Ato Basahona Share

follow us

SEJARAH LAHIRNYA UU inti AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 Yang Wajib Kita Baca

Mengkaji SEJARAH LAHIRNYA UU inti AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 - Sebagai pegangan di umumnya, kita semua terikat oleh hukum, sekalipun dari kita sadar atau mengerti undang undang itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." yaitu penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di taraf yang begitu mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan undang-undang ini yaitu untuk mempertahankan standar perilaku tertentu dalam masyarakat kita demi kepentingan umum.

SEJARAH LAHIRNYA UU inti AGRARIA NO.5 TAHUN 1960

SEJARAH LAHIRNYA UU inti AGRARIA
NO.5 TAHUN 1960

Sebelum berlakunya UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat Hukum Agraria. Ada yang bersumber di Hukum Adat, yang berkonsepsi komunalistik religious. Ada yang bersumber di Hukum Perdata Barat yang individualistic-liberal dan ada pula yang berasal dari berbagai bekas Pemerintahan Swaparja, yang umumnya berkonsepsi feudal. Hukum Agraria yang merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, hamper seluruhnya terdiri atas peraturan-peraturan perundang-undangan yang membagikan landasan hukum untuk Pemerintah Jajahan dalam melaksanakan politik agrarianya yang dituangkan dalam Agrarische Wet 1870.
Selain itu adanya dualisme dalam Hukum Perdata memerlukan tersedianya perangkat hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan dan asas-asas yang member jawaban, hukum apa atau hukum yang mana yang berlaku dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum Antargolongan di bidang agraria. Perangkat hukum ini dikenal sebagai Hukum Agraria atau Hukum Tanah Antargolongan.
Didalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam di itu hukum Agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat dari di tercapainya cita-cita diatas. Hal itu dikarenakan terutama :
a. Sebab hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian ter- susun berdasarkan tujuan dan sendir-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini;
b. Sebab sebagai karena dari politik-hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum-adat di- samping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masa'alah antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan Bangsa;
c. Sebab untuk rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum
UU inti Agraria akhirnya dibentuk di tahun 1960. Dalam dimuat tujuan, konsepsi, asas-asas, Forum-Forum hukum dan garis-garis besar ketentuan-ketentuan inti Hukum Agraria/Tanah Nasional. Penjabarannya dilakukan dengan membuat berbagai peraturan Aplikasi yang bersama-sama UUPA merupakan Hukum Agraria/Tanah Nasional Indonesia. Tujuannya yaitu akan mewujudkan apa yang digariskan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi, air dan Hartah alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasanya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, wajib dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal, yang seperti dinyatakan dalam bagian “Berpendapat” serta Penjelasan Umum UUPA berdasarkan atas Hukum Adat mengenai tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.
Perubahan tersebut diselenggarakan dengan cara cepat, fundamental dan menyeluruh dalam rangka apa yang di waktu itu disebut: menyelesaikan Revolusi Nasional kita, yang menghendaki penyelesaian segenap persoalannya dengan cara yang revolusioner, dengan bersemboyan: Pull down yesterday. Construct for tomorrow dan dalam rangka: retooling alat-alat untuk menyelesaikan Revolusi.
Dengan Perkataan-Perkataan sekarang, semuanya itu yaitu di hakikatnya dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional, mengisi kemerdekaan yang diproklamirkan di tanggal 17 Agustus 1945, menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
UUPA mengubah dengan cara fundamental prinsip-prinsip hukum pertanahan yang berlaku sebelum tahun 1960. Perubahan fundamental ini meliputi perangkat hukumnya, dasar konsepsinya ataupun isinya. Dengan berlakunya UUPA, kondisi pertanahan nasional diperintahkan supaya didasarkan oleh hukum tanah adat yang sederhana dan menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan hukum agama. UU yang memberi kemungkinan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa yang sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia.
di awal-awal berlakunya UUPA, kegiatan pertanahan nasional berorientasi di program-program reformasi tanah (Landreform). Mengubah gaya lama Dominasi tanah yang kolonial dengan program redistribusi tanah kepada rakyat dan melarang monopoli Dominasi tanah termasuk feodalisme di pedesaan.
Namun, cita-cita itu tidak berlangsung lama. Sejak tumbangnya Orde Lama yang digantikan Orde Baru, program-program pembangunan pemerintah berorientasi di pertumbuhan ekonomi. Kalau memakai matematika ekonomi, berarti membutuhkan modal untuk menyuntik mesin industri. Industri membutuhkan tanah-tanah untuk bahan sumber produksi. Industri membutuhkan petani untuk memetik kopi, tembakau dan jagung di perkebunan.















You Might Also Like: