Ato Basahona Share

follow us

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA Yang wajib Kita Baca

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA - Sebagai pegangan di umumnya, kita semua terikat oleh undang undang, terlepas dari kita sadar atau mengerti undang undang itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." yaitu penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di taraf yang sangat mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan undang-undang ini yaitu untuk mempertahankan standar perilaku tertentu untuk masyarakat kita demi kepentingan umum.

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA

A. PENDAHULUAN

Mochtar Kusumaatmadja[1] mengemukakan makna terdalam dari Negara berdasarkan atas hukum yaitu: “...kekuasaan tunduk di hukum dan semua orang sama di hadapan hukum”. Konsep negara hukum tentu aja sekaligus memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan. Untuk menelusuri konsep mengenai negara hukum di dasarnya Bisa dijelaskan melalui dua aliran pemikiran, yaitu konsep rechtsstaat dan the rule of law. Untuk memahami hal itu, Bisa ditelusuri sejarah perkembangan dua konsep yang berpengaruh tersebut. Konsep “rechtssaat” berasal dari Jerman dan konsep “the rule of law” berasal dari Inggris. Istilah rechtsstaat mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran mengenai itu sudah lama ada, sedangkan istilah “the rule of law” mulai populer dengan terbitnya suatu buku dari Albert Venn Dicey tahun 1855 dengan judul Introduction to the Studi of the Law of the Constitution.

Konsep rechtsstaat[2] lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya, konsep the rule of law berkembang dengan cara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria rechtsstaat dan kriteria the rule of law. Konsep rechtsstaat bertumpu di sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “modern Roman law”, sedangkan konsep the rule of law bertumpu di sistem hukum yang disebut “common Law” atau “Anglo Saxon”.

Rechtsstaat dan the rule of law dengan tumpuannya masing-masing mengutamakan segi yang berbeda. Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid yang setelah itu menjadi rechtmatigheid, sedangkan the rule of law mengutamakan equality before The law[3] karena adanya perbedaan titik berat dalam pengoperasian tersebut, muncullah unsur-unsur yang berbeda antara konsep rechtsstaat dan konsep the rule of law. Adapun perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. unsur-unsur rechtsstaat :

a. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

b. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM,

c. pemerintahan berdasarkan peraturan,

d. adanya peradilan administrasi; dan

2. unsur-unsur the rule of law

a. adanya supremasi Anggaran hukum,

b. adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan

c. adanya Agunan perlindungan HAM.

Dari uraian unsur-unsur rechtsstaat ataupun the rule of law tersebut nampak adanya persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut. bagus rechtsstaat ataupun the rule of law selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian keduanya sama-sama mempunyai inti upaya membagikan perlindungan di hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya wajib diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran Bisa dicegah atau paling tidak Bisa diminimalkan.

selain itu, perbedaan antara konsep rechtsstaat dan the rule of law nampak di pelembagaan dunia peradilannya, Rechtsstaat dan the rule of law menawarkan lingkungan peradilan yang berbeda meskipun di intinya kedua konsep tersebut menginginkan adanya perlindungan untuk hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. di konsep rechtsstaat terdapat Forum peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan di konsep the rule of law tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan dalam konsep the rule of law semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum, sehingga untuk warga negara ataupun pemerintah wajib disediakan peradilan yang sama.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon[4] menerjelaskan: “Konsep Rechtsstaat bertumpu di sistem hukum kontinental yang disebut “Civil Law” atau “Modern Roman Law”, sedangkan konsep “The Rule of Law“ bertumpu di sistem hukum yang disebut “Common Law”. Karakteristik Civil Law yaitu “administratif“, sedangkan karakteristik Common Law yaitu “judicial “. Pembentukan hukum Civil law dilakukan melalui undang-undang dan kodifikasi sedangkan Common law melalui Preseden (Judge made law).

Meskipun konsep Rechtsstaat dan Rule Of Law setelah Perang Dunia Kedua juga sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial, namun filosofi liberalistik individual dan kapitalistiknya tetap menonjol, Sebab itu tidak disenangi oleh negara-negara yang menganut paham sosialis-komunis. Negara-negara berpaham sosialis-komunis lalu mengembangkan konsep Socialist Legality, ialah Negara Hukum berwawasan sosialis-komunis untuk mewujudkan masyarakat sosialis tanpa kelas dan anti Hak Asasi Manusia. Konsekuensinya tidak ada tempat istimewa untuk individu untuk mempunyai Hak Hartah Intelektual, semuanya wajib diserahkan menjadi milik Negara.

Berkenaan dengan negara hukum ini, Daniel S. Lev[5] berpendapat bahwa negara hukum yaitu suatu negara yang disandarkan di pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk memperlemah elit-elit politik. Pembagian kekuasaan berdasarkan ide negara hukum menjadi suatu hal yang sah (legitimate).

Dalam konsep “Negara Hukum”, eksistensi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur fundamental untuk penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan atas hukum. Hal itu tercermin dari konsep Friedrich Julius Stahl[6] dan Zippelius[7] Menurut F.J. Stahl unsur-unsur utama negara hukum yaitu:

1. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;

2. pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politika;

3. penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (wetmatigheid van bestuur); dan

4. peradilan administrasi negara.

Sementara itu, Menurut Zippelius unsur-unsur negara hukum terdiri atas:

1. pemerintahan menurut hukum (rechtsmatigheid van bestuur);

2. Agunan terhadap hak-hak asasi;

3. pembagian kekuasaan; dan

4. pengawasan justisial terhadap pemerintah.

