Asas Asas Hukum Pidana Internasional Yang wajib Kita Ketahui

Tags

Asas Asas Hukum Pidana Internasional - Sebagai pegangan umum, kita semua terikat oleh undang undang, terlepas dari kita tidak sadar atau mengerti peraturan negara itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." merupakan penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di taraf yang begitu mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan undang-undang ini merupakan untuk menyamakan standar perilaku tertentu dalam masyarakat kita demi kepentingan umum.

Asas Asas Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional sendiri bersumber dari dua bidang hukum yaitu, hukum internasional mengenai masalah-masalah pidana dan hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Oleh Sebab itu, maka asas-asas hukumnya pun juga bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum tersebut. Untuk lebih jelasnya, masing-masing akan dibahas satu persatu dibawah ini dan selanjutnya akan dibahas hubungan antar keduanya serta bagaimana perwujudannya dalam bentuk kaidah-kaidah hukum pidana internasional dan akhirnya bagaimana seharusnya Negara-negara menyikapinya. Hakekatnya, asas hukum menurut Bellefroid merupakan pengendapan hukum poitif dalam suatu mayarakat. demikian pula van Eikema Hommes yang menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret akan akan tetapi wajib dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk untuk hukum yang berlaku. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melakinkan pikiran daar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan Bisa ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkret terebut. Ditegaskan lagi oleh  Sudikno, bahwa asas asas hukum bukanlah kaedah hukum konkret dan berifat umum atau abstrak.
Berbeda dengan asas hukum di umumnya, sebgaian asas hukum dalam hukum pidana dituangkan dalam peraturan konkret. Asas-asas hukum terebut biaanya merupakan ketentuan umum dalam KUHP masing-masing negara. Oleh Sebab itu, selain berasal dari asas-asas hukum internasional, asas-asas dalam hukum pidana internasional juga berasal dari asas-asas hukum pidana nasional.
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL YANG BERASAL DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Asas-asas dari hukum internasional yang paling utama dalam hukum pidana internasional merupakan asas kemerdekaan, kedaulatan, dan  kesamaan derajat Negara-negara. Selanjutnya dari asas-asas tersebut yang paling utama ini Bisa diturunkan beberapa asas lainnya yang dengan cara umum sudah diakui didalam teori ataupun praktek hukum dan hubungan internasional. Masing-masing asas tersebut meliputi :
a.     Asas kemerdekaan, kedaulatan dan kesamaan derajat negara-negara
Asas inilah yang menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar ataupun kecil, kuat ataupun lemah, maju atau tidaknya, mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan hukum internasional. Turunan asas-asas ini meliputi :
Ø  Asas non intervensi,
Ø  Asas saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat Negara-negara,
Ø  Asas hidup berdampingan dengan cara damai ,
Ø  Asas penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia,
Ø  Asas bahwa suatu Negara tidak boleh menjalankan tindakan-tindakan yang mencerminkan kedaulatan didalam wilayah Negara lainnya,
Ø  Dan lain-lain.

Dari asas-asas inilah selanjutnya Bisa diturunkan kaidah-kaidah hukum internasional yang lebih konkrit dan positif yang mengikat dan diterapkan terhadap subyek-subyek hukum internasional di umumnya dan Negara-negara di khususnya yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum internasional.

Dalam hubungannya dengan hukum pidana internasional, kaidah hukum pidana internasional yang dengan cara konkrit Bisa dirumuskan merupakan, berupa larangan untuk suatu Negara untuk menjalankan penangkapan dengan cara langsung atas seseorang yang sedang berada di wilayah Negara lain yang diduga telah melanggar hukum pidana nasionalnya, kecuali Negara yang bersangkutan menyetujuinya, sebab tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan kemerdekaan, kedaulatan, dsan kesamaan derajat Negara-negara. Salah satu contoh pelanggaran asas ini merupakan tindakan Israel yang menculik Adolf Eichmann untuk membawa dan mengadili beliau di Israel.

b.    Asas non-intervensi
Menurut asas ini, suatu Negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negeri Negara lain, kecuali Negara itu menyetujuinya dengan cara tegas. bila suatu Negara, misalnya, dengan memakai kekuatan bersenjata berusaha memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang gerjadi didalam suatu Negara lain tanpa persetujuan Negara yang bersangkutan, tindakan ini jelas melanggar asas non-intervensi. Contoh konkrit dari pelanggaran asas non-intervensi merupakan tindakan Israel mengintervensi Libanon di tahun 1984 dan tindakan Amerika Serikat dan sekutunya untuk menyerbu Irak di tahun 2004.

c.     Asas hidup berdampingan dengan cara damai
Asas ini menekankan kepada Negara-negara dalam menjalankan kehidupannya, bagus dengan cara internal ataupun eksternal, supaya dilakukan dengan Tutorial hidup bersama secar damai, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Apabila ada masalah atau sengketa yang timbul, antara dua atau lebih Negara, supaya diselsaikan secar damai. Wujud dari asas hiddup berdampingan dengan cara damai merupakan Bisa dilihat dari pengaturan masalah-masalah internasional bagus dalam ruang lingkup global, regional, ataupun bilateral merupakan dengan merumuskan kesepakatan,kesepakatan untuk mengatur masalah-masalah tertentu dalam perjanjian internasional.
d.    Asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
Asas ini membebani kewajiban kepada Negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh Negara-negara atau seseorang tidka boleh melanggar ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia. Contoh, suatu Negara membuat peraturan perundang-undangan nasional dalam hukum pidana, seperti undang-undang anti terorisme, dan lain-lain. Tidka boleh ada ketentuan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
Hal ini sudah tertuang dalam Convention against Torture as well as additional Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 Desember 1984 dan mulai berlaku di tanggal 26 Juni 1987 atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Anti Penyiksaan, merupakan salah satu contoh konvensi dalam bidang hukum pidana internasional yang dengan cara langsung berkenaan dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL YANG BERASAL DARI HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA
Asas-asas hukum pidana nasional Negara-negara di dasarnya tidak berbeda antara astu dengan yang lainnya. Dua asas utama dalam hukum pidana nasional Negara-negara merupakan asas legalitas (asas nullum delictum danasas culpabilitas. Dari kedua asas ini diturunkan beberapa asas lainnya dari hukum pidana nasional. Asas hukum pidana nasional yang diturunkan dari asas culpabilitas merupakan asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan, asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) dan asas ne bis in idem.
           
a.       Asas legalitas
Asas legalitas yang dikenal juga dengan nama asas nullum delictum noela poena sine lege………sebagai salah satu asas utama di dalam hukum pidana nasional Negara-negara, di hakekatnya menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak Bisa dipidana apabila atas perbuatan itu tidak atau belum diatur dalam suatu perundangan-undangan pidana nasional. Tegasnya, seseorang untuk Bisa diadili dan atau dijatuhi hukuman atas perbuatannya bila terbukti bersalah ataupun dibebaskan dari tuntutan pidana bila tidak terbukti bersalah, haruslah didasarkan di di adanya undang-undang pidana yang ada dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan.

b.      Asas non-retroactive
Asas non-retroactive ini merupakan turunan dari asas legalitas. Dengan keharusan untuk menetapkan terlebih dahulu suatu perbuatan sebagai kejahatan atau tindakan pidana didalam hukum atau perundang-undangan pidana nasional, dan atas dasar itu barulah Negara menerapkannya terhadap si pelaku perbuatan tersebut.

c.       Asas culpabilitas
Asas ini yang juga merupakan salah satu asas utama dari hukum pidana nasional Negara-negara menyatakan, bahwa seseorang hanya Bisa dipidana apabila kesalahannya sudah Bisa dibuktikan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan kepadanya melalui proses Investigasi oleh badan peradilan yang memang mempunyai wewenang untuk itu. Sebaliknya bila kesalahannya tidak sukses dibuktikan, maka dia wajib dibebaskan, dari tuntutan pidana.

d.      Asas praduga tak bersalah (presumption of innocent)
Menurut asas ini, seseorang yang diduga menjalankan suatu kejahatan atau tindak pidana wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga kesalahannya Bisa dibuktikan berdasarkan suatu putusan badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti. Berdasarkan asas ini, setiap orang yang didakwa menjalankan suatu kejahatan atau tindak pidana wajib diperlakukan sebagaimana layaknya manusia biasa yang tidak bersalah, denagn segala hak asasi manusia yang Inheren di dirinya.

e.       Asas ne/non bis in idem
Asas ini menegaskan, bahwa orang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili dan atau diajtuhi putusan untuk yang kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut. Dengan perkataan lain, seseorang tidak boleh diadili dan atau dijatuhi putusan lebih dari satu kali atas perbuatan yangdialkukannya. Adapun dasar pertimbangannya merupakan, Sebab dia akan sangat dirugikan dan terhadapnya tidak diberikan Agunan kepastiqan hukum.
wajib ditegaskan disini, bahwa putusan badan peradilan itu Bisa aja berupa putusan penghukuman ataupun putusan pembebasan atau Divestasi terhadap dirinya. bila dia sudah diputuskan dengan sanksi pidana tertentu dan sudah selesai dilaksanakan, maka sesudahnya dia akan kembali seperti orang biasa di umumnya, dengan segala hak dan kewajibannya.

Kewajiban suatu Negara (termasuk badan peradilannya) untuk menghormati Negara lain (termasuk badan peradilan dan perutusannya), berdasarkan di asas kemerdekaan, kedaulatan dan kesamaan, derajat Negara-negara. Seperti telah dikemukakan diatas. Tegasnya, setiap Negara wajib menghormati segala apa yang dilakukan oleh suatu Negara di dalam batas-batas wilayahnya. Termasuk dalam mengadili dan memutuskan suatu kasus yang dilakukan oleh badan peradilannya. Oleh Sebab itu, proses Investigasi suatu perkara dihadapan badan peradilan nasionalnya serta putusannya sendiri juga wajib dihormati. bila ini dilanggar, maka sama artinya dengan tidak menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat Negara-negara.


Asas-Asas Hukum Pidana Internasional Yang Benar-Benar Mandiri
Asas-asas Hukum Pidana Internasional yang benar-benar mandiri dihasilkan melalui kesepakatan yang dituangkan dalam suatu konvensi internasional, yakni perjanjian london 8 Agustus 1945 yang juga merupakan Piagam atau Charter dari Mahkamah Militer Internasional (International Military Tribunal) di Nurenberg 1945 dan di Tokyo 1946 ataupun yang menjiwai putusannya dalam kasus-kasus pengadilan atas penjahat perang di waktu Perang Dunia II,  Ada tujuh prinsip atau asas yang ditetapkan dalam perjanjian ini. di kurun waktu tersebut perjanjian ini dipandang sebagai langkah progresif, dimana sebelumnya individu / orang perorangan tidak pernah dimintakan pertanggung jawaban dengan cara internasional atas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya berdasarkan hukum internasional (crimes under international law).
Prinsip atau asas hukum dalam Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg setelah itu diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) dalam sidang kedua tahun 1950, yang disampaikan kepada Majelis Umum PBB namun tidak ada tindak lanjut yang jelas akan tetapi kini telah diakui sebagai prinsip-prinsip atau asas-asas hukum pidana internasional.
Sejak berlakunya perjanjian London 1945 ini ditindak lanjuti dengan pembentukan Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg 1945 dan Tokyo 1946 serta putusan-putusan yang telah dikeluarkan, kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional dengan cara de jure dan de facto dikukuhkan sebab Bisa dimintakan pertanggung jawaban dengan cara langsung di tataran internasional melalui badan peradilan pidana internasional (Pengadilan Nurenberg dan Tokyo, dan diperkuat dengan pembentukan badan pengadilan internasional ad hoc, seperti Mahkamah Kejahatan Perang dalam kasus ex-Yugoslavia 1993 dan Rwanda 1994, dan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) berdasarkan Statuta Roma 1998.
Ketujuh prinsip atau asas hukum pidana internasional sebagaimana terdapat didalam Piagam Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg 1946 yang diformulasikan di tahun 1950 yaitu :
Any person who commits an act which constitutes a crime under internasional law can be responsible therefor as well as liable to punishment. (Setiap orang yang menjalankan suatu perbuatan yang merupakan suatu kejahatan berdasarkan hukum internasional wajib bertanggung jawab dan oleh Sebab itu Bisa dijatuhi hukuman).

Principle II :
The fact of which internal law does not impose a penalty for an act which constitutes a crime under international law does not relieve the person who committed the act by responsibility under international law. (Suatu Hakikat bahwa hukum nasional atau domestik tidak memaksakan suatu hukuman terhadap suatu perbuatan yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional tidaklah membebaskan orang yang bersangkutan yang telah menjalankan perbuatan tersebut dari pertanggung-jawabannya berdasarkan hukum internasional).

Principle III :
The fact of which a person who committed an act which constitutes a crime under international law acted as a Head of State or responsible Government official does not relieve him by responsibility under international law. (suatu Hakikat bahwa seseorang yang menjalankan suatu perbuatan yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional bertindak sebagai kepala negara atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab tidaklah membebaskan yang bersangkutan dari pertanggung jawaban berdasarkan hukum internasional).

Principle IV :
The fact of which a person acted persuant to order of his Government or of a superior does not relieve him by responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him. (suatu Hakikat bahwa seseorang yang menjalankan suatu perbuatan untuk menjalankan perintah dari pemerintahnya atau dari kekuasaan yang lebih tinggi, tidaklah membebaskannya dari pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional, sepanjang masih ada perimbangan moral yang Bisa dipilihnya).

Principle V :
Any person charged which has a crime under international law has the right to a fair trial on the facts as well as law. (seseorang yang dituduh menjalankan suatu kejahatan berdasarkan hukum internasional mempunyai hak atas peradilan yang fair atau tidak memihak atas fakta-fakta dan hukumannya).

Priciple VI :
The crime hereinafter set out are punishable as crimes under international law (kejahatan-kejahatan dibawah ini yang Bisa dihukum sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional, merupakan) :

a.       Crimes againts peace (Kejahatan terhadap perdamaian) :
Ø  Planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression or a war in violation of international treaties, aggreements or assurances(Perencanaan, persiapan, berinisiatif, atau mengobarkan perang agresi atau perang yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan, atau penjaminan-penjaminan internasional);
Ø  Partisipation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the acts mentioned under (i) (berpartisipasi dalam perencanaan bersama atau berkonspirasi dalam perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam butir (i)) ;
b.      War crimes (Kejahatan perang) :
Violations of the laws or customs of war which include, nevertheless are not limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labour or for any additional purpose of civilian population of or in occupied terrirtory; murder or ill-treatment of prisoners of war, of persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns, or villages, or devastation not justified by military necessity.(Pelanggaran-pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan dalam perang, yang termasuk didalamnya, akan tetapi tidak terbatas di pembunuhan, perlakuan sewenang-wenang atau pendeportasian terhadap tenaga kerja budak atau untuk tujuan lain dari penduduk sipil dari atau di wilayah pendudukan, pembunuhan atau perlakuan sewenang-wenang terhadap tawanan perang, orang-orang yang sedang berlayar dilaut, membunuh sandera, pengrusakan atas properti milik pribadi ataupun umum, perusakan brutal atas kota-kota besar ataupun kecil, desa-desa, atau tindakan pengrusakan yang tidak dibenarkan berdasarkan kebutuhan militer) ;

c.       Crimes againts humanity (Kejahatan terhadap kemanusiaan) :
Murder, extermination, enslavement, deportation as well as additional inhuman acts done againts any civilian population, or persecutions on political, racial or religious grounds, when such acts are done or such persecutions are carried on in execution of or in connexion with any crime againts peace or any war crimes. (Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pendeportasian, dan perbuatan perbuatan lain yang tidak berprikemanusiaan yang dilakukan terhadap penduduk sipil, atau penyiksaan atas dasar alasan politik, ras atau agama, apabila perbuatan atau penyiksaan itu dilakukan dalam hubungan dengan suatu kejahatan terhadap perdamaian atau suatu kejahatan perang).

Priciple VII :
Complicity inside the commission of a crime againts peace, a war crime, or a crime againts humanity as set forth in principle VI can be a crime under international law(Keterlibatan dalam suatu perbuatan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana ditentukan dalam Prinsip VI merupakan merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional).

Prinsip I
Di dalam Prinsip I dengan cara tegas dinyatakan beberapa butir penting yang wajib ditelaah dengan cara lebih mendalam, yaitu :
a.       Orang atau individu sebagai pelaku kejahatan;
b.      Kejahatan yang dilakukannya tergolong sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional;
c.       Individu si pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional itu Bisa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;
d.      Sebagai individu yang wajib bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya, maka individu tersebut Bisa dikenakan hukuman.
Mengenai orang atau individu, merupakan setiap orang atau individu, tanpa memandang apapun kedudukannya. Dia Bisa seorang kepala negara, kepala pemerintahan, ataupun pejabat tinggi sipil ataupun militer, bahkan orang-perorangan biasapun juga termasuk. Semuanya Bisa aja menjalankan kejahatan bagus dengan cara sendiri-sendiri, dengan cara bersama-sama, ataupun yang satu sebagai pelaku utama, yang lain sebagai turut serta, ataupun sebagai pembantu aja.
Kejahatan-kejahatan berdasarkan hukum internasional (Prinsip VI) merupakan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. bila kejahatan yang dilakukannya tidak termasuk dalam hukum internasional maka sepenuhnya tunduk di hukum pidana nasional.
Pertanggungjawaban atas kejahatan atau perbuatan yang dilakukannya berdasarkan hukum internasional merupakan tanggung jawab pidana (kriminal), prosedurnya dengan mengajukannya sebagai terdakwa dihadapan badan peradilan pidana internasional. akan tetapi bila atas perbuatannya (kejahatan berdasarkan hukum internasional) itu sudah diatur didalam hukum pidana nasional negara-negara, maka negara yang mempunyai yurisdiksi atas perbuatannya itu dan juga mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menerapkan hukum pidana nasionalnya, Bisa mengadili sendiri berdasarkan hukum pidana nasionalnya.
Setelah orang atau individu bersangkutan dimintakan pertanggung jawaban dihadapan badan peradilan (nasional ataupun internasional) melalui proses peradilan yang adil, fair, dan tidak memihak, maka sebagai konsekuensinya bila ia terbukti bersalah maka dijatuhi hukuman, bila tidak terbukti bersalah maka dia akan dibebaskan dari tuntutan hukum. Adapun tempat menjalani hukuman bila yang mengadili merupakan badan peradilan pidana nasional suatu negara maka dinegara itulah ia menjalani hukuman, sedangkan bila yang mengadili merupakan badan peradilan pidana internasional maka badan peradilan itulah yang menentukan dinegara mana ia wajib menjalani hukuman.

Prinsip II
Substansi dari Prinsip II ini menekankan di usaha untuk menghindari impunitas (impunity) untuk sipelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional. Ada kemungkinan seseorang pelaku kejahatan, termasuk pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional, menghindar dari tuntutan hukum dari negara yang mempunyai yurisdiksi dengan jalan meninggalkan wilayah negara tersebut dan bersembunyi diwilayah negara lain. Atau negara yang mempunyai yurisdiksi ternyata tidak mengatur perbuatan yang merupkan kejahatan berdasarkan hukum internasional itu didalam hukum pidana nasionalnya, atau bila negara itu sudah mengaturnya akan tetapi negara itu tidak mampu dan atau tidak mau mengadili orang yang bersangkutan, bahkan melindunginya.
Prinsip II ini menegaskan, bila hukum nasional tidak mengancam dengan sanksi pidana (hukuman pidana) atas kejahatan berdasarkan hukum internasional hal ini tidaklah membebaskan orang yang bersangkutan dari tanggung-jawabnya atas perbuatannya. Pertanggung-jawaban yang wajib dihadapinya merupakan pertanggung-jawaban menurut hukum internasional.

Prinsip III
Prinsip III ini berkenaan dengan kejahatan berdasarkan hukum internasional yang dilakukan oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai kepala negara atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab. Dalam hubungan keluar, negaranya melalui pemerintahnyalah yang wajib bertanggung jawab atas perbuatan kepala negara, kepala pemerintah ataupun pejabat negara bersangkutan. bila negaranya sudah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu yang mungkin merugikan salah satu pihak atau lebih (negara, organisasi internasional, ataupun subjek-subjek hukum internasional lainnya), maka sudah selesailah masalahnya.
bila perbuatan dari kepala negara, kepala pemerintah, ataupun pejabat negara yang berwenang itu merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana berdasarkan hukum internasional (crimes under international law) maka tidak Bisa menghindarkan diri dari pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional dengan berlindung dibalik jabatannya ataupun negaranya, dia tetap Bisa dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum internasional dihadapan badan peradilan pidana internasional, dengan asalan ia sebagai individu yang menjalankan kejahatan tersebut (meskipun dengan mengatasnamakan jabatan atau negaranya).

Prinsip IV
Berkenaan dengan perintah atasan terhadap bawahannya untuk menjalankan kejahatan berdasarkan hukum internasional, seorang pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional tidak boleh berlindung atau berdalih untuk menghindarkan diri dari pertanggung jawaban atas perbuatannya, dengan alasan ia menjalankan perbuatan tersebut dikarenakan Sebab adanya perintah dari pemerintahnya sendiri atau dari kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya dari dirinya.
Berdasarkan Prinsip IV apapun alasannya untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya, alasan itu tidak Bisa digunakan. Artinya dia wajib mempertanggung jawabkan kejahatan yang telah dilakukannya berdasarkan hukum internasional, meskipun ia melakukannya Sebab perintah dari pemerintah ataupun dari atasannya.

Prinsip V
Merupakan pengakuan atas hak-hak dari individu atau orang yang didakwa sebagai pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional, yaitu hak atas peradilan yang fair bagus atas masalah hukum ataupun fakta-fakta didalam proses persidanganya, dan hak lainnya seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak dianggap bersalah (presumption of innocent), hak untuk tidak dikenakan hukum dengan cara berlaku surut, dan lain-lain yang sudah umum berlaku didalam proses peradilan negara-negara demokrasi didunia.

Prinsip VI
Berkenaan dengan kejahatan apa aja yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional (crimes under international law), yaitu :
a.       Kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace);
b.      Kejahatan perang (war crimes), dan
c.       Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)
Kejahatan inilah yang Bisa dituduhkan terhadap siapapun yang didakwa menjalankan kejahatan berdasarkan hukum internasional oleh Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg 1945 dan di Tokyo 1946, dan yang diadopsi dan diterapkan oleh Mahkamah Kejahatan Perang dalam kasus ex.Yugoslavia 1993 dan Rwanda 1994, serta Mahkamah Pidana Internasional yang termuat dalam Pasal 5 ayat 1 statuta Roma 1998.

Prinsip VII
Prinsip ini memperluas subjek-subjek hukum, tidak aja mereka yang melakukannya akan tetapi juga mereka yang terlibat didalamnya, sejauh mana seseorang Bisa dipandang terlibat atau melibatkan diri dalam suatu kejahatan berdasarkan hukum internasional (kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan) masalah ini ditentukan dengan cara kasus demi kasus.


EmoticonEmoticon