Ato Basahona Share

follow us

Arti Delik percobaan, Penyertaan, Perberangan, Dolus, Culpa, Over Macht, Noodweer, Perintah Atasan Tindak Pidana Yang wajib Kita Tau

Delik percobaan, Penyertaan, Perberangan, Dolus, Culpa, Over Macht, Noodweer, Perintah Atasan Tindak Pidana - Semua warga negara bagus yang termuda hingga yang tertua mempunyai konteks hukum yang komplit yang mencakup seputar hak, tanggung jawab, transaksi, standar, proses, prosedur, implikasi yang begitu juga sangat belum tentu sempurna dipahami, dan diserahkan kepada para ahli. di taraf yang begitu Fundamental, hukum yang mengikat membentuk peraturan masyarakat. Asa undang-undang ini yaitu untuk menyamakan standar perilaku tertentu dalam penduduknya demi kepentingan umum. Tanpa hukum itu, para warga kita akan terjerumus ke dalam anarki.

Delik percobaan, Penyertaan, Perberangan, Dolus, Culpa, Over Macht, Noodweer, Perintah Atasan Tindak Pidana



Delik percobaan, Penyertaan, Perberangan, Dolus, Culpa, Over Macht, Noodweer, Perintah Atasan 

     A.    Delik percobaan
Dalam KUHP Anggaran mengenai delik percobaan ini ditentukan dalam dua rumusan pasal yaitu pasal 53 dan pasal 54. Berdasarkan rumusan pasal 53 terutama di ayat 1 diketahui bahwa di prinisipnya mencoba menjalankan suatu tindak pidana yaitu merupakan perbuatan terlarang dan untuk pelakunya Bisa dikenai sanksi pidana. Walaupun pengenaan pidananya tidak sampati batas maksimum sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal hukum yang dilanggar.
Untuk mengatasi gugatan problem keadilan berkait dengan pemidanaan terhadap pelaku delik percobaan di atas, maka konsep rumusan pasal 53 KUHP menentukan syarat-syarat tertentu yang wajib ada supaya penjatuhan pidana kepada seseoranga yang baru mencoba menjalankan suatu kejahatan memperoleh justifikasi serta legitimasi. Syarat-syarat itu yaitu:
1. Adanya niat dalam diri seseorang untuk menjalankan suatu kejahatan;
2. Niat jahat tersebut wajib telah diwujudkan dengan cara nyata dalam bentuk telah dilakukannya permulaan Aplikasi kejahatan;
3. Kejahatan yang telah dimulai pelaksanaannya oleh seseorang tersebut akhirnya tidak selesai yang dikarenakan oleh sesuatu diluar dirinya (alias bukan atas kehendaknya sendiri).

B. Delik Penyertaan
Ialah perbuatan pidana yang berbentuk khusus Sebab jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Berdasarkan ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP diketahui bahwa dalam kasus delik penyertaan, setidaknya ada 2 (dua) kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu:
1. Adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai “dader” (pembuat delik);
2. Adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai “mede plichtiger” (pembantu untuk pembuat delik);

Adapun wujud “dader” itu sendiri, kapasitasnya Bisa terjadi dengan 4 (empat) kemungkinan bentuk, yaitu:
1. Sebagai pleger (pelaku nyata/langsung dari tindak pidana);
2. Sebagai mede pleger (turut serta dengan pleger dalam menjalankan tindak pidana);
3. Sebagai doen pleger (menyuruh pleger untuk menjalankan tindak pidana);
4. Sebgai uit locker (menganjurkan pleger untuk menjalankan tindak pidana).

C. Delik Perbarangan
Delik perbarengan yang disebut pula dengan istilah “concursus delicten” merupakan delik atau perbuatan pidana yang berbentuk khusus. Dikatakan demikian Sebab dalam delik ini seseorang menjalankan lebih dari satu kali perbuatan pidana dan semuanya belum pernah diadili (diproses perkaranya dengan cara hukum).
Sistem pemidanaan yang dilakukan tidaklah dengan menjumlah total dari keseluruhan ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam seluruh pasal yang dilanggar. Sebagai contoh seseorang yang menjalankan tindak pidan berupa tiga macam, yaitu pembunuhan dikenai sanksi pidana 20 tahun penjara, dan perkosaan=12 tahun penjara, serta penganiayaan hingga meninggal=10 tahun penjara, maka orang tersebut dikenai sanksi pidana 20+12+10=42 tahun. Dalam ilmu hukum pidana, berbagai Tips/sistem mengenai kalkulasi pemidanaan untuk menyelesaikan kasus delik perbarengan inilah yang setelah itu populer disebut dengan istilah ajaran mengenai ”concursus”. dengan cara keseluruhan, konsepsi pemidanaan berkait dengan concursus delicten ini terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:
1. Concursus Idealis (Perbarengan Anggaran)
Yaitu seseorang yang dalam Fenomena sebenarnya hanya menjalankan satu perbuatan pidana aja, akan tetapi satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut bila dilihat dari sudut yuridis ternyata Bisa dipandang sama dengan telah melanggar dua atau lebih atauran hukum pidana.
Berdasarkan pasal 63 KUHP Tips pemidanaan yang wajib diterapkan dalam menyelesaikan kasus concursus idealis yaitu dengan memakai suatu sistem pemidanaan yang disebut “system absorbsi”, yaitu dengan 3 (tiga) design:
a. bila sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa Anggaran hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa yaitu sama bobot dan jenisnya (misalnya sama-sama maksimum 5 tahun penjara), maka cukup dikenakan salah satunya aja. Jadi tidak dijumlahkan totalitasnya sehingga menjadi 10 tahun penjara.
b. bila sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa Anggaran hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa tersebut yaitu berbeda bagus bobot ataupun jenisnya, maka bobot dan jenis pidana yang paling beratlah yang wajib dijatuhkan.
c. bila sanksi yang terdapat dalam beberapa Anggaran hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa tersebut, disatu sisi ada yang tercantum dalam hukum pidana umum dan di sisi lain ada yang tercantum dalam hukum pidana khusus, maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ialah yang tercantum dalam Anggaran hukum pidana khusus.
2. Concursus Realis (Perbarengan Perbuatan)
Yaitu seseorang yang dalam Fenomena sebenarnya telah menjalankan dua atau lebih perbuatan pidana, sehingga oleh Sebab itu dengan cara hukumpun ia dipandang telah melanggar dua atau lebih Anggaran hukum pidana yang ada.
Dalam kasus demikian, setidaknya ada 3 (tiga) sistem pemidanaan sebagai design-design penyelesainnya, yaitu:
1. Sistem Absorbsi Dipertajam
Sistem ini diatur dalam ketentuan pasal 65 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal ini diketahui bahwa menurut sistem pemidanaan absorbsi dipertajam ini, seseorang yang terlibat concursus realis di prinsipnya akan dikenai sanksi pidana terberat yang terdapat dalam beberapa Anggaran hukum yang dilanggar ditambah sepertinganya. Syarat Bisa diterapkannya sistem absorbsi dipertajam ini yaitu bila beberapa Anggaran hukum pidana yang dilanggar oleh pelaku concursus realis tersebut semuanya mencantumkan sanksi pidana inti yang Sesuai.
2. Sistem Komulasi Terbatas
Sistem ini diatur dalam ketentuan pasal 66-69 KUHP, yang di prinsipnya mengajarkan bahwa bila ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa Anggaran hukum yang dilanggar oleh pelaku concursus realis yaitu tidak Sesuai, maka Tips pemidanaannya ialah dengan menjatuhkan totalitas/ jumlah sanksi pidana yang ada dalam seluruh Anggaran hukum yang dilanggar, akan tetapi total akhir tidak boleh melebihi dari jumlah maksimum pidan yang terberat ditambah 1/3 nya.
3. Sistem Komulasi Murni
Sistem ini diterapkan untuk menyelesaikan kasus concursus realis bila wujud dan status dari masing –masing perbuatan pidana yang dilakukan tersebut yaitu berbeda-beda. Menurut ketentuan pasal 70 ayat 1 KUHP, bila kasus concursus realis terdiri atas delik pelanggaran semua atau delik kejahatan ringan dan delik pelanggaran, maka sistem pemidanaannya ialah dengan Tips menjatuhkan seluruh sanksi pidana yang terdapat dalam semua Anggaran hukum yang dilanggar. Jadi semua pidana dijumlah atau dikumulasikan.

