TANAH SEBAGAI Agunan KREDIT Yang Wajib Kita Baca

Tags

TANAH SEBAGAI Agunan KREDIT - Semua masyarakat negara bagus yang termuda hingga yang tertua mempunyai alokasi hukum yang komplit yang mencakup seputar hak, tanggung jawab, transaksi, peraturan, proses, prosedur, implikasi yang sangat sering sangat tidak sempurna dipahami, dan diserahkan kepada para ahli. di tingkat yang begitu Fundamental, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa undang-undang ini yaitu untuk menyamakan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum. Tanpa hukum itu, para warga Bisa jadi akan turun ke dalam pola sikap buruk.

TANAH SEBAGAI Agunan KREDIT


A. Pengertian

1. Pengertian Agunan.
Tanggungan atas pinjaman yang diterima atau borg. Misalnya Ia meminjam uang kepada bank dengan Agunan suatu rumah dan sebidang tanah miliknya ; garansi misalnya ia membeli televisi dengan garansi 1 (satu) tahun ; janji misalnya seorang untuk menanggung utang atau kewajinan pihak lain apabila utang tidak terbayar.


2.    Pengertian Tanah Sebagai Agunan Kredit.
Bahwa salah satu hak atas tanah yang Bisa dinilai dengan uang dan mempunyai nilai ekonomis serta Bisa diperalihkan yaitu hak atas tanah. Untuk menjamin pelunasan dari debitur maka hak atas tanah itulah yang digunakan sebagai Agunan. Sebagai Agunan kredit tanah mempunyai kelebihan antara lain yaitu harganya yang tidak pernah turun.

B. Maksud dan Tujuan Agunan Kredit

1. Maksud Agunan Kredit :
  • a. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur ;
  • b. Untuk menghindari resiko rugi yang akan dialami oleh pihak kreditur ;
2.  Tujuan/ Kegunaan Agunan Kredit :
  • a. Untuk membagikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan benda Agunan bilamana debitur menjalankan wanprestasi atau cidera janji ;
  • b. Memberi dorongan kepada debitur supaya : betul-betul menjalankan usahanya yang dibiayai dengan kredir itu, Sebab bila hal tersebut diabaikan, maka resikonya hak atas tanah yang dijaminkan akan hilang ; serta betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit.

C. Pengaturan Hak Agunan Atas Tanah dalam UUPA

UUPA telah menggariskan suatu ketentuan bahwa hak tanggungan yang Bisa dibebankan di Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha (pasal 25, 33 dan 39). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut :
  • a.      Hak Agunan atas tanah di Negara Indonesia diberi nama “Hak Tanggungan”, yaitu suatu bentuk Forum Agunan baru untuk menggantikan berbagai Forum Agunan yang ada menurut ketentuan yang berlaku ;
  • b.     Hak tanggungan ini hanya Bisa dibebankan di Hak Milik, HGU dan HGB ;
  • c.      Hak Tanggungan ini akan diatur dengan suatu undang-undang tersendiri ;
Sebebelum keluarnya Undang-undang mengenai hak tanggungan peraturan yang berlaku berkaitan dengan hipotik/ Crediet verband antara lain :
  • a.      KUH Perdata Buku II Bab XXI Pasal 1162 – 1232;
  • b.     UUPA No. 5 Th . 1960 ;
  • c.     PP No : 10 Th. 1961 jo. PP 24 Th. 1997 ;
  • d.     PMA No. 15 Th. 1961 jo. PMA No. 2/ 1960 mengenai Pendaftaran Hipotik ;

D. Hipotik / Credit Verband
     
1. Subyek Hipotik
  • a. Pemberi Hipotik  : mereka yang berhak sebagai pemegang hak atas tanah yang Bisa dibebani hipotik ;                 
  • b.   Pemegang Hipotik : di prinsipnya setiap kreditur Bisa sebagai pemegang hipotik.

2. Crediet Verband (CV) :
  • a. Pemberi CredietVerband  : mereka yang berhak sebagai pemegang hak atas tanah                  
  • b.    Pemegang CredietVerband : berdasarkan Keppres No. 14 Th. 1973 ditetapkan : Bank BNI; BBD ; BRI ; BDN dan  Bank Exim.

3. Prosedur Pembebanan Hipotik/ CV:
  • a.    Perjanjian kredit dengan Bank adanya kesanggupan untuk membagikan Agunan berupa hipotik/ CV yamg merupakan perjanjian inti (obligatoir) ;                  
  • b.    Perjanjian pemberian hipotik/CV yang merupakan perjanjian tambahan (assesoir) yang dibuat dengan akte PPAT ;  
  • c.     Pendaftaran hipotik/CV ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya ;                          
Dengan telah didaftarkannya maka lahirlah buku tanah dan sebagai tanda buktinya dibuatlah sertifikat hipotik/ CV. Mulai saat itu kreditur mempunyai kedudukan istimewa yakni : droit de preference yaitu hak mendahului dari kreditur lain yang bukan pemegang hipotik dan droit de suit, yaitu  tanah yang telah jadi Agunan tetap Bisa dilelang untuk melunasi utangnya walaupun sudah beralih kepada pihak lain.

4.Tingkatan Hipotik

Sebidang tanah Bisa dibebani dengan beberapa hipotik atau Bisa dijadikan Agunan untuk beberapa kreditur, sehingga dikenal tingkatan hipotik dan pemegang hipotik I, II, III dst.nya

  • 1.     Peralihan Hipotik/ CV Sebagai suatu hak atas harta Hartah hipotik/CV Bisa diperalihkan. Peralihan hak ini tidak boleh dengan cara  mandiri tanpa memperalihkan piutangnya ;
  • 2.     Peralihan Hak Tanahnya Peralihan hak Bisa dilakukan atas seijin dari preditur.
  • 3.     Surat Kuasa Memasang Hipotik/CVSurat Kuasa Memasang Hipotik kepada Kreditur wajib dibuat dengan cara otentik, sedang untuk CV Bisa di bawah tangan ;
  • 4.     Esekusi Hipotik /CV:Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur berhak menjalankan eksekusi atas tanah yang dijadikan Agunan.        
5. Hapusnya HipotiK
  • a. Sebab hapusnya perikatan inti ;
  • b. Sebab Divestasi hipotik oleh si berpiutang ;       
  • c. Sebab hapusnya hak atas tanahnya ;


E. Pengaturan Agunan kredit dalam UU No. 4 Th. 1996

Aplikasi Agunan kredit berdasarkan UU No. 4 Th. 1996 mengenai Hak Tanggungan, sebetulnya tidak ada perbedaan  yang berarti dibandingkan dengan hipotik, yakni :

  • 1.     Perjanjian pemberian hipotik oleh PPAT dirubah/ diganti menjadi Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ;
  • 2.     Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dirubah/ diganti menjadi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/ Kotamadya 
  • 3.     Pencatatan APHT di Kantor Pertanahan ditentukan selama satu minggu
  • 4.     Kantor Pertanahan Nasional mengeluarkan Akte Hak Tanggungan
  • 5.     Prosedur dalam UU, hingga adanya penghapusan Akte Hak Tanggungan yakni apabila pembayaran kredit sudah selesai tanpa adanya wanprestasi, akte hak tanggungan dihapus dari catatan dalam buku tanah di Kantor Pertanahan Nasional.



EmoticonEmoticon