PROSEDUR MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS Yang Wajib Kita Baca

Tags

PROSEDUR MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS - Siapapun warga negara dari yang termuda hingga yang tertua tinggal dalam alokasi hukum yang komplit yang mencakup seputar hak, tanggung jawab, transaksi, peraturan, proses, prosedur, implikasi yang sangat sering sangat belum tentu sempurna dipahami, dan diserahkan kepada para ahli. di taraf yang sangat Fundamental, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan undang-undang ini yaitu untuk menyamakan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum. Tanpa hukum itu, masyarakat kita akan terjerumus ke dalam pola sikap buruk.

PROSEDUR MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS


Bilamana seseorang akan mendirikan suatu perseroan terbatas, maka para pendiri, yang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih, menjalankan perbuatan hukum sebagai yang tersebut di bawah ini :

  • a. Pertama, para pendiri datang di kantor Notaris untuk meminta di buatkan akta pendirian PT. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari PT yang bersangkutan. Anggaran dasar ini dibuat sendiri oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah antara mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu Bisa diserahkan pelaksanaannya kepada Notaris yang bersangkutan.
  • b. Kedua. Setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga Bisa dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman, dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut, akan tetapi wajib ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian perseroan terbatas itu tidak menjalani kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian PT yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang wajib diubah, maka perubahan itu wajib ditetapkan lagi dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini wajib mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Begitulah hingga ada surat keputusan terakhir dari Departemen Kehakiman mengenai akta pendirian PT yang bersangkutan.
  • c. Ketiga. Para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayahi domisili PT tersebut untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar di buku register PT.
  • d. Keempat. Para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan mengenai pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta pula surat dari Panitera Pengadilan Negeri mengenai telah didaftarnya akta pendirian PT tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.


_____________________________
H.M.N. PURWOSUTJIPTO, S.H.
PENGERTIAN inti HUKUM DAGANG INDONESIA 2
BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN


EmoticonEmoticon