Hukum Internasional Publik Yang wajib Kita Ketahui

Tags

Membahas Hukum Internasional Publik - Sebagai kepahaman umum, kita semua terikat oleh undang undang, sekalipun dari kita tidak sadar atau mengerti hukum itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." yaitu penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di tingkat yang begitu mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan undang-undang ini yaitu untuk mempertahankan standar perilaku tertentu dalam penduduknya demi kepentingan umum.

Hukum Internasional Publik

Hukum Internasional Publik sering juga disebut sebagai hukum bangsa-bangsa atau hukum antar negara. Ada juga yang menyebut Hukum Internasional Publik sebagai hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara.

Hukum Internasional sendiri dimaknai sebagai keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Subyek hukum internasional yaitu negara, tahta suci (Vatikan), Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu, pemberontakan dan pihak dalam sengketa.

Menurut Schwarzenberger, hubungan internasional antar negara itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan-kekuatan plitik dan hukum internasional tugasnya hanya merumuskan hasil-hasil yang sudah dicapai oleh negara-negara dalam perjuangan politik internasionalnya. Schwarzenberger dalam bukunya yang berjudul A Manual of International Law, membagi hukum internasional dalam tiga bagian, yaitu :
1. Hukum Internasional sebagai Law of Power.
Hukum Internasional sebagai yang memberi rasionalisasinya dengan merumuskan hasil-hasil yang telah dicapai dengan diplomasi disertai kekuatan angkatan perangnya untuk menaklukkan negara-negara lain. Dalam hubungan internasional yang penting yaitu kekuasaan dan hukum internasional hanya sekedar alat untuk merumuskan kekuasaan dari suatu negara yang telah Bisa mencapai tujuannya dengan memaksa negara lain untuk tunduk kepadanya.
2. Hukum Internasional sebagai Law of Reciprocity.
Hukum Internasional memberi perumusan untuk setiap negara-negara di seluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana tiap-tiap negara bagus negara besar atau negara kecil mempunyai hak suara yang sama. Biasanya Law of Reciprocity dipakai oleh negara-negara yang lemah sebagai tempat berlindung terhadap ancaman-ancaman yang dilakukan oleh negara-negara besar.

3. Hukum Internasional sebagai Law of Coordination.
Hukum Internasional ini merumuskan kerja sama antar negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dalam bidang ilmiah, kebudayaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk menyelenggarakan hal tersebut dibentuklah badan-badan internasional seperti, UNESCO, WHO, dan lain-lain.

Banyak ahli yang berpendapat bahwa berlakunya hukum internasional tidak seefektif hukum nasional masing-masing negara. Sebab apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional maka sanksi yang diberikan tidaklah begitu kuat, biasanya sanksi yang dijatuhkan terhadap negara yang melanggar hukum internasional yaitu sanksi ekonomi. Bahkan Hobbes, Spinoza, dan Austin menyangkal dengan tegas sifat yang mengikat dari hukum internasional. Menurut mereka hukum internasional bukan hukum dalam arti yang sebenarnya.

Berbeda dengan para ahli tersebut, Triepel berpendapat bahwa hukum internasional yaitu mengikat untuk setiap negara dan pengikatan diri ini bukanlah kehendak mereka satu persatu, melainkan Sebab adanya suatu kehendak bersama yang sifatnya lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk di hukum internasional (teori kehendak). Teori kehendak ini di dasarnya memandang hukum internasional sebagai hukum perjanjian antara negara-negara.

Semoga bermanfaat.


EmoticonEmoticon