Dari unsur-unsur tersebut di atas nampak adanya perbedaan, bila Stahl menempatkan “penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (wetmatigheid van bestuur)” di elemen yang ketiga dari konsep negara hukum, sebaliknya Zippelius menempatkannya di unsur pertama dengan pengertian yang agak luas, ialah “penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum (rechtsmatigheid van bestuur)”. Di sini nampak bahwa F.J. Stahl masih sangat kental terpengaruh konsepsi dari aliran legisme, yang mana aliran tersebut menyatakan tidak ada hukum di luar undang-undang. Oleh Sebab itu, salah satu unsur utama negara hukum menurut F.J. Stahl yaitu penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (wetmatigheid van bestuur).

B. PEMBAHASAN

Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Soekarno dalam pidatonya di tanggal 18 Agustus 1945 dan pidato Iwa Koesoema Soemantri (anggota PPKI), menunjukkan bahwa UUD 1945 memang bersifat sementara. Adapun pidato tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno: Saya beri kesempatan untuk membuat pemandangan umum, yang singkat. Cekak aos hanya mengenai inti-inti aja dan tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, yaitu Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan ini: ini yaitu Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang Bisa membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.

2. Iwa Koesoema Soemantri: Salah satu perubahan yang akan saya tambahkan, yang saya usulkan, yaitu mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Disini belum ada artikel mengenai perubahan Undang-Undang Dasar dan itu menurut pendapat saya, masih wajib diadakan.

Dari pidato di atas nampak bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu yaitu konstitusi revolusi yang bersifat sementara dan kelak akan disusun konstitusi baru yang lebih lengkap, bila suasana telah memungkinkan. Pernyataan ketua PPKI mengenai sifat sementara dari UUD 1945 ini, sejalan dengan Anggaran tambahan UUD 1945 naskah asli yang menyatakan:

1. Dalam Enam Bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

2. Dalam Enam Bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Dari ketentuan dua ayat Anggaran Tambahan UUD 1945 tersebut Bisa ditarik penafsiran bahwa UUD 1945 dimaksudkan hanya berlaku untuk masa dua kali enam bulan atau setahun aja, terhitung mulai berakhirnya perang Asia Timur Raya di tanggal 15 Agustus 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi revolusi sering pula disebut dengan Undang-Undang Dasar kilat. Oleh Sebab itu Bisa dimengerti apabila rumusan UUD 1945 sangat singkat bila dibandingkan dengan konstitusi negara lain seperti , Malaysia, Philipina, India, Pakistan ataupun Iran. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dibuat sesederhana mungkin supaya Bisa cepat digunakan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun dengan cara singkat itu, dalam Pembukaan ataupun Batang Tubuh (pasal-pasalnya), tidak ada satu kalimat atau perkataan yang dengan cara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia yaitu negara hukum. akan tetapi pengertian yang sedemikian di Bisa di alinea ke 4 (empat) Pembukaan UUD 1945: “Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia”, Jadi Republik Indonesia yaitu negara hukum yang berkonstitusi yang dituliskan. [8]

Memang apabila ditelusuri dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ternyata di saat proses perumusan UUD 1945 tidak diwarnai dengan perdebatan yang mendalam mengenai faham negara hukum. Walaupun dalam proses perumusan UUD 1945 di BPUPKI tidak ada perdebatan dengan cara eksplisit mengenai negara hukum, namun hal ini tidak berarti bahwa dengan cara konseptual Indonesia yaitu bukan negara hukum, Sebab adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan konsep negara hukum. Menurut Moh. Mahfud[9] di saat pendiri negara (founding fathers) berdebat untuk menyusun suatu konstitusi, berarti mereka dengan cara sadar telah memilih konsep negara hukum untuk negara yang akan didirikan. Konstitusi berfungsi membatasi dengan cara hukum, oleh Sebab itu penggunaan kekuasaan pemerintah tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam konstitusi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut Yusril Ihza Mahendra[10] menyatakan: “Meskipun UUD 1945 merupakan naskah konstitusi yang singkat, negara yang hendak dijelmakannya dengan cara normatif memenuhi syarat-syarat suatu negara hukum“. selain itu, dalam sidang BPUPKI[11] Bisa ditemukan pendapat yang menginginkan supaya negara Indonesia yang akan didirikan itu merupakan negara kesejahteraan, negara yang berkedaulatan rakyat, negara yang hendak mewujudkan keadilan, negara yang menjamin kesehatan rakyat, negara yang menjamin kebebasan rakyat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut antara lain dikemukakan oleh M. Yamin, Soekarno dan Hatta.

M. Yamin[12] antara lain menyatakan : “…bahwa negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya”. Selanjutnya ia menambahkan : “ Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah di ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial[13]. Dalam kesempatan yang sama Soekarno mengatakan : “Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil, Maka oleh Sebab itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtsvaardigheid ini, yaitu bukan aja persamaan politik, akan tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita wajib mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”[14]

Dari pernyataan tersebut di atas Bisa disimpulkan bahwa negara yang diinginkan oleh bangsa Indonesia ialah negara yang menjamin kesejahteraan rakyat, yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Negara yang demikian itu tiada lain ialah negara hukum. Apabila dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 sebelum perubahan tidak dikemukakan pernyataan yang eksplisit mengenai negara hukum, ternyata tidak demikian halnya dalam Penjelasan UUD 1945 naskah asli. Dalam Penjelasan Bagian Umum mengenai Sistem Pemerintahan Negara, di inti Pikiran yang pertama di tegaskan : “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas Hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”. wajib diingat bahwa penjelasan UUD 1945 tidak pernah dibahas dalam BPUPKI, bahkan naskah tersebut baru muncul setelah itu menyertai naskah UUD 1945 setelah diumumkan dalam Berita Negara di tahun 1946.

