Mitos Cagub Sulut 2020

Oleh: Rifaldi Rahalus

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey (OD) dan Wagub Steven Kandouw sementara berjalan dan masih ada tiga tahun tersisa. Meski demikian, wacana untuk merebutkan posisi OD mulai hangat dibicarakan, terutama di beberapa media lokal Sulut. Intinya, masyarakat Sulut saat ini mulai mendapat panutan media untuk sedini mungkin terlibat dalam diskursus ikhwal siapakah sosok yang layak memimpin daerah ini di tahun 2020 mendatang, tentunya demi mencari sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Sebagaimana Warren Bennis dan Burt Nanus dalam (Leaders, 2003)  menegaskan, inti kepemimpinan itu adalah tanggung jawab.
Penulis sempat kaget saat membaca frasa besar yang berbunyi “Pilgub 2020 Superseru” (ManadoPost, 20 Februari 2017), penulis juga tertarik dengan “sikap media” yang demikian karena menurut penulis, itu bagian dari gerakan media dalam melakukan pendidikan politik untuk masyarakat. Atas dasar itu, saya kemudian terpanggil untuk menyusun tulisan ini.
Beberapa nama politisi berkelas di Sulut berpeluang untuk tampil di Pilgub nanti, ada Steven Kandouw dari PDI-Perjuangan, Vicky Lumentut dari Demokrat, ada Vonni Panambuna dari Gerindra. Sementara Golkar bakal muncul dua nama yang bersaing di internal partai, Stefanus Vreeke Runtu dan Christiany Paruntu, NasDem diprediksi akan mengusung Max Lomban (ManadoPost, 20 Februari 2017).
Setiap kali momentum politik hari-hari ini, Parpol sudah pastinya membuka lebar gerbang masuk bagi siapa saja untuk kemudian dicalonkan, tidak selalu Parpol mengusung kadernya bahkan yang bukan kaderpun berpeluang besar menggarap ruang-ruang politik seperti: akademisi, birokrat dan TNI/Polri selama meraka dianggap berkompeten dalam hal memobilisasi masa serta dilihat dari ketokohan mereka. Pun, tak bisa dipungkiri, Parpol juga sangat mempertimbangkan aspek financial, elektabilits dan kapabilitas sebelum perekrutan. Bagaimanapun juga keuangan menjadi modal penting terutama untuk kebutuhan ber-kampanye. Hal ini disebabkan karena jumlah pemilih pragmatis tidak berbanding lurus dengan pemilih kritis. Artinya, masyarakat sebagai pemilih (gate votters) banyak yang cenderung melihat  calon atau kandidat dari segi materi atau mapan secara finasial.
Sebagaimana dijelaskan diatas, berikut sosok Jenderal dilingkup Polri yang dianggap masuk dalam daftar fersi pengamat, yakni Irjen Pol Carlo Brix Tewu yang kini menjabat Gubernur Sulbar dan satu lagi Dirjen Imigran Irjen Pol Ronny Sompie. Bisa iya, bisa juga tidak, bahwa nama-nama yang disebutkan ini akan ikut bertarung. Bagaimanapun, esensi dari politik tidaklah statis melainkan dinamis. Oleh karenanya, ada dua sisi berbeda yang perlu dilihat, dari wacana seputar pengamat dan keputusan pemilik Parpol itu sendiri. Lantas, bagaimana nanti asumsi yang lahir di tengah masyarakat? Menurut saya, ini masih tergolong mitos.
Kenapa saya beranggapan demikian, tentu karena saya melihat dari sisi keberadaan mereka menurut pendekatan personality kepada masyarakat. Artinya bahwa nama-nama yang disebutkan diatas, dari sisi elaktabilitas belum mengisyaratkan bisa merauh suara untuk semua kalangan termasuk akar rumput.
Politik Kita Yang Melelahkan
Kesan yang saya tangkap dari para calon kandidat ataupun pihak awam setiap kali pemilu berlangsung, lebih banyak tidak menariknya. Media masa banyak memberitakan pemandangan menjenuhkan: arak-arakan, kisruh hingga dilibatkannya anak-anak dalam kampanye. Juga para elit yang mengumbar janji dan yel-yel, meriah tapi hambar. Antusias masyarakat pun terkesan kurang optimal, mobilisasi partai-partai lebih menonjol ketimbang partisipasi masyarakat.
Dibalik itu, banyak kandidat yang menyindir betapa masyarakat sudah terlalu pragmatis, tak mau bergerak tanpa ada sesuatu yang menggerakkan: ongkos transport dan hadiah-hadiah lainnya. Apakah masyarakat kita memang sudah terlalu pragmatis dan materialistis ?
Bagaimanapun juga masyarakat kita masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan dan layak mendapat kebutuhan bahan pokok. Angka kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi. Masyarakat yang demikian itu kini berada di lautan janji. Maka tak salah jika mereka menganggap para kandidat sebagai dewa penolong, senterklas yang baik hati, yang suka bersedekah. Maka dalam hal ini, tak ada niat untuk “merampok” para kandidat, justru mereka berusaha menempatkannya secara proporsional sesuai dengan persepsi mereka.
Kurangnya Pendidikan Politik
Harusnya pengurus partai tidak terus-terusan diam dan hanya akan beraksi disaat ada momen-momen tertentu, misalkan ada musiba banjir dan tanah longsor atau terjadi kebakaran di pemukiman warga barulah elit atau pengurus partai lainnya berbondong-bondong turun lapangan. Bagi sebagian masyarakat terutama yang awam, tindakan elit parpol yang demikian merupakan tindakan kepedulian terhadap masyarakat. Akan tetapi, bagi masyarakat yang memiliki pemahaman kritis, langkah tersebut hanyalah sekedar menebar citra, apalagi kunjungan dilokasi bencana disertai dengan simbol-simbol partai. Dalam Islam hal itu bisa disebut riah dalam politik. Memberikan santunan dilandasi harapan dibalik itu. Padahal peran parpol adalah wajib dalam merespon kondisi masyarakat dalam kondisi apapun, termasuk pengetahuan mereka tentang politik itu sendiri yang sampai hari ini cukup rendah.
Parpol dan para politisi harusnya terus memupuk kesadaran mereka dalam berpolitik, bahwa harapan mereka agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif setiap kali pemilu tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab parpol dalam melakukan pendidikan politik. Minimnya pendidikan politik disamping akan berdampak pada semakin tumbuhnya politik uang (money politic), potensi menciptakan masyarakat yang pragmatis pun sangatlah besar.
Fakta yang sudah seringkali kita jumpai manakala momen politik tiba, entah pengurus parpol, timses atau simpatisan terhadap kandidat tertentu mereka baru mulai membujuk masyarakat dengan berbagai macam iming-iming. Bahkan politik uang yang dilakukan dengan tren sebutannya serang fajar itu, sudah bukan rahasia umum lagi. Atas dasar itu, lahirlah stigma dapada sebagian pemilih: politik itu kotor.


EmoticonEmoticon