupakan Pemberian suatu barang dengan cara cuma-cuma dan tidak Bisa ditarik kembali dari seseorang yang diberikan semasa dia hidup.

Harta Bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Harta gono-gini merupakan Harta bersama.

Hukum Administrasi merupakan hukum yang mengatur praktek penyelenggaraan pemerintahan, atau administrasi negara di tingkat pusat dan daerah. Juga mencakup Anggaran mengenai badan masyarakat (publik) dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Hukum Tata Negara merupakan Hukum yang mengatur Anggaran inti Negara dan organisasi Negara beserta Forum-lembaganya.

Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan yaitu Hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.

Hukum Waris yaitu Hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.



Hak asasi manusia (HAM) merupakan Hak dan kebebasan dasar yang Inheren di semua orang. 

Ius consitutum (Latin) merupakan hukum yang sedang diberlakukan sekarang (hukum positif)

Ius constituendum (latin) merupakan hukum  yang akan diberlakukan

Judex facti (latin), merupakan hakim yang memeriksa mengenai duduknya perkara, khusus dimaksudkan hakim tingkat pertama dan hakim banding.


Agunan Fidusia merupakan Hak Agunan atas benda bergerak bagus yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak Bisa dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam Dominasi pemberi fidusia, sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu yang membagikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Agunan kecelakaan kerja yaitu Agunan sosial yang diberikan kepada buruh yang mendapatkan kecelakaan saat mulai berangkat hingga tiba kembali di rumah dalam rangka melaksanakan hubungan kerja. Penyakit yang timbul karena menjalankan pekerjaan termasuk dalam Agunan kecelakaan kerja

Agunan Kredit yaitu Penyerahan Hartah atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.



Judicial Review yaitu upaya pengujian oleh Forum peradilan terhadap produk hukum yang dkeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif.

Kudeta (Coup detat, Perancis) ialah perebutan kekuasaan pemerintahan. Biasanya pemberontakan atau pihak militer yang banyak menjalankan kudeta atas pemerintah yang sah atau berkuasa.

Kodifikasi hukum ialah suatu langkah pengkitaban hukum atau penulisan hukum ke dalam suatu kitab UU yg dilakukan dengan cara resmi oleh pemerintah, contoh KUHPidana, KUHAP, KUHPerdata, KUHD.

Kejahatan (misdriff, belanda) merupakan tindak pidana yang tergolong berat lebih berat dari sekedar pelanggaran, perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara dengan sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya; perbuatan jahat; sifat yang jahat.


Kasasi yaitu Suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan pengadilan terakhir.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan dengan cara fisik, seksual, dan psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk menjalankan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

Keterangan Ahli yaitu Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang Sebab pendidikannya dan atau pengalamannya mempunyai keahlian atau pengetahuan mendalam terhadap suatu bidang.

Keterangan Saksi yaitu Keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan mengenai sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Keterangan Terdakwa yaitu Keterangan yang terdakwa nyatakan di sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara/Pemerintah yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang artinya Keputusan itu Bisa ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum, dan sudah pasti atau dengan cara definitive.

Klausul Eksemsi yaitu klausul dalam perjanjian yang mengecualikan pihak dalam perjanjian bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.

Komparisi yaitu bagian dari suatu akta yang memuat keterangan mengenai orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum.

Kompensasi yaitu Ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran berat HAM atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan uang Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.

Kompetensi merupakan Cakupan dan batasan dari wewenang Pengadilan untuk memutus suatu perkara.

Kompetensi Absolut merupakan wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan lingkungan peradilan yang bersangkutan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Kompetensi Relatif merupakan Wewenang pengadilan yang berada dalam suatu lingkungan peradilan yang sama akan tetapi berbeda wilayah hukumnya, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Kompilasi Bisa didefinisikan sebagai berikut : Merupakan himpunan karangan dari berbagai penulis yang dihimpun dalam suatu buku. Kompilasi dalam hukum yaitu merupakan himpunan dari berbagai perauran bagus tertulis ataupun tidak tertulis, yang berupa kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang di masyarakat, termasuk mashab-mashab lain (kompilasi hokum Islam) yang bersifat melengkapi, memperluas penafsiran terhadap ketentuan didalamnya, membandingkan dengan peradilan agama, fatwa ulama ataupun perbandingan dengan Negara lain.

Kompilasi Peraturan perundang-undangan yaitu merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang-bidang hukum tertentu.

Konsiliasi merupakan Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui suatu musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

Konstitusi merupakan Undang-Undang Dasar. bila tertulis seperti di Indonesia (UUD 1945) ataupun tidak tertulis seperti di Inggris (Konstitusional).

Korupsi merupakan Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.

Kredit merupakan Penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yeng mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kreditur merupakan Individu ataupun badan hukum yang mempunyai tagihan atau piutang terhadap debitur.