Mohamad Fajrul Falakh[15] berpendapat, bahwa pemuatan pernyataan Indonesia sebagai suatu negara hukum dalam Penjelasan UUD 1945 menunjukkan kesadaran post-factum, setelah terjadi kekalahan fasisme Jerman di bawah Adolf Hitler dan fasisme Jepang di bawah Tenno Heika dalam Perang Dunia II. Selanjutnya ia menyatakan, bahwa kedua rezim fasis ini dirujuk dengan rasa kagum dan percaya diri oleh Soepomo di dalam pidatonya di depan BPUPKI, dan keduanya merupakan negara kekuasaan (machtstaat). Maka Bisa dimengerti apabila Penjelasan UUD 1945 hanya menerangkan negara hukum dengan Tutorial melawankan antara rechtsstaat, sistem konstitusi, dan tidak bersifat absolutisme di satu sisi dengan machtsstaat di sisi yang lain.

Hanya aja pernyataan Indonesia yaitu negara hukum dalam penjelasan UUD 1945 ini pun tidak ada elaborasi lain mengenai prinsip-prinsip negara hukum, sehingga sangat sulit untuk menelusuri orientasi konsepsinya di antara berbagai konsepsi negara hukum yang ada. Berkait dengan orientasi konsepsi negara hukum ini, menurut Soetandyo Wignjosoebroto,[16] ide rechtsstaat atau yang di negeri-negeri bertradisi common law disebut the rule of law mula pertama di perkenalkan dalam ketatanegaraan Hindia-Belanda melalui Regeringsreglement (RR) tahun 1854. Ide itu digariskan dalam RR melalui tiga pasalnya, yaitu Pasal 79, 88, 89. Pasal 79 RR menyiratkan asas Trias Politika yang menghendaki diserahkannya kekuasaan peradilan ke tangan hakim yang bebas, yang berarti menyiratkan asas pembagian kekuasaan. Pasal 88 memerintahkan dilaksanakannya asas legalitas dalam setiap proses pemidanaan, sedangkan Pasal 89 melarang pemidanaan yang menyebabkan seseorang akan kehilangan hak-hak perdatanya. Sebagai negara yang telah dijajah demikian lama oleh Belanda, hukum Indonesia Bisa dikelompokkan dalam keluarga Romawi – Jerman. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh beberapa Ahli antara lain oleh Rene David dan John E.C. Brierley, Muhamad. Yamin dan Djoko Soetono. Rene David dan John E.C. Brierley, menyatakan “To a certain extent Indonesia, colonised by The Dutch, belongs to The Romano-Germanic family”. [17]

Sedangkan Ashary,[18] menyatakan, Sebab besarnya pengaruh ide rechtsstaat terhadap konsep negara hukum yang khas Indonesia, maka banyak kepustakaan Indonesia yang menyebutkan bahwa istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari rechtsstaat. Hal ini antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yamin dan Djoko Soetono.

Muhammad Yamin[19] menyatakan “Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan menjalankan sewenang-wenang”. Sedangkan Djoko Soetono[20] menyatakan: “Negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini yaitu salah, sebab kalau dikatakan democratische rechtsstaat, yang penting dan primair yaitu rechtsstaat”.

Untuk itu, dalam memahami negara hukum Republik Indonesia hendaklah disadari bahwa ide rechtsstaat mempunyai pengaruh yang cukup besar dan di sisi lain ada kecenderungan nasional untuk merumuskan suatu konsep negara hukum yang khas Indonesia. Ide khas tersebut terlontar dalam gagasan yang disebut dengan negara hukum Pancasila atau negara hukum berdasarkan Pancasila. Untuk merumuskan konsep negara hukum yang khas Indonesia, pertama-tama hendaklah dipahami dengan cara jelas, bahwa ide dasar Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar rechtsstaat. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia di dasarnya yaitu negara hukum, artinya bahwa dalam konsep negara hukum Pancasila di hakikatnya juga mempunyai elemen yang terkandung dalam konsep rechtsstaat ataupun dalam konsep rule of law. Bertolak dari beberapa pendapat tersebut di atas dan juga adanya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, maka wajar apabila ada pendapat bahwa orientasi negara hukum Indonesia yaitu tradisi hukum Eropa Continental.

Namun apabila di kaji dengan cara mendalam bahwa pendapat yang menyatakan orientasi konsepsi Negara Hukum Indonesia hanya di tradisi hukum Eropa Continental ternyata tidak sepenuhnya benar, sebab apabila disimak Pembukaan UUD 1945 alinea I (satu) yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia wajib dihapuskan Sebab tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajahan. Dengan pernyataan itu bukan aja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, akan tetapi akan tetap berdiri di barisan yang paling depan dalam menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Alinea ini mengungkapkan suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya wajib ditentang dan dihapuskan supaya semua bangsa di dunia ini Bisa menjalankan hak atas kemerdekaan sebagai hak asasinya. selain itu dalam Batang Tubuh UUD 1945 naskah asli, terdapat pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia antara lain: Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Begitu pula dalam UUD 1945 setelah perubahan pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia di samping Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 juga dimuat dengan cara khusus mengenai hak asasi manusia dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I dan Pasal 28J. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep negara hukum Indonesia juga masuk di dalamnya konsepsi negara hukum Anglo Saxon yang terkenal dengan rule of law.

Dari penjelasan dua konsep tersebut Bisa disimpulkan bahwa konsep “negara hukum” Indonesia tidak Bisa begitu aja dikatakan mengadopsi konsep rechtsstaat ataupun konsep the rule of law, Sebab latar belakang yang menopang kedua konsep tersebut berbeda dengan latar belakang negara Republik Indonesia, walaupun kita sadar bahwa kehadiran istilah “negara hukum” berkat pengaruh konsep rechtsstaat ataupun pengaruh konsep the rule of law. Sejalan dengan hal tersebut, Hadjon[21], menyatakan bahwa negara hukum Indonesia agak berbeda dengan rechtsstaat atau the rule of law. Rechtsstaat mengedepankan wetmatigheid, yang setelah itu menjadi rechtsmatigheid, sedangkan The rule of law mengutamakan prinsip equality before the law. Adapun negara hukum Indonesia, menghendaki adanya keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Dari prinsip ini terlihat pula adanya elemen lain dari negara hukum Pancasila yakni terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara, penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, dan peradilan merupakan sarana terakhir. Sejauh menyangkut HAM, yang ditekankan bukan hanya hak atau kewajiban, melainkan juga jalinan yang seimbang antara keduanya.

Sebenarnya di Indonesia, baru di tahun 1966 istilah the rule of law mulai populer untuk mengartikan negara hukum, hal ini diungkapkan oleh Ashary[22] sebagai berikut: “Selain istilah rechtstaat, sejak tahun 1966 dikenal pula istilah The rule of law yang diartikan sama dengan negara hukum". Pendapat tersebut antara lain dikemukakan oleh Sunaryati Hartono dan Sudargo Gautama.

Sunaryati Hartono[23] mengemukakan: “Oleh sebab itu, supaya supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan untuk seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan the rule of law itu wajib diartikan dalam artinya yang materiil. Sudargo Gautama[24] menyatakan: “dan bila kita berbuat demikian, maka pertama-tama kita melihat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai rule of law.

Dari berbagai macam pendapat tersebut, nampak bahwa di Indonesia bagus the rule of law ataupun rechtsstaat diterjemahkan dengan negara hukum. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar, sebab sejak tahun 1945 The rule of law merupakan suatu topik diskusi internasional, sejalan dengan gerakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, sulitlah untuk saat ini, dalam perkembangan konsep the rule of law dan dalam perkembangan konsep rechtsstaat untuk mencoba menarik perbedaan yang hakiki antara kedua konsep tersebut, lebih-lebih lagi dengan mengingat bahwa dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak dasar yang selalu dikaitkan dengan konsep the rule of law, Inggris bersama rekan-rekannya dari Eropa daratan ikut bersama-sama menandatangani dan melaksanakan The European Convention of Human Rights.

Dengan demikian, lebih tepat apabila dikatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 merupakan campuran antara konsep negara hukum tradisi Eropa Continental yang terkenal dengan rechtsstaat dengan tradisi hukum Anglo Saxon yang terkenal dengan the rule of law. Bahkan lebih dari itu Rene David & John E.C. Brierley[25], menyatakan: “To a certain extent Indonesia, colonised by The Dutch, belongs to the Romano-Germanic family. Here, however, Romano-Germanic concepts combine with Muslim in addition to customary law (adat law) in such a way in which the idea can be appropriate to consider in which the system can be mixed also”. Hal ini sejalan dengan pemikiran Yusril Ihza Mahendra[26] yang antara lain berpendapat bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum nasional, atau dalam semua hukum yang diciptakan, menjadikan empat hal sebagai sumber hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, hukum eks kolonial yang sudah diterima oleh masyarakat dan konvensi-konvensi internasional yang berlaku. Hal ini sesuai dengan fungsi negara dalam menciptakan hukum yakni mentransformasikan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Mekanisme ini merupakan penciptaan hukum yang demokratis dan tentu aja tidak mungkin untuk negara untuk menciptakan hukum yang bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya. Oleh Sebab itu kesadaran hukum rakyat itulah yang diangkat, yang direfleksikan dan ditransformasikan ke dalam bentuk kaidah-kaidah hukum nasional yang baru.

Apabila dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 naskah asli, tidak dengan cara eksplisit terdapat pernyataan bahwa Indonesia yaitu negara hukum, lain halnya dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS). Dalam KRIS dinyatakan dengan cara tegas dalam kalimat terakhir dari bagian Mukadimah dan juga dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Indonesia yaitu negara hukum. Adapun isi Mukadimah Konstitusi RIS yaitu sebagai berikut:

MUKADIMAH

“Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam memperjuangkan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat.

Kini dengan berkat dan rakhmat Tuhan telah hingga kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik federasi, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.

Untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna”.

Hal itu setelah itu dipertegas lagi dalam Pasal 1 ayat (1) KRIS yang menyatakan “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang Demokrasi dan berbentuk federasi”. Dengan demikian tidak wajib diragukan lagi bahwa dengan cara eksplisit negara RIS dinyatakan sebagai negara hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), penegasan bahwa Indonesia yaitu negara hukum Bisa dibaca dalam kalimat terakhir bagian Mukadimah dan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 sebagai berikut:

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia wajib dihapuskan, Sebab tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkan pengakuan ke Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna.

setelah itu rumusan negara hukum ini dipertegas lagi di dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang menyatakan: Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.

Dalam UUD 1945 setelah diadakan perubahan, konsepsi negara hukum yang awalnya berada dalam Penjelasan UUD 1945, dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) dengan perumusan “Negara Indonesia yaitu negara hukum”. Dengan demikian jelas bahwa bagus konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 ataupun UUD 1945 yang telah diubah, ketiganya merumuskan dengan cara harfiah dan tegas bahwa Indonesia yaitu negara hukum, yang mana hal ini berbeda dengan UUD 1945 naskah asli.

Meskipun pernyataan mengenai sistem negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan tersebut hanya diuraikan dengan cara singkat dan tidak ada tambahan penjelasan, namun makna dan implikasinya sangat luas dan jelas. supaya Bisa lebih dimengerti, hendaknya dibaca pula isi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari dua pasal tersebut Bisa ditegaskan bahwa Negara Indonesia menganut prinsip demokrasi konstitusional (Constitutional Democracy)”[27] yang di pokoknya tidak lain yaitu dari prinsip negara demokrasi yang berdasar atas hukum sebagai sisi lain dari mata uang yang sama dengan prinsip negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) yang sama-sama dianut dalam UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Jimly Asshiddiqie[28] menyatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan dengan cara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar 1945. menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia yaitu negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) dan sekaligus yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Kedaulatan rakyat (democratie) di Indonesia itu diselenggarakan dengan cara langsung dan melalui sistem perwakilan. dengan cara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden; dan Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam menentukan kebijakan inti pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (fungsi legislasi), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi kontrol) terhadap jalannya pemerintahan, pelembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota, pelembagaan kedaulatan rakyat itu juga disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyaluran kedaulatan rakyat dengan cara langsung (direct democracy) dilakukan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota Forum perwakilan dan memilih presiden dan wakil presiden, gubernur dan bupati/walikota. selain itu, kedaulatan rakyat Bisa disalurkan setiap waktu melalui Aplikasi hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, dan hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Namun, prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat langsung itu hendaklah dilakukan melalui saluran-saluran yang sah sesuai dengan prosedur demokrasi (procedural democracy). Sudah seharusnya Forum perwakilan rakyat dan Forum perwakilan daerah diberdayakan fungsinya dan pelembagaannya, sehingga Bisa memperkuat sistem demokrasi yang berdasar atas hukum (demokrasi konstitusional) dan prinsip negara hukum yang demokratis tersebut.

Bersamaan dengan itu, negara Indonesia juga disebut sebagai negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (matchtsstaat), dan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekwensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan, ada 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan Tutorial-Tutorial yang tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian dalam Negara Hukum Indonesia di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya Agunan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan untuk setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum yang demikian itu, di hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (nomocracy) dan doktrin “the rule of law, in addition to not of man”. Dalam kerangka “the rule of law” itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of law), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintahan (equality before The law), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam Fenomena praktek (due process of law).

Namun demikian, wajib ada pula Agunan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, Sebab prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri di pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan di konstitusi yang di hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan mengenai sistem kenegaraan tertinggi.

Dengan demikian, merupakan suatu keharusan bahwa semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, mengerti bahwa substansi dari negara hukum yaitu dianutnya paham supremasi hukum yang dalam bahasa populernya disebut sebagai the Rule of Law. Berkait dengan democratische rechtsstaat ini pendapat dari Padmo Wahjono (dalam Hendro Nurtjahjo,2004:83-84) sangat menarik untuk dikemukakan. Ia menyatakan, bahwa dalam perkembangan teori kenegaraan, di pengertian reachtsstaat sering dikaitkan dengan pengertian demokratis. Sehingga merupakan sesuatu yang ideal dalam bernegara, ialah pola “Negara Hukum yang Demokratis” ( Democratische rechtsstaat). Rumusan itu pernah dipakai dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yang mana rumusan tersebut lazim didunia barat dalam suatu sistem Parlementer. Adapun inti perumusan ini, ialah bahwa Hukum yang berlaku dalam suatu Negara Hukum, haruslah yang terumus dengan cara demokratis, yaitu yang memang dikehendaki oleh rakyat. Dalam sejarah kenegaraan menunjukkan, bahwa apabila kekuasaan tertinggi semata-mata berada di rakyat tanpa ada suatu pembatasan, memungkinkan timbulnya absolute democratie, yang tidak berbeda sifatnya dengan kekuasaan tidak terbatas di satu orang (diktatur), ataupun di sekelompok orang (diktatur proletariaat). Menurut Padmo Wahjono, rumusan mengenai hal ini Bisa dipahami dalam kalimat terakhir alenia ke empat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan : “….yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persmusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia”. Selanjutnya ia menyatakan, bahwa sila-sila dari Pancasila membatasi kemungkinan timbulnya demokrasi yang absolute, dan Agunan itu lebih tegas dari di rumusan: “Negara Hukum yang Demokratis“ ataupun sebaliknya ”Negara Demokrasi yang dibatasi oleh pola negara Hukum”, Sebab Sudut Pandang bernegara tidak nampak dalam rumusan tersebut.

Di Indonesia, prinsip rechtsstaat atau negara hukum yang memberlakukan prinsip rule of law dan mengarah di suatu welfare staat, diterima dengan penyesuaian tertentu, yang mana prinsip negara hukum sebagai penjaga malam atau nachtwakerstaat tidak Bisa diterima oleh bangsa Indonesia.

Terkait dengan kedua konsep di atas, maka konsep “Negara Hukum Pancasila” hakikatnya mempunyai elemen yang terkandung dalam konsep Rechtsstaat dan Rule of Law. Perbedaan prinsipiilnya terletak di landasan filosofi kenegaraan, bahwa Negara Hukum Pancasila berbasis di filsafat Pancasila[29] bukan di filsafat liberalistik. Pancasila sebagai ideologi nasional membagikan ketentuan dasar sebagai landasan sistem hukum Indonesia, termasuk landasan negara hukum. Fenomena tersebut dengan cara utuh Bisa dipahami di Pembukaan, Batang Tubuh ataupun penjelasan UUD 1945 (sebelum perubahan) ataupun Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 sesudah dilakukan perubahan UUD 1945.

Sebelum UUD 1945 diubah, penjelasannya memuat mengenai Negara Hukum RI khususnya berkaitan Sistem Pemerintahan Negara RI sebagai berikut

1. Indonesia negara berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme, (kekuasaan yang tidak terbatas).

3. Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis

5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Berkait dengan sistem pemerintahan, Mohammad Noor Syam menyatakan, bahwa: “sistem pemerintahan negara ini mencerminkan tatanan negara hukum dan tatanan Demokrasi Pancasila, dan dilaksanakan oleh kelembagaan negara”: Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan, disebutkan bahwa Negara Indonesia yaitu negara hukum.

Selanjutnya, dengan negara hukum ini, Mohammad Noor Syam[30] menyatakan bahwa negara sebagai rumah tangga bangsa, lebih-lebih dengan predikat negara hukum, mengemban kewajiban untuk menegakkan hukum demi keadilan untuk setiap manusia warganegara dan penduduk; bahkan juga demi kemerdekaan manusia. Prinsip keadilan dan kemerdekaan ini diajarkan para pemikir filsafat hukum, yang antara lain menyatakan: “The ideal of moral Great can be represented by an ideal human being; The ideal of justice can be represented by an ideal social order”. di bagian lain dikemukakan: “Universally valid elements of the idea of the law area justice in addition to legal certainty”[31]

Keadilan sebagai cita hukum hanya Bisa ditegakkan oleh dan di dalam negara; Sebab negara mempunyai kewenangan atas nama seluruh rakyat, warga negara. Negara yang Bisa menegakkan hukum hanyalah negara hukum (Rechtsstaat), demikian dikemukakan Friedmann[32] “The law must realize justice in addition to the state must be a rechstsstaat”.

di hakikatnya tegaknya hukum dan keadilan ini ialah wujud kesejahteraan manusia (warga masyarakat) lahir dan batin, sosial dan moral. Kesejahteraan rakyat lahir batin, terutama terjaminnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat; yaitu sandang, pangan, papan, rasakeamanan dan keadilan, serta kebebasan beragama/kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini dilaksanakan (diupayakan) berdasarkan UUD dan hukum perundangan yang berlaku dan ditegakkan dengan cara melembaga berdasarkan UUD 1945.

Negara RI sebagai negara hukum, mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat bukanlah tanggungjawab Forum hukum semata-mata, melainkan tanggungjawab kelembagaan dan kepemimpinan atas nama kedaulatan rakyat. Hal itu merupakan tanggung jawab semua warga negara; artinya oleh dan untuk rakyat Indonesia sebagai manusia Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh filsafat negara Pancasila dan UUD 1945. Wujud tanggung jawab rakyat warga negara menegakkan keadilan itu ialah kualitas kesadaran hukum masyarakat yang nampak dalam tertib sosial atau disiplin nasional.

Adapun menurut Hadjon[33], elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila yaitu sebagai berikut :

1. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat

berdasarkan kerukunan;

2. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;

3. prinsip penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir bila musyawarah gagal; dan

4. keseimbangan antara hak dan kewajiban.



Berdasarkan elemen-elemen tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum untuk masyarakat diarahkan di:

1. upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif wajib lebih diutamakan dari di perlindungan hukum yang represif,

2. upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah dan penuh kekeluargaan, dan

3. penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan forum konfrontasi sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya.



Pengertian Negara Hukum dalam konteks Negara Hukum Indonesia [34] menurut penulis Bisa dilihat dari sudut pandang asas religiusitas, asas kolektifitas dan asas pengayoman. Asas religiusitas nampak bahwa negara Indonesia terbentuk bukan Sebab “perjanjian bermasyarakat”dari status “naturalis”ke status “civil” dengan perlindungan terhadap “civil right”, melainkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Konstruksi tersebut merupakan cerminan luhur asas kolektifitas yang melahirkan kesepakatan satu tujuan (gesamtakt) untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” dan pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila yaitu untuk membagikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia dengan cara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan dengan cara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung dengan cara wajar sehingga dengan cara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya dengan cara utuh[35]. Dalam rumusan tersebut termasuk juga tujuan untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun Aplikasi pengayoman dilakukan dengan usaha mewujudkan:

1. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas.

2. Kedamaian yang berketentraman

3. Keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif)



Terhadap Tutorial pandang berdasarkan asas kolektifitas tersebut, Mohammad Tahir Azhary[36] menambahkan “asas kerukunan”, sehingga berdasarkan kedua asas dimaksud “Bangsa dan Negara Indonesia merupakan satu persatuan dan kesatuan dengan semangat kekeluargaan dan kerukunan hidup”.

Apabila Moctar Kusumaatmadja mengambil titik pangkal pemahaman negara hukum Pancasila berdasarkan “asas pengayoman” yang dikandung UUD 1945, dan ditambahkan dengan “asas kerukunan”oleh Mohammad Tahir Azhary, lain halnya dengan Omar Seno Adji[37], yang mengangkatnya dari sudut Pancasila sebagai sumber hukum. Berdasarkan fungsi Pancasila sebagai sumber hukum tersebut maka negara hukum Indonesia Bisa dinamakan “Negara Hukum Pancasila”.

Selain itu layak pula dikemukakan pendapat Soejadi[38], mengenai Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, antara lain:

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum, yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep Hukum Nasional Indonesia. Dengan demikian Bisa diperoleh pemahaman bahwa Hukum Nasional Indonesia mengandung corak, tidak menganut positivisme hukum, menolak faham legisme dan sekuleristik, mewujudkan nilai keadilan, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.



Dari pengertian mengenai unsur-unsur negara hukum yang telah dikemukakan di atas, apabila dihubungkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka Bisa ditemukan unsur-unsur negara hukum, yaitu:

1. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan;

2. adanya pengakuan mengenai adanya keseimbangan terhadap Agunan hak-hak serta kewajiban asasi manusia dan warga negara;

3. adanya pembagian kekuasaan;

4. dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah wajib selalu berdasar atas hukum yang berlaku, bagus yang tertulis ataupun yang tidak tertulis;

5. adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan lainnya;

6. penyelesaian sengketa diusahakan dengan cara musyawarah dan peradilan merupakan jalan terakhir bila musyawarah gagal;

7. terjaminnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat; sandang, pangan, papan, rasa keamanan, keadilan serta kebebasan beragama/ kepercayaan.

8. penyelenggaraan prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dengan cara beriringan.

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka menurut Ekonomis penulis, yaitu menjadi tantangan para ilmuwan hukum (cendekiawan) Indonesia untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam konsep-konsep (teori) hukum nasional yang lebih aplikatif. Sehingga Bisa dibentuk tatanan sistem hukum nasional yang konstan menampilkan Paradigma Negara Hukum Pancasila. Dengan Perkataan lain, maka ide negara hukum yang demokratis menjadi ide yang wajib diperjuangkan dan diterapkan dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia.



C. KESIMPULAN

Dengan penyelenggaraan otonomi daerah, kedelapan unsur makro negara hukum Indonesia di atas, tentunya masih Bisa dipertajam dengan unsur “adanya peran dan fungsi strategis Peraturan Daerah sebagai instrumen yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tujuan negara hukum Indonesia”. Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka eksistensi Peraturan Daerah untuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Indonesia, menjadi instrumen yuridis cukup fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan, Peraturan Daerah bukan aja merefleksikan keotonomian daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, akan tetapi juga menunjukkan adanya kewenangan Forum pembentuk hukum (Peraturan Daerah) di Daerah yang dengan cara hierarkis tidak mempunyai hubungan sub ordinat dengan Forum pembentuk hukum (undang-undang) di tingkat pusat. Berdasarkan unsur ini, menurut penulis, Bisa dikembangkan kekhususan peran dan fungsi aktif Peraturan Daerah dalam sistem hukum nasional :

a. merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang materi muatannya terfokus di subjek, objek, kewenangan, dan urusan rumah tangga daerah di wilayah hukum (yurisdiksi) Pemerintah Daerah untuk pencapaian tujuan nasional,

b. sekalipun Peraturan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota tidak Bisa diberlakukan di Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota lainnya, akan akan tetapi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, peran dan fungsi Peraturan Daerah tidaklah bersifat superior terhadap peraturan perundang-undangan tingkat atasan dan kepentingan nasional yang menjadi rambu-rambu perukunannya (larangan, keharusan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangannya). Tegasnya, keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (antar Pemerintah Daerah) dan segenap rakyat di Daerah tetap terpelihara sebaik-baiknya,

c. prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang telah mengakomodasi dengan cara komprehensif Agunan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan perubahan Pasal 28 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 39 Th. 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, dengan sendirinya menjadi acuan (rambu-rambu) fundamental untuk pembentukan, Aplikasi dan penegakan Peraturan Daerah, dengan tujuan memberdayakan kehidupan, kesejahteraan dan keadilan warga masyarakat di daerah sebagai warga negara dan rakyat Indonesia.

d. konsekuensinya, di setiap wilayah hukum (yurisdiksi) daerah otonom berproses penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat, asas desentrasilasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam upaya mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dan

e. dengan demikian, kewenangan Kepala Daerah dan DPRD dalam membentuk, melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah haruslah signifikan dengan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini membawa konsekuensi bahwa aspek pengawasan preventif dan represif terhadap Peraturan Daerah serta keberlanjutannya melalui upaya judicial review ke Mahkamah Agung merupakan standar baku (par exellence) tata laksana kehidupan negara hukum Indonesia, dengan menempatkan supremasi hukum di atas kekuasaan negara, daerah otonom, perseorangan, kelompok, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).





DAFTAR PUSTAKA

Abdulgani Roeslan, 1964, Hukum Dalam Revolusi dan Revolusi Dalam Hukum, BP. Prapanca. Jakarta.

Adji Oemar Seno, 1980, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta

Arief Sidharta Bernard, 1999, Refleksi mengenai Struktur Ilmu Hukum, suatu Penelitian mengenai fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Mandar Madju, Bandung

Asshiddiqie Jimly 1, 2002, Judicial Review & Matinya TGPTPK, Diktum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeIP, edisi 1

_______________2, 2002, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

_______________3,2003, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD 1945, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jakarta

__________________, 4, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Attamimi A. Hamid S 1, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.

___________________2, 1992, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang menerjelaskan dan Menjernihkan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta di tanggal 25 April, Jakarta.

Azhary Muhammad Tahir, 1992, Negara Hukum : Suatu Studi mengenai Prinsip-Prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya di Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Disertasi, Bulan Bintang. Jakarta.

Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif mengenai Unsur-Unsurnya. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

David Rene & John F.C. Brierley, 1985, Major Legal Systems from the earth Today, Third Edition, Stevens & Sons, London.

Falakh Mohamad Fajrul, Negara Hukum dan MPR, www.Kompas.com. Senin, 12-08-02

Febrian, 2004, Hirarki Anggaran Hukum Di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya

Gautama Sudargo, 1973, Pengertian mengenai Negara Hukum, Alumni, Bandung.





Hadjon, Philipus M 2, 1987, Perlindungan Hukum untuk Rakyat Indonesia, Suatu Studi mengenai Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi Bina Ilmu, Surabaya.

Hartono Sunaryati C.F.G,1, 1976, Apakah The Rule of Law, Alumni, Bandung.

____________________,2, 1993, Kebijakan Pembangunan Hukum menuju Sistem Hukum Nasional, Analisis CSIS, Tahun XXII, No. I,

Joeniarto R, 1, 1967, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Penerbit Gajahmada, Yogyakarta.

Kusumaatmadja Mochtar, 1, 1970, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam pembangunan nasional, Pajajaran, Jilid III

___________________,2, 2002, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. PT. Alumni, Bandung.

Mahendra Yusril Ihza 1, 1996, Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi aktual masalah konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Gema Insani Press, Jakarta.

__________________ 2, 2003, Pemimpin Kita wajib Tegas, Berani dan Keras dalam Forum Keadilan No. 25 tanggal 26 Oktober.

Mahfud M.D. Moch, 3, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta.

Media Indonesia 21 Nopember 2002

Noorsyam, Mohammad. 1998, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional, Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Malang.

