HAL-HAL PENTING DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS Yang wajib Kita Tau

Tags

HAL-HAL PENTING DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS - Siapapun masyarakat negara bagus yang termuda hingga yang tertua mempunyai konteks hukum yang komplit yang mengakar seputar hak, tanggung jawab, transaksi, peraturan, proses, prosedur, implikasi yang begitu juga sangat belum tentu sempurna untuk dimengerti, dan diserahkan kepada para ahli. di tingkat yang sangat Fundamental, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa peraturan ini merupakan untuk menyamakan standar perilaku tertentu untuk masyarakat kita demi kepentingan umum. Tanpa hukum itu, para warga Bisa jadi akan terjerumus ke dalam sikap tidak beraturan.

HAL-HAL PENTING DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS


Hal-hal penting yang wajib diketahui untuk pembentukan perseroan terbatas merupakan sebagai berikut :
  • a. Menurut Polak, jumlah pendiri perseroan terbatas di Jerman ditetapkan dalam undang-undang paling sedikit 5 orang, di Perancis dan di Belgia 7 orang dan di Swiss 3 orang. Sedangkan di Netherland dan di Indonesia paling sedikit 2 orang (pasal 1618 KUHPER). Mengenai jumlah pendiri Prof. Soekardono berpendapat bahwa jumlah itu sebaiknya ganjil, untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam musyawarah atau rapat-rapat.
  • b. Akta pendirian wajib otentik (dalam hal ini notatiil)-(pasal 38 ayat (1) KUHAD). akan tetapi dalam pasal itu tidak dijelaskan apakah di dalamnya termasuk anggaran dasar. Anggaran dasar ini penting sekali adanya dalam kehidupan suatu PT, dari itu wajib disertakan dalam akta pendirian. Pasal-pasal yang Bisa diperkirakan Bisa menjadi sumber, dari mana Bisa disimpulkan adanya anggaran dasar ialah : 45 ayat (2), 48, 49, 52, 53, 54, dan 56 KUHD. Penyebutan dan pemisahan akta pendirian dengan anggaran dasar dengan cara tegas hanya ada dalam undang-undang koperasi, yakni Undang-undang No. 12 Tahun 1967 ( LN 1967-23 dan TLN no. 2832). Pasal 43 ayat (1) dari undang-undang tersebut berbunyi : "Bahan hukum Koperasi termasuk dalam Pasal 41 dinyatakan dalam akta pendirian yang memuat anggaran dasar yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini".
  • c. Akta pendirian yang notariil itu merupakan satu-satunya alat pembuktian yang sempurna untuk adanya perseroan terbatas, (Pasal 38 KUHD). Tanpa adanya akta pendirian yang notariil itu berarti perseroan terbatas tidak ada. Berbeda dengan akta pendirian untuk persekutuan firma yang juga notariil, akta pendirian perseroan terbatas yang notariil iti merupakan syarat mutlak untuk adanya perseroan terbatas. Akta pendirian persekutuan firma itu berda di luar perjanjian pendirian dan persekutuan dan tidak merupakan syarat mutlak untuk adanya persekutuan firma (Pasal 22 KUHD).
  • d. Pengesahan dari Menteri Kehakiman. Pasal 36 ayt (2) KIHD memerintahkan supaya akta pendirian beserta anggaran dasarnya di kirimkan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapat pengesahan (bewilliging). Maksud dari adanya Forum pengesahan ini ialah untuk mengadakan pengawasan "preventif" oleh pemerintah terhadap semua PT yang dibentuk dalam wilayah nrgara RI. Dalam pengertian istilah pengesahan ini terkandung maksud adanya usaha untuk mengadakan Investigasi yang Akurat terhadap badan hukum tersebut. Dalam ini Pemerintah bertindak aktif dengan maksud untuk mengadakan pengawasan preventif dengan cara intensif.

Pengesahan ini tidak hanya disyaratkan untuk pendirian PT baru aja, akan tetapi juga disyaratkan bila ada perubahan-perubahan dalam akta pendirian atau anggaran dasar atau bila ingin memperpanjang masa hidup PT.


_____________________________
H.M.N. PURWOSUTJIPTO, S.H.
Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2.
Bentuk-bentuk Perusahaan, hlm. 96.


EmoticonEmoticon