Kuasa yaitu Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk menjalankan sesuatu.



Kuasa Hukum merupakan Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk menjalankan tindakan hukum atas nama klienya.


Laporan yaitu Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang Sebab hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang mengenai telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Legal Standing merupakan Hak gugat organisasi.

Legislasi yaitu Proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia terdiri dari perencanaan, pengajuan RUU ke DPR, pembahasan di DPR, persetujuan antara DPR dengan Presiden, pengesahan oleh DPR, serta pengundangan dan pengumuman oleh Pemerintah.

Legislatif merupakan Kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan undang-undang.

Forum Arbitrase yaitu Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk membagikan putusan mengenai sengketa tertentu, Forum tersebut juga Bisa membagikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Lessee merupakan Yang menyewa barang modal.

Lessor merupakan Yang menyewakan barang modal.



Locus delicti yaitu Tempat terjadinya kejahatan.

Misbruik van recht merupakan penyalahgunaan hak yang dianggap terjadi apabila seseorang memakai haknya bertentangan dengan tujuan diberikan hak itu atau bertentangan dengan tujuan masyarakat


Mediasi merupakan Kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli ataupun melalui seorang mediator yang netral.

Mogok Kerja yaitu Tindakan buruh yang direncanakan dan dilaksanakan dengan cara bersama-sama atau oleh serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Monopoli merupakan Kondisi suatu pasar dimana hanya satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha yang menguasai produksi atau pemasaran barang atau jasa.



Mazhab merupakan Para/Aliran berpikir.

Objek hukum merupakan segala sesuatu yang bermamfaat untuk subjek hukum dan Bisa menjadi objek dalam suatu hubungan hukum, contoh benda/barang (segala barang dan hak yang Bisa  dimiliki dan bernilai ekonomis.

Onrechmatigedaad (perbuatan melawan hukum) contohnya ingkar janji dalam lapangan hukum perikatan (perdata) atau membunuh melanggar hukum pidana

Ombudsman merupakan Forum yang dengan cara independen berwenang menjalankan klarifikasi, monitoring, atau Investigasi atas laporan masyarakat mengenai Aplikasi penyelenggaraan pelayanan administrasi publik oleh aparatur pemerintahan termasuk Forum peradilan.



Operating Leasing yaitu Jenis leasing yang dimana di akhir masa leasing tidak diberikan hak pilih (opsi) untuk lessee untuk membeli barang leasing tersebut.

Pelanggaran (overtreding, Belanda) merupakan suatu jenis tindak pidana akan tetapi ancaman hukumnya lebih ringan dari di kejahatan, bagus yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang.

Peristiwa hukum merupakan semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai karena hukum, misalnya perkawinan antara pria dan wanita sehingga menimbulkan karena hukum yang diatur hak dan kewajiban masing-masing

Perbuatan hukum merupakan setiap perbuatan hukum  atau tindakan subjek hukum yang  mempunyai karena hukum dan karena hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum, misalnya jual beli, sewa menyewa, dll.

Perbuatan hukum bersegi satu yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak aja misalnya pemberian wasiat, dll.



Perbuatan hukum bersegi dua merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, dll.

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yaitu Pengakhiran hubungan kerja Sebab suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha.

Pelanggaran Berat HAM yaitu Pembunuhan masal atau genocide, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extrajudicial killing), penyiksaan, penghilangan orang dengan cara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan dengan cara sistematis (systematic discrimination).

Pemberi Fidusia merupakan Orang atau badan hukum pemilik benda yang menjadi objek Agunan fidusia.

Pemberian Kuasa merupakan Suatu persetujuan di mana seseorang membagikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Penahanan merupakan Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut Tips yang diatur dalam KUHAP.

Penangkapan yaitu Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Penanggungan (Borgtocht) yaitu Agunan yang diberikan pihak ketiga untuk kepentingan kreditur untuk memenuhi utang pihak debitur apabila debitur sendiri tidak memenuhi kewajibannya.

Penataan ruang yaitu Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah; yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Waqaf dan Shadaqoh.

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi merupakan Pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk menangani perkara korupsi.

Pengadilan Militer merupakan Pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan yang mempunyai yurisdiksi penyelesaian sengketa pajak.

Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kepailitan, hak atas Hartah intelektual, serta sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara warganegara dengan pejabat tata usaha Negara.

Pengaduan yaitu Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah menjalankan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Pengampuan merupakan Keadaan dimana seseorang Sebab sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum.

Penyelidik merupakan Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menjalankan rangkaian tindakan untuk mencari bukti-bukti permulaan mengenai dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana (penyelidikan).

Penyelidikan merupakan Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan Bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut Tips yang diatur dalam undang-undang (KUHAP).

Penyelidikan (UU Pengadilan HAM) merupakan Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM.

Penyidik yaitu Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu) yang menjalankan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti mengenai terjadinya sebuath kejahatan guna membuat semakin terang kejahatannya, dan mencari tersangka.

Penyidikan (Hukum Acara Pidana) yaitu Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Termasuk di dalamnya merupakan Investigasi tersangka dan saksi dengan atau tanpa penangkapan atau penahanan.

Penggugat merupakan orang yang mengajukan tuntutan melalui pengadilan Sebab ada haknya yang diambil orang lain atau Sebab adanya permasalahan dengan pihak lain yang dianggap merugikan untuk dirinya.

Perda merupakan Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Perdagangan perempuan yaitu Tindak pidana yang bertujuan menjalankan eksploitasi untuk mencari keuntungan materi ataupun non-materi dengan Tips melacurkan perempuan/anak, memaksa menjadi pekerja, melalui tindakan pemerasan, penipuan, dan ancaman yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain dengan cara sewenang-wenang.

Perikatan yaitu Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak.

Perjanjian yaitu Tindakan hukum para pihak yang mengikat mereka dengan cara hukum untuk menjalankan suatu kesepakatan.

Perjanjian Kerja yaitu Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perjanjian Kerja Bersama merupakan Perjanjian yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak hasil perundingan antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu yaitu Perjanjian mengenai hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan.

Perjanjian Penempatan yaitu Perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan.

Perkawinan Campur merupakan Perkawinan antara dua orang yang tunduk di hukum yang berlainan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan Tips tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh Sebab adanya: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan serikat buruh.

Perselisihan Hak merupakan Perselisihan yang timbul Sebab tidak dipenuhinya hak, karena adanya perbedaan Aplikasi atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan Kepentingan yaitu Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja Sebab tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu Perselisihan yang timbul Sebab tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perselisihan antar Serikat Pekerja merupakan Perselisihan antara serikat pekerja/buruh dengan serikat pekerja/buruh lainnya yang hanya dalam satu perusahaan, Sebab tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, Aplikasi hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan.

Perundingan Bipartit merupakan Perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Petitum yaitu Tuntutan atau permohonan dari penggugat yang termuat di akhir surat gugatan.

Piutang merupakan Hak untuk menerima pembayaran.

Posita merupakan Uraian mengenai kejadian atau kronologis yang menjadi alasan gugatan.

Praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) yaitu Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dimajukan ke hadapan sidang pengadilan diasumsikan tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Praperadilan merupakan Persidangan oleh pengadilan negeri untuk menguji sah tidaknya tindakan penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Putusan Pengadilan merupakan Putusan Hakim yang menyelesaikan perkara.

Putusan Provisi yaitu Biasanya dikeluarkan hakim untuk mencegah tergugat menjalankan pelanggaran yang diduga lebih lanjut selama persidangan.

Putusan Sela merupakan Putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya Investigasi inti.

Putusan Verstek merupakan Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (dalam perkara pidana) atau salah satu pihak (dalam perkara perdata).

Rehabilitasi (rehabilitation, latin) ialah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan di tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan Sebab ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau Sebab kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula). Kepala negara juga berwenang memberi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Rehabilitasi yaitu Hak seseorang untuk mendapat pemulihan nama bagus Sebab proses hukum tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau Sebab terjadi kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Reparasi yaitu Upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum pelanggaran HAM tersebut terjadi di dirinya. Pemulihan ini menyangkut kondisi fisik, psikis, harta benda, atau hak-hak/status sosial politik korban yang dirusak atau dirampas.

Replik yaitu Tanggapan balasan penggugat (dalam kasus perdata) atau jaksa penuntut umum (dalam kasus pidana) atas jawaban dari tergugat atau pembelaan terdakwa.



Restitusi merupakan Ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, Bisa berupa pengembalian hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Supremasi hukum (laws supremacy) ialah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum di tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Subyek hukum merupakan segala sesuatu yang menurut hukum Bisa menjadi pendukung (Bisa mempunyai) hak dan kewajiban, contoh manusia (naturalijk persoon) dan badan hukum (rechts persoon).

Saksi merupakan 1) orang yang melihat, mengetahui, mendengar, mendapatkan sendiri suatu peristiwa atau kejadian, 2) orang yang membagikan keterangan dimuka pengadilan untuk kepentingan jaksa atau terdakwa, 3) orang yang Bisa membagikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntut dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri. Dalam membagikan keterangan dimuka pengadilan seorang saksi wajib disumpah menurut agamanya supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Saksi diluar yuridiksi (rogatoire commissie, Belanda) merupakan permintaan untuk mendengar saksi atau saksi yang berdomisili diluar wilayah hukum pengadilan dimana perkara itu sedang diperiksa.

Saksi de auditu (Latin) merupakan keterangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain.

Saksi yang memberatkan (a charge, Perancis) merupakan saksi yang memberatkan terdakwa di pengadilan.

Saksi yang meringankan (a de charge, Perancis) merupakan saksi yang meringankan terdakwa di pengadilan.

Sanksi (sanctio, Latin, sanctie, Belanda) merupakan ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, UU, norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian Hartah (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim). Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan dimuka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna mengembalikan atau mengganti kerugian karena pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum Bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, bagus batal demi hukum (van rechtwege) ataupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.

Sale as well as Lease Back yaitu Jenis leasing dimana barang modal berasal dari lessee sendiri, setelah itu barang tersebut dijual kepada lessor (pemberi dana) dan selanjutnya lessor menyewakan barang tersebut kepada lessee kembali, yang biasanya digunakan jenis financial leasing.

Sertifikat merupakan Surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Staatsblad merupakan Lembar Negara.



Standing merupakan Hak orang perorangan ataupun kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.

Terpidana (veroordeeld, Belanda) merupakan seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Psl 1 angka 32 KUHAP).

Tersangka (verdachte, Belanda) merupakan seseorang yang disangka telah menjalankan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap Investigasi pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Tersangka merupakan seorang yang Sebab perbuatannya atau keadaaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Psl 1 angka 14 KUHAP).

Terdakwa (beklaagde, Belanda) merupakan seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dimuka pengadilan; seorang yang diduga telah menjalankan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan Investigasi dimuka persidangan.

Tertangkap basah (inflegranti delicto, Latin) merupakan terpergok basah, ketahuan seketika, tertangkap basah terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran diketahui di atau cepat setelah dilakukannya kejahatan atau pelanggaran tersebut (Pasal 57 HIR).

Tertangkap tangan merupakan tertangkapnya seseorsang di waktu sedang menjalankan tindak pidana atau dengan cepat sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat setelah itu diserukan   oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat setelah itu padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk menjalankan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia merupakan pelakunya atau turut menjalankan atau membantu menjalankan tindak pidana itu.

Tertib hukum (rechtsorde, Belanda) merupakan keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan di hukum.

Testamen (tertamentum, Latin) merupakan wasiat; surat wasiat; kehendak terakhir; suatu akta yang memuat pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendakinya akan terjadi terhadap harta peninggalannya, setelah ia meninggal dunia (Psl 875 KUHPerdata).

Testamen olografis (olographich testament, Belanda) merupakan testamen atau wasiat yang ditulis sendiri seluruhnya dan ditandatangani oleh si pembuat/pemberi waris (Psl 932 KUHPerdata).

Tidak pantas jadi ahli waris (onwaardig om erfjenaamte zijn, Belanda) merupakan tidak pantas menjadi ahli waris sehingga dikecualiakan dari pewarisan Sebab telah membuat beberapa kesalahan atau tindakan yang merugikan pemberi waris (Psl 838 KUHPerdata).

Tunjangan Tetap merupakan Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya dan diberikan dengan tidak dipengaruhi jumlah kehadiran.

Tunjangan Tidak tetap merupakan Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila buruh masuk bekerja.

Unifikasi hukum merupakan suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan untuk seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara-negara tersebut.



Ubi societes ibi ius (latin) merupakan dimana ada masyarakat distu ada hukum.

Upah yaitu Hak pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan untuk pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah Lembur yaitu Upah yang diberikan saat buruh bekerja melebihi waktu kerja yang telah diatur dalam peraturan perburuhan yaitu lebih dari 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau jumlah akumulasi kerjanya lebih dari 40 jam seminggu.

Upah Minimum yaitu Upah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota atas usulan Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup perbulan.

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yaitu Upah yang besarannya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing kota, atau kabupaten berdasarkan penghitungan kebutuhan minimum.

Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu upah yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing provinsi bedasarkan penghitungan kebutuhan minimum.

Upah inti yaitu Upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan, dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Upaya Hukum yaitu Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut Tips yang diatur dalam undang-undang.

Wanprestasi atau Cidera janji yaitu dikatakan wanprestasi apabila: tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, memenuhi kerwajibannya akan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Wasiat merupakan Kehendak seseorang (pewaris) mengenai apa yang wajib dilakukan terhadap harta kekayaannya bila ia meninggal dunia.

Yurisdiksi merupakan Daerah/wilayah hukum yang meliputi kekuasaan mengadili.

Yudikatif yaitu Kekuasaan kehakiman. 

Yurisprudensi Yaitu Putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam membagikan putusannya dalam kasus yang serupa.

0 Response to "KAMUS ISTILAH HUKUM Yang wajib Kita Baca"

Post a Comment