DESKRIPSI HAK mempunyai DAN HAK MENGUASAI Yang Wajib Kita Tau

Tags

Belajar DESKRIPSI HAK mempunyai DAN HAK MENGUASAI - Sebagai prinsip publik, kita semua terikat oleh undang undang, terlepas dari kita sadar atau mengerti undang undang itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." merupakan penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di tingkat yang begitu mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa undang-undang ini merupakan untuk menyamakan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum.

DESKRIPSI HAK mempunyai DAN HAK MENGUASAI

DESKRIPSI HAK mempunyai DAN HAK MENGUASAI

A. Tinjauan Umum mengenai Hak mempunyai

Hak Milik merupakan hak turun-temurun , terkuat dan terpenuh yang Bisa dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa “semua hak tanah mempunyai fungsi sosial”. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya merupakan hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.
Hak milik Bisa beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Adapun Kepemilikan/subyeknya merupakan sebagai berikut:
• Hanya Bisa dimiliki oleh WNI;
• Badan-badan hukum yang Bisa mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh pemerintah;
• Orang-orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini memperoleh hak milik.
Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah, selain itu Bisa terjadi Sebab Penetapan Pemerintah atau ketentuan Undang-Undang. Bukti Pemegang Hak yaitu:
• Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebannya dengan hak-hak lain wajib didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
• Hal ini dibuktikan dengan penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan setempat (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).
Dari uraian singkat diatas Bisa dipahami bahwa negara tidak mempunyai hak untuk mempunyai Sebab negara bukan bagian dari subyeknya, negara hanya diberi hak untuk menguasai. Mengenai hak menguasai oleh negara akan dijelaskan selanjutnya.

