Hukum Perdata Internasional dan Hukum Internasional Publik Yang wajib Kita Ketahui

Tags

Hukum Perdata Internasional dan Hukum Internasional Publik - Siapapun warga negara dari yang termuda hingga yang tertua tinggal dalam alokasi hukum yang komplit yang mengakar seputar hak, tanggung jawab, transaksi, peraturan, proses, prosedur, implikasi yang sangat sering sangat belum tentu sempurna dipahami, dan diserahkan kepada para ahli. di taraf yang sangat mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Tujuan peraturan ini yaitu untuk menyamakan standar perilaku tertentu untuk masyarakat kita demi kepentingan umum. Tanpa Anggaran seperti itu, masyarakat kita akan terjerumus ke dalam pola hidup tak karuan.

Hukum Perdata Internasional dan Hukum Internasional Publik



Hukum Internasional merupakan peraturan yang mengikat/ mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum lainnya. (boer Mauna)

Hukum Internasional Bisa dibedakan menjadi,
Hukum Perdata Internasional
Hukum Internasional Publik 

Hukum Perdata Intenasional merupakan kumpulan ketentuan hukum antara individu-individu di saat yang sama tunduk di Yurisdiksi negara.
Hukum Internasional Publik, yaitu keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan/persoalan yang melintasi batas negara (Hubungan Internasional) yang bukan bersifat perdata ( Hubungan Internasional dalam arti sempit).


ISTILAH-ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL
  1. Hukum bangsa-bangsa (law of nation, droit de gens, voelkerrecht), berasal dari Hukum romawi (ius gentium).
  2. Hukum mengatur hubungan antara orang romawi dan bukan orang romawi.
  3. Mengatur hubungan antara orang bukan romawi satu dengan lainnya.
  4. Berkembang jadi hukum yang mengatur antara kesatuan-kesatuan hukum publik(kerajaan,republik) dengan hubungan antara individu (Ius inter gentes).

Resume / Ringkasan Lengkap Makul Hukum Perdata


Ringkasan pembelajaran mata kuliah Hukum Perdata
Asal mula hukum perdata dari Negara Belanda.
Asas yang dipakai di awal mulanya hukum perdata di Indonesia merupakan memakai dari kitab belanda Sebab wawasan orang Indonesia belum luas dan juga belum banyak manusianya :
1.       Mengatur mengenai orang : sobyek hukum
2.       Mengatur mengenai benda : yang diartikan benda dalam hukum yaitu sesuatu yang Bisa dimiliki, dimanfaatkan, dan mempunyai wujud yang ada unsure pembidanya.
3.       Mengatur mengenai perikatan : sesuatu yangmuncul Sebab adanya kesepakatan / perjanjian bagus tertulis ataupun tidak.
4.       Mengatur mengenai pembuktian dan daluarsa: hal ini terkait dengan makanan.

Hukum perdata artinya hukum yang mengatur individu dengan individu lain, dengan menitik beratkan perorangan. Atau Bisa diartikan hukum yang mengatur segala hal inti ketentuan perorangan. Dan Bisa diartikan hukum yang mengatur kepentingan warga negara yang satu dengan yang lain, dan juga tidak terbatas di sekala nasional aja akan tetapi internasional. (contoh hukum perdata Internasional memperebutkan pulau ligitan dan spadan antara Indonesia dan Malaysia.
Contoh hukum perdata dengan cara umum luas : Hukum dagang, hukum adat, agrarea, hukum ketatakerjaan. dengan cara sempit : Hukum benda, orang, perikatan dan pembultian.




   Hukum perdata dan sejarahnya
Hukum Perdata merupakan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang di waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Code Civil (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)

di Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi di tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan di tanggal 1 Oktober 1838 oleh Sebab telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :
1.              Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda.
2.            Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW merupakan merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda
*   KUHPerdata
Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia merupakan hukum perdata yang berlaku untuk seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia merupakan hukum perdata baratBelanda yang di awalnya berinduk di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.

di 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang setelah itu anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan di tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan Anggaran Pasal 2 Anggaran peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

*   Isi KUHPerdata
KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu :
1.      Buku 1 mengenai Orang / Personrecht
2.     Buku 2 mengenai Benda / Zakenrecht
3.     Buku 3 mengenai Perikatan /Verbintenessenrecht
4.     Buku 4 mengenai Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs

*   Klasifikasi Benda dalam Hukum Perdata :
*     Prodoksi – Konsumsi
*     Hidup – Mati
*     Menyatu – Terpisah
*     Bergerak – Tidak bergerak
*     Berwujud – Tidak berwujud
*     Bisa dibagi – Tidak Bisa dibagi
*     Bisa diperdagangkan – tidak Bisa diperdagangkan

*   Macam-macam benda
*     Subtitusi : benda yang Bisa mengganti atau menjadi alternative saat benda utama tidak ada. Contohnya apabila tidak ada beras sebagai makanan pkok maka bila ada gandum kita Bisa menggantinya dengan gandum.
*     Komplementer : Benda yang salaing melengkapi yang apabila dipisahkan dari benda yang melengkapinya maka kurang terasa manfaatnya. Misalnya Hp dengan pulsa.

*   Hukum peradata di masa penjajahan hanya diberlakukan dissebahagian beasar aja di negara Indonisia. Contohnya : hukum yang mengatur mengenai jual beli. Hukum yang mengatur mengenai perkawinan, tidak dianjurkanuntuk mengikuti yang ada di KUHPer

*      Catatan!
ü Menurut hukum perdata seseorang berbuat hukum atau berakibat hukum haruslah dewasa.
ü Berbuat / berakibat hukum artinya  sesuatu perbuatan atau tindakan yamg menimbulkan hak dan kewajiban.

ü Syarat berbuat yang menimbulkan berakibat hukum :
1.       Usia dewasa 21
2.       Sadar (tidak hilang ingatan)
3.       Bersuami / beristeri
4.       Tidak terkait dengan hukum

*   Sistematika ilmu pengetahuan Hukum Perdata
1.       Mengatur mengenai perurangan
Artinya hukum yang memuat mengenai manusia sebagai sobyek hukum. Dalam hal kecakapan sobyek hukum dan bertindak sendiri segala perbuatan yang berakibat hukum. Contohnya hak hidup, pendidikan dll.

2.       Hukum mengenai keluarga




*   Hukum perdata dalah hukum yang berkaitan dengan perorangan
*   Hapusnya hukum perdata Sebab barang yang diperjanjikan musnah atau lenyap, kecuali ada perjanjian sebelumnya / terlebih dahulu.
*   Hukum perdata yang diterapkan di Indonesia sama dengan di Belanda. Mulai ditetapkan di Indonesia tahun 1848, dan dasarnya masih dipakai hokum perdata Belanda di pasal 2 Anggaran peralihan sebelum diamendemen, menyatakan bahwa segala hukum / setiap peraturan yang ada sebelum ditemukan yang baru tetap berlaku.
*   BW jg disebut buku hukum.
*   Sumber hokum ad 4 :
ü UUD
ü Perjanjian
ü Adat Kebiasaan
ü Pendapat Para Ahli (Doktren)
*   Hukum Perdata / Frivat -> pribadi
; Hukum yang mengatur mengenai sobyek hukum. (Sobyek hukum : 1) orang dalam bentuk manusia. 2) badan hokum).




