ASAS TERRITORIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Yang Wajib Kita Tau

Mengkaji ASAS TERRITORIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA - Sebagai pegangan di umumnya, kita semua terikat oleh hukum, sekalipun dari kita sadar atau mengerti hukum itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." merupakan penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di tingkat yang sangat mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan peraturan ini merupakan untuk menyamakan standar perilaku tertentu untuk masyarakat kita demi kepentingan umum.

ASAS TERRITORIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

I. Pendahuluan

Dalam perundang-undangan hukum pidana terdapat batas-batas berlakunya hukum tersebut menurut tempat terjadinya perbuatan. Dalam pasal 2 hingga 9 KUHP, diadakan Anggaran-Anggaran mengenai batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan. Pembahasan mengenai batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat tidak Bisa dilepaskan dari pengkajian terhadap sejumlah asas yang berhubungan dengan masalah tersebut, yaitu:
1. Asas Territorialitas
2. Asas Nasionalis Aktif
3. Asas Nasionalis Pasif
4. Asas Universal
5. Asas Ekstra Territorialitas
Asas-asas ini berfungsi untuk memecahkan berbagai masalah yang muncul mengenai: hingga batas manakah sesungguhnya Anggaran hukum pidana dari suatu negara itu Bisa diberlakukan? Munculnya problem dasar ini merupakan Sebab menurut hukum ketatanegaraan, setiap negara merdeka itu mempunyai apa yang disebut dengan kedaulatan bagus bersifat politik ataupun hukum. Sehingga konsekwensinya hukum pidana suatu negara tentu tidak Bisa begitu aja Bisa diberlakukan di negara lainnya Sebab apabila hal itu terjadi akan menimbulkan perbenturan kedaulatan.
di kesempatan kali ini penulis akan menganalisis suatu kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Warga Nigeria, yaitu Hansen Anthony Nwaolisa dan Samuel Iwuchukwu Okoye. Kenapa di akhirnya dua WNA tersebut diadili bahkan dieksekusi mati di Indonesia?

II. Pembahasan

A. Analisis Kasus

Samuel Iwuchukwu Okoye dan Hansen Anthony Nwaolisa merupakan dua Warga Negara Asing berkebangsaan Nigeria yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Indonesia Sebab terbukti telah menjalankan penyelundupan heroin di Indonesia. Samuel Iwuchukwu Okoye terbukti menjalankan penyelundupan 3,8 kg heroin yang disembunyikan di dalam tasnya saat masuk ke Indonesia di tanggal 9 Januari 2001. Majelis Hakim Pengadilan Tangerang memvonis hukuman mati di 5 Juli 2001. Vonis itu diperkuat oleh putusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Sedangkan Hansen Anthony Nwaolisa terbukti menyelundupkan 3,2 kg heroin di tanggal 29 Januari 2001. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang setelah itu memvonis mati di 13 Agustus 2001 dan Vonis itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. di akhirnya dua terpidana mati tersebut telah dieksekusi mati, Kamis tengah malam di Nirbaya, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Kenapa Indonesia berhak mengadili kedua Warga Negara Asing tersebut? Atas dasar apakah penegakan hukum itu dilakukan?

B. Asas Teritorialitas

Asas teritorialitas mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas ini merupakan asas inti dan dianggap asas yang paling tua Sebab dilandaskan di kedaulatan negara. Ketentuan asas territorialitas di Indonesia termaktub dalam KUHP Pasal 2, yang berbunyi:
“Anggaran pidana dalam perundang-undangan, berlaku untuk setiap orang yang menjalankan perbuatan pidana di dalam Indonesia”
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hukum Pidana Indonesia berlaku untuk siapa aja, bagus itu Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang menjalankan tindak pidana di wilayah Indonesia. Mengenai maksud dari wilayah Indonesia merupakan mencakup:
1. Seluruh kepulauan ataupun daratan bekas wilayah Hindia Belanda;
2. Seluruh perairan territorial Indonesia (Bahari dan sungai/danau) serta perairan menurut Zona Ekonomi Eklusif (hasil Konvensi Bahari Internasional), yaitu wilayah perairan Indonesia ditambah 0 meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan semula;
3. Seluruh bangunan fisik kendaraan air atau pesawat berbendera Indonesia sekalipun sedang berlayar di luar negeri (lihat ketentuan UU No. 4 Tahun 1976)

C. Penerapan Asas Territorialitas Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkoba Asal Nigeria, Hansen Anthony Nwaolisa dan Samuel Iwuchukwu Okoye.

Hukum Pidana Indonesia dapatlah diterapkan untuk pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan kedua Warga Negara Nigeria tersebut. Hal tersebut dibenarkan Sebab penerapan asas territorialitas di Indonesia. Hansen Anthony Nwaolisa dan Samuel Iwuchukwu Okoye telah menjalankan tindak pidana dengan locus delicti -nya ialah wilayah Indonesia. Sesuai dengan asas territorialitas, maka untuk siapa aja bagus WNI ataupun WNA yang menjalankan tindak pidana di wilayah Indonesia Bisa diberlakukan hukum pidana Indonesia baginya.
Memang selain dianutnya asas territorialitas dalam hukum pidana, juga terdapat asas nasionalitas aktif, yaitu perundang-undangan hukum pidana yang berlaku untuk semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negaranya, di mana aja, juga di luar wilayah negaranya. Apabila melihat dari asas tersebut, maka di dasarnya Pengadilan Nigeria juga berhak untuk mengadili warga negaranya yang telah menjalankan tindak pidana di Indonesia tersebut.
Dalam tataran aplikasi, penerapan dengan cara mutlak terjadap ajaran kedaulatan negara memang sangat rentan terhadap timbulnya berbagai masalah seperti benturan kedaulatan antar negara yang Bisa memicu ketegangan hubungan bilateral bahkan mungkin peperangan. Sebab mengenai kasus tersebut, Indonesia berdalih sebagai negara berdaulat berhak dan mempunyai kewenganan untuk menindak tegas siapapun yang berbuat tindak pidana di wilayah Indonesia, dan juga Nigeria Bisa berdalih adanya konsep kedaulatan negara yang mengajarkan bahwa setiap negara berdaulat Bisa mengharapkan kepada setiap warganya untuk tunduk patuh di undang-undang negaranya di manapun ia berada.
Oleh Sebab itu untuk mengatasi problem tersebut, maka asas nasionalitas aktif hanya berlaku terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang mengancam kepentingan bangsa masing-masing. Jadi tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh warga negara di wilayah negara lain Bisa diberlakukan hukum negaranya sendiri.
Dengan penjelasan tersebut maka Indonesia sebagai negara berdaulat yang mempunyai kewenangan untuk menindak tegas siapapun yang berbuat tindak pidana di Indonesia berhak untuk mengadili Hansen Anthony Nwaolisa dan Samuel Iwuchukwu Okoye.

III. Kesimpulan

Asas territorialitas mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas ini merupakan asas inti dan dianggap asas yang paling tua Sebab dilandaskan di kedaulatan negara. Dan Indonesia juga menganut asas ini, hal ini termaktub dalam ketentuan pasal 2 KUHP.
Hansen Anthony Nwaolisa dan Samuel Iwuchukwu Okoye telah menjalankan tindak pidana narkoba, yaitu menjalankan penyelundupan 3,8 kg heroin dan 3,2 kg ke Indonesia. Locus delicti kasus tersebut berada di Indonesia, sesuai dengan asas territorialitas, untuk siapa aja yang menjalankan tindak pidana di wilayah Indonesia bagus itu WNI ataupun WNA maka berlaku baginya hukum pidana Indonesia, maka Indonesia berhak untuk mengadili kedua tersangka tersebut. Sebab Indonesia merupakan negara berdaulat yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk menindak tegas siapapun yang berbuat tindak pidana di wilayah Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (terjemahan Moeljatno), cet.22 Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Kholiq, M. Abdul, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, 2002
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet.7, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002.
- www.kompas.co.id
- www.republika.co.id
- www.kedaulatanrakyat.co.id




0 Response to "ASAS TERRITORIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Yang Wajib Kita Tau"

Post a Comment