Perjanjian Hak Tanggungan (Hipotik) Yang wajib Kita Ketahui

Mengkaji Perjanjian Hak Tanggungan (Hipotik) - Sebagai pegangan umum, kita semua terikat oleh hukum, terlepas dari kita tidak sadar atau mengerti peraturan negara itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." yaitu penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di tingkat yang begitu mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa peraturan ini yaitu untuk menyamakan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum.

Perjanjian Hak Tanggungan (Hipotik)

Hak tanggungan (hipotik) diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang merupakan bagian dari hukum kebendaan (zakelijkrecht), akan tetapi mengandung unsur perikatan (verbintenis) atau perjanjian (overeenkomst) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1162 KUH Perdata menyebutkan yang dimaksud dengan hipotik yaitu suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya untuk pelunasan suatu perikatan.

Hak tanggungan (hipotik) berlaku untuk Agunan benda tetap atau benda tidak bergerak, dan benda tersebut tidak diserahkan kepada pemegang hak tanggungan (hipotik). Hak tanggungan (hipotik) terjadi apabila nasabah diberikan kredit oleh bank dan sebagai Agunan atas kredit yang diterimanya tersebut, nasabah membagikan Agunan berupa benda tetap atau benda tidak bergerak (tanah). Barang tetap yang dijadikan Agunan akan tetap di tangan pemilik semula, hanya aja Sebab dijadikan sebagai Agunan, maka barang itu dibatasi pemilikannya oleh hak tanggungan (hipotik) yang dipunyai oleh bank. Jadi hak milik tetap dipegang oleh pemilik, sedangkan bank mempunyai hak tanggungan (hipotik). Perjanjian hak tanggungan (hipotik) sebagai Agunan untuk pihak yang meminjamkan uang (kreditur) merupakan perjanjian tambahan (accessoir) sebagai karena adanya perjanjian kredit yang merupakan perjanjian inti dalam perbankan.

Hak tanggungan (hipotik) sebagai hukum kebendaan (zakelijkrecht) berpangkal di filsafat kapitalis dan individualis dalam hal pemilikan swasta atau modal di bank dengan perjanjian kredit. Pihak pengusaha membagikan Agunan berupa barang-barang tetap atau yang dianggap tetap dengan cara fiksi oleh perundang-undangan. Barang Agunan berupa barang tetap berupa tanah, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan yang dianggap sebagai barang tetap dengan cara fiksi yaitu seperti kapal Bahari dengan ukuran minimal tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang dan terdaftar, serta kapal terbang.

Hak tanggungan (hipotik) tidak dikenal dalam hukum adat. Hak tanggungan (hipotik) untuk tanah adat berlaku ketentuan tersendiri yang disebut credietverband. Selain itu terhadap tanah adat dikenal juga gadai tanah menurut hukum adat.

Hak tanggungan (hipotik) di hakekatnya tidak Bisa dibagi-untuk dan lepas dari semua benda tidak bergerak yang diikatkan dalam keseluruhannya. Menurut ketentuan pasal 1164 KUH Perdata, yang Bisa dibebani dengan hak tanggungan (hipotik) yaitu :
  • Benda-benda tetap atau tidak bergerak yang Bisa dipindah-tangankan beserta segala kelengkapannya.
  • Hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta kelengkapannya.
  • Hak numpang karang dan hak usaha.
  • Bunga tanah, bagus yang wajib dibayar dengan uang ataupun yang wajib dibayar dengan tanah dalam ujudnya.
  • Bunga sepersepuluh.
  • Pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah beserta hak-hak istimewa yang Inheren padanya.
Sedangkan menurut pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) menyebutkan bahwa kapal-kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit 20 m3 Bisa dihipotikkan dan tidak Bisa diletakkan gadai dengan suatu register kapal yang ditetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri oleh pegawai balik nama (overschrijvings ambtenaar) yaitu syah bandar.

Jadi barang-barang yang Bisa dibebani dengan hak tanggungan (hipotik) yaitu :
  • Benda-benda tetap berupa tanah yang menurut Undang-Undang inti Agraria (UU Nomor : 5 tahun 1960) Inheren hak milik (eigendom), hak guna usaha (opstal), dan hak guna bangunan (erfpacht).
  • Benda-benda seperti yang dimaksud oleh pasal 1164 KUH Perdata.
  • Kapal Bahari yang berukuran 20 m3 ke atas yang terdaftar di register sesuai pasal 314 ayat 3 KUHD.
  • Kapal terbang seperti dimaksud oleh Pengumuman Dirjrn Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan Nomor : 1 tahun 1971.

Persamaan antara hak tanggungan (hipotik) dan gadai yaitu :
  • Keduanya sama-sama merupakan hak kebendaan  (zakelijkrecht)
  • Keduanya sama-sama merupakan perjanjian yang bersifat accesoir yang mengikuti di perjanjian pokoknya.
  • Keduanya Bisa berpindah tangan di pihak ketiga  bersama dengan piutangnya.
  • Benda Agunan, bagus di hak tanggungan (hipotik) ataupun di gadai tidak boleh dimiliki oleh si pemegang gadai atau pemegang hipotik tersebut.
  • Hak milik barang tersebut tetap dipunyai oleh pemilik semula.

Perbedaan antara hak tanggungan (hipotik) dan gadai yaitu :
  • Hak tanggungan (hipotik) berlaku terhadap barang-barang tetap (tidak bergerak), sedangkan gadai berlaku terhadap barang-barang bergerak.
  • Hak tanggungan (hipotik) dilakukan dengan akta otentik (akta resmi yang dibuat dihadapan pejabat yang ditunjuk untuk itu), sedangkan gadai tidak diharuskan dengan akta otentik (akta resmi).
  • Dalam hak tanggungan (hipotik) barang tetap yang menjadi Agunan tidak diserahkan kepada yang meminjamkan uang, sedangkan di gadai barang yang dijadikan Agunan diserahkan kepada yang meminjamkan uang.
  • Dalam hak tanggungan (hipotik) barang yang dijaminkan Bisa beberapa kali dibebani hak tanggungan (hipotik), sedangkan di gadai pembebanan barang Agunan biasanya dilakukan hanya sekali.

Pertanyaan yang sering muncul yaitu kenapa di gadai tidak diharuskan dengan memakai akta otentik (akta resmi), sedangkan di hak tanggungan (hipotik) dilakukan dengan akta otentik (akta resmi) ? Jawabannya yaitu hal tersebut dikarenakan Sebab dalam gadai barang Agunan dipegang dan dikuasai oleh pemegang gadai, sehingga pemegang gadai sudah terjamin aman apabila peminjam menjalankan wanprestasi. Sedangkan dalam hak tanggungan (hipotik), pemegang hak tanggungan (hipotik) tidak memegang dan menguasai barang jaminannya, sehingga belum terasa aman baginya apabila peminjam menjalankan wanprestasi.

Menurut ketentuan pasal 1179 KUH Perdata, suatu hak tanggungan (hipotik) wajib didaftarkan di tempat pencatatan khusus untuk itu, yaitu untuk :
  • Tanah yang dibebani hak tanggungan (hipotik) yang telah dibuatkan akta hak tanggungan di hadapan notaris wajib didaftarkan di kantor pendaftaran tanah (Badan Pertanahan Nasional) setempat, dan kantor pendaftaran tanah tersebut akan mengeluarkan sertifikat hak tanggungan (hipotik).
  • Kapal Bahari yang dibuat aktanya di pegawai balik nama yaitu syahbandar.
  • Kapal terbang yang dibuat aktanya menurut ketentuan yang berlaku di negara bersangkutan.

Sedangkan hal-hal yang Bisa menghapuskan hak tanggungan (hipotik) antara lain yaitu :
  • Sebab tidak berlakunya lagi perjanjian inti, misalnya Sebab hutang telah dibayar lunas.
  • Pemegang hak tanggungan (hipotik) melepaskan hak tanggungan (hipotik)-nya.
  • Sebab penetapan oleh hakim.

Semoga bermanfaat.



0 Response to "Perjanjian Hak Tanggungan (Hipotik) Yang wajib Kita Ketahui"

Post a Comment