*   Hukum Perdata :
1.       Obyek
2.       Sobyek : Pelaku = orang pelaku hukum disebut persun, ada orang (sobyek) yang berbentuk manusia (naturlich persun), dan sobyek yang berbentuk badan hukum (rih persun). Badan hukum  Bisa berupa : PT, BUMN, dll. Dan cirrinya Hartah / hartanya terpisah dari Hartah pribadi.
*   Manusia sebagai sobyel hokum ada 2 :
1.       Cakap hukum
2.       Tidak cakap hukum
(1)    Cakap hukum berarti mempunyai hak dan boleh memakai hak tersebut kepada perbuatan hukum serta memahami hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.
*   Yang mempengaruhi cakap hukum / perbuatan hukum
1.       Keadaan
2.       Peristewa
3.       Perbuatan

§  UUD Pernikahan No. 10 tahun 1974. Bahwa hak wanita dan laki-laki itu sama.
§  Berlakunya seseorang dalam menjalankan hak itu berbeda-beda, namun menjalankan hak perdata itu tidak ada batasannya (matinya hak).
§  Harta oerang tua dan anak terpisah.
§  Pasal 2 kitab UUD hukum perdata, mengenai hak anak dalam kandungan.


HUKUM PERDATA MENURUT SILABUS
BAB I
PENDAHULUAN
A. PENGERTIAN HUKUM PERDATA
-Hukum perdata merupakan segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan dan dengan orang yang lain.
- Prof. R soebekti SH . hukum perdata merupakan segala hukum inti yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
B. PEMBAGIAN GOLONGAN di ZAMAN HINDIA BELANDA
Ppasal 163 is actually yang membagi penduduk hindia belanda berdasarkan asalnya atas tiga golongan yaitu
1.       golongan eropa ialah :
a)       semua orang belanda
b)      semua orang eropa lainnya
c)       semua oaring jepang
d)      semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hokum keluarga yang di pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hokum belanda
e)       anak sah atau diakui menurut undang-undang ,dan anak yang dimaksud sub b dan c yang lahir di hindia belanda
2.       golongan bumi putera ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli, yang tidak beralih masuk golongan lain dan mereka yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli.
3.       golongan timur asing , ialah semua orang yang bukan golongan eropa dan golongan bumi putera.
C. BERLAKUNYA KUHP PERDATA DI INDONESIA
Hukum perdata di Indonesia merupakan hukum perdata barat dan hukum perdata nasional
1)      hukum perdata barat merupakan hukum bekas peninggalan zaman colonial belanda yang berlakunya di Indonesia berdasarkan Anggaran peralihan UUD1945 misal BW (KUHPdt).
2)      hukum perdata nasional merupakan hokum perdata yang diciptakan di Indonesia.
D. KEDUDUKAN KUHPERDATA di WAKTU SEKARANG
Bahwa dengan cara yuridis formil kedudukan BW tetap sebagai UU sebab BW tidak pernah di cabut dari kedudukannya sebagai UU.
Namun di waktu sekarang BW bukan lagi sebagai kitab UU hukum perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat diundangkan.
Beberapa bagian dari padanya sudah tidak berlaku lagi, bagus Sebab peraturan baru dalam lapangan perdata ataupun Sebab disingkirkan dan mati oleh putusan-putusan hakim (yurisprudensi).
E. SISTEMATIKA KUH PERDATA
1. Menurut KUHPerdata :
ü buku I : mengenai orang (van personen ) terdiri 18 bab
ü buku II: tenyang benda (van zaxen ) terdiri 21 bab
ü buku III: mengenai perikatan (van verbentenissen ) terdiri dari 18 bab
ü buku IV : mengenai pembuktian dan daluwarsa (van bewijsen verjaring) terdiri dari 7 bab
2. menurut ilmu pengetahuan hokum :
ü hukum perorangan /badan pribadi (personenrecht)
ü hukum keluarga (familierecht)
ü hukum harta Hartah (vermogenrecht)
ü hukum waris (erfrecht)
BAB II
HUKUM ORANG (PERSONEN RECHT)
1. MANUSIA SEBAGAI SUBYEK HUKUM
Manusia merupakan perngertian biologis , yaitu mahluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya
Orang merupakan pengertian yuridis ,yaitu gejala dalam hidup bermasyarakat
Menurut hukum modern ,”setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi “. Artinya diakui sebagai orang atau person . Sebab itu , setiap manusia diakui sebagai subyek hukum (recht persoonlijkheid) yaitu pendukung hak dan kewajiban
2. KECAKAPAN, KETIDAKCAKAPAN DAN KEWENANGAN BERBUAT
Orang-orang yang menurut UU dinyatakan “tidak cakap “ untuk menjalankan perbuatan hukum merupakan :
1.       orang yang belum dewasa (belum mencapai umur 18 tahun atau belum menjalankan pernikahan) (pasal 1330 BW Jo pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974)
2.       orang yang ditaruh dibawah Grasi , yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (pasal 1330 BW Jo. Pasal 433 BW)
3.       orang-orang yang dilarang undang-undang untuk menjalankan perbuatan-perbuatan hukum tertentu , misalnya orang yang dinyatakan pailit (pasal 1330 BW Jo. Kepailitan )
orang yang cakap merupakan orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu UU untuk menjalankan perbuatan-perbuatan hukum tertentu
3. PENDEWASAAN
Pendewasaan ((handlichting) yang diatur dalam pasal 419 s.d 432) . pendewasaan maksudnya merupakan membagikan kedudukan hokum (penuh,terbatas) sebagai orang dewasa kepada orang-orang yang belum dewasa
Pendewasaan penuh, hanya di berikan kepada orang-orang yang telah mencapai umur 18 tahun , yang diberikan dengan keputusan pengadilan negeri
4. NAMA
Masalah nama untuk orang-orang golongan eropa masalah yang cukup penting , Sebab merupakan identifikasi seseorang sebagai subyek hukum. bahkan dari nama itu sudah Bisa diketahui keturunan siapa seorang yang bersangkutan
5. TEMPAT TINGGAL :
1. definisi
Tempat tinggal merupakan dimana seorang berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum
Tempat tinggal manusia pribadi disebut tempat kediaman
2. hak dan kewajiban
Hak dan kewajiban ini Bisa timbul dalam bidang hukum publik dan hokum perdata :
1)      dalam bidang hukum publik misalnya:
a.       hak mengikuti pemilihan umum
b.      kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan
c.       kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor
2)      dalam bidang hukum perdata misalnya :
a.       debitur wajib membayar wesel / cek kepada kreditur
b.      debitur berhak menerima kredit dari kreditur
3. status hokum
Dengan demikian hak dan kewajiban mengikuti tempat tinggal /alamat yang dipilih berdasarkan perjanjian
4. jenis tempat tinggal
Menurut terjadinya peristiwa hokum Bisa digolongkan menjadi 4 jenis :
1)      tempat tinggal yuridis : Sebab peristiwa hukum kelahiran , perpindahan atau mutasi
2)      tempat tinggal nyata : Sebab peristiwa hukum keberadaan sesungguhnya
3)      tempat tinggal pilihan : Sebab peristiwa hukum membuat perjanjian
4)      tempat tinggal ikutan : Sebab peristiwa hukum keadaan status hukum seseorang yang ditentukan oleh UU.
6. KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID)
1. definisi
Afwezigheid merupakan keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya Sebab berpergian atau meninggalkan tempat kediaman bagus dengan izinmaupun tanpa izin
2. pengaruh keadaan tak hadir, ialah di :
a) penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan
b) status hokum yang bersangkutan sendiri atau status hokum anggota keluarga yang ditinggalkan menganai perkawianan dan perwarisan
3. tahap-tahap penyelsaian keadaan tak hadir :
1) tahap tindakan-tindakan sementara (pasal 463 KUHpdt)
2) tahap pernyataan barang kali meninggal dunia
3) tahap perwarisan dengan cara definitive
7. CATATAN SIPIL
*   Catatan sipil merupakan catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang.
*   Kegiatan catatan sipil meliputi pencatatan sipil meliputi pencatatan peristiwa hukum yang berlaku untuk umum untuk semua warga Negara Indonesia dan yang berlaku khusus untuk warga Negara Indonesia yang beragama islam mengenai perkawinan perceraian, Forum catatan sipil yang berlaku umum di bawah departemen dalam negeri sedangkan Forum catatan sipil yang berlaku khusus berada dibawah departemen agama.
*   Forum catatan sipil umum di kabupaten / kota madya dan Forum catatan sipil khusus kantor departemen agama di daerah.
*   Fungsi kantor catatan sipil merupakan :
1)      mencatat dan menerbitkan akta kelahiran, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan akta ganti nama
*   UU mengenai catatan sipil maka Bisa dihimpun 3 macam catatan sipil yaitu :
1)      catatan sipil untuk warga Negara Indonesia mengenai : kelahiran, kematian, dan penggantian nama
2)      catatan sipil untuk warga negara non islam mengenai :perceraian, dan perkawinan
3)      catatan sipil untuk warga Negara islam mengenai, perkawinan dan perceraian
BAB III
HUKUM ORANG (PERSONENRECHT) BAG. 2
1.      BADAN HUKUM SEBAGAI SUBYEK HUKUM
Badan hukum merupakan subyek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi
dengan cara prinsipil badan hukum mempunyai ciri-ciri :
1)      badan hukum yang dibuat pemerintah (perusahaan-perusahaan Negara )
2)      badan hukum diakui pemerintah (perseroan terbatas, koperasi)
3)      badan hukum yang diperbolehkan (yayasan, pendidikan, social, keagamaan )
Dilihat dari wewenang hokum maka badan hukum Bisa pula di klasifikasikan menjadi dua macam :
1)      badan hukum kenegaraan (MPR,MA,)
2)      badan hukum privat /keperdataan (dibentuk oleh pemerintah swasta )
2. PENGERTIAN BADAN HUKUM
Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia
3. TEORI-TEORI BADAN HUKUM
1. teori fictie (Von Savigny)
Badan hokum semata-mata buatan manusia
2. teori harta Hartah bertujuan (A. Brinz)
hanya manusia yang menjadi subyek hukm dan ada Hartah (vermogen) yang bukan merupakan Hartah seorang akan tetapi Hartah itu terikat (badan hokum) tujuan tertentu
3.teori organ (otto van gierke)
Badan hokum merupakan suatu organisme yang riil , yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hokum
4. teori propriete collective (planiol dan molengraff)
Hak dan kewajiban badan hokum merupakan hak dan kewajiban para anggota bersama-sama
5. teori Hakikat yuridis /juridische realiteitsleere (majer)
Teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hokum dengan manusia terbatas hingga di bidang hokum aja .
4. PEMBAGIAN BADAN HUKUM
Menurut pasal 1653 BW :
1)      badan hukum yang di adakan pemerintah
2)      badan hukum yang di akui pemerintah
3)      badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu
Dilihat dari segi wujudnya :
1)      korporasi : kumpulan orang – orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagaio subyek hukum tersendiri (pt, koperasi).
2)      yayasan : harta Hartah yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosioal
5. PERATURAN mengenai BADAN HUKUM
BW tidak mengatur dengan cara lengkap dan sempurna hanya termuat di buku III title IX pasal 1653 hingga dengan 1665 (van zedelijke lichmen)
Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai badan hukum ini antara lain termuat dalam :
1)      stb. 1870 No. 156 (pengakuan badan hukum )
2)      stb. 1927 No.156 (gereja dan organisasi agama)
3)      UU No. 2 Thn. 1992 (usaha perasuransian )
4)      UU No. 25 Thn 1992 (perkoperasian )
5)      UU No.1 Thn. 1995 (perseroan terbatas )
6)      UU No. 12 Thn.1998 (perbankan)
7)      UU NO. 16 Thn. 2001 ( yayasan )
6. SYARAT-SYARAT BADAN HUKUM
Menurut doktrin :
1)      adanya Hartah yang bersifat terpisah
2)      mempunyai tujuan tertentu
3)      mempunyai kepentingan sendiri
4)      adanya organisasi yang teratur
7. TANGGUNG JAWAB PERBUATAN BADAN HUKUM
Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum di sebut organ (alat pelengkapan seperti pengurus, direksi dsb.)
Perbuatan badan hukum ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum, yang bersangkutan ataupun dalam peraturan lainnya
Dengan demikian, organ badan hukum tersebut tidak Bisa berbuat sewenang-wenwng, sebab tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum akan akan tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ, terkecuali menguntungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1656 BW.
HUKUM BENDA DALAM KUHPERDATA
1.      PENGERTIAN BENDA (ZAAK)
dengan cara yuridis merupakan segala sesuatu yang Bisa di haki atau yang Bisa menjadi obyek hak milik ( pasal 499 BW).
2.      ASAS-ASAS KEBENDAAN
1)      asas hukum pemaksa (dewingenrecht)
Bahwa orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang sudah diatur dalam UU.
2)      asas Bisa di pindah tangankan
Semua hak kebendaan Bisa dipindah tangankan , kecuali hak pakai dan mendiami.
3)      asas individualitas
Objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau Bisa ditentukan dengan cara individual, yang merupakan kesatuan.
4)      asas totalitas
hak kebendaan selalu terletak diatas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan (psl 500, 588, 606 KUHPdt)
5)      asas tidak Bisa dipisahkan
Orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya.
6)      asas prioritas
Semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang Sesuai dengan kekuasaan atas hak milik (eigendom) sekalipun luasnya berbeda-beda.
7)      asas percampuran
Apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu lenyap (pasal 706, 718, 724, 736, 807 KUHPdt).
8)      pengaturan berbeda terhadap benda bergerak dan tak bergerak
Terhadap benda bergerak tak bergerak terdapat perbedaan pengaturan dalam hal terjadi peristiwa hukum penyerahan, pembebanan, bezit, dan verjaring.
9)      asas publisitas
Hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum.
10)   asas mengenai sifat perjanjian
Hak yang Inheren atas benda itu berpindah , apabila bendanya itu di serahkan kepada yang memperoleh hak kebendaan itu
3. PEMBEDAAN MACAM-MACAM BENDA
Menurut system hukum perdata barat sebagaimana distur dalam BW benda Bisa di bedakan atas :
a)       benda bergerak dan tidak bergerak
b)      benda yang musnah dan benda yang tetap ada
c)       benda yang Bisa diganti dan benda yang tidak Bisa diganti
d)      benda yang Bisa dibagi dan tak Bisa dibagi
benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan
4. SISTEM KEBENDAAN
Hukum benda yang termuat dalam buku II BW pasal 499 s.d 1232 merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum benda (buku II BW) itu mengqnut system tertutup
5. PEMBEDAAN HAK KEBENDAAN
1. bersifat membagikan kenikmatan (zekelijk genotsrecht)
a) bezit
suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda, bagus sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olahnya benda itu miliknya sendiri.
b) hak milik (hak eigendom)
disebutkan dalam pasal 570 BW menyatakan bahwa hak milik merupakan hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu.
c) hak memungut hasil merupakan hak untuk menarik hasil (memungut) hasil dari benda orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula.
d) hak pakai dan mendiami
dalam BW hak pakai dan hak mendiami ini diatur dalam buku II title XI dari pasal 818 s.d 829. dalam pasal 818 BW hanya disebutkan bahwa hak pakai dan hak mendiami itu merupakan hak kebendaan yang terjadinya dan hapusnya sama seperti hak memungut hasil (vruchtgebruik).
2. bersifat membagikan zaminan :
1) hak gadai (pasal 1150 BW) : hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur obyek : benda bergerak subyek : orang cakap.Agunan fidusia : hak Agunan atas benda bergerak bagus berwujud ataupun tidak dan benda tidak bergerak dibebani hak tanggungan. Subyek : orang yang membuat perjanjian.
2) hypotheek : hak kebendaan yang bersifat membagikan Agunan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dilunasia debitur (dalam buku II title XXI pasal 1162 s.d 1232, tidak semua berlaku).


EmoticonEmoticon