Ato Basahona Share

follow us

Resume Hukum Administrasi Negara (HAN) Yang Wajib Kita Tau

Resume Hukum Administrasi Negara (HAN) - Setiap warga negara dari yang termuda hingga yang tertua tinggal dalam konteks hukum yang komplit yang mencakup seputar hak, tanggung jawab, transaksi, standar, proses, prosedur, implikasi yang begitu juga sangat tidak sempurna untuk dimengerti, dan diserahkan kepada para ahli. di taraf yang begitu Fundamental, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa peraturan ini merupakan untuk mempertahankan standar perilaku tertentu dalam masyarakat kita demi kepentingan umum. Tanpa Anggaran seperti itu, masyarakat kita akan turun ke dalam pola sikap buruk.

Resume Hukum Administrasi Negara (HAN)

BAB 1
ADMINISTRASI DAN HUKUM ADMINISTRASI
1.1  Peristilahan
Istilah hukum administrasi negara berasal dari keputusan/kesepakatan pengasuh mata kuliah tersebut di pertemuan di cibulan tanggal 26-28 Maret 1973. Sebelumnya istilah yang di gunakan ialah mengacu di SK mentri P dan K tanggal30 Desember 1972 yaitu dengan nama Hukum Tata Pemerintahan.
Dikaitkan dengan penggunaan istilah “administrasi” kiranya wajib di kaji kembali yaitu arti Perkataan/istilah “administrasi” dalam hukum administrasi negara apakah sama dengan arti/istilah administrasi dalam ilmu administrasi negara.
Langkah sistematis yang Bisa kita tempuh ialah dengan memaparkan arti istilah administrasi menurut konsep HAN dan arti istilah administrasi menurut konsep IAN dan di teliti dari kepustakaan masing masing. Dalam bahasa asing istilah yang di gunakan ialah :
  • inggris memakai istilah “administrative law”
  • belanda memakai istilah “administratief recht” atau “bestuursrecht”
  • jerman memakai istilah “verwaltungsrecht”
  • perancis memakai istilah “droit administratif”
istilah administrasi dalam bahasa asing dalam konsep HAN (Adm.law;Adm.recht) sudah sudah mengandung konotasi negara atau publik sehingga tidak wajib atribusi. Istilah administrasi negara dalam IAN meliputi seluruh kegiatan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) sedeangkan administrasi dalam HAN hanya meliputi lapangan “bestuur” (lapangan kegiaatan negara diluar wetgeving dan rechtspraak). selain itu, administrasi negara merupakan cabang dari administrasi umum oleh Sebab itu dalam IAN, tambahan atribut “negara” bersifat mutlak untuk membedakanya dari administrasi niaga. Dalam hukum administrasi,tambahan “negara’ tidak wajib dan berkelebihan Sebab dalam istilah administrasi sudah mengandung konotasi pemerintah/negara.
Dari uraian di atas Bisa di simpilkan bahwa :
  • arti administrasi dalam HAN tidak sama dengan arti adminstrasi negara dalam IAN. Hal ini Bisa membingungkan mereka yang mempelajari masing- masing ilmu tersebut dengan cara sepihak. Oleh karenanya di sarankan supaya HAN mencari istilah lain. Istilah hukum tata pemerintahan merupakan salah satu alternaifnya.
  • Arti administrasi dalam HAN sudah mengandung konotasi pemerintah(an).oleh Sebab itu bidang hukum ini tidak wajib menambah atribut negar sehingga cukup dengan sebutan hukum administrasi ( selama belum ada istilah pengganti yang di sepakati).
1.2  Pemerintahan
1.2.1Definisi dan perumusan-perumusan
Pemerintahn Bisa di fahami melalui dua pengertian :di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan”(kegiatan memerintah), di lain phak dalam arti “organisasi pemerintahan”(kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan).
Fungsi pemerintahan itu Bisa ditentukan dengan menempatkanya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradialan.pemerintahan Bisa di rumuskan dengan cara negatif sebagai segala macam kgiatan penguasa yang tidak Bisa di sebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan. Adapun fungsi inti pemerintahan yaitu : pemeliharaan ketertiban, pengelola keuangan, tuan tanah, pengusaha.
Adapun pemerintahan sebagai kumpulan dari”kesatuan-kesatuan pemerintahan” terdiri dari :
  • Pribadi dan dewan-dewan yang di tugaskan untuk melaksanakan wewenang yang bersikap hukum publik(badan-badan pemerintahan). Suatu badan jadinya hanya mempunyai suatu wewenang yang dengan cara eksplisit(jelas) di sahkan menurut hukum publik.
  • Badan-badan hukum menurut hukum perdata yang sesuai dan berdasarkan hukum telah didirikan dan oleh Sebab itu wajib sebagai termasuk dalam pihak pemerintah (jawatan umum) maka badan badan hukum ini mempunyai wewenang untuk atas nama negara melaksanakan tindakan-tindakan hukum menurut hukum sipil. Selanjutnya yang di katagorikan dalam pihak pemerintahan para pegawai negeri yang telah di angkat oleh negara dengan cara resmi dan para pekerja kontrak yang denganya phak pemerintah telah manandatangani kontrak kerja.
1.2.2 Sejarah Pemerntahan di Indonesia
Uraian dalam sub bab ini di intinya bertitik tolak dari buku karangan (alm) Prof. Kuntjoro purbopranoto berjudul : perkembangan hukum administrasi indonesia , namun tidak berarti bahwa buku tersebut merupakan satu-satunya sumber mengenai sejarah pemerintahan indonesia. Buku-buku lain yang juga menguraikan mengenai sejarah pemerintahan di indonesia antara lain : Bayu surianingrat, sejarah pemerintahan di indonesia, babak hindia belanda dan jepang . juniarto sejarah ketatanegaraan RI . musanef sistem pemerintahan di Indonesia.
Dengan berdasarkan tulisan logemann berjudul het staatrecht van nederlands indie (th 1974) Prof. Kuntjoro purbopranoto mengetengahkan sebagai titik tolak untuk “historische ontwikkeling der administratie”merupakan tahun1816, Sebab di tahun itu setelah penyerahan kembali pemerintahan oleh inggris (raffles) kepada nederland, untuk pertama kali di bentuk organisasi pemerintahan di hindia belanda.
Organisasi pemerintahan setelah penyerahan oleh raffles merupakan sebagai berikut : pemerintah pusat membentuk sekretariat yang di namakan “algemene secrtarie” di bogor. Pimpinan urusan “oorlog en marine” si serahkan kepada suatu departemen ; urusan keuangan di serahkan kepada “generale directive van vinancien” susunan pemerintahan yang sederhana itu baru di kembangkan lebih luas di masa gubernur jendral duymaer van twist . sesudah tahun 1904 susunan departemen merupakan sebagai berikut :
  1. Pertanian
  2. Perusahaan negara (gouvernements bedrijven)(th1907)
  3. Kehakiman (pertama kali di dirikan tahun 1870)
  4. Keuangan
  5. Pemerintahan (binnenland bestuur)
  6. Pengajaran dan keagamaan (onderwijs en eeredienst)
  7. Perokonomian
  8. Perhubungan dan pengairan ( verkeer en waterstaat)
  9. Peperangan (oorlog)
10.  Angkatan Bahari (marine)
1.2.3 pemarintahan dalam zaman modern
di umumnya pilihan dari tugas-tugas modern pemerintah itu bergantung dari :
a)      Kesukaran dan kebutuhan yang di rasakan oleh masyarakat yang bersangkutan .
b)      Sarana-sarana keuangan dan kemungkinan-kemungkinan lain yang tersedia untuk menjalakan tugas-tugas tertentu.
c)      Tanggapan di di bidang politik mengenai kebijaksanaan pihak negara yang di inginkan.
d)     Kewajiban-kewajiban di tingkat internasional.
1.3  definisi dan deskripsi hukum administrasi
Hukum administrasi negaara merupakan keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, bagus tinggi ataupun rendah setelah alat-alat itu akan memakai kewenangan-kewenangan ketatanegaraan.
Deskripsi hukum administrasi negara oleh J.H.A Logemann ialah hukum administrasi meliputi peraturan-peraaturan khusus, yang di samping hukum perdata positif yang berlaku umum, mengaatur Tips-Tips mengatur organisasi negara itu serta dalam lalu lintas masyarakat. E.Utrecht menerjelaskan bahwa “ hukum administrasi negara merupakan hukum hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan adminisrasi negara”
1.4  perkembangan hukum administrasi
hukum administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu mulai memakai sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem-sistem perizinan. Oleh Sebab itu Bisa di sepakati bahwa, hukum administrasi sangat awalnya sudah terlalu kuno, oleh Sebab pihak pemerintah juga sejak dahulu telah bertanggungjawab atas penataan dan pengelolaan masyarakat dengan cara lebih kurang. hukum administrasi dalam bentuk yang demikian ini nampaknya senantiasa “hukum administrasi luar biasa” yakni suatu hukum administrasi dalam bentuk  peraturan perundang-undangan tertentu.
1.5  lapangan hukum administrasi khusus dan hukum administrasi umum
lapangan hukum administrasi khusus merupakan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa seperti contoh :hukum atas tata ruang dan hukum perizinan bangunan. Sebaliknya yang di maksud dengan lapangan hukum administrasi umum merupakan peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat di suatu bidang hukum tertentu dari kebijaksanaan penguasa, seperti contoh : algemene begenselen van bahoorjelik bestuur
1.6  Kedudukan hukum administrasi negara dalam lapangan hukum
Hukum administrasi materil terletak di hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting (esensial) untuk kehidupan masyarakat sehingga penegakkan noram-norma tersebut tidak di serahkan di pihak partikelir akan tetapi wajib di lakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma- norma yang penegakkannya Bisa di serahkan di pihak partikelir. Di antara kedua bidang hukum itu terletak hukum administrasi. Hukum administrasi Bisa di katakan sebagai hukum antara . sebagai contoh : izin bangunan dalam membagikan izin penguasa memperhatikan segi segi keamanan dari bangunan yang di rencanakan.dalam hal demikian pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan. selain itu untuk yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai izin bangunan Bisa di tegakkan sanksi pidana.
Perbedaan antara hukum administrasi dengan bidang hukum lainnya meliputi :
-          Hukum administrasi normal tidak hanya mengenal “contentieus procesrecht “ akan tetapi juga “non contentieus procesrecht” (hukum acara sengketa dan hukum acara non sengketa)n
-          Di bandingkan dengan hukum perdata dan hukum pidana yang mengenal kodifikasi, hukum administrsi umum tidak mengenal kodifikasi
-          Tidak ada pemishan tegas antara hukum tata negara dan hukum administrasi.terhadap hukum tata negara hukum administrasi merupakan perpanjanagan darai hukum tata negara. Hukum administrasi melengkapi hukum tata negara, di samping sebagai hukum instrumental juga menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan-keputusan penguasa
1.7  hukum administrasi dan ilmu pemerintahan lain
hukum administrasi bukan satu-satunya ilmu pengetahuan mengenai pemerintahan umum. Banyak sekali disiplin-disiplin ilmu yang mempelajari kebijaksanaan pemerintah dan pemerintahan umum. Disiplin ilmu itu kita sebut dengan istilah : ilmu-ilmu pemerintahan .
yang termasuk ilmu pemerintahan yaitu ilmu hukum, sosiologi, ilmu polotik yang obyeknya merupakan pemerintahan ilmu pemerintahan yang terpenting merupakan :
-          soal-soal keuangan negara.
-          Hukum administrasi
-          Sosiologi pemerintahan
-          Ilmu politik pemerintahan.
Disamping ilmu-ilmu pemerintahan tersebut masih ada bidang yang kurang berkembang yaitu ilmu psikoloi pemerintahan, sejarah pemerintahan dan falsafah pemerintahan.
Hukumadministrasi jadinya hanya merupakan salah satu dari keseluruhan ilmu-ilmu pemerintahan, yaitu bagian yang membahas Anggaran-Anggaran yang tertulis dan tidak tertulis dari pemerintahan umum.
Dalam ilmu pemerintahan Bisa di temukan dua macam pendekatan :pendekatan empiris dan pendekatan normatif. Pendekatan empiris bertujuan untuk menelaah pengaruh yang nyata dari pemerintahan umum,sementara pendekatan normatif menelaah putusan-putusan normatif.
1.8  perkembangan pemerintahan umum di masa depan
hukum administrasi itu terlibaat dengan perkembangan-perkembangan yang cepa. Hukum administrsi dari sepuluh tahun lalu berbeda dari hukum adminidtrsi masakini.maka bagaimana arah perkembangan hukum administrasi di masa yang akan datang?

Source : http://catatanhukumaaz.wordpress.com/2011/03/30/resume-buku-pengantar-hukum-administrsi-indonesia-introduction-to-the-indonesian-administrative-law-philipus-m-hadjon-oleh-muhammad-muaz/

You Might Also Like: