Definisi Hukum Administrasi Negara Yang wajib Kita Ketahui

Mengkaji Definisi Hukum Administrasi Negara - Sebagai prinsip publik, kita semua terikat oleh undang undang, sekalipun dari kita tidak sadar atau mengerti peraturan negara itu sendiri. "Ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan." merupakan penting bahwa kita mengetahui dan memahami, setidaknya dalam pengertian umum, sifat dari kewajiban ini, dan konsekuensi ketidaktaatan. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dan sangat banyak tanggung jawab ditempatkan di kita masing-masing oleh undang-undang ini. di taraf yang begitu mendasar, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa undang-undang ini merupakan untuk mempertahankan standar perilaku tertentu dalam masyarakat kita demi kepentingan umum.

Definisi Hukum Administrasi Negara

Definisi Hukum Administrasi Negara
di dasarnya definisi Hukum Administrasi Negara sangat sulit untuk Bisa membagikan suatu definisi yang Bisa diterima oleh semua pihak, mengingat Ilmu Hukum Administrasi Negara sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah pengolahan/penyelenggaraan suatu Negara.

Namun sebagai pegangan Bisa diberikan beberapa definisi sebagai berikut :

1. Oppen Hein mengatakan “ Hukum Administrasi Negara merupakan sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi ataupun rendah apabila badan-badan itu memakai wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.”

2. J.H.P. Beltefroid mengatakan “ Hukum Administrasi Negara merupakan keseluruhan Anggaran-Anggaran mengenai Tutorial bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.”

3. Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara merupakan seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara menjalankan tugas mereka yang khusus.”

4. De La Bascecoir Anan mengatakan “ Hukum Administrasi Negara merupakan himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/ bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.”

5. L.J. Van Apeldoorn mengatakan “ Hukum Administrasi Negara merupakan keseluruhan Anggaran yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu.”

6. A.A.H. Strungken mengatakan “ Hukum Administarsi Negara merupakan aturanaturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri.”

7. J.P. Hooykaas mengatakan “Hukum Administarsi Negara merupakan ketentuanketentuan
mengenai campur tangan dan alat-alat perlengkapan Negara dalan lingkungan swasta.”

8. Sir. W. Ivor Jennings mengatakan “Hukum Administarsi Negara merupakan hukum yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi.”

9. Marcel Waline mengatakan “Hukum Administarsi Negara merupakan keseluruhan Anggaran-Anggaran yang menguasai kegiataqn-kegiatan alat-alat perlengkapan Negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat perlengkapan tersebut, bagus terhadap warga masyarakat ataupun antara alat-alat perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan Anggaran-Anggaran yang menegaskan dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha negara/administrasi memperoleh hak-hak dan membebankan kewajiban-kewajiban kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat-alat perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan umum.

10. E. Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara merupakan menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan supaya memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara menjalankan tugas mereka dengan cara khusus.
Jadi ada tiga ciri-ciri Hukum Administarsi Negara :
1. Menguji hubungan hukum istimewa
2. Adanya para pejabat pemerintahan
3. Melaksanakan tugas-tuigas istimewa.

11. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan “Hukum Administarsi Negara merupakan hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.

12. Bachsan Mustofa mengatakan “Hukum Administarsi Negara merupakan sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun dengan cara bertingkat yang diserahi tugas menjalankan sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas yang tidak diserahkan di badan-badan pembuat undang-undang dan badanbadan kehakiman.

Dari pengertian-pengertian di atas jelaslah bahwa bidang hukum administrasi Negara sangatlah luas, banyak segi dan macam ragamnya.

Pemerintah merupakan pengurus dari di Negara, pengurus Negara merupakan keseluruhan dari jabatan-jabatan didalam suatu Negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik Negara dan pemerintahan.

Apa yang dijalanakan oleh pemerintah merupakan tugas Negara dan merupakan tanggung jawab dari di alat-alat pemerintahan.

Dengan demikian Bisa disimpulkan bahwa Hukum Administarsi Negara merupakan Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.

0 Response to "Definisi Hukum Administrasi Negara Yang wajib Kita Ketahui"

Post a Comment