B. Tinjauan Umum mengenai Hak Menguasai

Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia , Sebab di dalamnya memuat ketentuan mengenai hak Dominasi negara atas:
• Cabang-cabang produksi yang penting untuk negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
• Bumi dan air dan Hartah alam yang terkandung di dalamnya yang wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Bunyi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, merupakan sebagai berikut: "Bumi, air dan Hartah alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Inti dari pasal ini tidak lain bahwa setiap hasil bumi Indonesia yang menjadi Hartah alam, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta wajib dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Hal ini dipertegas oleh Pasal 1 ayat 2 UUPA (Undang Undang inti Agraria) yang menyebutkan: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk Hartah alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan Hartah nasional." setelah itu disambung oleh ayat 3 yaitu: "Hubungan hukum antara Bangsa Indonesia dan bumi, air dan ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini merupakan hubungan yang bersifat abadi." Pasal tersebut menempatkan hak bangsa sebagai hak Dominasi yang tertinggi terhadap Hartah alam yang berasal dari perut bumi..
Sebelum kita memasuki mengenai uraian mengenai konsep Dominasi negara, maka ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu mengenai beberapa teori kekuasaan negara, diantaranya yaitu:
1. Menurut Van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya mempunyai kewenangan untuk peraturan hukum. Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (sovereignty atau souverenitet).
2. Sedangkan menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (contract soscial) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Dalam hal ini di hakikatnya kekuasaan bukan kedaulatan, namun kekuasaan negara itu juga bukanlah kekuasaan tanpa batas, sebab ada beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya seperti hukum alam dan hukum Tuhan serta hukum yang umum di semua bangsa yang dinamakan leges imperii.
Sejalan dengan kedua teori di atas, maka dengan cara toritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Adapun Hak Bangsa merupakan hak yang mempunyai unsur kepunyaan dan kewenangan untuk mengatur dan memimpin Dominasi dan penggunaan. Maka, segala kewenangan di hak bangsa dilimpahkan kepada negara. Untuk itu, subjek hak bangsa Bisa diartikan seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia dari generasi terdahulu, sekarang dan akan datang. Sebagaimana yang disebutkan di atas, hak bangsa mengandung unsur kepunyaan dan kewenangan yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada negara sebagaimana dikenal sebagai Hak Menguasai dari Negara (HMN).
Oleh Sebab itu, berdasarkan inti pikiran di atas, membagikan petunjuk mengenai pengertian dan substansi HMN sebagaimana dituangkan melalui Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, akan berimplikasi: Pertama, negara menguasai bumi, air dan Hartah alam yang terkandung didalamnya; Kedua, bumi, air dan Hartah alam yang terkandung di dalamnya (bahan galian) 'dipergunakan' untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Oleh Sebab itu tema kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan penggunaan sumberdaya alam nasional. Tujuan itu dipandang sebagai kepentingan yang tidak Bisa diabaikan. Sebab, selain merupakan 'amat konstitusi' menjadi dambaan setiap warga negara dan tanggung jawab negara' sebagai konsekuensi dari hak menguasai negara.
Kalau hal ini dihubungkan dengan kebijakan pertambangan, maka setiap pengusahaan dan penggunaan bahan galian yang berasal dari Hartah alam Indonesia wajib disesuaikan dengan tujuannya dan sifat strategis masyarakat, yaitu menempatkan nilai kepastian hukum (rechtzekerheid) di dalamnya. Maka, negara diidentikan sebagai pemilik dalam rangka menciptakan keadilan dan kemakmuran untuk seluruh masyarakat.
Untuk itu dalam tataran HMN mengandung makna: Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan objek kepemilikan; Menentukan dan mengatur hubungan antara orang dengan objek kepemilikan; Menentukan dan mengatur hubungan antara orang dan perbuatan hukum atas objek kepemilikan. Atas dasar itu, HMN wajib dilihat di konteks hak dan kewajiban negara sebagai pemilik (domain) yang bersifat publiek rechttelijk. Pemahaman demikian bermakna bahwa negara sebagai pemilik kewenangan untuk mengatur perencanaan dan Aplikasi sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam nasional.
Berdasarkan hal itu, apakah HMN Bisa dialihkan? Dilihat dari persfektif hukum perdata, dalam HMN terdapat suatu objek yang dikuasai atau dialihkan penguasaannya kepada pihak lain. akan tetapi pengalihan itu, negara tidak Bisa mengalihkan melebihi yang ia kuasai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sifat dan bentuk pengalihan HMN itu?
Sebab negara merupakan sebagai badan hukum publik, maka HMN wajib bersifat hukum publik. Sifat pengalihan HMN itu wajib tunduk di kaidah hukum publik yang lebih menekankan di 'kewenangan'. Misalnya, dalam bentuk pemberian izin pengusahaan pertambangan kepada pemegang Kuasa Pertambangan (KP). Izin tersebut Bisa diartikan sebagai delegasi, mandat dan kuasa penuh (volmach).
Sebagai pemegang kekuasan, negara berwenang membagikan kuasa bagus kepada badan usaha ataupun perorangan untuk menjalankan pengusahaan/pengelolaan atas bahan galian dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Misalnya dalam bentuk pembuatan kontrak karya pertambangan yang memuat kedudukan seimbang antara negara selaku pemilik bahan galian (prinsipal) dengan investor (kontraktor pertambangan).
Berikut ini merupakan beberapa rumusan lain yang dikemukakan oleh para Ahli mengenai pengertian, makna, dan subtansi “dikuasi oleh negara” sebagai dasar untuk mengkaji hak Dominasi negara antara lain yaitu:
• Mohammad Hatta merumuskan mengenai pengertian dikuasai oleh negara merupakan dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat di membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.
• Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi.
• Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut: (1) Pemerintah wajib menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat; (2) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya Sebab semakin besar mestinya persertaan pemerintah;(3) Tanah … haruslah di bawah kekuasaan negara; dan (4) Perusahaan tambang yang besar … dijalankan sebagai usaha negara.
• Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak Dominasi negara, sebagai berikut: (1) Dominasi semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah merupakan satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan Hartah yang terkandung di dalamnya, (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.




EmoticonEmoticon