Pengertian Hukum Dalam Masing-Masing Subyek Yang wajib Kita Baca

Tags

Pengertian Hukum Dalam Masing-Masing Subyek - Sebagai prinsip umum, kita semua terikat oleh hukum, terlepas dari kita tidak sadar atau mengerti peraturan negara itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." merupakan penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di tingkat yang sangat Fundamental, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan peraturan ini merupakan untuk menyamakan standar perilaku tertentu dalam masyarakat kita demi kepentingan umum.

Pengertian Hukum Dalam Masing-Masing Subyek

PENGERTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI
Disini merupakan pernyataan yang dikemukakan menurut para ahli dalam masing-masing subyek. mengenai Pengertian Hukum
Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat akan tetapi juga hakim. Undang-undang merupakan sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; Sebab kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. Aristotele
Hukum merupakan semua Anggaran yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Mr. E.M. Mayers
hukum merupakan tingkah laku par anggota masyarakat, Anggaran yang daya penggunaannya di saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai Agunan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu. Duguit
Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup -perintah dan larangan- yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh Sebab itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut Bisa menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu. E. Utrecht
Bahwa para merupakan semua Anggaran (norma) yang wajib dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian bila melanggar Anggaran-Anggaran itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. M.H. Tirtaamidjata, S.H.,

Pengertian Hukum Pidana
merupakan peraturan para mengenai pidana. Perkataan "pidana" berarti hal yang "dipidanakan" yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. F. WIRJONO PRODJODIKORO
Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. C.S.T KANSIL

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian Bisa juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal menjalankan sesuatu atau tidak menjalankan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk menjalankan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu Bisa dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang Bisa dijatuhkan untuk tindakan-tindakan tersebut. (pengertian ini nampaknya dalam arti hukum pidana materil). G. WLG. LEMAIRE

Hukum Pidana merupakan Keseluruhan dasar dan Anggaran yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut). D. VAN HAMEL


Pengertian Hukum Perdata
merupakan hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan
merupakan seperangkat Anggaran-Anggaran yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan membagikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ronald G. Salawan
merupakan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.
merupakan hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Sudikno Mertokusumo Pengertian Hukum Islam
merupakan hukum yang ber di nilai-nilai keislaman yang berasal dari dalil-dalil agama Islam. Bentuk hukumnya Bisa berupa kesepakatan, larangan, anjuran, ketetapan dan sebagainya islam

Pengertian Hukum Internasional
Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Meliputi antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, dan antara ubjek hukum bukan negara satu sama lain. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.
Hukum internasional merupakan sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan Sebab itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara. Prof. Dr. J.G. Starke

Pengertian Hukum Adat
Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan Anggaran-Anggaran yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan mempunyai sanksi riil yang sangat kuat. Contohnya sejak jaman dulu, Suku Sasak di Pulau Lombok dikenal dengan konsep Gumi Paer atau Paer. Paer merupakan satu kesatuan sistem teritorial hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, kemanan dan kepemilikan yang Inheren kuat dalam masyarakat .

Pengertian Negara Hukum
Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum (Mustafa Kamal Pasha, dalam Dwi Winarno, 2006).


Pengertian Hukum Acara Pidana
Kumpulan ketentuan-ketentuan hokum yang mengatur bagaimana Tips Negara, apabila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan syak wasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim wajib memutuskan suatu hal yang telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu wajib dijalankan. Van Bemmelen Merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat Tips bagaimana badan pemerintah yang berkuasa (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) wajib bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana. Wiryono Prodjodikoro


Pengertian Hukum Acara Perdata
merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana Tips memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil atau peraturan yang mengatur bagaimana Tips mengajukan suatu perkara perdata ke muka pengadilan perdata dan bagaimana Tips hakim perdata membagikan putusan. Cst Kansil
Menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan Perkataan lain, hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin Aplikasi hukum materiil. Lebih kongkritnya lagi dikatakan bahwa hukum acara perdata merupakan mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan Aplikasi dari putusan. Sudikno


Pengertian Politik Hukum
Politik merupakan kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak Bisa terlepas dari gejala komflik dan kerjasama. ANDREW HEYWOOD
Politik merupakan suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan - keputusan daripada Forum-Forum abstrak. CARL SCHMIDT


Pengertian Filsafat Hukum
Mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan mengenai hakikat hukum, mengenai dasar untuk kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat Fundamental itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum Bisa menggarap bahan hukum, akan tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asa, peraturan, bidang serta system hukumnya sendiri. Menurut Satjipto Raharjo
Filsafat hukum berusaha membuat "dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak Bisa diraba oleh panca indera" sehingga filsafat hukum menjadi ilmu normative, seperti halnya dengan ilmu politik hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu cita hukum yang Bisa menjadi "dasar hukum" dan "etis" untuk berlakunya system hukum positif suatu masyarakat (seperti grundnorm yang telah digambarkan oleh sarjana hukum bangsa Jerman yang menganut aliran-aliran seperti Neo kantianisme). Menurut Lili Rasjidi

Pengertian Hukum Administrasi Negara
Administrasi Negara merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana Forum - Forum mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa - bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan. Menurut M/E Dimock Dan G.O Dimock
Administrasi Negara merupakan suatu proses yang bersangkutan dengan Aplikasi kebijaksanaan - kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik - teknik yang tidak terhingga jumlahnya, membagikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. John M. Pfiffer dan Robert V,

Pengertian Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur organisasi negara. Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is usually staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben. untuk Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh Sebab negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain ataupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya ambtenorganisatie. J.H.A Logemann
Hukum Tata Negara merupakan Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan pengertian tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut. Van Vollenhoven
Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur organisasi dari di Negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. Scholten

Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukan masyarakat Hukum yang atasan maupunyang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu. Kusumadi Pudjosewojo

Pengertian Hukum Agraria
Hukum agraria merupakan keseluruhan ketentuanyang hukum perdata, tata negara, tata usaha negara, yang mengatur hubungan antaraorang dan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur pula wewenang yang ber di huungan tersebut. Subekti dan Tjitro Subono
Menyatakan bahwa hukum agraria merupakan menjadai bagian dari hukum tata usaha negaram Sebab mengkaji hubungan-hubungan hukumantara orang, bumi, air dan ruang angkasa yang meliatakan pejabat yang bertugasmengurus masalah agraria. Prof. E. Utrecht, S.H.

Pengertian Hukum Pajak
Hukum pajak merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemunggut pajak dan rakatnya sebagai pembayar pajak. (Erly Suandi:2002)

Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil Hartah seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui ka negara , sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukummantar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak) (Santoso Brotodiharjo:2003).

Pengertian Hukum Dagang
Hukum Dagang merupakan hukum yang mengatur perikatan didalam lapangan perusahaan. H.M.N.Purwosutjipta
Hukum Dagang merupakan Hukum yang mengatur masalah perdagangan atau perniagaan yaitu masalah yang timbul Sebab tingkah laku manusia (persoon) dalam perdagangan atau perniagaan. Menurut Achmad Ichsan.
Berbagai pegertian hukum mulai dari pidana, perdata, islam, internasional, adat, negara, acara pidana & perdata, politik, filsafat, administrasi dan tata negara, agraria, pajak, dagang yang dikutip berdasarkan pernyataan masing-masing menurut para ahli.


EmoticonEmoticon