Notonegoro. 1974, Pancasila Dasar Falsafah Negara. CV. Pantjuran Tudjuh. Cet. Ke IV., Jakarta

Prodjodikoro Wirjono, 1970, Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesa, Dian Rakyat, Jakarta

Seno Adji Oemar, 1980, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta.

Sutono Djoko, 1982, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soejadi, 1998, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, p.214

Yamin Mohamad, 1952, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Yusuf, 2000, Reformasi Hukum : Antara Cita dan Fakta, Jurnal Keadilan No. 1 vol. 1, Desember.

Wahjono Padmo 1, 1984, Guru Pinandito, Forum Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.



______________2, 1996, Diktat Standard Ilmu Negara. Fakultas Hukum UI, Jakarta.

______________3, 1988, Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia, Makalah, September.

Wignjosoebroto Soetandyo, 1994, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wilk, Kurt (Transl.). 1950, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, in addition to Debian. Harvard University Press, Cambrige-Massachusetts.

Wiyono Suko, 2004, Pengujian Keabsahan Peraturan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang

____________,2006, Supremasi Hukum dalam Berbagai Perspektif, Gaung Persada Press, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Falakh Mohamad Fajrul, Negara Hukum dan MPR, www.Kompas.com. Senin, 12-08-02.







[1] Kusumaatmadja, Mochtar Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. (PT. Alumni, Bandung, 2002), hlm. 12.

[2] Hadjon, Philipus M , 1987, Perlindungan Hukum untuk Rakyat Indonesia, Suatu Studi mengenai Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

[3] Mahfud M.D. Moch., Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm.127.

[4] op.cit. Hadjon, Philipus M., Hukum untuk Rakyat Indonesia, Suatu Studi mengenai Prinsip-Prinsipnya…, hlm.71-74.

[5] Daniel S. Lev(2000:2)

[6] Ashary, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang menerjelaskan dan Menjernihkan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta di tanggal 25 April, Jakarta, 1992, hlm.73.

[7]Attamimi A. Hamid S Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. hlm.311.



[8] Yamin Mohamad, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1952), hlm. 15.

[9] op.cit., Mahfud M.D. Moch., Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi…hlm.133.

[10] Mahendra Yusril Ihza, Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi aktual masalah konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), hlm. 41.

[11] Azhary, Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif mengenai Unsur-Unsurnya (Jakarta :Universitas Indonesia Press,1995), hlm. 69.

[12] Ibid., Azhary, Negara Hukum Indonesia ... hlm. 69.

[13] Ibid., Azhary, Negara Hukum Indonesia ... hlm. 69.

[14] Ibid., Azhary, Negara Hukum Indonesia ... hlm. 69.

[15] Falakh Mohamad Fajrul, Negara Hukum dan MPR, dikutip dari http//:www.kompas.com. di hari Senin, 12-08-02.

[16] Wignjosoebroto Soetandyo, 1994, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 1994, hlm.24.

[17] David Rene & John F.C. Brierley, Major Legal Systems from the earth Today, Third Edition, (London :Stevens & Sons, 1985), hlm.79.

[18] op.cit., Azhary, Negara Hukum Indonesia ... hlm. 30.

[19] op.cit., Yamin Mohamad, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia... hlm. 75.

[20] Wahjono Padmo, 1984, Guru Pinandito, (Jakarta:Forum Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), hlm.69.

[21] op.cit. Hadjon, Philipus M., Hukum untuk Rakyat Indonesia, Suatu Studi mengenai Prinsip-Prinsipnya…, hlm.85.

[22] Ibid., Azhary, Negara Hukum Indonesia ... hlm. 31.

[23] Hartono Sunaryati C.F.G,, Apakah The Rule of Law, (Bandung:Alumni, 1976), hlm. 35.

[24] Gautama Sudargo, Pengertian mengenai Negara Hukum, (Bandung:Alumni, 1973), hlm.8.

[25] op.cit., David Rene & John F.C. Brierley, Major Legal Systems from the earth Today, ... hlm.79.

[26] Yusril Ihza Mahendra, Pemimpin Kita wajib Tegas, Berani dan Keras dalam Forum Keadilan No. 25 tanggal 26 Oktober, 2003, hlm. 36.

[27] Asshiddiqie Jimly, Judicial Review & Matinya TGPTPK, Diktum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, (Jakarta: LeIP, edisi 1, 2002), hlm.3

[28] Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD 1945, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), hlm.1.

[29] Noor Syam, Mohammad, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional, (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1998), hlm.0.



[30] ibid., Noor Syam, Mohammad, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat … hlm.0-121.

[31] Ibid. Noorsyam, Mohammad, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat … hlm.121.

[32] Friedmann. W, Legal Theory. (London:Stevens & Sons, Limited,1949), hlm. 82.

[33] op.cit., Hadjon, Philipus M., Hukum untuk Rakyat Indonesia, Suatu Studi mengenai Prinsip-Prinsipnya…, hlm.0.

[34] Padmo Wahyono, Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia, Makalah, September, 1988, hlm. 4-6..

[35] Kusumaatmadja Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, (Pajajaran, Jilid III, 1970), hlm. 1.

Arief Sidharta Bernard, Refleksi mengenai Struktur Ilmu Hukum, suatu Penelitian mengenai fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. (Bandung:Mandar Madju, 1999), hlm. 190.

[36] Azhary Muhammad Tahir, Negara Hukum : Suatu Studi mengenai Prinsip-Prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya di Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Disertasi, (Jakarta:Bulan Bintang, 1992), hlm.71.

[37] Seno Adji Oemar, Peradilan Bebas Negara Hukum, (Jakarta:Erlangga, 1980), hlm.24-58.

[38] Soejadi, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, Disertasi, (Yogyakarta:Universitas Gajah Mada,1998), hlm.214.

http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=62

You Might Also Like: