PENGARUH AGAMA TERHADAP HUKUM Yang Wajib Kita Tau

Tags

PENGARUH AGAMA TERHADAP HUKUM - Siapapun warga negara bagus yang termuda hingga yang tertua mempunyai alokasi hukum yang kompleks yang mencakup seputar hak, tanggung jawab, transaksi, peraturan, proses, prosedur, implikasi yang begitu juga sangat belum tentu sempurna dipahami, dan diserahkan kepada para ahli. di taraf yang sangat Fundamental, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa peraturan ini merupakan untuk menyamakan standar perilaku tertentu untuk masyarakat kita demi kepentingan umum. Tanpa undang undang itu, para warga Bisa jadi akan terjerumus ke dalam tatanan tak beraturan.

PENGARUH AGAMA TERHADAP HUKUM


suatu Contoh mengenai Pengaruh Agama Terhadap Hukum

Adolf Schnitzer dalam karyanya Vergleichende Rechtslehre (1961), di bagian yang menerjelaskan mengenai keluarga hukum yang ada di pelbagai negara, yang disebutnya ada lima yaitu :

Keluarga hukum daerah Roman, Germania, Slavia, Anglo-Amerika, dan negara-negara Afro-Asia. Beliau menambahkan adanya hukum agama yang sangat berpengaruh yakni hukum Yahudi, hukum Kristen dan hukum Islam.

Di Indonesia, terutama di lapangan hukum perdata khususnya perdata adat, tampak sekali besarnya pengaruh Institusi Islam, termasuk hukumnya ke dalam hukum adat Indonesia. Malahan penelaan-penelaan Belanda di zaman Hindia Belanda, sebelum C. Van Vollenhoven seperti L.W.C. Van den Berg menganggap bahwa hukum adat (Indonesia) sebenarnya merupakan hukum Islam yang diterapkan dalam pergaulan hidup pedesaan, di daerah-daerah hukum adat. Sekalipun demikian diketahui bahwa di kenyataannya Sudut Pandang ini keliru, namun tidak Bisa disangkal bahwa agama Islam besar pengaruhnya terhadap hukum perdata adat. Di bawah ini akan diuraikan hal tersebut sekedar sebagai contoh mengenai Fenomena ini. Mengenai pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat diperbincangkan oleh Prof. Mr. J. Prins, dalam karya tulisnya Adat en Islamitische Plichtenleer in Indonesia, Prins berusaha membuktikan bahwa hubungan di antara hukum Islam dan hukum Adat di dalam pergaulan masyarakat hukum Bisa dilukiskan menurut tiga kemungkinan yaitu :


  • a. Hukum Islam membawa kaidah-kaidah hukum untuk kepentingan-kepentingan yang belum ternyata di dalam hukum adat Indonesia; di dalam hal ini hukum Islam menambah luasnya wilayah hukum adat. Contohnya, waaf, yang menjadi wakaf Indonesia.
  • b. Suatu Forum hukum diatur di dalam kedua sistem hukum itu sedemikian, sehingga kedua Forum hukum itu, yang satu dengan yang lain saling menyesuaikan diri; kedua sistem hukum itu lalu hidup berdampingan dengan cara harmonis. Contohnya, hukm perkawinan.
  • c. Terdapat bentrokan di antara kaidah-kaidah hukum Islam dengan kaidah-kaidah hukum adat, di umumnya tak Bisa dinyatakan lebih dahulu, sistem hukum yang manakah akan menang di dalam pertikaian tersebut. Contohnya, hukum pewarisan.
Berhubungan dengan pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat Indonesia pernah dipergunakan istilah "resepsi" (bah. Latin : receptio). Dengan resepsi itu dimaksudkan : pengaruh satu sistem yang tertentu terhadap satu sistem hukum yang lain, sehingga sistem hukum yang lain itu telah diubah oleh penerimaan hukum yang berpengaruh itu.

Di dalam "Pengantar Ilmu Hukum" karangan Prof. Djokosutono, dikemukakan bentuk-bentuk resepsi :
  • a. Resepsi teoritis (hanya teori-teori hukum asing itu dipelajari oleh ahli-ahli hukum);
  • b. Resepsi praktis (hasil pelajaran dengan cara teoritis itu telah dipraktekkan oleh para ahli hukum);
  • c. Resepsi di lapangan ilmu (ajaran sistem hukum asing itu telah dijadikan mata pelajaran di Universiteit dan sebagainya);
  • d. Resepsi di dalam hukum positif (penggal-penggal dari sistem hukum asing itu telah dijadikan hukum positif di dalam negara yang menerimanya.
Keempat macam resepsi itu Bisa diketemukan di dalam kebenaran sosial di Indonesia di masa sekarang; ke arah mana resepsi itu akan berkembang tak Bisa diperbincangkan. Telah menjadi masalah untuk ahli-ahli hukum Islam dengan Tutorial bagaimana kita wajib mengatasi perbedaan di antara Syariah (menurut kehendak para fakih) dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam masyarakat modern.

Diantaranya, Prof. Mr. Dr. Hazairin mengupas hal itu di dalam karangannya (pidatonya) : "Hukum baru di Indonesia", yakni khusus berhubungan dengan cita-cita untuk menyatukan hukum di Indonesia, beliau mengemukakan bahwa hukum Syariah sebenarnya haruslah hanya berdasarkan Qur'an dan Hadits aja, sebaliknya, Fikih, yang telah dibekukan dari abad ketiga Hijrah, sedapat-dapatnya haruslah dihidupkan kembali. Salah satu bagian menarik yang diketengahkannya merupakan :

  • "Dengan demikian nyatalah bahwa hukum Qur'an itu memang "Bisa" dijalankan di semua pojok dunia Islam dengan tidak wajib sekali-sekali menjadikan tiap-tiap pojok itu seperti masyarakat Arab, asal aja orang Islam telah mampu kembali melepaskan dirinya dari belenggu taklid kepada ulama-ulama Arab dan masyarakat Arab seribu tahun yang lampau dan kembali kepada inti-pokoknya di perkembangan agama dan hukumnya yaitu Qur'an dan Sunnnah, dan menyesuaikan masyarakatnya setiap zaman dengan inti-inti luhur tersebut".
Dengan Perkataan lain : Dengan penuh keinsyafan bahwa Qur'an dan Sunnah (untuk ummat Islam) merupakan hukum yang kekal dan abadi, maka fikih wajib dijadikan hukum positif di dalam sistem hukum syariah. Demikian cita-cita Hazairin, untuk menyesuaikan hukum Islam kepada masyarakat yang dinamis dan modern, di mana hukum adat dipertahankan pula, yaitu sebagai hukum positif.

Pengaruh agama Masehi untuk orang-orang Kristen khusus terletak di lapangan hukum perkawinan; walaupun di dalam Hukum Adat Poligami diakui, oleh agama Masehi dilarang perkawinan di antara seorang lelaki dengan lebih dari di seorang perempuan di satu waktu yang tertentu. Khusus untuk orang-orang Indonesia yang beragama Kristen ditetapkan Huwelijks ordonnantie Christen Indonesiers Java, Minahasa en Amboina (stbl. 1933-74), yaitu suatu ordonansi yang menyampingkan Hukum Adat Perkawinan dan membagikan peraturan-peraturan yang tegas terhadap perkawinan orang-orang Indonesia yang beragama Kristen.


______________________________________
Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H.
PENGANTAR ILMU HUKUM   hlm. 142/146.



EmoticonEmoticon