D. Delik Dolus
Dalam pasal 18 KUHP dengan tegas ditentukan: Barangsiapa menjalankan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya maka dia menjalankan perbuatan itu dengan sengaja. mengenai apakah arti kesengajaan tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP.
Dalam Memorie van Toelicting (M.v.T), semacam Penjelasan Umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapt suatu rumusan mengenai pengertian “sengaja” kurang lebih sebagai berikut:
1. Keadaan batin si pelaku terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya yang dengan cara psikis memang telah ia sadari / ketahui bahwa perbuatan tersebut yaitu terlarang. Berdasarkan rumusan arti “sengaja” yang demikian ini, maka dalam khasanah teori hukum pidana setelah itu dikenal suatu teori kesengajaan yang disebut dengan “Teori Pengetahuan” atau”Voorstellings Theorie”. Inti teori ini mengajarkan perbuatan pidana seseorang sudah Bisa dikatakan sengaja dilakukan bila saat berbuat pelaku tersebut mengetahui/ menyadari bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.
2. Keadaaan batin si pelaku terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya yang tidak aja ia sadari bahwa perbuatan itu dilarang oleh hukum, akan tetapi juga memang dikehendaki terjadinya oleh si pelaku tersebut. Hal inilah yang setelah itu dikenal dengan “Teori Kehendak” atau “Wills Theorie”. Inti teori ini mengajarkan perbuatan pidan seseorang baru Bisa dikatakan sengaja dilakukan bila saat berbuat pelaku tersebut tidak aja mengetahui / menyadari terlarangnya perbuatan, akan tetapi juga memang menghendaki terjadinya perbuatan itu.

Berdasarkan kedua ajaran teori di atas maka Bisa disimpulkan bahwa pengertian sengaja (dolus) ialah orang yang mengetahui atau menyadari perbuatannya dan atau menghendaki terjadinya perbuatan tersebut. Inilah yang biasa dipahami sebagai arti sengaja dalam makna yang sebenar-benarnya (Dolus Malus / Sengaja yang Bersifat Pasti).
selain itu, dalam khasanah teori hukum pidana juga dikenal kategori / bentuk sengaja yang bersifat kemungkinan (Dolus Evantualis). Artinya pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya karena tertentu yang dilarang hukum. Namun meski ia menyadari hal itu, sikap yang muncul di dirinya bukannya menjauhi perbuatan tersebut, melainkan justru tetap melakukannya dengan berpandangan kalaupun karena tertentu yang dilarang hukum akan terjadi, ya apa boleh buat? Oleh karenanya, kategori / bentuk sengaja yang bernama dolus evantualis ini sangat sering pula disebut dengan “Inklauf Nehmen Theorie” atau “Teori Apa Boleh Buat”.
Dalam hubungan ini wajib dipahami pula bahwa sekalipun menurut teori, bentuk kesengajaan Bisa dibedakan dengan cara gradual antara dolus malus dengan dolus evantualis namun sesungguhnya dalam praktek peradilan antara keduanya tidak ada perbedaan sama sekali, dalam peradilan yaitu dipandang sama yakni merupakan bentuk sikap batin sengaja yang ada di diri pelaku saat ia berbuat suatu tindak pidana

