PERBEDAAN HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM PIDANA Yang wajib Kita Tau

Tags

PERBEDAAN HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM PIDANA - Setiap warga negara bagus yang termuda hingga yang tertua tinggal dalam konteks hukum yang komplit yang mencakup seputar hak, tanggung jawab, transaksi, peraturan, proses, prosedur, implikasi yang begitu juga sangat belum tentu sempurna untuk dimengerti, dan diserahkan kepada para ahli. di taraf yang begitu Fundamental, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan peraturan ini yaitu untuk mempertahankan standar perilaku tertentu untuk penduduknya demi kepentingan umum. Tanpa hukum itu, masyarakat kita akan terjerumus ke dalam tatanan tak beraturan.

PERBEDAAN HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM PIDANA


Sebelum kita ketahui mengenai perbedaan dari Hukum Pidana dengan Hukum Perdata. Bahwa wajib adanya pengertian terlebih dahulu dari masing – masing hukum tersebut. Hukum pidana berbeda dengan hukum perdata dalam beberapa hal diantaranya terlihat dari perbedaan pengertian, isi, pelaksanaannya hingga dengan perbedaan menafsirkannya. Perbedaan hukum pidana dan hukum perdata Bisa diuraikan dengan cara ringkas seperti tercantum dibawah ini :

1. Perbedaan Pengertiaan.

  • Hukum perdata yaitu sekumpulan Anggaran hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, fokus dari hukum perdata yaitu kepentingan personal atau kepentingan individu.
  • Hukum pidana yaitu serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan adanya ancaman sanksi tertentu.


2. Perbedaan isinya
  • a. Hukum Perdata mengatur hubungan-hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
  • b. Hukum Pidana mengatur hubungan-hukum antara seorang anggota masyarakat (warganegara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.

3. Perbedaan Pelaksanaanya
  • a. Pelanggaran terhadap norma-hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu, menjadi penggugat dalam perkara itu.
  • Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, di umumnya cepat diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-hukum pidana (delik = tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan Negara seperti Polisi, Jaksa dan Hakim cepat bertindak. Pihak yang menjadi korban cukuplah melaporkan kepada yang berwajib (Polisi) mengenai tindak-pidana yang terjadi. Pihak yang melaporkan (yang dirugikan) menjadi saksi dalam perkara itu, sedang yang menjadi penggugat yaitu Penuntut Umum itu (Jaksa).
Terhadap beberapa tindak pidana tertentu, tidak diambil tindakan oleh pihak yang berwajib, bila tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan, misalnya : perzinahan, perkosaan, pencurian antara keluarga.


4. Perbedaan Menafsirkan
  • a. Hukum Perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interprestasi terhadap Undang-Undang Hukum Perdata.
  • b. Hukum Pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti Perkataan dalam Undang-Undang Pidana itu sendiri. Hukum Pidana hanya mengenal penafsiran authentik, yaitu penafsiran yang tercantum Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri (Titel IX dari buku ke I Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Kesimpulan :

Pengertian Hukum Perdata, berdasarkan pendapat para ahli, dengan cara sederhana yaitu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dengan menitik beratkan di kepentingan perseorangan, dimana ketentuan dan peraturan dimaksud dalam kepentingan untuk mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya. Dalam praktek, hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lainnya ini, dilaksanakan dan tunduk Sebab atau di suatu kesepakatan atau perjanjian yang disepakati oleh para subyek hukum dimaksud.

Pengertian Hukum Pidana dengan cara umum yaitu keseluruhan Anggaran hukum yang memuat peraturan – peraturan yang mengandung keharusan, yang tidak boleh dilakukan dan/atau larangan-larangan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa penjatuhan pidana untuk barang siapa yang melanggar atau melaksanakan larangan atau ketentuan hukum dimaksud. Sedangkan sanksi yang akan diterima untuk yang melanggarnya sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Bersumber dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maka sanksi pidana di pokoknya terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.



EmoticonEmoticon