E. Delik Culpa
Kealpaan (culpa) diartikan sebagai keadaan batin si pelaku perbuatan pidana yang bersifat ceroboh/ teledor/ kurang hati-hati hingga pebuatan dan karena yang dilarang hukum itu terjadi. dalam culpa ini pelaku sama sekali tidak ada niat sedikitpun untuk menjalankan tindak pidana. Akan akan tetapi ia tetap patut dipersalahkan atau dicela Sebab sikapnya yang ceroboh atau teledor. Hal tersebut mengingat bahwa nilai-nilai dalam masyarakat mengharuskan setiap orang mempunyai sikap hati-hati dalam bertindak, alias tidak ceroboh atau teledor.
Kealpaan Bisa dikelompokkan menjadi dua:
1. On Bewuste Culpa
Ialah sikap batin pelaku perbuatan pidana yang sama sekali tidak mempunyai dugaan atau pikiran bahwa perbuatannya Bisa menimbulkan karena tertentu yang dilarang hukum. Sikap tidak mau berpikir atau menduga mengenai karena dari perbuatannya itulah yang patut dipersalahkan. Contohnya: Budi baru mulai belajar naik sepeda motor, akan tetapi ia sudah mulai mengendarainya dengan kecepatan 100 km/jam di jalanan kampung, yang berakibat tertabraknya seorang pejalan kaki di pinggir jalan. Dalam fakta kasus Budi patut dipersalahkan, Sebab ia mengendarai dengan kecepatan tinggi di jalan kampung walaupun ia belum mahir mengedarai sepeda motor. Oleh Sebab itu ia patut dipertanggungjawabkan dengan cara pidana.
2. Bewuste Culpa
Ialah sikap batin pelaku perbuatan pidana yang di dasarnya ia telah mempunyai dugaan/ pikiran bahwa perbuatannya mungkin aja Bisa menimbulkan karena tertentu yang dilarang hukum, akan akan tetapi di saat yang sama (dikarenakan Sebab terlalu yakin) ia juga berpikir bahwa karena tertentu yang dilarang hukum yang mungkin terjadi itu pasti akan Bisa dihindarinya. Contoh kasus: Seorang sopir bus mengendarai busnya dengan kecepatan 100 km/jam di jalan Malioboro. Dia menyadari bahwa perbuatannya itu sangatlah berbahaya, akan akan tetapi ia yakin bahwa ia Bisa menghindari terjadinya kecelakaan. Tapi ternyata dugaannya itu meleset dan mengakibatkan tertabraknya seorang pejalan kaki yang sedang melintas. Yang patut dipersalahkan yaitu perbuatannya menganggap enteng kemungkinan timbulnya karena. Seharusnya menurut nilai kepatutan di masyarakat ia berusaha mencegah atau menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan.

F. Over Macht (Daya Paksa)
Dalam pasal 48 KUHP, ditegaskan bahwa “Barang siapa menjalankan perbuatan pidana Sebab pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. dengan cara teoritik, bentuk-bentuk daya paksa Bisa dibedakan ke dalam dua ketegori:
1. Via Absolute, yaitu suatu kekuatan fisik bersifat mutlak yang mengenai dan mengkondisikan seseorang hingga ia tidak Bisa menghindar sama sekali untuk berbuat lain kecuali terpaksa menjalankan perbuatan pidana yang dilarang hukum. Dalam hal ini, pelaku hanya merupakan alat untuk menjalankan tindak pidana. Oleh Sebab itu ia tidak dikenai pidana Sebab hakekat alat yaitu benda mati dan hukum tidaklah membicarakan atau mengatur benda mati sebagai obyek.
Contoh kasus: A menculik anak B, setelah itu A menyuruh B untuk membunuh C, kalau A tidak mau maka anaknya akan dibunuh. Dalam kasus demikian, terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan B yaitu Sebab ia berada dalam suatu kondisi sangat terpaksa karena kekuatan fisik (berupa ditawannya anak oleh A).
2. Via Compulsiva, yaitu suatu kekuatan psikis yang mengkondisikan seseorang hingga berada dalam keadaan terpaksa menjalankan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum.
dengan cara teoritik, sumber datangnya kekuatan psikis tersebut adakalanya berasal dari kekuatan mempengaruhi jiwa yang dilancarkan seseorang sehingga yang terkena dengan cara psikis tidak lagi mempunyai kehendak apa-apa selain mengikuti kemauan pihak yang melancarkan pengaruh jiwa tadi. Misalnya yaitu hipnotis dan gundam.
Selain itu adakalanya bersumber dari suatu keadaan tertentu yang sering disebut dengan “keadaan darurat” (suatu keadaan yang sedemikian rupa benar-benar mengkondisikan seseorang hingga tidak mempunyai kebebasan sama sekali untuk menentukan pilihannya antara menjalankan atau tidak menjalankan perbuatan pidana).
Keadaan darurat Bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:
a. Keadaan darurat yang mengakibatkan seseorang berada dalam situasi dilematis (terjepit) diantara keharusan melaksanakan dua kewajiban sekaligus.
Contoh: Tono wajib menjadi saksi di dua pengadilan di waktu dan hari yang sama. Sikap Tono yang tidak menghadiri di salah satu pengadilan dapatlah dibenarkan atau dimaafkan sehingga tidak dikenai pidana;
b. Keadaan darurat yang mengakibatkan seseorang berada dalam situasi dilematis (terjepit) diantara keharusan melindungi dua kepentingan sekaligus.
Contoh: A dan B sedang tersesat di gurun padang pasir dan tinggal tersisa seteguk air yang cukup untuk satu orang aja. Sikap A yang meminum air tersebut hingga B menjalani kematian Sebab dehidrasi Bisa dibenarkan atau dimaafkan;
c. Keadaan darurat yang mengakibatkan seseorang berada dalam situasi dilematis (terjepit) diantara keharusan melindungi suatu kepentingan dengan keharusan melaksanakan suatu kewajiban.
Contoh: seorang pengemis yang mencuri makanan dikarenakan sudah tiga hari tidak makan. Dalam kasus tersebut pengemis tersebut dihadapkan di dua sisi yaitu kepentingan mempertahankan hidup dan kewajiban untuk tidak mencuri. Oleh Sebab itu perbuatan tersebut tidak Bisa dikenai ancaman pidana.

G. Noodweer (Pembelaan Terpaksa)
Pasal 49 ayat 1 berbunyi: Barangsiapa terpaksa menjalankan perbuatan untuk pembelaan Sebab ada Agresi atau ancaman Agresi saat itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri ataupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri ataupun orang lain, tidak dipidana.
Arti menyerang kiranya tidak wajib dijelaskan. Yang wajib dijelaskan yaitu saat dimulainya Agresi dan tentunya juga saat berhentinya Agresi. mengenai saat dimulainya Agresi dalam pasal tadi ditentukan wajib “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada Agresi, begitu dia mengadakan pembelaan. Ini ketentuannya di Nederland.
Di Indonesia saat dimulainya ancaman lebih diajukan lagi, yaitu dengan menambah Perkataan “ancaman”. Jadi saat dimana orang sudah boleh mengadakan pembelaan bukannya kalau sudah dimulai dengan adanya Agresi , tapi baru ada ancaman akan adanya Agresi aja sudah boleh.
Mengenai akhir Agresi, hendaknya jangan diartikan kalau sudah tidak ada Agresi lagi aja. bila demikian kalau orang melihat barangnya telah diambil oleh pencuri, dia tidak boleh lagi mengadakan pembelaan meskipun pencurinya masih dekat. Dalam praktek saat sesudah adanya Agresi dipandang juga sebagai masih ada Agresi.
Noodweer yaitu pembelaan yang diberikan Sebab sangat mendesak terhadap Agresi yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Unsur-unsurnya yaitu:
1. Agresi yang nyata:
a. Melawan hukum;
b. Mendesak dan sekonyong-konyong mengancam.
2. Agresi itu wajib dilakukan terhadap:
a. Badan sendiri atau orang lain;
b. Kehormatan kesusilaan;
c. Barang milik sendiri atau orang lain.

H. Delik Perintah Atasan

Pasal 51 ayat 1 KUHP berbunyi: “Barangsiapa menjalankan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang tidak dipidana.” Dalam hal tersebut ada alasan pembenar, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa benar dan sudah semestinya kiranya tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 51 ayat 2 KUHP berbunyi: “Perintah jabatan tanpa wenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali bila yang diperintah dengan itikad bagus mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
Untuk Bisa melepas orang yang diperintah dri tanggungjawab atas perbuatannya, menurut ayat tersebut ada 2 syarat:
Pertama: yang subyektif, yaitu dalam batin orang yang diperintah wajib mengira bahwa perintahnya yaitu sah, bagus dilihat dari segi pejabat yang mengeluarkan perintah, ataupun dari segi macamnya perintah. Tentu aja kesimpulan kea rah ini wajib berdasar atas fakta-fakta yang ada.
Kedua: kalau dari fakta-fakta yang ada, yaitu masuk akal bila terdakwa mengira bahwa perintah yaitu sah, atau berwenang, maka apa yang diperintahkan itu dengan cara obyektif, yaitu dalam kenyataannya, wajib masuk dalam lingkungan pekerjaannya.

REFERENSI
- Farid, A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Kholiq, Abdul, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana,Yogyakarta, FH UII, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penterjemah: Moeljatno, cet.14, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Moeljatno, Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- ________ , Asas-Asas Hukum Pidana, cet.7, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002.

You Might Also Like: